Ditemukan 980 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lobong lorong losong loging lawang lolong lotong lodong lokong
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Andhika Perdana Nur Widianto
Tergugat:
1.MENPAN RB
2.Deputi Bidang SDM Aparatur Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementrian PANRB
311 — 309
  • kepala badan/lembaga/gubernur/bupati/walikota, yang diketuai oleh Pejabat yang Berwenang (PyB)Halaman 23 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUNJKT.yakni pejabat yang berwenang melaksanakan prosespengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN;Tugas panitia seleksi instansi penggadaan PNS diatur dalam Pasal18 ayat (4), Pasal 22, dan Pasal 27 PP Manajemen PNS yaknisebagai berikut:Pasal 18 ayat (4)a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS;b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 44/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
YULIANUS ARDI NGGAME, S.FIL
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
180 — 87
  • Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugatdengan ditempatkan pada jabatanjabatan lowong yang masihbanyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaanitu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yangbaik.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 21-01-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juni 2015 — Prof. DR. MUCHAMAD SYAFRUDDIN, M.Si., Akt;MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
47 — 34
  • Bahwa penundaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tidakdidasarkan pada fakta hukum yang dapat membuktikan keadaan yang sangatmendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan.Sebagaimana diketahui objek sengketa adalah perpanjangan masa jabatanRektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2010 2014 sampai dengandilantiknya Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2014 2018 definitif.Dengan begitu, seandainya pun objek sengketa tersebut ditunda, maka jabatanRektor akan lowong
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-10-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 52/Pra.Pid/20168/PN Mdn
Tanggal 27 Juni 2016 — - Irwansyah (PEMOHON I) - Ramadhan Nasution (PEMOHON II) - Abdul Aziz (PEMOHON III) - Edy Nasution (PEMOHON IV) - Syafrizal (PEMOHON V) - Julius Zendrato (PEMOHON VI) - Sabar (PEMOHON VII) - Faharuddin (PEMOHON VIII) - PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT BEA DAN CUKAI REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA (TERMOHON)
192 — 75
  • bukti T24, T32, T40, T48, T56, T64,T72 dan T80 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap08 s/d15/WBC02/BD.04/PPNS/2016 tanggal 22 Mei 2016 dan bukti T25, T33, T41, T49, T57, T65, T73 dan T81 berupa Berita Acara Penangkapan Nomor: BAKap 08 s/d 15/ WBC02/BD.04/PPNS/2016 tanggal 22 Mei 2016, bahwa Para Pemohonditangkap oleh Termohon terhitung pada tanggal 22 Mei 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang dipertimbangkan di atas,bahwa menurut Hakim Praperadilan terdapat 2 (dua) hari yang lowong
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 39/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
IR. LASARUS GANI
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
121 — 100
  • Bahwa Penggugat telahdiaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan padaHalaman 14 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUNKPGjabatanjabatan lowong yang masih banyak tersedia danPenggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baiksebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yang baik .Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telahmerasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baiklagi, namun secara tibatiba semuanya menjadi sirna denganterbitnya keputusan obyek sengketa
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 35/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
CHRISANTO ENGGONG, S.Pi
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
275 — 155
  • Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugatdengan ditempatkan pada jabatanjabatan lowong yang masihbanyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaanitu dengan baik sebagaimana terbukti dari nilai prestasi kerja yangbaik.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 30-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 36/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
ROKUS JUMPA, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI TIMUR
206 — 123
  • Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali olen Tergugatdengan ditempatkan pada jabatanjabatan lowong yang masihbanyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaanHalamani8sdari 69 halaman Putusan Nomor 36/G/2018/PTUN.KPG17.itu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yangbaik .
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
SITI ZUBAIDAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
2.Kantor Regional VII BKN Palembang
332 — 209
  • Hal ini berdasarkanLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CalonPegawai Negeri Sipil yang menyatakan Dalam Peraturan KepalaBadan Kepegawaian Negara ini, yang dimaksud dengan: 1.Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS adalah proseskegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan,penetapan nama yang akan diangkat, seleksi administrasi, ujiantertulis, penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP)sampal dengan pengangkatan
    Bahwa pengangkatan Penggugat menjadi CPNS pada Tahun2014 adalah untuk mengisi formasi yang lowong, dimana formasi yanglowong untuk Penggugat sebagaimana telah disetujui KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yangkemudian ditetapkan oleh Menteri Agama untuk Penggugat adalahkualifikasi pendidikan SMA dengan jabatan guru, sehinggaberdasarkan kewenangan penetapan NIP yang ada pada Tergugat Il,maka Tergugat II kemudian menerbitkan nota persetujuan NIP atasnama Penggugat sesuai
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 23-05-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Yyk
Tanggal 2 September 2014 — PT. SURYA MADISTRINDO lawan EKO SUBEKTI
72 — 22
  • Bahwa saat itu ada kendaladimana saat seseorang yang berKTP Pati tetapi direkrut di Yogyakarta.Seharusnya penempatan adalah di Pati tetapi posisi lowong justru ada di Solo.Hal ini sudah ditanyakan ke RM untuk solusinya (bahkan staf RPGA sampaibeberapa kali menanyakan langsung ke RM terkait solusi ini), RM menjawabbahwa untuk sementara ditempatkan dulu di Solo, meskipun home based diPati.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 06-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 6 Mei 2013 — SULISTYOWATI Binti KAMID
38 — 5
  • ) dan hasil dari Pelelangan tanahkas desa / bekas tanah bengkok perangkat Desa Ngadirejo yang kosong (tanah kasdesa ex bengkok sekdes, Kadus Slawe, Kadus Nawangan, Kasi Pertantian dan KasiTrantio Desa Ngadirejo).Benar semua penerimaan uang dalam tahun 2011 Terdakwa terima langsungdari dua sumber yaitu dari sumber para pemenang lelang baik itu lelang padi hasilarealan yang dikelola HIPPA Desa Ngadirejo dan Terdakwa terima dari panitia lelangtanah kas desa Ex bengkok perangkat desa Ngadirejo yang lowong
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 03-08-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
179 — 244
  • Olehkarena itu, Sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU 5/2014, menyatakanbahwa: Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatanpimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di InstansiPusat dan jabatan pimpinan tinggi madya adi Instansi Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASNberwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat PembinaKepegawaian dalam hal: pembentukan panitia seleksi; pengumumanJabatan yang lowong; pelaksanaan seleksi; pengusulan nama calon;dan Pelantikan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd
Tanggal 27 Mei 2019 — - Drs.MAXMILLAN HENDRIK WILLEM PURUKAN
110 — 30
  • Sekertaris Desasebelumnya yang bukan Pegawai Negeri Sipil, secara bertahap diangkatmenjadi PNS sesuai peraturan perundang udangan, dimanaPengangkatan sekertaris Desamenjadi Pegawai Negeri Sipil adalahpengangkatan sekrertaris desa langsung menjadi Pegawai Negeri Sipiltanpa melalui prosedur calon PNS untuk mengisi formasi yang lowong(Pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor 50 Tahun 2007 Ttg KetentuanPelaksanaan PP No.45 Tahun 2007 Ttg Persayaratan dan tata CaraPengangkatan Sekertaris Desa menjadi PNS), namun
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 201/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
JONGGA HUTAPEA
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
100 — 64
  • Bahwa Penggugat telahdiaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatanjabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telahmenjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dariNilai prestasi kerja yang baik.
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 22-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 846/Pdt.G/2019/PA.Smg
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 7
  • Bahwa hal yang tidak berdasar hukum, tuntutan PenggugatRekonpensi yang berhubungan dengan nafkah iddah, nafkah mutah,nafkah terhutang (nafkah lowong) patut dan sudah seharusnyadikesampingkanBerdasar halhal yang telah diuraikan diatas, maka PemohonKonpensi/Termohon Rekonpensi mohon kepada yang Terhormat Majelis HakimPemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikutDalam Konpensi1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon = untukseluruhnya;z.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 20-11-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 86/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 29 April 2015 — AHMAD HATIB, SH VS REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
76 — 61
  • M.Engdan selama tahun 2014 pernah sekali mengadakan rapat tetapi saksi tidakdilibatkan dan saksi tidak mendengar hasil rapat tersebut ;Bahwa saksi mengatakan yang berwenang untuk mengundang anggotaBaperjakat untuk tenaga administrasi kependidikan adalah SekretarisBaperjakatdan kalau Sekretaris Baperjakat tidak dilibatkan dalampenyampaian undangan tersebut biasanya Ketua Baperjakatmendelegasikan kepada staf ahli ; Bahwa saksi mengatakan fungsi Biro SDM adalah untuk mendata terkaitdengan jabatan yang lowong
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 03-08-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 33/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
173 — 48
  • Olehkarena itu, Sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (3) UU 5/2014, menyatakanbahwa: Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatanpimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di InstansiPusat dan jabatan pimpinan tinggi madya adi Instansi Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASNberwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat PembinaKepegawaian dalam hal: pembentukan panitia seleksi; pengumumanJabatan yang lowong; pelaksanaan seleksi; pengusulan nama calon;dan Pelantikan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR);I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI
560 — 198
  • Idrus Marham sebagai Ketua UmumDPP Partai GOLKAR dan sebagai Sekretaris Jendral DPP PartaiGOLKAR, dan untuk mengisi kepemimpinan yang lowong tersebutdengan membentuk Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG) denganstruktur Presidium, yang beranggotakan:a) H.R. Agung laksonob) Priyo Budi Santosoc) agus gumiwang kartasasmitad) Lawrence tp.siburiane) Zainuddin amailif) Yorrys raweyaig) Agun gunanjar sudarisah) lbnu munzirHalaman 19 dari 194 halaman.
    Aburizal Bakrie dan Sadr.Idrus Marham sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR dan sebagaiSekretaris Jendral DPP Partai GOLKAR, dan untuk mengisi kepemimpinanyang lowong tersebut dengan membentuk Tim Penyelamat Partai GOLKAR(TPPG);. Bahwa pada tanggal 30 November 04 Desember 2014, DPP PartaiGOLKAR Kubu Ir. Aburizal Bakrie menyelenggarakan MusyawarahNasional ke IX Partai GOLKAR Tahun 2014 di Nusa Dua, Bali;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E
891 — 1529 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AKILMOCHTAR bersedia menerima terlebih dahulu~ uang sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui pesan SMS ini punya lebaksudah dng sy.. nanti sy tagih lg kalo org lebaknya dah lowong..;Untuk memastikan kesediaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASANmenyiapkan uang yang akan diserahkan kepada M.
    AKILMOCHTAR bersedia menerima terlebih dahulu uang sebesar Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) melalui pesan SMS ini punya lebak sudah dng sy... nanti sytagih lg kalo org lebaknya dah lowong...;Untuk memastikan kesediaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASANmenyiapkan uang yang akan diserahkan kepada M.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2018 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 12 April 2019 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.TONNY ROMY LESNUSSA SH
4.CHRISTIAN HADI GUNAWAN, SH
Terdakwa:
Ir. KELIOLA ZAINUDIN Alias NANANG
96 — 84
  • memperkaya diri Sendiri atau orang lain atauSuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracara antara lainsebagai berikut : Bahwa berawal dari terdakwa yang sebelumnya terdakwa tersebuttertugas pada dinas Komunikasi dan Informasi Kab.Ngawi Provinsi JawaTimur dengan jabatan selaku Kabid Kominfo dan tahun 2016 terdakwadimutasikan ke Pemda Kab.SBT sebagai staf ahli Bidang PembangunanEkonomi, karena ada formasi jabatan yang lowong
    kegiatan sebagaimana tersebut dalamdokumen pelaksanaan anggaran, pengguna anggaran/kuasapengguna anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjiandengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.Bahwa berawal dari terdakwa yang sebelumnya terdakwa tersebuttertugas pada dinas Komunikasi dan Informasi Kab.Ngawi Provinsi JawaTimur dengan jabatan selaku Kabid Kominfo dan tahun 2016 terdakwadimutasikan ke Pemda Kab.SBT sebagai staf ahli Bidang PembangunanEkonomi, karena ada formasi jabatan yang lowong
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 08-05-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Olm
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
1.AYUB TOSI
2.METUSALAK TOSI
Tergugat:
Negara Republik Indonesia cq Penyidik satuan reserse Kriminal Kepolisian Resor Kupang
112 — 77
  • Tapi kalau adayang baru tetapi yang lama tidak dicabut saya kira itu tidak masalah.Saya mencontohkan dalam BW menyangkut perkawinan antaragama, kita tidak memiliki aturan tentang itu sehingga kita tetapmemakai HIR itu Sampai sekarang, dari pada lowong / vakum makakita tetap memakainya dan tidak masalah;. Bahwa Ahli kira itusemua masuk perbuatan pidana dan itu harus dibuktikan;= Bahwa Abhli kira sudah cukup jelas kerugian itu terdiri darimateril dan imateril.