Ditemukan 874 data
129 — 201
Melarang Para Tergugat untukmelakukan proses apapun terhadap :1) Sertifikat Hak Milik Nomor. 360/Desa Sukamanah, luas 27. 437 M2,Halaman 17 dari 133 Ptsn No. 322/Padt.G/2017/PN.CbiForm02/SOP/06.3/20183)Surat Ukur Nomor : 76/Sukamanah/2002 tanggal 25 Pebruan 2002 atasnama SIMIN SUNARYO;Sertifikat Hak Milik Nomor. 367/Desa Sukamanah luas 28. 500 M2, SuratUkur Nomor : 75/Sukamanah/2001 tanggal 29 Nopember 2001 atasnama SIMIN SUNARYO;danSertifikat Hak Milik Nomor. 364/Desa Sukamanah luas 16. 458 M2,
98 — 78
perpanjangan kredit tersebut disetujui, dengan catatanTergugat Rekonvensi tidak lalai lagi untuk melakukan kewajibannya;Pada Pasal 2 PERPANJANGAN KREDIT DAN ADDENDUM No:07/KPO/VIIV2014/PPJ VADD , Tanggal 21 Agustus 2014, mengenaiJANGKA WAKTU KREDIT jelas disebutkan sebagai berikut : PARAPIHAK, setuju bahve jangka waktu perjanjian kredit ini berlaku untuk 6(enam) bulan dan berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2014, dan akanberakhir serta harus dibayar lunas semua pinjamannya selambatlambatnya pada tanggal 21 Pebruan
317 — 234
LautanMas Jaya tertanggal 12 Maret 2016 nomor : 001357 senilai Rp10.000.000, ( sepuluh juta rupiah ) untuk lurah pak ridwanJanuari dan Pebruan 2016, yang tertandatangani diantaranyasdr RIDWAN.20)1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT. LautanMas Jaya tertanggal 31 Maret 2016 nomor : 001558 senilai Rp5.000.000, ( lima juta rupiah ) untuk Kepala DesaWidarapayung Kulon Pak Ridwan, yang tertandatanganidiantaranya sdr RIDWAN.21)1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Bukti Kas Keluar PT.
192 — 90
Hal ini tegasdiakui oleh Penggugat sebagaimana Interoffice Memorandum tanggal 23April 2017 perihal prospek operasi produksi dan Tenaga Kerja PT.Flmenyebutkan: Menindaklanjuti kemajuan yang telah kita dicapai denganpemerintah Indonesia untuk kembali melakukan eksport konsentrattembaga, kami sedang mempersiapkan peningkatan kegiatanpenambangan dan penggilingan secara bertahap dengan mengedepankanazas keselamatan,Bahwa Para Tergugat menolak dalil dan dalih Penggugat yang menyatakan:Pada 10 Pebruan 2017
90 — 67
, Medan ter tanggal 30 April 2015 ; 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tintavara hitam diantaranya tertulis dan terbaca cek tgl 4 Mei 2015(sekwan) sebesar Rp. 350.000.000," ; 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tintavarna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Bon Sekuan, totalRp. 200.000.000, Medan 5 Juni 15 ; 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan dengan tintavarna hitam diantaranya tertulis dan terbaca Bon, Rp.300.000.000,, Medan 18 Pebruan
57 — 18
., dan diterima secara bertahap, yaitu tanggal21 Pebruan 2011 sebanyak 2.500 eksemplar, tanggal 30 Mei 2011, tanggal 7 Juni 2011,dan tanggal 27 Desember 2011;Bahwa buku tersebut di terima dari PT.
1538 — 1801
tidaktahu bagaimana hasilnya:Bahwa Pemeriksaan OJK dilakukan bukan Agustus 2018:Bahwa Penghitungan keuntungan dilakukan pertengahan Juni 2018 dan saatitu juga dilakukan penghitungan neraca:Bahwa profit untuk Terdakwa benar telah tersedia namun pada saatpemeriksaan OJK, provit itu diturunkan menjadi biaya Bank sehingga tidakada lagi keuntungan bagi Terdakwa:Bahwa tidak ada keuntungan pribadi terdakwa karena Devidennya sudahdiambil diakhirtahun 2017:Bahwa menurut laporan akuntan public pertanggal Pebruan
83 — 30
Balikpapan 22 Pebruan 2017 (Bukti P1).Bahwa Pernyataan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 164tersebut tidak benar dan Para Pembanding/dahulu Para Penggugat melihat adaunsur kesengajaan untuk Putusan Perkara a quo bersikap Subyektif untuk perkaraa quo yang merugikan pihak Para Pembanding/dahulu Para Penggugat, padahari selasa tanggal 28 Pebruari 2017 Kuasa Para Pembanding/dahulu ParaHalaman131 dari 226halamanputusan Nomor64/PDT/2017/PT.SMRPenggugat mengembalikan Putusan Perkara a quo
833 — 435
./ Bahwa; di samping sebelum Putusan PK Nomor : 122 PK/PID/2006 tanggal 5Pebruari 2007 telah dicabut sebelum diputuskan dan Surat Keterangan dariTerpidana / Pemohon yang menyatakan bahwa Putusan PK Nomor : 122PK/PID/2006 tanggal 5 Pebruan 2007 tidak boleh dipergunakan olehsiapapun, dan juga Terpidana / Pemohon telah dihukum atas keteranganpalsu untuk mengajukan Peninjauan Kembali Nomor : 122 PK/PID/2006tanggal 5 Pebruari 2007 berdasarkan Putusan Nomor666/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR yang menyatakan amar
,Bahwa; di samping sebelum Putusan PK Nomor : 122 PK/PID/2006 tanggal 5Pebruari 2007 telah dicabut sebelum diputuskan dan Surat Keterangan dariTerpidana / Pemohon yang menyatakan bahwa Putusan PK Nomor : 122PK/PID/2006 tanggal 5 Pebruari 2007 tidak boleh dipergunakan oleh siapapun, danjuga Terpidana / Pemohon telah dihukum atas keterangan palsu untuk mengajukanPeninjauan Kembali Nomor : 122 PK/PID/2006 tanggal 5 Pebruan 2007 berdasarkanPutusan Nomor: 666/Pid.B/2007/PN .JKT.BAR yang menyatakan amar
102 — 36
Lampiran 2, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran,Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana danSarana Pertanian (P3SP) Satuan Kerja Dinas PertanianPropinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05 / 22 /P3SP /Il /2013, Tanggal 18 Pebruan 2013, Penetapan BesarnyaHonor Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten programPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan SaranaPertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Propinsi Bengkulu danTugas Pembantuan Tahuan Anggaran 2013, Tanggal 18Pebruari 2013, yang ditandatangani
216 — 86
Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan ;Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan ;Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;eo FeMenyalahgunakan sarana karena kedudukan;Halaman 256 dari 339 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namunMahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruan 1992 No.1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal
249 — 179
Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan ;Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan ;Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;ows & feMenyalahgunakan sarana karena kedudukan;Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namunMahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruan 1992 No.1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) hurnf bUndangundang Nomor 3 Tahun 1971, dengan
183 — 83
Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan ;Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan ;Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;ed iMenyalahgunakan sarana karena kedudukan;Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namunMahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruan 1992 No.1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) hurnf bUndangundang Nomor 3 Tahun 1971, dengan
222 — 115
Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan ;Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan ;Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;eo FeMenyalahgunakan sarana karena kedudukan;Halaman 280 dari 366 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namunMahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruan 1992 No.1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal