Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-06-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 7 Juni 2012 — Drs. H. KOTOT KUSMANTO Bin KASMAN KUSUMO WIJOYO;
87 — 19
87 — 19
Keuangandan APBD Murni da Perubahan TA 2003 tentang RAPBD Kab.pati tahunanggaran 2003 tanggal 26 Pebruari 2003 dan 20 Oktober 20036) Keputusan DPRD Kab.Pati nomor 39/KEP/2003 tentang persetujuanRancangan Peraturan daerah kab.pati tentang perubahan anggaran pendapatandan belanja daerah kab.pati tahun 2003 menjadi Perda tanggal 30 Oktober 20037) Laporan Panitia anggaran terhadap APBD Kab.Pati TA.2003 dan laporanPendapat Panitia Anggaran DPRD Kab.pati terhadap Perubahan anggara APBDKab.Pati tahun anggaran 20038
Putus : 23-03-2011 — Upload : 27-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1784 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 23 Maret 2011 — Hj.SITI ARFAH PANUDARIAMA, DKK
42 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
(tiga milyar dua ratus sembilan puluh duajuta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagaiberikut :Tahun 20038 :Penggunaan Biaya yang tidak didukung dengan bukti yang sah :o Perjalanan Dinas Tanpa SPPD : Rp. 134.000.000,o Biaya Makan Minum :Rp. 58.400.000.co Biaya Operasional : Rp. 441.900.000, Listrik > Rp. 342.250.000,o Telepon : Rp. 345.000.000,o Air > Rp. 35.000.000,o BBM > Rp. 305.500.000,o Pemeliharaan Kendaraan : Rp. 161.600.000,o General Check Up : Rp. 186.439.200,
Register : 17-09-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 169/G/2020/PTUN.MDN Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.ALIANSI TANI BERSAMA LABUHAN DELI (ATBLD)
2.FORUM LINTAS AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN LABUHAN DELI (FLAMKLD)
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
355 — 287
1.ALIANSI TANI BERSAMA LABUHAN DELI (ATBLD)
2.FORUM LINTAS AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN LABUHAN DELI (FLAMKLD)
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
355 — 287
FotokopiFotokopiFotokopiFotokopiFotokopiFotokopiFotokopiFotokopiFotokopiSURAT KETERANGAN No.592.2/188/Ps.6/DM/G/20038,tanggal 19 Juli 2003, seluas + 480 M2, an. ARFAN PADANGditerbitkan oleh Kepala Desa Manunggal.......... (Bukti P 182) ;Fotokopi SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN, tanggal 11 Juni2015, dibuat oleh Pastor ARFAN PADANG....
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 23/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG Tanggal 12 Nopember 2015 — Ir. IMAM POERWONO Bin SUKADI;
84 — 26
84 — 26
Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor011/691/RG/RSUD/XII/2003 tanggal 10 Desember 20038. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor011/696/RG/RSUD/XII/2003 tgl 12122003.9.
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 39/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg. Tanggal 18 Januari 2016 — REZA GUNAWAN
58 — 143
58 — 143
Daftar hadir rapat dokumen penawaran harga (SPH) sampul tanggal 12Desember 20038 rekanan ;Halaman 144 dari 148 hal Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN.
Putus : 05-08-2009 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 40/Pid.B/2009/PN.Psr Tanggal 5 Agustus 2009 — Drs. Ec. TOTOK SETYO SUSILO
39 — 15
39 — 15
Bank Jatim Cabang Pasuruan sebagai PemegangRekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan TahunAnggaran 2007 ;23592.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :900/456/HK/424.022/2003 tanggal 01 Juli 2003 tentang PenunjukanBank Sebagai Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten PasuruanTahun Anggaran 20038 ;93.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :900/28/HK/424.022/2003 tanggal 14 Januari 2004 tentangPenunjukan Bank Sebagai Penempatan Dana PemerintahKabupaten
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 24/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG Tanggal 12 Nopember 2015 — Ir. H. R. PUDYO PRAYUDI Bin KOESDIRIJANTO
120 — 137
120 — 137
Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor011/691/RG/RSUD/XII/2003 tanggal 10 Desember 20038. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor011/696/RG/RSUD/XII/2003 tgl 12122003.Halaman 142 dari 193 Putusan No. : 24/Pid.SusTPK/2015/PN.
Register : 22-08-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 8/PID.TPK/2014/PT TK Tanggal 23 September 2014 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
171 — 106
171 — 106
71.100 000 00019. 20.12 179. 179.28 Budiono 948.020 7.020 000 000 Halaman 23 dari 284 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2014/PT .TJK 1 2.5 2.529 Ruli 117.000 19.500 00 0030 Samanik 2238.550 38.550 31 Muhtar 1.1 325. 325.873.200 98.200 000 00032 Jupri 2 45. 45.215.000 60.000 000 00033 Rohmani / Panjji 5 179. 179.327.500 07.000 500 50034 Fudel 2.1 1.405. 1.405.767.480 73.000 520 52035 Japar 1.1 202. 202.910.540 13.040 500 50036 Kusen 1. 1.1124.500 24.500 37 Zainudin 16. 40.19 23.736. 23.736.462.440 8.640 200 20038
Register : 25-08-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 P/HUM/2015 Tanggal 4 Februari 2016 — ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI) VS 1. MENTERI DALAM NEGERI RI., 2. MENTERI KEHUTANAN RI., 3. MENTERI PEKERJAAN UMUM RI., 4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., 5. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
140 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon dalam permohonan hak uji materiil tidak dapatmembuktikan bahwa Pemohon = adalah perkumpulan yangberbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat(1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) UU No. 17 Tahun 20038 jo.konsideran menimbang huruf a, Pasal 1 angka 1, dan Pasal 15 ayat(1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2014 dimanaPemohon selaku Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia belummendapatkan pengesahan dari Menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 PK/Pid.Sus/2007 Dendy Kamudi, SH.; Drs. H. Zain Masyhur
109 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No.700.081.07372.2.01.8 yang kemudian dirubah menjadi No.1020097524570 untuk rekening Rupiah tahun 1998 s/d 20038 ;4. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No.0818002647 untuk rekening pinjaman Rupiah Desember 1999 s/dSeptember 2000;5. Rekening Koran Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia No. 1020100003745 untuk rekening Pinjaman Rupiah ;6.
Putus : 12-11-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 22/PID.SUS-TPK/2015/PN.SRG Tanggal 12 Nopember 2015 — Drs. EPI SOPIAN Bin AHMAD CAHYO
67 — 14
67 — 14
Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor011/691/RG/RSUD/XII/2003 tanggal 10 Desember 20038. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (PHO) Nomor011/696/RG/RSUD/XII/2003 tgl 12122003.9.
Putus : 04-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 4 Oktober 2013 — HANA SURYANA
98 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendapatan danj1 (satu) buku Foto CopyBiaya Wilpos IV Jabotabek bulan April 20034 Laporan Evaluasi Realisasi Pendapatan dan1 (satu) buku Foto CopyBiaya Wilpos IV Jabotabek bulan Mei 20035 Laporan Evaluasi Realisasi Pendapatan danj1 (satu) buku Foto CopyBiaya Wilpos IV Jabotabek bulan Juni 20036 Laporan Evaluasi Realisasi Pendapatan danj1 (satu) buku Foto CopyBiaya Wilpos IV Jabotabek bulan Juli 20037 Laporan Evaluasi Realisasi Pendapatan dan1 (satu) buku Foto CopyBiaya Wilpos IV Jabotabek bulan Agustus 20038
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag
109 — 19
109 — 19
Tunjangan kesejahteraan menyimpang dari ketentuan perundangundangan yang berlaku yaitu:1) Tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat UUNomor 22 Tahun 2003 Pasal 101 ayat (3) yang menyatakan:Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan PeraturanPemerintah;2) Tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:161/3211/SJ tanggal 29 Desember 20038, perihal: Pedoman tentangKedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
107 — 18
107 — 18
Hasil pembahasan tersebut disampaikan oleh Pansus dilaporkan padaParipurna tanggal 20 September 20038, hasilnya adalah: Merekomendasikan kepada Pimpinan Dewan untuk mencabut PerdaNo.4 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali, Menyarankan bahwa dalam menentukan dan menyusun anggaran DPRDditetapkan dengan Keputusan DPRD melalui pembahasan sesuai denganmekanisme yang telah diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Kab.Boyolali.
Putus : 28-02-2007 — Upload : 10-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2078K/PID/2006 Tanggal 28 Februari 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PAINAN ; Ir. SYAMSUDARMAN, MBA
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
AMJ terhadap barangyang didatangkannya yaitu sebanyak 9 invoice dengan nomor sebagaiberikut :1. 013/AMJ/IX/2003, tanggal 25 Agustus 20032. 015/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20033. 016/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20034. 017/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20035. 018/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20036. 019/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20037. 020/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20038. 021/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 20039. 022/AMJ/XII/2003, tanggal 1 Desember 2003yang seharusnya
Putus : 28-10-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 28 Oktober 2014 — H. ROFIâÂÂE NAHROWI, BA , DKK
60 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah satu data yang digunakan BPKP Jawa Tengah berdasarkansuratnya tanggal 15 Maret 2006 Nomor : S1142/PW11/5/2006Perihal : Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/DaerahAtas Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Belanja DPRD danSekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dan Asuransi AnggotaDPRD Masa Bhakti 1999 sampai dengan 2004 untuk menghitungkerugian keuangan Negara/Daerah pada Anggaran BelanjaDPRD Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan TahunAnggaran 2001; Tahun Anggaran 2002; Tahun Anggaran 20038
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
322 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
322 — 262 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal berdasarkan ketentuanKM No. 31 tahun 20038, khususnya Pasal 8, jelas bahwa kewenanganBRTI dalam melakukan pengawasan penyelenggaraantelekomunikasi tidak sekedar mengamatamati atau mematamatai, melainkan sampai kepada mengeluarkan tindakan hukumbaik, dalam bentuk mengeluarkan surat peringatan atau tegurankepada penyelenggara telekomunikasi atau bahkan sampai kepadamengeluarkan keputusan yang dituangkan dalam bentuk KeputusanDirektur Jenderal;Bahwa sebagai fakta penerapan kewenangan BRTI dalam
Putus : 18-06-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 18 Juni 2012 — H. SUBAKIR
77 — 15
77 — 15
Dari segi materi yang diatur, sebagaimana ditentukan dalam UU No.22Tahun 1999 Jo Pasal 16 Keputusan DPRD Boyolali No.1 Tahun 2000,kedudukan keuangan' diatur sebagaimana APBD, sehinggapembentukannya harus tunduk kepada tata cara pembentukan APBDsebagaimana diatur di dalam UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003 dan UU No.22Tahun 20038, PP No.105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No.29 Tahun2002, sehingga dikarenakan Perda No.1 Tahun 2004 tidak sepenuhnyamengadopsi
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
147 — 46
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
147 — 46
USAHA KITA ABADI padatahun 20038 ;Bahwa pada tahun 1999 ketika CV. USAHA KITA ABADI dibentuk Saksimenjadi Komisaris dan Istri Saksi yang bernama NOVRIDA FITRIANIsebagai Direktur kemudian setelah kami ubah menjadi PT. USAHA KITAABADI maka Saksi tetap menjadi Komisaris dan Direktur Utama adalahRATNA MULYANI yang merupakan kakak dari istri Saksi ;Bahwa PT. USAHA KITA ABADI bergerak dibidang konstruksi, sipil danarsitek yang beralamatkan di JI. A.
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
99 — 15
99 — 15
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 73 Tahun 20038, sertasesuai keterangan Ahli Keuangan Drs. Siswo Suyanto, tentang langkahlangkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran, diperbolehkanmengajukan permohonan pencairan pembayaran pada akhir tahunwalaupun pekerjaan belum selesai 100%, asal dilengkapi dengandokumendokumen tersebut diatas antara lain : Surat Kesanggupan untukMenyelesaikan Pekerjaan 100 %, Retensi 5 % sebagai uang jaminanpemeliharaan.