Ditemukan 8110 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
26294
  • DOM bersumber dari APBN berdasarkan DIPA yangHalaman. 761 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.762disahkan oleh Direktur Jendral Perbendaharaan, Dana OperasionalMenteri (DOM) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat SetingkatMenteri dan Dana Operasional Menteri (DOM) digunakanberdasarkan pertimbangan kebijakan/diskresi Menteri/Pejabatsetingkat Menteri dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi,dan tidak untuk keperluan pribadi
    Dana OperasionalMenteri (DOM) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat SetingkatMenteri, Dana Operasional Menteri (DOM) digunakan berdasarkanpertimbangan kebijakan/diskresi Menteri/Pejabat setingkat Menteridengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi, dan tidak untukkeperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dinas ataujabatan.Bahwa Saksi menerangkan mekanisme penggunaan DanaOperasional Menteri (DOM) adalah sebagai berikut
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
258126
  • DOM bersumber dari APBN berdasarkan DIPA yangHalaman. 761 Putusan Nomor: 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.762disahkan oleh Direktur Jendral Perbendaharaan, Dana OperasionalMenteri (DOM) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat SetingkatMenteri dan Dana Operasional Menteri (DOM) digunakanberdasarkan pertimbangan kebijakan/diskresi Menteri/Pejabatsetingkat Menteri dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi,dan tidak untuk keperluan pribadi
    Dana OperasionalMenteri (DOM) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NOMOR03/PMK.06/2006 tentang Dana Operasional Menteri/Pejabat SetingkatMenteri, Dana Operasional Menteri (DOM) digunakan berdasarkanpertimbangan kebijakan/diskresi Menteri/Pejabat setingkat Menteridengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi, dan tidak untukkeperluan pribadi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dinas ataujabatan.Bahwa Saksi menerangkan mekanisme penggunaan DanaOperasional Menteri (DOM) adalah sebagai berikut
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
16725
  • Identitas perusahaan / penyedia PT.KARYA TUNGGAL MULYA ABADI.2 (dua) lembar asli Berita acara tentang evaluasi dokumentaknis pada pelelangan umum pekerjaan lanjutanpembangunan fasilitas pelabuhan laut dompak APBNP 2015nomor : 03 / POKJA / FPL.DPK/DNG.TPI2015 tanggal 15September 2015.12 (dua belas) lembar asli Evaluasi dokumen teknis pesertalelang Paket pekerjaan : Lanjutan pembangunan fasilitaspelabuhan laut Dompak APBNP Tahun Anggaran 2015 denganlampiran : Berita acara evaluasi dokumen teknis Nomor03
Register : 03-10-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 22/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR
Tanggal 1 Nopember 2019 — Pembanding/Terdakwa : HOBBY SIREGAR Diwakili Oleh : SIGIT MARTONO, SH
Terbanding/Penuntut Umum : FEBY DWIANDOSPENDY
258106
  • Mazdar Putra Nomor03/PEN/CV.MP/X1I/2014 kepada Pimpinan PT. Mawatindo Rupat tanggal 29Nopember 2014.Halaman. 213 Putusan No.22/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR10551056.1057.1058.1059.1060.1061.1062.1063.1064.1065.1066.. 1 (Satu) bundel surat penawaran CV. Mazdar Putra Nomor04/PEN/CV.MP/X1I/2014 kepada Pimpinan PT. Mawatindo Rupat tanggal 29Nopember 2014.1 (Satu) bundel Progress pekerjaan subcont section II PT.
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
221158 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (BBT378);1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan DanPengesahan LHP Nomor 03/SP/SPASRP/VIII/2007 tanggal 15Agustus 2007, 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan HasilPenebangan Kayu Bulat (RLHPKB) Nomor LHPKB: 00053 s.d.00080 tanggal 15 Agustus 2007, 28 (dua puluh delapan) lembar asliLaporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) Nomor 00053 s.d.00080 tanggal 1 s.d. 13 Agustus 2007, 1 (satu) lembar asli SuratPermohonan Pemeriksaan Dan Pengesahan LHP Nomor03/SP/SPASRP/VIII/2007 tanggal 15
    (BBT378)1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan DanPengesahan LHP Nomor 03/SP/SPASRP/VIII/2007 tanggal 15Agustus 2007, 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Laporan HasilPenebangan Kayu Bulat (RLHPKB) Nomor LHPKB: 00053 s.d.00080 tanggal 15 Agustus 2007, 28 (dua puluh delapan) lembar asliLaporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB) Nomor : 00053 s.d.00080 tanggal 1 s.d. 13 Agustus 2007, 1 (satu) lembar asli SuratPermohonan Pemeriksaan Dan Pengesahan LHP Nomor03/SP/SPASRP/VIII/2007 tanggal 15
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
19311703
  • Kemudian Terdakwa dipilihberdasarkan musyawarah mufakat para hakim konstitusidengan surat keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor03 tahun 2013 tentang masa jabatan Ketua MahkamahKonstitusi masa jabatan 2013 s/d 2015 tanggal 03 April 2013dan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Rl Nomor 05Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua MahkamahKonstitusi RI masa jabatan 2013 s/d 2016 atas nama Sdr M.AKIL MOCHTAR.Bahwa saksi menjelaskan selaku Hakim Konstitusi atausebagai ketua mahkamah konstitusi tidak boleh