Ditemukan 972 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : spesialis spesialisasi specialitis spesiality
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - ZAINAL ABIDIN SUPI
124 — 46
  • Oleh karenaitu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orangyang memiliki jabatan atau kKedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan ataukedudukan itu, dia memiliki kKewenangan atau hak untuk melaksanakanperbuatanperbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugastugasnya.Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas,apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antaraketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor : 41/Pid. Sus/TPK/2014/PN.BDG.
Tanggal 1 Oktober 2014 — TEDI JUMENA, ST.
83 — 29
  • berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifatumum dan dengan unsur delik secara melawan hukum yang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2015 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 90/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 2 Februari 2015 — - Ir. Rusman Solin
64 — 16
  • atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat unumdan dengan unsur secara melawan hukum yang umum pula;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 27/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - KARNASIH TJIPTANINGRUM, S.Kom. M.PH;
125 — 45
  • secara formal mempunyai jabatanadalah juga mempunyai kedudukan, dan jabatan atau kedudukan yang dimiliki olehseseorang berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapihanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu;Menimbang, bahwa dari kedua pengertian unsur setiap orang di atas, makamenurut Majelis Hakim pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 memiliki sifatkekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 11 September 2013 — IR ARIEF WAHYUDI
101 — 49
  • berbeda dengan Pasal 2 ayat (I) yang bersifat umum dan denganunsur secara melawan hukum yang umum pula;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang termaktub dalampasal 3 memiliki sifat kekhususan, yang tidak terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
JALALUDIN BIN JAWAR
188 — 31
  • terdapat didalam pasal 2;Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseoranganyang memangku suatu jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsursetiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususantersendiri (Spesifikasi) yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dimaksud;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Spesialitas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-01-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 8 Mei 2013 — H. ASEP YUYUN, ST.MM.
71 — 28
  • Majelis memandang mempunyai sifat yang /ebih khusus jika dibandingkandengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukanyang melekat pada orang dimaksud;Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" dalam Pasal 3adalahpe/aku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yangmemangku suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1)yang bersifat unum dan dengan unsur delik "secara melawan hukum" yangbersifat general;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 113 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 8 April 2015 — RINI YULIANTHIE FATIMAH
76 — 28
  • berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umumdan dengan unsur delik secara melawan hukum yang bersifat generalMenimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
243 — 111
  • Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harusmemegang prinsip spesialitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yangdisetujui harus bersifat spesifik sehingga pemerintah tidak dapat menggunakansemaunya sesuai kepentingan yang bersifat situasional.Prinsip spesialitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembagalegislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembagaeksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 28 Januari 2015 — dr. Warta Siritoitet
54 — 21
  • Dalam unsur melawanhukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalampenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapatdiartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang pada saatHal 113 dari 165 halaman Putusan No: 34/Pid.SusTPkK/2014/PN.Pdgmelakukan perbuatan tindak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - MIFTAHUL MAULANA
216 — 582
  • Oleh karenaitu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orangyang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan ataukedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugastugasnya.Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas,apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antaraketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-12-2015 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 23 Desember 2015 — SUNDAHYATI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
61 — 30
  • Wiyono,Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta 2005, halaman 37);022222255505Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 31 Tahun 1999; =o nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnnMenimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas, apabila dalamwaktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 22-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — IR. ANUNG NUGROHO;
216 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • persetujuan DPRDKutim.15.Bahwa parameter penilaian unsurmelawan hukum dari Judex Facti adalahpersetujuaan DPRD untuk perbuatan(perdata) Bupati Kutim, persetujuanberarti proses/prosedur dan prosedurmenyangkut kewenangan pelaku ic.Mahyudin Bupati Kutim.16.Sedangkan berbicara soal kewenanganBupati berarti masuk ke ranah HukumAdminsitrasi karena wewenang adalahkonsep dalam hukum administrasi.Sehingga parameter yang dipakai adalahkonsep dan parameter hukumadministrasi yang meliputi aspek legalitas,asas spesialitas
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-10-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN MANADO Nomor 44/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnd
Tanggal 3 Maret 2016 — - TERDAKWA Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, MSi
100 — 15
  • Bahwa salahsatu parameter adanya penyalahgunaan wewenang adalah Asas Spesialitas(Specialiteitbeginsel) yang artinya bahwa setiap kewenangan memiliki tujuantertentu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuandan maksud pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaanwewenang (detournement de pouvoir).
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 23 Maret 2015 — SAWIRMAN,SE. MM BIN RUSLI
70 — 16
  • Dalam unsur melawanhukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalampenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang padasaat melakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya kewenangan yaitu hakdan kekuasaan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-11-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 98 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Februari 2015 — MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG. SIHAR HARIADI SITUMORANG alias BONI.
154 — 30
  • dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsurdelik secara melawan hukum yang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalamPasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;185Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-10-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN MANADO Nomor 45/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnd
Tanggal 3 Maret 2016 — - TERDAKWA DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd. MSi
85 — 18
  • Bahwa salahsatu parameter adanya penyalahgunaan wewenang adalah Asas Spesialitas(Specialiteitbeginsel) yang artinya bahwa setiap kewenangan memiliki tujuantertentu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan tujuandan maksud pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaanwewenang (detournement de pouvoir).
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN PADANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 30 April 2015 — Firdaus. K, SE, M.SI
96 — 22
  • Dalam unsur melawanhukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalampenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapatdiartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang pada saatmelakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya kewenangan yaitu hak dankekuasaan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
RUSLI TANJUNG PANGGILAN ADEK
274 — 71
  • Dalam unsur melawanhukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), Sedangkan parameter yang digunakan dalamHal 164 dari 190 Putusan No.14/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdgpenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)Undangundang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidanaadalah orang perseorangan yang pada saat
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 11-07-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AGUS SUBAGYA, SH
Terdakwa:
Drs MAHMUDI BIN WIRYA SUHARTA
175 — 50
  • Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapatdiartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalamhukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kKewenanganatau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentu dalam hal danuntuk melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas,apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkanantara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat