melakukan perceraian;Menimbang, bahwa selain itu pada faktanya, Penggugat telah mengajukanperceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan perkara Nomor 164/Pdt.G/2019, meskipun gugatan Penggugat tersebut ditolak berdasarkan Putusan tertanggal 8 Juli 2019 yang sampai saat ini telah berlangsung selama 1 tahun lebih, akan tetapi ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama meskipun di satu sisi Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan menolak keras terjadinya pereraian

Penggugat akan tetapi yang benarpenyebabnya adalah Penggugat tidak memposisikan Tergugat sebagai kepalarumah tangga, dan Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa izin ataupermisi dari Tergugat sehingga anakanak terlantar dirumah sementaraTergugat pergi mencari nafkah diluar rumah;Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasanalasangugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hanyaberbeda atas alasan penyebab pertengkaran tersebut, maka oleh karenaperkara ini tentang pereraian

Penggugat untuk melakukan perceraian dapat diterima dandikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No.3 Tahun 2006, Majelis Hakim memandangperlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera MahkamahSyariyah Sigli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai PencatatanNikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini perkara pereraian

Nomor 1689/Pdt.G/2018/PA.SrBahwa, Pemohon dan Termohon masingmasing didampingi kausanyamenyatakan bahwa telah mencukupkan buktibuktinya yang disampaikan dalampersidangan;Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannyayang pada pokoknya Pemohon tetap menghendaki pereraian dan Termohontetap pada jawabanya dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untukmemberikan putusannya;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwalsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara

muthah berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dantidak bisa juga dipersamakan dengan maskawin akan tetapi berdasarkankepatutan dan keadilan serta cara yang baik,;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, dan Tergugat yang mempunyai pekerjaan meskipun itdakmenentu namun tetap saja mempunyai penghasilan maka Majelis Hakimmenetapkan muthah sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukumterhadap hakhak perempuan pasca pereraian

., (mediator pada PengadilanAgama Ponorogo) tetapi tidak berhasil, dan mediator telah melaporkan hasilMediasi yang dilaksanakannya sesuai dengan laporannya tanggal 3September 2019 yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secaramaksimal, tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang maksud danisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasanbahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehinggaPenggugat mengajukan gugatan pereraian

TergugatRekonvensi sesuai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan rasa keadilanserta kepatutan sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakanbahwa besarnya mutah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat(Suami);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, majelis hakim menghukum Tergugat untum membayar mutahberupa uang kepada Penggugat sebesar Rp 800.000, (delapan ratus riburupiah);Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukumterhadap hakhak perempuan pasca pereraian

menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatanPengguugat sebagaimana yang tertuang pada halaman 2 poin 3 dan 4,bersambung ke halaman 3, 4 dan 5 sampai alinea terakhir, dan haltersebut adalah tidak benar dan mengadaada serta dalil yang dicaricarioleh Penggugat, untuk melancarkan Gugatan Perceraiannya tersebut;Bahwa perlu disampaikan kepada majelis hakim yang mulia yangmemeriksa perkara a quo bahwa sejak awal Pernikahan antaraPenggugat dengan Tergugat sekira bulan Maret tahun 2017 hinggaGugatan Pereraian

Gresik.e Harta bergerak yaitu berupa satu unti mobil Pickup warna putih merkSuzuki Carry senilai Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugattelah putus karena pereraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 (1)UndangUndang Nomor tahun 1974 jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,Penggugat berhak mendapatkan separuh bagian tas harta bersamasebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) UndangUndang

. / Putusan No:1/ Pdt.G /2020/PN.Prp;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat danTergugat putus karena pereraian maka Majelis Hakim perkara aquomemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untukmengirimkan Salinan putusan yang sah menurut hukum ini kepada KepalaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu gunadidaftarkan dalam register yang digunakan untuk itu;Memperhatikan PasalPasal dari UndangUndang No 1 Tahun 1974 joPeraturan Pemerintah

Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkandengan petitum subsider dengan mempertimbangkan segala madharat danmanfaat dari ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan danperceraian ini adalah pereraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, makaberdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakimdalam menceraikan perkawinan Penggugat dengan

Fotokopi keputusan pemberian izin pereraian Nomor:3111/Un.3/HK.03.4/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Negeri Maulana MalikIbrahim, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor262/54/III/2002 tanggal 5 Maret 2002 yang dikeluarkan dan ditandatanganioleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kab.Malang, bermateraicukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);3.

tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)1 (satu) buah kalung emas seberat 5 gram1 (satu) buah Gelang Emas seberat 5 grambahwa pernikahan penggugat dan tergugat kini telah putus karena perceraiansesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 309/AC/2010/ PA.BB.bahwa terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat di atas, makastatus hukum obyek sengketa selaku harta bersama (gono gini) antarapenggugat Penggugat dan Tergugat tidak berubah karena perceraian.bahwa baik sebelum dan sesudah pereraian

Per bulan Rp 2.000.000,00 x34 bulan (sejak perceraian Des 2016 s/d Sept 2020)=Rp 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);b) Keuntungan bersih dari pengelolaan perdagangan toko bahanbangunan (material) TETANGGA, yang terletak di Blok Baru,Desa Sindanghurip, Kecamatan Bantarujeg, KabupatenMajalengka (Sebagaimana dalam posita no. 5), Per bulan Rp10.000.000,00 x 34 bulan (Sejak pereraian Des 2016 s/d Sept2020)= Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);Dengan demikian total keuntungan

bukti dari Penggugat dan Tergugat harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, makaterhadap gugatan ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdnyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,karena seharusnya gugatan asesor mengikuti pokoknya, sehinggaharus ditolak pula;Halaman 58 dari 89 hal Putusan No.292/Padt.G /2021/PTA.Bdgb) Keuntungan pengelolaan perdagangan toko bahanbangunan (material) tetangga, per bulan Rp10.000.000, x 34 bulan (Sejak pereraian

Bahwa dalil penggugat pada poin 32 yang menggunakan pasal 152 Kompilasi HukumIslam adalah tidak tepat, karena pasal tersebut berisi ketentuan tentang Bab akibatputusnya perkawinan, bagian kesatu tentang akibat talak (perceraian yang terjadi ataspermohonan suami) padahal dalam perkara aquo adalah gugatan pereraian yangdiajukan oleh isteri yang akibat perceraianya diatur pada bab akibat putusnyaperkawinan, bagian ketiga tentang akibat perceraian (perceraian yng terjadi atasgugatan isteri).Bahwa berdasarkan

Di mana gugatan pereraian diajukan oleh seorang istri makatidak ada kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepadaistrinya baik nafkah lampa umaupun yang akan datang. Sebagaiman diaturdalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Bilama Perkawinan putus karenatalak, maka bekas suami wajib:a. Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qobla al dukhul;b.

Bahwa terhadap dalil Tergugat pada posita angka 1 pada huruf a,dan bPenggugat akan menagapinya, sebagai berikut : Bahwa maksud dan tujuaan Penggugat meminta Tergugat untuk tidakhadir dalam proses persidangan perceraian pada saat itu dikarenakanPenggugat kasihan dengan anakanak Penggugat dan Tergugat karenakalau proses persidangan pereraian tersebut terlalu berlarutlarutPenggugat takut akan berakibat dengan psikologi anakanak Penggugatdan Tergugat dan selama proses persidangan pereraian tersebutTergugat

tidak keberatan karena Tergugat tidak pernah hadir selamaproses persidangan pereraian berlangsung; Bahwa selama 1 (satu) tahun Tergugat mengusahakan usaha bengkelmotor one Motor Pressindo dan toko Tiara Kosmetik tidak pernah adalaporan kepada Penggugat berapa keuntungan tiap bulannya.

persidangansehingga Mejlis Hakim tidak memeriksa kembali permohonan/gugatan yangbaru diajukan pada saat kesimpulan oleh para pihak kecuali yangberhubungan langsung dengan pekrara yang telah diperiksa pada faktapersidangan, sehingga tuntutan Tergugat/Pemohon Konvensi terhadap anakyang bernama XXX (14 TAHUN) diasuh oleh Tergugat/Pemohon Konvensidan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukumterhadap hakhak perempuan pasca pereraian

konvensi dianggap sebagai satu kesatuanyang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, majelishakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan agar penggugatdan tergugat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidakberhasil.Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya terdiri darigugatan mutah, nafkah terhutang (madhiyah), nafkah iddah, hakhadhanah, pembayaran nafkah anak (biaya hadhanah), serta tempathunian untuk penggugat pasca pereraian

Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat denganTergugat putus karena pereraian; 3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGATDAN TERGUGAT, lahir tanggal 28 maret 1998 pemeliharaan danpengasuhannya jatuh kepada Penggugat.4.