Sehingga pada saat pemeriksaan,ADD tahun 2014 belum direalisasikan ke kas desa karena keputusanpenetapan besaran ADD Tahun 2014 baru ditetapkan tanggal 24September 2014 dengan Keputusan Bupati Majalengka No. 378 tahunHalaman 64 dari 116 Putusan Nomor :89/Pid.Sus/TPK / 2017/PN.Bdg2014 tentang penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) bagi tiap desadi kabupaten Majalengka tahun 2014.Bahwa berdasarkan Surat Bupati No: 147.25/1478/Tapem tanggal 3Oktober 2014 perihal usulan pencairan Alokasi Dana Desa

Menetapkan barang Bukti berupa :1. 1 (Satu) Eksemplar fotokopi Keputusan Bupati Majalengka Nomor 378Tahun 2014 tentang penetapan besaran alokasi dana bagi tiap Desadi Kabupaten Majalengka tahun 2014 beserta lampiran;Nh. 1 (Satu) Buah proposal alokasi dana desa (ADD) Desa CipasungKecamatan Lemahsugih Tahun 2014;oO. 1 (Satu) Buku pedoman pelaksanaan alokasi dana desa (ADD)Kabupaten Majalengka ;4. 1 (Satu) Lembar disposisi Kabid Perbendaharaan dan Akutansi nomoragenda : 841;5. 1 (Satu) Lembar disposisi

Pasal 37 ayat (3) huruf a s/d.huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa denganmekanisme sebagai berikut :(1) Mekanisme musyawarah Badan PermusyawaratanDesa sebagai berikut :a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desadi pimpin oleh pimpinan Badan PermusyawaratanDesa;b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desadinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit2/3.

menyampaikanvisi dan misinya terkait pembuatan fasilitas lapangan bola voli, kKemudianpanitia menanggapi bahwa program pembuatan lapongan bola voli telahdianggarkan dalam APBDesa sebelumnya; Bahwa yang hadir dalam acara penyampaian visi dan misi para calonKepala Desa pada Pilkades Desa Tawangrejo adalah Pak Nor Kholis(Ketua panitia), Pak Carik, Calon Kepala Desa, warga, dan tim sukses;Putusan Nomor 86/G/2021/PTUN.SMG, Hal. 81 dari 120 Bahwa dalam proses penyampaian visi dan misi para calon Kepala Desadi

Kemudian Saksi menerangkan semua uang yang telahdicairkan dari cek tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kegiatansosialisasi pada 9 (Sembilan) Kecamatan dan lebih dari 100 (seratus) Desadi Samosir;Menimbang, selanjutnya Saksi Tolopan Dohar Silitonga, S.E. yangjuga merupakan anggota tim pemenangan Saksi Martua Sitanggang dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) cek yang diterimaTerdakwa dari Saksi Martua Sitanggang seluruhnya telah habis digunakanuntuk kegiatan sosialisasi di Kecamatan

pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki hartayang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan pidanaselama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan.Membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidiairselama 6 (enam) bulan kurungan.Menyatakan barang bukti berupa :Halaman 2 dari 175 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Bdg1. 1 Bundel dokumen proses pencairan anggaran Rp.15.000.000, (limabelas juta rupiah) untuk tambahan penghasilan aparatur pemerintah desadi

Keuangan yang Diterima oleh Desa, PeraturanDaerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 25ayat (2) huruf c mengenai Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa, Pasal30 Peraturan Bupati Sukabumi No. 9 Tahun 2016 tentang Pengalokasiandan Pengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Non PBB danRetribusi yang bersumber dari APBD Kab Sukabumi, Peraturan BupatiSukabumi Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desadi

Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 25ayat (2) huruf c mengenai Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa, PasalHalaman 63 dari 175 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN Bdg30 Peraturan Bupati Sukabumi No. 9 Tahun 2016 tentang Pengalokasiandan Pengelola Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Non PBB danRetribusi yang bersumber dari APBD Kab Sukabumi, Peraturan BupatiSukabumi Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian danPertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desadi

Bahwa perihal Penggugat mulai mengklaim tanahobjek perkara tersebut mulai terjadi sejak Penggugat menjadi Kepala Desadi daerah tanah objek perkara.Bahwa jika berbicara perkara warisan adalah lebih tepat itu terjadi antaraTergugat Il dengan keturunan bapak uda/paman kandung saya AlfaredSimbolon dan bukan dengan Penggugat. Hal ini pernah terjadi antara alm.Jawakil Simbolon (Ayah kandung saya) dengan Alm.

Bahwa perihal Penggugat mulai mengklaim tanahobjek perkara tersebut mulai terjadi sejak Penggugat menjadi Kepala Desadi daerah tanah objek perkara.Bahwa jika berbicara perkara warisan adalah lebih tepat itu terjadi antaraTergugat Ill dengan keturunan bapak uda/paman kandung saya AlfaredSimbolon dan bukan dengan Penggugat. Hal ini pernah terjadi antara alm.Jawakil Simbolon (Ayah kandung saya) dengan Alm.

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakimmenolak dalil Penggugat pada angka 6 karena surat Direktorat JenderalBina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor140/6025/BPD Tanggal 17 Oktober 2018 tersebut bukan peraturanperundangundangan yang wajib dan mengikat untuk dipatuhi dan ditaatiapalagi sebagai yurisprudensi dalam pelaksanaan pemilinan kepala desadi

surat perjanjlan kontrak kerja No. 02/SPKK/IX/2017,tanggal 28 November 2017;4 (empat) lembar rencana anggaran dan blaya jenis kegiatanPosyandu, embung air, sarana prasarana olahraga dan MCK;Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentangpengelolaan keuangan desa bagian Ill penatausahaan pasal 35 sertaPermendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) peraturan Bupati Bandung No. 7 tahun2017 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana perimbangan desadi

WINARNO sebagai KAUR dan Kepala desadi Desa Alkausar untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut hanya untuk mengklaimsebagai aksi supaya PT.

Mengumumkan namanama calon yang berhak dipilih;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut di atas, dikaitkandengan penerbitan Keputusan objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat,Tergugat sebagai Panitia Pemilihan yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desadi Desa Tumbang Kajamei periode Tahun 2019 sd 2025 mempunyaikewenangan secara atributif untuk melakukan penjaringan dan penyaringanHalaman 50 dari 66 Halaman Putusan Nomor 25/G/2019/PTUN.PLKbakal calon serta melakukan penelitian administrasi

Keputusan yang menjadi objeksengketa walaupun tidak disampaikan kepada Penggugat secara langsung,Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor: 62/G/2021/PTUN.SRG.14.namun keputusan tersebut telah diumumkan pada tanggal 30 Juni 2021oleh panitia kecamatan dan pada tanggal 02 Juli 2021 oleh panitia desayang bertempat di sekretariat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 41ayat 7 Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 7 Tahun 2021 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desadi

Kemojing;Bahwa pada saat menjabat Sekertaris Desa saksi pegang buku Leter Cuntuk pertanahan, buku anggaran Desa dan catatan perpindahanpenduduk;Bahwa pada Tahun buku Reterfisi adalah buku pengumpulan tanahtanah Desa tahun 1927;Bahwa di dalam buku Reterfisi ada tanah milik San Rakim;Bahwa bukti secara pribadi tidak ada, tetapi semuanya tersimpan dikantor Desa;Bahwa pada saat saksi pensiun pernah mendengar ada sengketatanahnya San Rakim;Bahwa sengketa antara keturunan San Rakim dengan pemerintah Desadi

dari ahli waris P.WAHIDkepada PENGGUGAT 2, tertanggal 23 Maret 2019, yang ditanda tanganioleh ahli waris BAPAK XXXxX, telah bermeterai cukup tanpa aslinya, tanda(T14);Bukti Saksi Para TergugatBahwa para Tergugat telah menghadirkan seorang saksi yaitu :SAKSI 1 PARA PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan KepalaKabupaten Pasuruan, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan;Dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Para pihak karena saksi adalah Kepala Desadi

Satu) hektar;Bahwa sepengetahuan Saksi, mulai dari bengkok Bayan sampai bengkokLurah semua ada tabelnya;Bahwa Bayan Tanggung namanya Kasmadi, Pak Sikin, Pak.Sulaseno, yang 1(satu) di badut;Bahwa pengeloaan tanah Bengkok seumur hidup;Bahwa tanah bengkok pencatatannya juga masuk leter C, kalau bengkoktidak ada nomornya karena sudah diperinci;Bahwa kalau bengkok tidak ada nomornya karena sudah diperinci, tanahmilik desa di letter C;Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bayan, Saksi melihat di leter C desadi

Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016, Desa PulutanUtara Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud memperoleh anggaranDana Desa sebagai dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp.593.963.000,(lima ratus sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah); Bahwa kemudian Terdakwa selaku kepala desa Pulutan Utara yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 217 Tahun 2015tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desadi

Bahwa bukti TERBANDING/TERGUGAT T 7 (photo copy) dan T8 (photo copy) berkenaan dengan rekapitulasi ganti rugi lahan desadi areal TERBANDING/TERGUGAT, terlihat jelas daritulisan atauketikan serta pemikiran TERBANDING/TERGUGAT sudah busungdada, TERBANDING/TERGUGAT tidak = sadar, bahwaTERBANDING/TERGUGAT telah menumpang hidup dari lahanmilik keluarga PEMBANDING/PENGGUGAT dan dari LahanMasyarakat Desa Talang SawahseharusnyaPEMBANDING/TERGUGAT menyadari apa yang telah merekamakan/minum dengan cara mengambil

Saksi DAHLAN EFENDI.Bahwa Saksi tinggal di Sorong sejak tahun 1971 sampai dengantahun 2007 ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala desadi Sorong sejaktahun 1983 sampai dengan tahun 1998 ;Bahwa saksi tidak mengetahui dengan masalah yang terjadi diSorong diatas tahun 2007 ;Bahwa setahu saksi PT.Bagus Jaya Abadi pada awalpensertifikatan atas nama Ir.Frengky Thenu dan sekarangdialinkan atas nama siapa saksi tidak tahu ;Bahwa saksi tahu pelepasan tanah adat untuk PT.Bagus JayaAbadi yang melepaskan adalah

Hal ini Tidak benar karena terkait Standart operasional prosedur sudah dibuatdan diatur secara jelas didalam PP 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa JoPermendagri 83/2015 tentang Perangkat Desa JoPerda No. 5 tahun 2017tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Kediri.Dan didalam seluruh tahapan proses penjaringan dan pengangkatan perangkat desadi Desa Nanggungan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.Bahwa dalil penggugat didalam posita

DASUKI ISTAD (Alm).Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007, Asosiasi Pemerintahan Desa(APDES) Kecamatan Sepaku yang beranggotakan 9 (Sembilan) kepala desadi Kecamatan Sepaku yaitu terdakwa TUGIARTI Binti SUPARDI selaku Pj.Kepala Desa Tengin Baru, saksi DAMIN selaku Kepala Desa Argo Mulyo,Saksi DHARIYONO selaku Kepala Desa Bumi Harapan, saksi SARNOABDUL RAHMAN selaku Kepala Desa Bukit Raya, saksi SUPARNO selakuKepala Desa Sukaraja, saksi ISKANDAR selaku Kepala Desa Semoi Il,saksi ROSDIANA selaku Kepala

bensin di pintumasuk rumah saksi KAROLUS MUJU sedangkan BONEVANSIUSHARU menyemprotkan bensin di bagian dalam rumah danSTANISLAUS NDEWONG menyemprotkan di pintu dapur;e Bahwa para terdakwa membakar rumah para saksi korban inikarena didasarkan atas pengakuan saksi STEFANUS DARLINyang mengatakan kalau ia menggunakan ilmu hitam dansebelumnya ia pernah membuat pernyataan kalau ia bersediadiberikan sanksi apa saja jika ia menggunakan ilmu hitam;e Bahwa STEFANUS DARLIN mengakui hal tersebut di kantor desadi

Bahwa walaupun Tergugatmempunyai hutang itu pun juga Penggugat juga mengetahul mendukungberkaitan utang tersebut waktu Tergugat mencalon diri sebagai kepala desadi desa Bulusari pada 2008 dan akhirnnya Tergugat tidak jadi danmenanggung hutang yang begitu banyak dan itu pun Penggugat sudah tahuberkaitan dengan hutanghutang tersebut tersebut, dan Tergugat masihmemberikan nafkah kepada Penggugat dan biaya sekolah dan biaya hidupuntuk anak buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (ANAK) yangsekarang