Kanisius Johan, tinggal di Wae Nahi, Labuan Bajo, Kelurahan Wae Kelambu,Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat. Selanjutnya disebut Tergugat XXIV ;25. Asri, tinggal di Wae Nahi, Labuan Bajo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo,Kab. Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXV ;26. Naing, tinggal di Wae Nahi, Labuan Bajo, Kelurahan Wae Kelambu, KecamatanKomodo, Kab. Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXVI ;27.

Sahadoen yang tidak berhak atas objek sengketa,Halaman 15 dari110 halamanPutusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.LBJ15.8.15.9.15.10.15.11.15.12.15.13.maka tetap digugat selain untuk menghindari kurangnya Subjek Tergugat jugaagar dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ;Tergugat 24 Kanisius Johan, tinggal di lokasi objek sengketa tanpa diketahuialas haknya ;Tergugat 25 Asri, tinggal di lokasi objek sengketa yang menurutnya disuruhtinggal oleh Tergugat 4 Frans Laman yang tidak berhak atas objek sengketa,

Kanisius Dadi, tanggal26 Maret 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awalantara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. SemenSinga Merah NTT dangan Sdr. Ambrosius Soleman,tanggal 27 Maret 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awalantara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. SemenSinga Merah NTT dangan Sadr. Saferius Yosin, tanggal27 Maret 2020;Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Awalantara PT. Istindo Mitra Manggarai dan PT. SemenSinga Merah NTT dangan Sadr.

Kanisius Dadi sebesar10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan KwitansiPembayaran tambahan tahap ke 2, tanggal 09 JuniHalaman 203 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG156. Bukti T IlLINTV156157. Bukti T IlLINTV157158. Bukti T IlLINTV1582020 kepada Sdr. Kanisius Dadi, sebesar10.000.000 (sepuluh juta rupiah);Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi Pembayaranuang muka pembelian tanah, ganti rugi tanamtumbuh, bangunan dan relokasi (Ruislag) KampungLingkololok oleh PT.

Mutasi debit tanggal 30 Desember 2003 sebesar Rp.77.150.000,00 yaitupengambilan tunai oleh Drs ISTOTO SUHARTOYO manajer promosi penerbit &percetakan Kanisius Yogyakarta dengan cek nomor 1173581; Cek tersebut dibuatoleh TITIK SETIANINGSIH dan diserahkan kepada SRI YUDOKO yangselanjutnya menyerahkan lagi kepada ISTOTO SUHARTOYO;. Mutasi debit tanggal 5 Januari 2004 sebesar Rp.1.500.000.000,00 yaitu kliring BCAdengan cek nomor 1173580 (tidak jelas siapakah pembayaran ini ditujukan).

industri kecil, jenispekerjaan yang seluruhnya dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat setempat,dan pekerjaan yang komplek yang hanya dapat dilaksanakan dengan satu penyediabarang dan jasa yang mampu mengaplikasikanya;Bahwa buku teks wajib yang semestinya dikerjakan PT Balai Pustaka sebagai rekanansebanyak 370.022 exemplar tetapi yang baru dikerjakan sebanyak 30.213 exemplardengan nilai Rp. 1.800.000.000,;Bahwa yang dikerjakan oleh PT Balai Pustaka hanya 16% saja selebihnyadisubkontrakan pada PT Kanisius

Maria Farida Indrati Soeprapto(yang saat ini menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi), dalambukunya yang berjudul IIlmu Perundangundangan: DasarDasar danPembentukannya, Penerbit Kanisius, 1998, Hal. 174 dan 175,memberikan pendapat sebagai berikut:Penjelasan pasal demi pasal hendaknya dirumuskan denganmemperhatikan halhal sebagai berikut: Isi penjelasan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturanperundangundangan itu sendiri.

Sosialisasi Program Balai di SD Kanisius Magelangyang seluruh honor kegiatannya telah dibayarkan oleh Terdakwa total sebesar Rp.199.471.000, (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu riburupiah) setelah dipotong pajak, padahal pembayaran honor yang seharusnya dibayaroleh Terdakwa untuk kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 96/PMK.02/2006 Tentang Standar Biaya Tahun 2007 besertalampirannya total hanyalah sebesar Rp. 88.084.500, (delapan

Sosialisasi Program Balai di SD Kanisius Magelangyang seluruh honor kegiatannya telah dibayarkan oleh Terdakwa total sebesar Rp.199.471.000, (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu riburupiah) setelah dipotong pajak, padahal pembayaran honor yang seharusnya dibayar38oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran untuk kegiatan tersebut berdasarkanketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 96/PMK.02/2006 Tentang StandarBiaya Tahun 2007 beserta lampirannya total hanyalah sebesar

Penggugat:
1.BONIFASIUS KARBIN
2.HATIYA
3.FARID SHOBARI
4.MARIYANUS MANIK
5.DONATA NOEL
6.RASNAH
7.MUH TAHIR
8.MUNIYAH
9.DARWIS
10.ANDIS
11.HASRIANI
12.REMY NURAINY
13.RAMLI
14.RURIYATI,
15.ANHARYANTO
16.OSKAR
17.SAKKA
18.DANCE YULIUS ALOMAU
19.YADI
20.SUDIRMAN
21.MAKSIMUS HAMBUR
22.MARGARETA ARLIS
23.SYAIFUR ROHMAN
24.SULAIHA
25.IRSAN
26.KURNIATI
27.KANISIUS AJI<

YOHANES TUE
Pembanding/Penggugat V : YULIANUS TUE Diwakili Oleh : YOHANES TUE
Pembanding/Penggugat VI : FRANSISKUS XAVERIUS TUE Diwakili Oleh : YOHANES TUE
Pembanding/Penggugat VII : FRANSISKUS XAVERIUS LANGA Diwakili Oleh : YOHANES TUE
Pembanding/Penggugat VIII : FIDELIS MITE OLI Diwakili Oleh : YOHANES TUE
Pembanding/Penggugat IX : SIPRIANUS SIGA Diwakili Oleh : YOHANES TUE
Terbanding/Tergugat I : YOHANES NAGO
Terbanding/Tergugat II : ANTONIUS DHAI
Terbanding/Tergugat III : KANISIUS

., IImu Perundangundangan:Dasardasar dan Pembentukannya, Yogyakarta, Kanisius, 1998, halaman178 (Bukti PK24), yang menyatakan:Hanya dengan pengundangan yang baik peraturan negara tersebutmempunyai kekuatan mengikat;44 Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR) Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata UrutanPeraturan Perundangundangan, tata urutan peraturan perundangundangan di Indonesia adalah sebagai berikut:Undangundang Dasar 1945;Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Maria Farida Indrati Soeprapto (yang saat inimenjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi), dalam bukunya yangberjudul Ilmu PerundangUndangan: DasarDasar dan Pembentukannya,Penerbit Kanisius, 1998, Hal. 174 dan 175, memberikan pendapat sebagaiberikut:Penjelasan Pasal demi Pasal hendaknya dirumuskan denganmemperhatikan halhal sebagai berikut:a. isi penjelasan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturanperundangundangan itu sendiri;b.

Benyamin, M.Si telah menjual bidang tanah sawah Kobong Nitaskepada Abraham Isa yang terletak di lokasi sawah Kobong Nitas Kelurahan Babau Kec.Kupang Timur Kabupaten Kupang dengan ukuran 235 m x 70 m atau luasnya 16.450m2 dengan batasbatasnya :Utara dengan sawah Yap AbaniSelatan dengan sawah Marthen SeikTimur dengan sawah Kanisius YosephBarat dengan sawah A.Y. Ch.

Maria Farida Indrati Soeprapto(yang saat ini menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi), dalambukunya yang berjudul IIlmu Perundangundangan: DasarDasar danPembentukannya, Penerbit Kanisius, 1998, Hal. 174 dan 175,memberikan pendapat sebagai berikut:Penjelasan pasal demi pasal hendaknya dirumuskan denganmemperhatikan halhal sebagai berikut:Halaman 23 dari 64 halaman. Putusan Nomor 584/B/PK/PJK/2016 lsi penjelasan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturanperundangundangan itu sendiri.

Mega Nikel Indonesia,termasuk Perubahan Jangka Waktu berlakunya menjadi 15 Tahun, yangditerbitkan pada tanggal 17 November 2014 dan merupakan salah satuurusan pemerintahan yang diselenggarakan ataupun dilaksanakan dalambidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan ditandatangani oleh BupatiKonawe Selatan 22 nn one nn nn nnn nnne nn enene wececnnee Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Maria Farida IndratiSoprapto, SH, MH, dalam bukunya IIlmu PerundangUndangan, DasarDasardan Pembentukannya, Yogyakarta, Kanisius

., ( Guru Besar Ilmu Hukum Ul/Hakim Mahkamah Konstitusi)dalam bukunya Ilmu Perundangundangan Terbitan Kanisius, 2007 halaman 33yang menjelaskan Selain cara perumusan norma hukum primer dan normahukum sekunder yang berhimpitan, di dalam suatu peraturan kadangkadangperumusan norma hukum primer dan norma hukum sekunder = salingberjauhan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Jo. Pasal 12 A UUTipikor dihubungkan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Prof.

Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolan Dasar KanisiusMurukan 02 Wedi, Klaten atas nama Dwi Hartono, yang dikeluarkantanggal 8 Juni 1994 oleh Kepala Sekolah Dasar Kanisius Murukan 02Wedi, Klaten, surat bukti mana telah dicocokan dengan aslinya ternyatasesuai dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3.b;9.

Maria Farida Indrati Soeprapto (yangsaat ini menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi), dalambukunya yang berjudul llmu Perundangundangan: DasarDasar danPembentukannya, Penerbit Kanisius, 1998, Hal. 174 dan 175,memberikan pendapat sebagai berikut:Penjelasan pasal demi pasal hendaknya dirumuskan denganmemperhatikan halhal sebagai berikut: lsi penjelasan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturanperundangundangan itu sendiri.

yangmengandung materi pengaturan yang bersifat umum disebut peraturan(regeling), sedangkan peraturan kebijakan (beleids regel) adalah merupakanproduk hukum yang lahir dari kewenangan mengatur kepentingan umumsecara mandiri atas dasar prinsip freiles ermessen yang dalam praktekbanyak ditemukan dituangkan dalam bentuk instruksi, surat edaran, pengumuman;Menimbang, bahwa dalam buku yang ditulis oleh Maria Farida IndratiS yang berjudul Ilmu PerundangUndangan, Jenis, Fungsi dan MateriMuatan, Jilid 1, Yogyakarta, Kanisius

(Ssekarang Hakim padaMahkamah Konstitusi Rl), "Ilmu Perundangundangan: Dasardasar dan Pembentukannya", Yogyakarta, Kanisius, 1998,halaman 178 (Bukti PK28), yang menyatakan:"Hanya dengan pengundangan yang baik peraturan negaratersebut mempunyai kekuatan mengikat"Mengenai Perhitungan PajakBahwa karena menurut peraturan perundangundangan yang berlakuKoreksi atasDasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 sebesarRp306.382.300.546,00, yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan,

TK HARAPAN BERSAMA 9.600.000BUDIHARTINI47 KAMILUS LESU DAFTAR SUSULAN 8.550.00048 THOMAS HOHAME DAFTAR SUSULAN 9.600.00049 KANISIUS EKO SD YPPK POTOWAYBURU 15.000.00050 PRIMUS AJA SMP POTOWAYBURU 15.000.00051 GEORGINA RENYAAN SD UTA 15.000.00052 WENSISLAUS TETURAN SD YPPK FAKAFUKU 15.000.00053 YUNIKE GOBAY DAFTAR SUSULAN 14.250.00054 FRANSISKA MAUBAK SD INP BANTI 12.000.00055 AGUSTUNUS UKAPOKA SD YPPK AIWAPUKA 12.000.00056 SAHARUDDIN SMP YAPIS 9.000.00057 PAULALETSOIN DAFTAR TAMBAHAN 11.400.00058

TK HARAPAN BERSAMA 9.600.000BUDIHARTINI47 KAMILUS LESU DAFTAR SUSULAN 8.550.00048 THOMAS HOHAME DAFTAR SUSULAN 9.600.00049 KANISIUS EKO SD YPPK POTOWAYBURU 15.000.00050 PRIMUS AJA SMP POTOWAYBURU 15.000.00051 GEORGINARENYAAN SD UTAI 15.000.00052 WENSISLAUS SD YPPK FAKAFUKU 15.000.000TETURAN53 YUNIKE GOBAY DAFTAR SUSULAN 14.250.00054 FRANSISKA MAUBAK SD INP BANTI 12.000.00055 AGUSTUNUS UKAPOKA SD YPPK AIWAPUKA 12.000.00056 SAHARUDDIN SMP YAPIS 9.000.00057 PAULALETSOIN DAFTAR TAMBAHAN 11.400.00058

TK HARAPAN BERSAMA 9.600.000BUDIHARTINI47 KAMILUS LESU DAFTAR SUSULAN 8.550.00048 THOMAS HOHAME DAFTAR SUSULAN 9.600.00049 KANISIUS EKO SD YPPK POTOWAYBURU 5.000.00050 PRIMUSAJA SMP POTOWAYBURU 15.000.00051 GEORGINA RENYAAN SD UTAI 5.000.00052 WENSISLAUS TETURAN SD YPPK FAKAFUKU 5.000.00053 YUNIKE GOBAY DAFTAR SUSULAN 14.250.00054 FRANSISKA MAUBAK SD INP BANTI 12.000.00055 AGUSTUNUS UKAPOKA SD YPPK AIWAPUKA 12.000.00056 SAHARUDDIN SMP YAPIS 9.000.00057 PAULALETSOIN DAFTAR TAMBAHAN 11.400.00058 PHILIPUS

Kanisius Tokomonowir senilai Rp.20.000.000.-98. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas ) tanggal 16 Desember 2013 an. Dewi Trianingsih senilai Rp.35.000.000.-99. 1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan (KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas ) tanggal 25 Februari 2013 an.

Kanisius Tokomonowir senilai Rp.20.000.000.1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan(KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas ) tanggal 16Desember 2013 an. Dewi Trianingsih senilai Ro.35.000.000.1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan(KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas ) tanggal 25 Februari2013 an. Florida Kabagaimu,S.sos senilai Rp.35.950.000.1 (satu) rangkap asli tanpa permohonan bantuan(KTP/kwitansi/disposisi bupati/fakta integritas ) tanggali5 Februari2013 an.

Maria Farida Indrati Soeprapto(yang saat ini menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi), dalambukunya yang berjudul IImu Perundangundangan: DasarDasar danPembentukannya, Penerbit Kanisius, 1998, halaman 174 dan 175,memberikan pendapat sebagai berikut:Penjelasan pasal demi pasal hendaknya dirumuskan denganmemperhatikan halhal sebagai berikut: Isi penjelasan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturanperundangundangan itu sendiri.