Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pejabat negara Kerugian negara Wilayah negara Keuangan negara Arsip negara Menghina negara Piutang negara
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
120 — 36
  • Didalampenerapannya, unsur menyalangunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanmelekat pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehpejabat instansi atau penyelenggara negara;Ahli menerangkan Penyertaan :Pasal 55 ayat 1 Buku ke 1 KUHP secara teoritik dikenaldengan apa yang disebut penyertaan (deelneming).
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 11-08-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 11 Agustus 2015 —
94 — 36
  • UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Halaman 202Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 21/Pid.SusTPK/2015/PN.MdnMenimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang, namunsesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 30-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU., II. BAHRUM DALIMUNTHE, DKK., III. Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, DKK VS PT. SERBA HUTA JAYA DAN AIDA FITRIYANI DALIMUNTHE;
111 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangberlaku dalam bidang pertanahan;Asas Keterbukaan: Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakatuntuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatiftentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara; Bahwa permohonan objek sengketa (Togar Lumbantobing dankawankawan) diduga tidak pernah diumumkan dimedia massa olehTergugat;Asas Akuntabilitas: Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan danhasil akhir dari kegiatan penyelenggara
    Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa permohonan objek sengketa (Togar Lumbantobing dankawankawan) diduga tidak pernah diumumkan dimedia massa olehTergugat sehingga Tergugat dalam melaksanakan tugasnya tidakmempertanggungjawabkan hasil akhir dari kerjanya;Sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28/1999tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
225 — 424
  • tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaanBBM dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas LingkunganHidup Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019Dil.bahwa Dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitumelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diaturdalam :aUndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu:yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara (KPKPN),inspektorat pada depertemen atau LPND.Nota Kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian NegaraRl, dan BPKP nomor: KEP109/A/JA/09/2007, Nomor:B/2718/X1I/2007 dan KEP1093/K/06/2007, tanggal 28 September2007 tentang kerjasama dalam Penanganan Kasus PenyimpanganPengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi merugikanKeuangan Negara termasuk dana Non Bugeter (anggaran).Keputusan bersama antara Kepolisian Negara RI dengan KepalaBPKP Nomor: KEP/12/IV/2002 dan No.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2014 — H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM
64 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasandan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menggariskanmempercepat proses hukum tindak pidana korupsi bagi aparatur pemerintahterutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang didugamelakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tepatnya dalam Pasal25 yang mengatur bahwa proses pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsiagar didahulukan dari
    VII Tahun 2001 tentangKETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANGREKOMENDASI ARAH KEBIJAKANPEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI,KOLUSI, DAN NEPOTISME yang pada pokoknyaditentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi,dan nepotisme antara lain adalah mencabut, mengubah,atau mengganti semua peraturan perundangundanganserta keputusankeputusan penyelenggara negara yangberindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinyakorupsi, kolusi, dan nepotisme;2 Dengan UU No. 30 Tahun
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-01-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 23 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : RUDOLF IMAM SANTOSO
143 — 88
  • 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 1, Pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; selakuorang yang melakukan atau turut serta melakukan, memberi ataumenjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaradengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara
    Negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya, yang dilakukan terdakwa RUDOLF IMAM SANTOSOdengan cara sebagai berikut : Bahwa PT.
    SUHERWANTO selaku Camat Cibadak danSUPRIATMAN, S.Pd selaku Kepala Desa Tenjo Jaya masingmasing dalamkedudukannya selaku Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Sipil telahbertentangan dengan kewajiban selaku Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbuny! :Setiap PNS wajib :a. Mengucapkan sumpah/janji PNS;b. Mengucapkan sumpah /janji jabatan;c.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
130 — 39
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
137 — 66
  • Pemerintahan Umum SekretariatDaerah Kabupaten Kepahiang T.A 2015 berdasarkan Surat Keputusan BupatiKepahiang Nomor: 90010 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang SatuanUnit Kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, BendaharaPengeluaran Pembantu dan Juru Bayar Gaji Pembantu di LingkunganPemerintah Kabupaten Kepahiang berdasarkan Pasal 2 angka (7) danpenjelasannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme merupakan penyelenggara
    Negara yaitu Pejabat lain yang memilikifungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu sebagaiPemimpin dalam kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp.8.944.225.000, (delapan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta duaratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD KabupatenKepahiang Tahun Anggaran 2015, pada waktu yang tidak dapat ditentukansecara pasti antara tanggal 22 Juli 2014 sampai
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 02-11-2012
Putusan PN AMBON Nomor 08/Pid.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs, ENOS YANSEN AKASIAN;
152 — 46
  • Nomor : 153 /KMA / SK / X/ 2011 tanggal 11Oktober 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhakmengadili dan memutuskan perkara tersebut, terdakwa sebagaiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 27-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Februari 2017 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
440 — 766
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
631 — 919
  • Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;Halaman 25 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.b. Asas kecermatan yaitu dimana TERGUGAT dan TERGUGAT II harusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas keputusan tata usaha negara (beschikking)hingga tidak ditetapkan dan/atau tidak dikeluarkan;c.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN KDI
Tanggal 3 Juni 2016 — - Drs. H. PRIYONO Bin ATMOMIHARJO
104 — 35
  • Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.Hal. 157 dari 237 Hal. Putusan No.: 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri.Ad. 1.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
137 — 60
  • siapa adalah Terdakwasebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas,apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang tercantum dalam Pasal 2 ayat(1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai penyelenggara
    negara atau Pegawai Negerisebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 ataupun bukan pegawai negeri ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 unsurnya berbeda sebagaimana yang tercantumdalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiaporang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 UndangUndang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — Bambang Setyo Budiono, S.Pd. M.Pd ; KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
69 — 26
  • merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yangdikelolanya dalam bidang manajemen yang meliputi : a. rencana strategis dan operasional ; b. struktur organisasi dan tata kerja ; c. sistem audit dan pengawasan internal, dan d. sistem penjaminan mutu internal ; bahwa dengan demikian Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokohmasyarakat yang peduli pendidikan, dan bukanlah lembaga penyelenggara
    negara atau bukanlah lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan ;bahwa sesuai fakta hukum yang menentukan besarnya dana komite yang dipungut dari para anggota adalah rapat pleno komite tersebut sesuaikebutuhan kegiatan sekolah yang dituangkan dalam RAPBS atau RKAS ; bahwa yang melakukan pungutan dana komite tersebut adalah Komite Sekolah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada pihak sekolahdibawah pimpinan Kepala Sekolah ; bahwa penggunaan dana komite juga ada dalam tanggung jawab komite sekolah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
71 — 30
  • Mdntahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 ;Menimbang, bahwa dari sudut sejarah perundang undangan,pembentukan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejakdiberlakukannya Undang Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 sampai denganperubahan terakhir Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, memiliki sasaranutama adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 karenadianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS SH.M.Si
145 — 32
  • Sutomo, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara dimana terdakwa selaku Pegawai NegeriSipil (PNS) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau,baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja atau turut sertadalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukanperbuatan, dalam hal
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
125 — 24
  • Srg.dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaktidaknya dalam waktulain dalam tahun 2011, bertempat suatu tempat yang tidak dapat di ingatlagi dengan pasti di kota Serang atau setidaktidaknya di suatu tempattempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa danmengadilinya, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
127 — 43
  • Menurut penjelasan pasal 6 Undangundang nomor 30tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsidisebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi yangberwenang* termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratpada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.b.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 13 Juni 2017 — AHMAD HIDAYAT MUS, SE alias AHM
149 — 81
  • Negaraterhadap pekerjaan pembangunan Mesjid Raya Sula tapi tidak adaHalaman 195 dari 331 Putusan Nomor 1 /Pid.SusTPK/2017/PN Tte.kerugian Negara sesuai laporan perhitungan dari ahli Dinas pekerjaanUmum Propinsi Maluku Utara tersebut;Bahwa sesuai penjelasan pasal 6 (a) UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyaitu Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasukBadan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara,inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen itulah landasan hukumnya;Bahwa perhitungan terhadap phisik yang belum selesai dikerjakantergantung periode Kontrak yang dipakai, bila kontrak sudah selesaiphisik belum selesai dikerjakan bisa dilakukan perhitungan tersebut;Bahwa dokumen dan datadata yang dijadikan acuan untukmenghitung kerugian keuangan Negara terhadap pekerjaanpembangunan Mesjid Raya adalah Keputusan Bupati Sula, KeputusanKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Berita
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
134 — 43
  • KADIRberdasarkan Pasal 2 angka (6) dan penjelasannya UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersin dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan penyelenggara Negara yaitu selakuBupati Kepahiang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131.17614 tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu pada waktuHalaman 28 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bglyang tidak dapat