Dalam unsur melawanhukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalampenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dapatdiartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang pada saatmelakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya kewenangan yaitu hak dankekuasaan

Pasal 14 UU No.31/ 1999 jo UU No. 20/2001 pada pokoknya jugamenegaskan berlakunya asas spesialitas dalam perkara korupsi, di manaPasal ini mengatur bahwa tidak setiap perbuatan melawan hukum yangmerugikan keuangan negara yang diatur oleh undangundang lain dapatditerapkan UU Korupsi, kecuali jika ditentukan secara tegas bahwapelanggaran undangundang tersebut adalah tindak pidana korupsi.Sebagai contoh tindak pidana Perpajakan atau Perbankan, meskipunmemenuhi unsurunsur Pasal 2, pada umumnya tidak

Dalam unsur melawanhukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), Ssedangkan parameter yang digunakan dalampenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dapatdiartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang pada saatmelakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya kewenangan yaitu hak dankekuasaan

Majelis Hakim unsur melawanhukum yang diperbuat terdakwa sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut diatasdiatur dan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 bersifatumum dengan sifat melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki sifatkekhususan tersendiri (Spesifikasi) yang tidak dimaksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yakni adanya jabatan dan kKewenangan dan sesuai denganazaz Spesialitas

Bahwa proses survey, pendataan, pengukuran dan pemberian hakdalam rangka penerbitan SHP No. 17/1983 atas bidang tanah yang dikuasaidan dimanfaatkan oleh Universitas Nusa Cendana (Sebahagiannya sekarangini menjadi obyek sengketa perkara a quo), telah memenuhi segala syaratdan seluruh proses/prosedur yang diharuskan sehingga sah dan berkekuatanhukum, sesuai dengan asas publisitas (publiciteit), asas spesialitas/spesifitas(specialiteit/specifiteit) dan asas penegasan batas (contradictoire delimintie

Bahwa yang dimaksud dengan asas spesialitas / spesifitas(specialiteit/specifiteit) adalah bahwa obyek hak harus dinyatakan secarategas dan terang benderang, baik mengenai luasnya, letak dan batasbatasnya maupun mengenai bidang dan persilnya;(1) Bahwa pemberian hak pakai yang dikukuhkan dengan dandalam penerbitan SHP No. 17/1983 telah pula memenuhi asasHalaman 242 dari 455 Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT KPGspesifitas/ specialitas (specifiteit / specialiteit), karena telahmenyebutkan:e Secara tegas,

setiap orang dalam Pasal 3adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yangmemangku suatu jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur setiapHalaman 178 dari 222 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/PN Pikorang yang terdapat dalam Pasal 3 Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususantersendiri (spesifikasi) yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 dimaksud;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas Spesialitas

Hal ini sesuai dengan asas spesialitas /kekhususan dari suatu ketentuan pidana.

Dalam unsur melawanhukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalampenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)Undangundang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidanaadalah orang perseorangan yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana tidakditemui adanya

Wiyono, Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta2005, halaman 37) ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan antaraketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang

Kalau dalam teoriHukum Tata Negara itu dikaitkan dengan asas yang spesifik dariasas negara hukum yaitu asas spesialitas. Kalau diluar kewenanganitu. bisa terjadi kalau diluar kewenangan berarti dia melakukantindakan tanpa wewenang. Kalau' tindakan tanpa wewenang itumembawa akibat tindakan itu bisa dibatalkan. Jadi tidak otomatistindakan diluar kewenangan otomatis suatu. penyalah gunaanwewenang.

tidak terdapat didalam pasal 2;Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalamPasal 3 adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orangperseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan,dengan demikian unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan tersendiri(Spesifikasi) yangtidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31Tahun1999 dimaksud;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas Spesialitas

berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur secaramelawan hukum yang umum pula;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam pasal 3memiliki sifat kekhususan, yang tidak terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20131Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas

berbeda dengan Pasal 2ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik secara melawan hukumyang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapatdidalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas

bersifat umumdan dengan unsur secara melawan hukum yang umum pula;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 memiliki sifat kKekhususan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganHalaman 396Putusan TIPIKOR No. 73/Pid.SusTPK/2016/PNMdnUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas

bersifat umumdan dengan unsur secara melawan hukum yang umum pula;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 memiliki sifat kKekhususan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayatHalaman 419Putusan TIPIKOR No. 73/Pid.SusTPK/2016/PNMdn(1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas

Dalam unsur melawanhukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalampenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)Undangundang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidanaadalah orang perseorangan yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana tidakditemui adanya

terdapat didalam pasal 2;Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yangmemangku suatu jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur setiaporang yang terdapat dalam Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususantersendiri (Spesifikasi) yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dimaksud;Menimbang, bahwa sesuai dengan azaz Spesialitas

Dalam unsur melawanhukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalamHal 160 dari 201 Putusan No: 34/Pid.SusTPK/2016/PN Pdgpenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)Undangundang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidanaadalah orang perseorangan yang pada

SeJanjutnya, prinsip anualitas atau prinsipperiodisitas yang menyatakan bahwa anggaran negara harus dilaksanakandalam suatu periode tertentu yang ditandai dengan titik awaf dimulainyaanggaran (suatu tanggal tertentu) dan diakhiri pada suatu tanggal tertentu.Prinsip spesialitas merupakan prinsip yang menekankan bahwa afokasi danaanggaran harus spesifik atau terinci berdasarkan fungsi, organisasi hingga kejenis pengeluaran/belanja.

Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukandapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukandalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memilikikewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan perbuatan tertentu dalamhal dan untuk melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas,apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhnadapkanantara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat

Oleh karena itu memangkusuatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yangmemiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, Karena jabatanatau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untukmelaksanakan perbuatanperbuatan tertentu dalam hal dan untukmelaksanakan tugastugasnya;e Bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas, apabiladalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antarahalaman 181 dari 242 halamanPutusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PTBJMketentuan