Ditemukan 9369 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : investasi
Penelusuran terkait : Audit investigasi/special audit investigasi yang independent
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/TPK/2012/PN.8dg.
Tanggal 25 Februari 2013 — NANA MULYANA, S.Ag, M.Pdi Bin IDRUS
105 — 20
  • (ketua Tim) dan DADDYSIJRYADI (anggota Tim) ;Bahwa benar melakukan audi investigasi dengan prosedur audit dilakuandengan cara langkahlangkah audit mencakup :1. Mengumpulkan dokumendokumen yang dapat digunakan sebagai bahanpenghitungan kerugian Keuangan Negara yang ada pada Kepolisian ResorCirebon Kota dan buktibukti lain yang relevan dengan permasalahantersebut.2. Mempelajari, mengevaluasi, menguji, menganalisa dan menyimpulkandokumendokumen berikut kelengkapannya.3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Mei 2014 — Pidana Korupsi - MARIA ELIZABETH LIMAN.
292 — 125
  • Bahwa saksi pernah menerima datadata dari Soewarso terkait dengandaftar namanama perusahaan yang menjual kuota import.Bahwa, kemudian data tersebut saksi serahkan kepada Dirjen Peternakandan Kesehatan Hewan pak Syukur Irwantoro, dan kepada Irjen pak Azisuntuk mengivestigasi hal tersebut.Bahwa berdasarkan hasil investigasi Dirjen dan Irjen yang dilakukan olehimportir nakal adalah menjual Surat Persetujuan Import (SPI), bukansurat Rekomendasi Import yang menjadi domain Kementerian Pertanian.Bahwa saksi
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN PALU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
ADRIANUS Alias ANUS
112 — 33
  • Yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara menurut Undang undang Republik Indonesia Nomor 1. tahun 2004 tentangPembendaharaan Negara pasal 1 angka 22 yang dimaksud denganKerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hokum baik sengaja maupun lalai.Berdasarkan hasil audit, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugiankeuangan daerah/Negara.Penyebab sehingga dari hasil pemeriksaan Audit Investigasi dalam
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 3 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG Diwakili Oleh : HAMDANI LATURUA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ACHMAD ATAMIMI, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VI : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum VIII : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
487 — 267
  • Sudah merupakan fakta bahwa peristiwa yangmenimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan pidana terhadapTerdakwa/Pembanding berasal muasal dari terjadinya sirkulasi keuanganyang tidak sehat pada BNI Cabang Ambon, dan dilakukan Investigasi olehSatuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan audit internal, yang pelakuutamanya adalah SAKSI FARADIBA YUSUF.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 11 September 2013 — SUPARMAN TRIMULYANA; ILYAS;
80 — 19
  • Tanggal 8 Mei 2012Terdapat kerugian Negara untuk belanja BBMSolar kendaraan persampahan Jenis Dump truckdan Arm Roll berasal dari APBD Bogor TahunAnggaran 2010 pada Kantor Dinas Cipta Karyadan Tata Ruang Kota Bogor sebesarRp.299.160.000, (dua ratus Sembilan puluhSembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;Bahwa buktibuktinya diperiksa dari penyidikternyata bukti yang diajukan SPJ tidak sesuaidengan keadaan yang sebenarnya ;149Bahwa hasil audit itu sudah benar dan dilakukanExpose sebelum dilakukan Investigasi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 16 Desember 2015 — Handa Rizky, SE
138 — 171
  • Kasus pengadaan jasa audit investigasi pada Ditjen PPKDepnakertrans RI.Halaman 97 dari 190 Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.Tpgg. Kasus penyalahgunaan dana pada Bank Indonesia (YPPI).h. Kasus SISMINBAKUM pada Kementrian Hukum dan HAM.i.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Februari 2014 — Pidana Korupsi - LUKMAN HAKIM KARTASASMITA
113 — 60
  • Ahli RUWAIDAH AFIYATI, SE, MM :Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;Bahwa ahli selaku Auditor Auditor Madya adalahmelaksanakan audit investigasi, penghitungan kerugiankeuangan negara, pemberian keterangan ahli dan tugastugas lainnya di bidang keinvestigasian yangdiperintahkan oleh pimpinan, dengan peran sebagaiPengendali Teknis;Bahwa ahli melakukan Audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara atas penerbitan Hak GunaBangunan (HGB) No. 2849/Pinangsia kepada PT DwiPutra Metropolitan, diatas
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 58/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
Tanggal 25 April 2013 — Drs.M.H. Thomas Alfa Edison, M.M bin H.M Yusuf
95 — 15
  • ., NIP.19590422 198503 1 O01, selakuKepala Bidang Investigasi,Sdr. Yurizal Nazaroeddin, SE, NIP. 19610612 198203 1 O01,Auditor Madya, selaku Pengendali Teknis,Sdr. Barata Febtriadji, SE, Akt. (saksi sendiri), NIP. 19650213198503 1 001, Auditor Muda, selaku Ketua Tim,Sdr.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
YUDHI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
FAISAL Bin KAMARUZZAMAN
185 — 40
  • harga pembelian dari tahun kapan barangdibeli bukan harga pasar ketika dilakukan audit;Bahwa infag dan sedekah sudah dipotong diawal oleh Negara, tidakdibebankan lagi kepada terdakwa Faisal Bin Kamaruzzaman lagj;Bahwa yang dapat dituangkan dalam audit BPKP adalah menguraikanfaktafakta yang ada, kontraknya, bagaimana prosesnya dan siapa yangbertanggung jawab, ada kerugian dan bagaimana metode penghitungan;Bahwa audit yang dilakukan oleh pihak BPKP Aceh terhadap perkara iniseharusnya adalah audit investigasi
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
254 — 149
  • . + Diklat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, 2004 Eskalasi, dan Klaim.6. Diklat Money Laundering. 20047. = Peran Politisi dan SLM dalam Upaya Mencegah dan 2005 Penanggulangan Korupsi.8. . Diklat Ahli Pengadaan Nasional. 2008 9. Diklat Manajemen Keuangan Negara. : 200810. Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Manajemen 2008Aset Daerah.11. Pelatinam serta Tata Cara Prosedur Pelaksanaan Barang 2008dan Jasa Pemerintah.12.
    Menyusun Konsep Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara kemudian direviu secara berjenjang oleh Pengendali Teknis,Koodinator Bidang Investigasi dan Kepala Perwakilan, selanjutnyadinetkan/difinalkan.Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasPelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, kemudian hasil audittersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara Dugaan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 13-01-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 23 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
DERI CAHYADI BIN BUKHARI
147 — 112
  • Jabatan Fungsional Auditor yangdiperankan sebagai Ketua Tim tersebut adalah sesuai denganPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor danAngka Kreditnya, Ahli yang diperankan sebagai Ketua Tim memilikitugas sebagai berikut:o Melaksanakan suatu penugasan audit kinerja;o Melaksanakan suatu penugasan audit atas aspek keuangantertentu;o Melaksanakan suatu penugasan audit tujuan tertentu;o Melaksanakan suatu penugasan auditkhusus/investigasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 14 Mei 2014 — dr. NAZMIL FUAD HARAHAP, M., Kes
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.198 PK/Pid.Sus/201 1buktibukti surat yang disita oleh Penyidik, sehingga kalau dalam melakukanperhitungan kerugian Negara BPKP melakukan standar investigasi, yaitumengecek kebenaran ada tidaknya barang yang diterima oleh user, sertamelakukan perhitungan terhadap buktibukti yang belum disita oleh Penyidikyang ada pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu (bukti T.6 s/dbukti T.24), sudah pasti tidak ditemukan adaya kerugian Negara dalam perkaraini sebagaimana laporan hasil penyelidikan yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - BARNABAS SUEBU
281 — 160
  • sebagai pelaksanasedangkan SKPDSKPD hanya sebagai juru bayar;Bahwa terkait siapa pihak yang bertanggung jawab hal tersebut dikaitkandengan peraturan perundangundangan yaitu UU No.1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, PP No.58 tahun 2005, PP No.60 tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Internal;Bahwa di BPK ada Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja,dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;Bahwa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu itu ada beberapa macamdiantaranya adalah Pemeriksaan Investigasi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 26 /Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.
Tanggal 16 Desember 2015 — PRIYO ADI SANTOSA, SE
140 — 83
  • keuangannegara dalam pengadaan barang/jasa;Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan,atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsungmerugikan negara;Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikanuntuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabatdan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahuiatau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.Bahwa terdapat penulisan tempat pada LHP Investigasi
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2013/PN Tte
Tanggal 22 Oktober 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH
139 — 84
  • Kepala Ispektorat atauKepala Bawasda sejak tahun 2003 s.d 2008;= Bahwa tugas Bawasda adalah pengawasan di bidangpemerintahan, yaitu meliputi : pemerintahan,pembangunan, keuangan termasuk keuangan yang berasaldari APBD dan APBN yaitu apabila Gubernur memberikankewenangan untuk mengawasi; Bahwa keuangan dari APBD, maka Bawasda setiap tahunmelakukan peta pengawasan, yaitu koordinator nyaadalah Irjen Depdagri, Irprov, BPK; Bahwa benar menurut saksi Bawasda jika diperintah dariGubernur dapat melakukan investigasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 127/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Oktober 2016 — NUR ALAM, SE., M.Si., beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 71, RT.001/RW.001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. 3. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. 4. Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H. 5. HARTANTO, S.H. 6. HERTANTO, S.H. 7. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. 8. ADE KURNIAWAN, S.H.9. RINALDO PRIMA, S.H., M.H. 10. MOHAMMAD IKHSAN, S.H. 11. LYSA PERMATA SARI, S.H. 12.VIERLYN SHERYLLIA, S.H. 13.MORALES S. SUNDUSING, S.H. 14. MADE SITA LOKITASARI, S.H. 15. HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H. 16. RIZKY BAYU PERDANA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016., yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON PRAPERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh AGUS RAHARDJO Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : 1. SETIADI, SH.MH. 2. NUR CHUSNIAH, SH.M.Hum, 3. Rr. SURYAWULAN, S.H., M.H., 4.RASAMALA ARITONANG,S.H.,M.H.5.MIA SURYANI SIREGAR,SH. 6. IMAM AKBAR WAHYU NURYAMTO,S.H.,7.AFNI CAROLINA, S.H., M.H., 8. YADYN, S.H., M.H., 9. MOHAMAD NUR AZIS, S.H., 10.RIESA SUSANTI,S.H.,M.H.11.JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH., 12. INDRA MANTONG BATTI,S.H.,LL.M., 13. INDAH OKTIANTI SUTOMO,S.H.,M.Hum., 14. RINI AFRIYANTI, S.H.,M.Kn., dan 15. R.NATALIA KRISTIANTO, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2016, Nomor SKS-033/01-55/10/2016, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRAPERADILAN.;
250 — 145
  • Dengan diterbitkannya Putusan MK Nomor: 31/PUUX/2012tanggal 23 Oktober 2012 tersebut, maka MK mengakuikewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi yangmenguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan auditinvestigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PP No60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masingmasing memilikikewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan. Bahwa Pemohon telah keliru memahami mekanismepenetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugiannegara.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto
Tanggal 20 Nopember 2015 — - ANTON POTUTU
172 — 40
  • Rusli Patra), sebagai Pihak Kedua, dengan nilaikontrak sebesar Rp. 8.339.059.194,80 (termasuk PPN), dengan jangka waktupelaksanaan selama 180 hari kalender;Bahwa sesuai prosedur atau SOP di Bidang Investigasi BPKP sebelumdilakukan audit, dilakukan ekspose oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalokepada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo atas KasusPembangunan Gedung Rektorat IAIN, tujuannya untuk menilai apakah adaunsur/indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara,karena
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 23 Maret 2015 — DESRIL YANI PASHA
68 — 12
  • Kalaumasih kurang kami akan meminta kembali kepada Penyidik untuk melakukankonfirmasi kepada pihak terkait;Bahwa Standar audit yang ahli terapbkan dalam kasus ini dari UndangUndangNomor 1 tahun 2004 tentang kerugian Negara, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 9 tahun 2006, Peraturan Menteri PAN tahun 2008, dan Peraturan KepalaBPKP tentang Pedoman Pemeriksaan Bidang Investigasi;Bahwa Prosedur yang dilakukan dengan cara memeriksa dokumen yang terkaityang diperoleh dari Penyidik.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-02-2013 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 62/PID.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 14 Februari 2013 — - RIADI FITRA
113 — 12
  • . ; Bahwa kualifikasi yang ahli miliki adalah Keahlian dibidang Akuntansi,Auditing dan Keuangan.Tugas ia sebagai Auditor antara lain :105e Melakukan audit atau Audit Operasional;e Audit Umum (General Audit);e Audit Kinerja;e Audit dengan tujuan tertentu (Audit Investigasi,audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara), Pemberian Keterangan Ahli dan tugastugas lain yang diberikan Pimpinan.Bahwa ruang lingkup penugasan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) iniadalah : Menghitung nilai kerugian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bdg.
Tanggal 8 Desember 2016 — DYAN RUDIYANTO
101 — 21
  • ArtijoAlkostar, SH, LLM dalam Makalah yang berjudul : Korupsi Sebagai ExtraOrdinary Crim hal. 9 mengatakan : Dalam perspektif hakim, pembuktianadanya kerugian negara akan didasarkan pada halhal yang relevan secarayuridis yang muncul secara sah dipersidangan, antara lain perhitungan atauhasil audit investigasi dari pihak yang berkompten misalnya BPK, BPKP atauinstitusi resmi yang memiliki keahlian dalam hal menentukan kerugian Halaman 144 dari 154 halaman, Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2016/PN.