TimPemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengangugatan tertanggal 26 Pebruari 2007 yang didaftarkan di PengadilanNegeri Denpasar dengan register Nomor : 109/PDT/G/2007/PN Dpstanggal 6 Maret 2007 ;Selanjutnya dalam persidangan pemeriksaan atas gugatan tersebut,mereka Terdakwa mengajukan bukti surat yaitu TANDA PENDAFTARANSEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang isinya tidak benar atauyang dipalsu antara lain : Pada baris NAMA hanyadiisi !

Bank Mandiri/BPPN,karenanya gugatan seharusnya dinyatakan error in persona, danseharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa demikian pula ditariknya pihak Turut Termohon Kasasi/Tergugat Il adalah suatu kekeliruan formal dan hal ini judex factimenutupi kesalahan hukum formal sebagaimana dinyatakan olehjudex facti dalam putusan a quo, padahal telah jelas berdasarkanrelaas, tempat tinggal pihak Turut Termohon Kasasi/Tergugat IItidak diketahui, dan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat oleh judexfacti

melawan hukumsecara perdata maka sesungguhnya perbuatan Terdakwa tersebuthanyalah elemen perbuatan dalam ruang lingkup perdata yang tidakmenghilangkan / menghapuskan sifat melawan hukum perbuatanpidananya, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Nomor :1696 K / Pid / 2002 tanggal 28 Mei 2003 yang memuat kaidahhukum Bahwa tindakan Presiden Komisaris (Terdakwa) yangmenandatangani MRNIA dan = akta perdamaian denganmenyerahkan seluruh asset Bank Modern sebagai jaminanpembayaran utangnya kepada Negara / BPPN

Saksi Abdul Karim (Pegawai BPPN Lombok Tengah), 2. Saksi AbdulHannan (Pegawai Dinas Pajak Bumi/Sedahan Praya Timur), 3.

Saksi Abdul Karim (Pegawai BPPN Lombok Tengah) sebagai saksi ahli,yang pada pokoknya menerangkan bahwa bukti surat yang bertanda PK /TR 1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yangdiajukan Para Termohon Kasasi semula Para Pembanding ParaPenggugat Konvensi Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah palsukarena tidak memiliki data pendukung, tidak tertempel meterai Rp25Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 2347 K/Pdt/2015sebagai leges, dan tidak ada datadata awal dan sedahan;c.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan NO.461/KMK.01/2004 ttgl.1 Mei 2004 yang telahmengeluarkan kebijakan untuk memberikan Diskon sebesar 50 % (lima puluh prosen) untuk HutangPokok dan diskon sebesar 100% (seratus prosen) untuk bunga dan denda, maka berdasarkan hukumseharusnya Pemerintah RI memberikan perlakukan yang sama kepada PELAWAN karena ParaDeposan Bank pada periode tersebut i. c Bank yang dalam Pengawasan Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) telah mendapatkan keringanan dari Pemerintah

Mei 2004 yang telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikanDiskon sebesar 50 % (lima puluh prosen) untuk Hutang Pokok dan diskon sebesar 100% (seratusprosen) untuk bunga dan denda,Dan Walaupun Keputusan Aquo ditujukan kepada Debitur Bank yang dalam Pengawasan BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan tetapi menjadi Pertanyaan PELAWAN adalah : "Kenapa Terlawan 1 dan 2 Membedakan Posisi Hukum Pelawan dengan Debitur ex Bank dalamPengawasan BPPN ?"

Imron Rosadi untuk transport Tim A(BPPN) tanggal 02062003 sebesar satu jutarupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusansertifikat tanggal 12042003 sebesar dua jutalima ratus riobu rupiah, ditandatangani' oleh UH.Ach. Yunus, SH ;Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk Kas bon untukrapat panitia Tukar Guling Tanah Desa tanggal 16052003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah,ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;Kwitansi an. H.

Imron Rosadi untuk transport Tim A(BPPN) tanggal 02062003 sebesar satu jutarupiah, ditandatangani oleh Kamja Wiyono ;Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk pengurusansertifikat tanggal 24042003 sebesar dua jutalima ratus riobu rupiah, ditandatangani' oleh UH.Ach. Yunus,SH ;Kwitansi an. H. Imron Rosadi untuk Kas bon untukrapat panitia Tukar Guling Tanah Desa tanggal 16052003 sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah,ditandatangani oleh H. Ach. Yunus, SH ;Kwitansi an. H.

enam) bulan;

enam) bulan;

f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620Posita gugatan halaman 19 butir 9.1.3 :par pard Itrpars42qj 1i900ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin900itapOpararsid3678620 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620 '93Bahwa di dalam Surat tanggal 23 Agustus 2006 (Bukti P4a & P4b) Marubeni Corporation (Tergugat 1) mendalilkan adanyatagihan piutang yang didasarkan pada perjanjian induk yang dibuat sesudah Pemerintah RI(BPPN

ltrchfcsOf1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620 Bahwa TERGUGAT35 dengan tegas menolak Gugatan a quo yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT karenajelasjelas PARA PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukanGugatan a quo;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af0O ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620 hichaf1dbchafOlochf1 7.tabBahwa Gugatan a quo adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum sehubungandengan penyerahan aset oleh Salim Group (TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4)kepada Pemerintah RI (BPPN

Oleh karena itu jika terdapat kerugiansehubungan dengan penyerahan aset oleh Salim Group kepada Pemerintah RI (BPPN/TERGUGAT 50) sebagai pembayaran atas utang BLBI kepada Pemerintah RI, maka jelasbahwa yang mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo adalah Pemerintah RI (BPPN)dan bukan PARA PENGGUGAT;par listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO f1lang1057langfe1033langnp1057insrsid5013360charrsid3678620 hichaf1dbchafOlochf1 8.tabBahwa oleh karena PARA PENGGUGAT tidak mempunyai

RajawaliPutusan Nomor 03/G/2018/PTUN.MTRHalaman 21Wira Bhakti Utama diambilalin oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) yang kemudian masuk menjadipemegang saham PT. Pengembangan Pariwisata Lombok /Lombok Tourism Development Coorporation (LTDC)menggantikan PT.

Rajawali Wira Bhakti Utama;Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BadanPenyehatan Perbankan Nasional, masa tugas Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian PerusahaanPerseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.

Perusahaan PengelolaAset (Persero) maka pengelolaan aset yang berasal dari BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kemudian dilaksanakanoleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero), termasuk pulaassetaset yang sebelumnya menjadi aset PT. PengembanganPariwisata Lombok / Lombok Tourism Development Coorporation(LITIDIC);Bahwa dalam perkembangannya Pemerintah RI kemudianmemutuskan menunjuk PT.

Hana Lines Nomor : O07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Perihal : Penyesuaian BiayaOngkos Angkut VHS Total E&P Indonesie, yang ditandatangani olehAshar (Direktur Utama), ditujukan kepada Direktur Pemasaran PT.Pertamina Patra Niaga.33.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga NomorHal. 19 dari 54 hal.

Hana Lines Nomor ; 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober2012 Perihal : Penyesuaian Biaya Ongkos Angkut VHS Total E&PIndonsie, yang ditanda tangani oleh Ashar (Direktur Utama) ditujukankepada Direktur Pemasaran PT.Pertamina Patra Niaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga NomorLIPN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal : PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.

Hana Lines Nomor : 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Perihal : PenyesuaianBiaya Ongkos Angkut VHS Total E&P Indonesie, yangditandatangani oleh Ashar (Direktur Utama), ditujukan kepadaDirektur Pemasaran PT. Pertamina Patra Niaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga Nomor :L9PN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal : PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.

Hana Lines Nomor ; 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1Oktober 2012 Perihal : Penyesuaian Biaya Ongkos Angkut VHSTotal E&P Indonsie, yang ditanda tangani oleh Ashar (DirekturUtama) ditujukan kepada Direktur Pemasaran PT.Pertamina PatraNiaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga Nomor :LOPN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 PerihalPersetujuan Perpanjangan Kontrak, yang ditandatangani olehFerdy Novianto (Direktur Utama PT.

, yang telah dibatalkan objeknya,sudah tidak ada lagi karena itu tidak dapat dieksekusi;11.Bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala BPPN Nomor1VII1999 tertanggal 12 Februari 1999, Penggugat Rekonvensi telahmengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara danberdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor024/G.TUN/1999/PTUN.

Jkt. tertanggal 26 April 1999 juncto PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 156/B/1999/PTTUN.tertanggal 10 Desember 1999 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINomor 164 K/1999/TUN/2000 tertanggal 23 Oktober 2003 juncto PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor O06 PK/TUN/2003tertanggal 18 Oktober 2004 yang telan mempunyai kekuatan tetap, makaSurat Keputusan Menteri Negara/Kepala BPPN Nomor 1VII1999 tertanggal12 Februari 1999 tersebut telah dibatalkan dan dicabut:12.

Habibie tetapdiupayakan perbaikan ekonomi nasional antara lain melaluipenyehatan perbankan nasional dan atas Persetujuan DPR yang telahmenyempurnakan UndangUndang No. 7 tahun 1992 tentangPerbankan, dengan UndangUndang No 10 tahun 1998 tanggal 10Nopember 1998, sehingga barulah pada bulan Pebruari 1999 BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mulai dapatdioperasionalkan.

Ratarata kebijakan Restrukturisasi pada BPPNmemberi keringanan pembayaran utang pokok kepada debiturbermasalah dengan hair cut hampir mencapai + 70 %, oleh sebab itudebiturdebitur macet yang direstrukturisasi pada BPPN dapat cepat diselesaikan ;B.4 Bahwa Tergugat sendiri juga termasuk salah satu Bank yang masuk kedalam program dan dibantu oleh BPPN yang dibentuk tersebutsampai dengan Tergugat menjadi Bank sehat setidaktidaknya sampaiHal 5 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 535/Pdt.

PSTdengan BPPN dibubarkan pada tahun 2004 ; B. 5 Bahwa Para Penggugat adalah debitur bermasalah sebagai korbankrisis moneter pada tahun 19971998 yang dibebankan kerugianselisih kurs karena turunnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadapmata uang Dollar Amerika oleh Bank, sehingga Para Penggugatmengalami kerugian mencapai sebesar setidaktidaknya Rp. 36.682Juta (tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);B. 6 Bahwa berdasarkan kronologis krisis moneter tersebut diatas terlihatbahwa

Tjahja Sari kepada Bank Umum Nasionalyang kemudian diambil alin oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN)" dan bahwa "dengan demikian CV.

Tjahja Sarimempunyai satu utang kepada satu Kreditur yakni Bank umumNasional dan kemudian diambil alin oleh BPPN" adalah sangat tidakberdasar dan tidak beralasan karena Majelis telah mengabaikan faktafakta hukum dan buktibukti yang sah dan meyakinkan yang telahdiajukan dipersidangan, yang telah secara nyata membuktikansetidaknya ada 2 kreditur yang memiliki piutang kepada Termohon,termasuk salah satunya adalah Pelawan/Pembantah.Perlu ditambahkan disini bahwa adalah suatu hal yang sangat lazimdidunia

SITI ASTYAH menjadikan keduaSertifikat Hak Milik sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan melalui Bank Balitelah dilikuidasi, maka barang jaminan tersebut telah diserahkan ke Kantor BadanPenyehatan Perbankan Jawa Timur di Surabaya ( BPPN ). Karena Kantor BPPN telahdibubarkan, maka barang jaminan tersebut telah diserahkan ke Kantor PerusahaanPengelolaan Aset Surabaya ; 9.

Bahwa dimana latar belakang belum diserahkannya sertifikat tersebutkepada Nyonya Wiwiek berada di luar kKemampuan Termohon,mengingat sampai saat ini Sertifikat tersebut masih dalam prosespengurusan di BPPN, sebagaimana dapat dibuktikan oleh SuratKeterangan No.

., yangmenerangkan bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik SatuanRumah Susun atas Apartemen Belezza dengan jumlah kurang lebih1.200, masih sedang dalam proses pengurusan di BPPN setempat ;d.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa TingkatPertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh KantorKementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/BPPN tertanggal O06 Juli 2006, atas namaSUGIARTO ;. Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)sebagai bukti telah mengikuti Bimtek ManajemenPelelangan dan Ujian Sertifikasi tertanggal 24 Mei2006, atas nama SUGIARTO ;.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa TingkatPertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh KantorKementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas namaTOHARUDIN, ST. ;6. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa TingkatPertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh KantorKementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas nama: ZULAMRI ;7.

Sertifikat KeahlianPengadaan Barang/jasaTingkat Pertama KategoriL4 yang dikeluarkan olehKantor Kementerian272Negara PerencanaanPembangunanNasional/BPPN tertanggal31 Mei 2007, atas nama :TOHARUDIN, ST. ;. Sertifikat KeahlianPengadaan Barang/jasaTingkat Pertama KategoriL4 yang dikeluarkan olehKantor KementerianNegara PerencanaanPembangunanNasional/BPPN tertanggal31 Mei 2007, atas nama :ZUL AMRI ;. Berita Acara Penjelasan(Aanwijzing) Nomor18/Lelang/Pan Setda/2008. tertanggal Kamis,8 Mei 2008 ;.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa TingkatPertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh KantorKementerian Negara Perencanaan Pembangunan290Nasional/BPPN tertanggal 06 Juli 2006, atas namaSUGIARTO ;. Sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)sebagai bukti telah mengikuti Bimtek ManajemenPelelangan dan Ujian Sertifikasi tertanggal 24 Mei2006, atas nama SUGIARTO ;.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa TingkatPertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh KantorKementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas namaTOHARUDIN, ST. ;. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/jasa TingkatPertama Kategori L4 yang dikeluarkan oleh KantorKementerian Negara Perencanaan PembangunanNasional/BPPN tertanggal 31 Mei 2007, atas nama: ZULAMRI ;.

Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;Salinan / fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelangyang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata dan /atau tuntutan pidana;.

Salinan / fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelangdilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggungan adalah merupakan BankDalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN; dan.

Bank Surya dan telahmasuk sebagai asset dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN (buktiT.ILi3, T.ULi4, T.ILi5 dan T.ILi6);5 Bahwa Turut Tergugat I Intervensi, membeli tanah a quo dari BadanPenyehatan Perbankan Nasional bukan dari PT.

Bharatacakti, hal ini dapatdibuktikan dimana uang harga jual beli tanah Hak Guna bangunan No. 304/Kebon Sirih disetorkan ke dalam Rekening Escrow BPPN di Bank Danamon(vide bukti T.ILi3, T.Li4, T.i5, T.Li6 dan T.ILi7) namun sesuaidengan procedure yang ada di BPPN (bukti T.II.i8) dikarenakan tanah a quomasih atas nama PT. Bharatacakti, maka jual beli dilakukan antara TergugatII.Intervensi dengan PT. Bharatacakti (bukti T.I1.i9);Halaman 31 dari 53 halaman.

uraian diatas, terbukti Tergugat II Intervensi adalah sebagaipembeli yang beritikad baik, yang membeli tanah a quo secara procedure hukum,oleh karenanya secara hukum patut untuk dilindungi;6 Mengacu pada alasanalasan hukum sebagaimana terurai pada butir 3, 4 dan 5diatas, terbukti tanah a quo bukan lagi milik dari Ny.Dachniar,cs maupun PT.Bharatcakti akan tetapi milik sah secara hukum dari Tergugat II Intervensi,yang mana Tergugat II Intervensi peroleh dari Badan Badan PenyehatanPerbankan Nasional/BPPN

kemudian pada tanggal 12 Januari 2012 Penggugat mengajukanpermohonan kepada Dirjen Kekayaan Negara guna menerbitkan surat royaterhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 453/Mariana a.n Penggugat (BuktiP1) tersebut, terhadap permohonan mana Dirjen Kekayaan Negaramenyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran I KMK Nomor428/KM.01/2009, terdapat persyaratan yang harus dilengkapi olehPenggugat dalam rangka penerbitan surat roya (copy Surat KeteranganPelunasan Kewajiban/Surat Keterangan Lunas dari Bank Asal/BPPN