YUDAR LULULANGI.30.YANCE SALAMBAUW, Dibacakan keterangannya dalam BAPPenyidik yang telah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi merupakan kuasa hukum dari PT.Bank BNI Tok CanagManado berdasarkan surat kuasa nomor dan tanggalnya saksi tidakingat lagi dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan yangdilakukan JOLLY FERY MUMEK dan saat ini surat kuasa dimaksudbelum dapat saksi perlihatkan kepada pemeriksa.e Berdasarkan Surat Kuasa dimaksud, maka yang menjadi tugas dankewajiban saksi

,sedangkan direksi adalah organ perusahaan yang berwenang danbertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroaan untuk kepentinganperseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroanbaik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasar ;Bahwa ahli dapat menjelaskan yang tergolong tindak pidana perbankan syariahberdasarkan undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariahadalah merujuk pada pasal 35 undang undang nomor 21 tahun 2008 tentangperbankan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Victor Ngaderman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Victor Ngaderman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar) subsidair 3 (tiga).bulan .penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

Loebby Loqman bahwa belum tentu semuahal yang menimbulkan kerugian keuangan negara termasuk korupsi, contoh145pencurian kipas angin di Pengadilan juga termasuk kerugian negara, akan tetapitidak serta merta menjadi tindak pidana korupsi, menelaah dari permasalahannyaPerbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan;Bahwa ketentuan Pasal 14 Undangundang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang menyatakan

perundangundangan adalah sebagai berikut :UUD, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Perpres, dan Perda yaitu Perda pemprov danPerda Kota / Kabupaten.Bahwa PT.BRI (persero) Tbk, adalah tidak termasuk dalam tindakan pemerintahandalam mengeluarkan keputusan, karena rezimnya adalah rezim hukum privat, tetapijika terjadi pelanggaran terhadap peraturan dapat dilakukan dengan pendekatanpidana, akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah benar ini termasuk tindakpidana Korupsi atau Tindak Pidana lain, contohnya tindak pidana

perbankan yangdiatur dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, maka peraturan hukum yang lebihkhusus yang digunakan, yaitu Undangundang Perbankan.12332.Bahwa status atau kedudukan Surat Edaran Direksi hanya berlaku pada ranahinternal, dalam hal ada UndangUndang yang mengatur tentang hal tersebut, makaUndangUndang tersebut hanyalah payung dalam keberlakuan Surat Edaran, dengankata lain Surat Edaran mengatur lebih spesifik untuk kegiatan pengurusan internal,kalaupun ada pelanggaran maka pelanggaran tersebut

EDMUNDUS MARIO TRIMAN ANDI WIDHIATMOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian ;Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saatpemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang adadalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benartandatangan saksi sendiri ;Bahwa berkaitan dengan dugaan tindak pidana perbankan,adanya penyimpangan proses pengajuan sampai pencairanpinjaman atau kredit oleh PT.

Wahyu Hartanto BS selakukepala Cabang Pembantu BII Senen, sedang menjalani persidangan sebagaiTerdakwa tindak pidana perbankan sebagai predicate crime dimaksud"Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, Predicate crime atau predicate offenceadalah delikdelik yang menghasilkan criminal proceeds atau hasil kejahatanyang kemudian dicuci. Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan(underlying crime) dari tindak pidana asal (predicate crime).

guna mencapai target perusahaan dengan caracara melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam ketentuan dalamSOP bank atau ketentuan UU Perbankan, dan untuk pencapaian targetyang didahului dengan perbuatan melawan hukum terdakwa = yangsebelumnya sebagai tenaga kontrak telah diangkat sebagai karyawantetap dan dengan pencapaian target yang didahului dengan perbuatanmelawan hukum terdakwa telah menerima uang inentif dari BRI;Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah menempatkanhasil kejahatan pidana

perbankan melalui jasa kKeuangan pada Bank BRICabang Tegal sebagaimana keterangan para nasabah yang kreditnyadiprakarsai oleh terdakwa menyatakan setelah dana ditarik oleh debitur,sebagian dana atau seluruhnya diserahkan kepada terdakwa, yangselanjutnya danadana tersebut ada yang masih ditempatkan di rekeningdebitur namun buku rekening dan ATM milik debitur dipegang olehterdakwa dan ada pula yang telah dipergunakan oleh terdakwa untukkepentingannya sendiri.Perbuatan terdakwa yang telah menempatkan

ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan apapundengan saudara GEDE SUMADI ARTANA, S.S.Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Perbankan adalah suatuaktivitas perbankan yang menimbulkan perubahan terhadap posisikeuangan pada lembaga perbankan tersebut, misalnyatransaksipenarikan tabungan oleh nasabah pada suatu bank akan mengurangijumlah harta/asset bank tersebut, sebaliknya transaksi setorantabungan oleh nasabah akan menambah jumlah harta/asset banktersebut.Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana

Perbankan adalah tindakpidana yang memenuhi unsurunsur sebagaimana dimaksud dalampasal 46 s.d pasal 50A UndangUndang No. 7 tahun 1992 tentangPerbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.10tahun 1998 (UU Perbankan) atau pasal 59 s.d 66 UndangUndang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah).Bahwa yang dapat diancam pidana terhadap perbuatan tindak pidanaperbankan adalah pihakpihak sebagaimana dimaksud pada pasalpasal tersebut diatas, antara lain Anggota Dewan Komisaris

perbuatan pidana tapi tidak mutlak adapertanggungjawaban pidana, karena mungkin ada alasan pemaaf ataulasan pembenar;Bahwa terhadap penawaran yang diberikan pihak BTN, dalam hal inimenurut ahli, Bupati bersifat pasif;Bahwa Pasal 55 KUHP disyaratkan harus ada permufakatan jahat lebihdahulu; Bahwa jika ada produk hukum yang dilanggar dalam penempatan dana inimaka harus dilihat secara administratif;Bahwa pelanggaran prosedur yang sudah dikonsep sedemikian makaitulah pelanggaran administratif;Bahwa Tindak Pidana

Perbankan dan Tindak Pidana Korupsi merupakantindak piadan yang bersifat knusus dan masingmasingnya mempunyaldasar hukum yang berbeda;Bahwa uang yang ada di Bank merupakan tanggungjawab Bank, namunkalau ternyata ada yang raib maka merupakan hak bagi Bupati untukmenuntut pengembalian uang itu maka kalau dimintakan bantuan PenasihatHukum hal itu merupakan solusi awal untuk menyelesaiannya, sedangkankalau ke Polisi merupakan tindakan ultimum remedium (upaya terakhir),sedangkan upaya premium remedium

bermaksuduntuk memberlakukan ketentuan pidana tersebutsebagai suatu ketentuan pidana yangbersifatkhusus;Sering terjadi kekeliruan penerapan hukumberkenaan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang selalu memandang bahwa bila terjadikerugian Negara atau kerugian perekonomianNegara maka berlaku ketentuan perundangundangan Pemberantasan Korupsi, padahalmenurut hukum tidak semua perbuatan/delik yangmenimbulkan kerugian Negara adalah korupsi;Tidak relevan untuk mengaitkan antara tindakpidana pajak, tindak pidana

perbankan, tindakpidana lingkungan hidup dan seterusnya sebagaiTindak Pidana Korupsi karena berdasarkan AsasLex Specialis Systematic Derogat LexGeneralis, pelanggaran terhadap perundangundangan administratif yang bersanksi pidana(Administrative Penal Law) adalah domain daritindak pidana pada perundangundanganadministratif yang terkait bukan merupakandomain dari Tindak Pidana Korupsi;11 Untuk mengantisipasi kekeliruan penerapanhukum oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimanayang dimaksud di atas, dibutuhkan

Ir.Nizar Dahlan,SEOLAH OLAH UNTUK BAYAR Halaman 107 Nomor : 522/Pid.B/ 2015/PNSpt SOLAR HSD INDUSTRI TETAPISOLARNYA TDK ADA dimana berdasarkan pendalaman fakta, para pelaku diduga telahmelakukan tindak pidana Perbankan, atau Penipuan AtauPenggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) hurufa dan atau Pasal 49 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 49 ayat (2) hurufb UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun1992 tentang perbankan, dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal372 KUHP;dengan

dicatatkandalam pembukuan bank;Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan cabang PD BPR BKK Mandirajakantor cabang Wanayasa tidak mencatatkan pembayaran angsuran /pelunasan kredit yang diterima dari debitur di lapangan (di luarkantor bank) sehingga menyebabkan kredit a.n debitur yangbersangkutan masih tercatat outstanding di bank atau total angsuranyang sudah diserahkan oleh debitur tidak sesuai dengan baki debetyang tercatat di bank;Bahwa Saksi selaku Direktur Investigasi Perbankan mengetahuiadanya dugaan tindak pidana

perbankan pada bulan Desember2018 berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Tim InvestigasiDirektorat Investigasi Perbankan (DKIP) OJK;Bahwa Tim Investigasi DKIP melakukan investigasi ke PD BPR BKKMandiraja kantor cabang Wanayasa dari tanggal 28 November s.d. 4Desember 2018, dasar melakukan investigasi adalah atas perintahKepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankansesuai Surat Perintah No.

Muhammad sebagaimana yang disampaikanoleh Penyidik, delik tindak pidana asal dalam hal ini adalah tindak pidanakorupsi dan/atau tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidanamembuat dan menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwaYUDI SETIAWAN, dipandang selesai (voolltoid) pada saat terdakwaYUDI SETIAWAN berhasil menerima pencairan dana Kredit Modal Kerjadari BPD Jatim Cabang HR.

Pengertian unsur ini, menurut majelis, masih bersifatumum, maka tindak pidana perbankan itu dapat diposisikan sebagai tindak pidanaumum dalam praktik perbankan. Posisinya akan menjadi sama, misalnya denganlarangan pemberian kredit yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Sedangkan dalamarti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukanHalaman 244 dari 304 perkara No.47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.S by.perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut sertamelakukan dan mereka yang menganjurkan;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di manaTerdakwa dalam melakukan tindak pidana perbankan ini diawali denganinisiatifnya mendirikan ke7 kelompok perusahaan yang kesemua nya dibawahkendali Terdakwa YUD SETIAWAN dibantu

SUPRIYATNA adalahbentuk pelanggaran tindak pidana perbankan yang di atur dalam Pasal 50 UndangHalaman 138 dari 239 Putusan Nomor 7 /Pid.SusTPK/2021/PN AmbUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan Bahwa :e Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkahlangkahyang diperlakukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalamUndangUndang ini dan peraturan PerundangUndang Lain yang berlaku bagiBank, diancam

Sedangkan dalamarti luas meliputi kKeempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukanperbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut sertamelakukan dan mereka yang menganjurkan;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di manaTerdakwa dalam melakukan tindak pidana perbankan ini diawali denganinisiatifnya mendirikan ke7 kelompok perusahaan yang kesemua nya dibawahkendali Terdakwa YUD SETIAWAN dibantu oleh Carolina Gunadi ( istri Terdakwadalam perkara terpisah

Y.L.A Wowiling Alias Artur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Negara (TUN) yangmenerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya.Terkait adanya hasil audit BPK yang menyebutkan temuan adanyakerugian keuangan negara, maka tidak merta hal tersebut terindikasisebagai tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat(1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena bisa saja kerugiankeuangan negara tersebut terkait dengan bidang keperdataan ataubisa pula terkait tindak pidana

perbankan;Bahwa adapun konsekuensi dihilangkannya frasa kata dapat dalamPasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiberdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUUXIV/2016adalah sangat signifikan karena merubah konstruksi delik dalam Pasal2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semulamerupakan delik formil menjadi delik materiil dimana unsur akibat dariperbuatan

Menyatakan Terdakwa MAULANA SYAHZIHAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukanPenipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu yang menempatkan,mentransfer, mengalinkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana perbankan dengan tujuan menyembunyikanatau menyamarkan asal usul Harta, sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal378 KUHP Jo.