Ditemukan 1138 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singung singgun sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-07-2010 — Putus : 22-12-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN TANGERANG Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.TNG
Tanggal 22 Desember 2010 — PENGGUGAT : FINCE SONDAKH (Kuasa Waris alm PITER SONDAKH)
lawan
TERGUGAT 1 : DIREKTUR PT. CHLORIDE BATTERIES INDONESIA
TERGUGAT 2 : KEPALA BADAN PERTANAHAN RI, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG
83 — 8
  • tujuan pengajuan perkara a quo adalahgugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangandari peradilan umum perdata, akan tetapi dari isi materidalil dalil Posita surat gugatan Penggugat, banyakmembahas hal hal mengenai suatu peristiwa hukum danperbuatan Hukum pada titik singgu yang = merupakankewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (beschikking)3Bahwa pada isi materi pembahasan permasalahan a quo yang46diuraikan dalam posita surat gugatan oleh Penggugatselalu) menitik beratkan pada titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 15/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
1.Juni Binti arfah dkk
2.JUNAH
3.ABUNG
4.JAMAN
5.A. JUNAEDY
6.RUKIYAH
7.MUHAMAD ABEN
8.ARMINAH
9.ASNAWATI
10.MUHAMAD SESA
11.MUHALIMAH
12.WAHYUDI
13.UUN UNAMAH
14.ROYANAH
15.MULYADI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
38 — 13
  • Eksepsi Kewenangan Absolut,a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan para Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkan padaHalaman 15 dari 57 Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.SRGtitik singgung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan darikepemilikan tanah yang merasa milik para Penggugat, akan tetapi secarayuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negaraberupa Sertipikat
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 05-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
ELCE KONDORURA, S.Kom
Tergugat:
BUPATI TELUK WONDAMA
107 — 56
  • bekerja kemballiternyata sampai dengan bulan april kKemarin kami dipanggil Kembali bulanmei untuk rapat tertutup dan disitu Bupati katakan bahwa Bupati sudahberupaya semaksimal mungkin tetapi tidak bisa untuk sampai kami agartidak dipecat,ynamun kenyataannya kami kena PTDH dan kalau tidak puasdipersilankan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura; Bahwa Dari 5 orang yang ada diputusan, hanya 2 orang yang tidakmendapat SK PTDH, karena Abraham Kaibaba akan pension sedangkanKomalawati, Bupati tidak singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 15/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
1.Juni Binti arfah dkk
2.JUNAH
3.ABUNG
4.JAMAN
5.A. JUNAEDY
6.RUKIYAH
7.MUHAMAD ABEN
8.ARMINAH
9.ASNAWATI
10.MUHAMAD SESA
11.MUHALIMAH
12.WAHYUDI
13.UUN UNAMAH
14.ROYANAH
15.MULYADI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
150 — 65
  • Eksepsi Kewenangan Absolut,a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan para Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkan padaHalaman 15 dari 57 Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.SRGtitik singgung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan darikepemilikan tanah yang merasa milik para Penggugat, akan tetapi secarayuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negaraberupa Sertipikat
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 22-05-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 8 Mei 2018 — -. Maria Sapora Ola Boleng, dkk vs -. Yohanes Juang Dasilva, dkk
62 — 30
  • yang menyatakanBahwa penerbitan sertipikat tersebut termasuk cacat hukum administrasikarena saat penerbitannya terdapat kesalahan prosedur ... dst,Bahwa, dalil PARA Penggugat yang menyatakan bahwa adanya kesalahanprosedur dalam penerbitan sertipikat tanah, maka yang berwenangHalaman 56 dari 118 Halaman Putusan Nomor : 29/PDT/2018/PT.KPGmenilainya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan PengadilanNegeri.Bahwa Sertipikat hak atas tanah merupakan sengketa yang beririsan ataumempunyai 2 (dua) titik singgung
    Bahwa Sertipikat hak atas tanah mempunyai 2 (dua)titik singgung, yakni, Aspek Prosedur Penerbitan Sertipikat yang masukdalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 15-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 01/G/2016/PTUN.DPS
Tanggal 1 Juni 2016 — PENGGUGAT: -SONYA CHIETRA SARI. TERGUGAT: -KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI.
TERGUGAT II INTERVENSI: -I GUSTI PUTU PUTRANATA, S.H,dkk.
102 — 56
  • Gandapura No. 41,Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, KotaDenpasar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli menyatakan titik singgung antara putusan PengadilanUmum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah PengadilanUmum berwenang dalam perkara pidana dan perdata sedangkanPengadilan Tata Usaha Negara tentang proses keluarnya suatukeputusan ; Bahwa Ahli menyatakan di dalam Pasal 60 ayat (1) PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011disebutkan ada
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Umum
Register : 09-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 350/PID/2020/PT SBY
Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HIU KOK MING Diwakili Oleh : DANIEL SAMOSIR, SH dan REKAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : NINING DWI ARIANY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : NURLAILA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
280 — 285
  • Penafsiran hakim dimaksudkan dalam artisempit yaitu upaya identifikasi hakim dalam mengadili perkara yangsecara materiel terdapat titik singgung antara Perkara PerdataWanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Dalam kajian teoritis setiapperkara secara formil dapat diketahui dengan mudah.
    Dengan demikian seorang debitur yang alpa atau lalai, masih jugadiperlindungi oleh Undangundang terhadap kesewenangan si kreditur.Berdasarkan Pasal 1247 dan Pasal 1248 BW terdapat titik singgung dalamhal perjanjian terdapat unsure tipu daya yang secara tertulis dalamperjanjian sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak dapat dipenuhi olehpihak lain. Tipu daya adalah perbuatan atau perkataan yang tidakjujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencarikeuntungan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-09-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 29-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 604/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Januari 2018 — Penggugat:
1.Suhendi
2.Djuhaedi
3.Muhammad Rohman
4.Agus Jaya Rahman
5.Mardiansyah
6.Febriyani
7.Feni Dwi Astuti
Tergugat:
1.Sdr. Fadhilah
2.Sdr. Roy
3.Sdr. Yuma WK
4.Sdr. Budianto
5.Sdr. Darwin
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
113 — 73
  • Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II, Tergugat IV danTergugat V berkenaan dengan titik singgung antara Pengadilan Tata Usaha Negaradengan Pengadilan Negeri maka Majelis akan mempertimbangkan hal tersebutdengan mendasarkan kepada ketentuan/norma hukum dalam Undangundang No51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undangundang No 5 tahun tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan TataUsaha Negara adalah memeriksa dan mengadili
Pengadilan PA MEMPAWAH Perdata Agama Perceraian
Register : 20-02-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Mpw
Tanggal 15 Nopember 2017 — Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi VS Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
34 — 6
  • Bahwa Termohon tetap pada prinsipnya tetap berpendirian padajawaban Termohon yaitu tetap meminta hak Mutah kepada Pemohonsebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah)dengan dalil bahwaselama proses perceraian berlangsung Pemohon tidak maumenyerahkan rumah atas nama hak kepemilikan atas nama Termohon,dan harta benda Kami yang ada di Samarinda Kalimantan Timur, beruparumah yang sekarang di tempati oleh adik tir Pemohon dan sebidangtanah tidak termohon tuntut atau singgung masalah itu untuk dibawa
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 184/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 21 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat I : KWEE TENG HAN Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat II : LAW AN LIH Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat III : LAUW TJUIN NIO Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat IV : KWEE HAN NIO Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Pembanding/Penggugat V : WIN NIO Diwakili Oleh : ANDI SAPUTRO, SH.
Terbanding/Tergugat I : ALEXANDER HALIM KUSUMA
Terbanding/Tergugat II : PT. CAHAYA GEMILANG INDAH CEMERLANG
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS dan PPAT INDRARINI SAWITRI ,S.H
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN KABUPATEN TANGERANG
153 — 277
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan para Penggugatdalam gugatannya secara subtansial sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milik paraPenggugat;b. bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan paraPenggugat tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenaiapakah adanya hubungan hukum hak keperdataan darikepemilikan
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 185/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 7 Oktober 2021 — Pembanding/Penggugat : VREDDY Diwakili Oleh : JERRY BERNAD MARPAUNG, SH
Terbanding/Tergugat I : FENDY HANDOKO
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
64 — 48
  • Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyaHalaman 35 dari 59 Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT BTNsecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Penggugat;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 PK/TUN/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — PT. GRAHA PERKASA PROPERTINDO VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. PT. PEMBANGUNAN DELTA MAS;
138 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.14.461.000, (empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribuRupiah);Titik singgung antara Gugatan Perdata Register Perkara Nomor 325/Pdt.G/2015/PN.Bks di Pengadilan Bekasi adalah Gugatan Perbuatan MelawanHukum tentang adanya Pembuktian Kepemilikan oleh Pemohon PK dahuluTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat terhadap Termohon PK II dahuluHalaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 90 PK/TUN/2017Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi
Pengadilan PN MERAUKE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-08-2016 — Putus : 31-01-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN MERAUKE Nomor 31/Pdt.G/2016/PN Mrk
Tanggal 31 Januari 2017 — - MARKUS LANGKAI MAHUZE (PENGGUGAT I) - ENGELBERTUS KUMBATI MAHUZA (PENGGUGAT II) MELAWAN - LUKAS BOA NDIKEN (TERGUGAT I) - MARIA YOSEPHA SUPRIHATIN (TERGUGAT II) - Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Papua Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merauke (TURUT TERGUGAT I) - HERMAN ANITOE BASIK BASIK (TURUT TERGUGAT II)
109 — 36
  • hak milik atas tanah adalah, seseorang atau badanhukum perdata memiliki bukti formil hak milik atas suatu tanah, hal ini menimbulkan hakkeperdataan atas tanah melalui sertifikat tersebut;Bahwa dengan demikian, sertifikat sebagai suatu KTUN di sisi lain juga merupakan buktiadanya hak keperdataan yaitu hak milik atas tanah, Sehingga jika terjadi sengketaterhadap sertifikat tanah tersebut, maka dapat diadili dan diselesaikan di lingkunganperadilan Negeri, Hal ini tentu sudah menunjukan adanya titik singgung
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 25-07-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 29/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
JOHN HAMENDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
RIDWAN SUGIANTO
195 — 292
  • diketahui bahwaObjek sengketa dan Objek sengketa II merupakan Penetapan tertulisyang bersifat konkrit dalam arti memiliki bentuk keputusan, bersifatindividual yaitu ditujukan kepada individu secara khusus, dan bersifatfinal yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuanatasan Tergugat ;Menimbang, bahwa selain itu terhadap objek sengketa yangmerupakan Sertipikat Hak atas tanah yang mengandung bahwasengketa tata usaha negara tersebut termasuk dalam ruang lingkuppertanahan yang memiliki titik singgung
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 22-09-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PA BAUBAU Nomor 374/Pdt.G/2020/PA Bb
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 38
  • amplop berisiRp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per minggu, sekarang sudah menerimaRp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu/per khutbah, pertanyannyaadalah dengan kondisi fisik dan gaji yang demikian apakah memungkinkanPenggugat memiliki harta bersama dengan Tergugat seperti yang diterangkanpada posita gugatannya, rasanya sangat mustahil;Bahwa honor Penggugat sebagai penyuluh dibelikan bukubuku yangsekarang berada di rumah yang semestinya itulah harta gono gini, tapiPenggugat tidak pernah singgung
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-09-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 17 / Pdt.G / 2015 / PN.Blg
Tanggal 23 September 2015 — RUSLI MATONDANG ALIAS RUSLYANA MATONDANG, DKK LAWAN PARLIDUNGAN SIAHAAN Alias PARLIN SIAHAAN, DKK
56 — 28
  • Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan, sehingga harus dikesampingkan dalammempertimbangkan keputusan ini dan juga pada petitum point 12 menyatakanbahwa penerbitan SHM No.1095, tanggal 30 Maret 2011 atas nama ParlidunganSiahaan in casu Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak sah,sehingga harus dikesampingkan dalam mempertimbangkan keputusan perkaraint;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatdiketahui masalah titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-09-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1875 K/Pdt/2017
Tanggal 28 September 2017 — PT WH CERAMIC INDONESIA VS PT DEKORINDO MANDIRI
69 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya, suatu putusan yang dikategorionvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian. Faktafakta yangditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secaramenyeluruh dan komprehensif. Yang dipertimbangkan hanyasebagian saja, tanpa menilai dan mempertimbangkan alat buktirelevan yang lain;Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa Putusan Pengadilan TinggiJakarta Nomor 24/2016 juncto.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 29-11-2019 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 47/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ARIF ANGGODA USMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
Intervensi:
JANNES TANISIWA
243 — 555
  • Dengan demikian, karena Gugatan Penggugatmengandung Titik Singgung Wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara Dengan Peradilan Umum, karena Gugatan Penggugatmerupakan Masalah Perdata yang harus diajukan lebih dahuluke Peradilan Umum yang akan menentukan siapa sebenarnyapemilik dari Tanah Dati Anggoda Usman tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-10-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 PK/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 21 Oktober 2013 — ADRAL, DK VS PT. PERTAMINA EP PUSAT
85 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan sebagian Pekerjaan oleh Tergugat kepada perusahaan lainselaku. perusahaan penerima pemborongan pekerjaan (perusahaanOutsourcing) tersebut dalam perjanjian pemborongan pekerjaan (Bukti T6,Bukti T71, Bukti T135, Bukti T256) yang didalam Gugatan Penggugatperjanjian tersebut justru tidak di singgung....2 Bahwa jika buktibukti tersebut yang menjadi landasan Judex Jurismenimbang Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh harusdibatalkan, maka ini merupakan keliruan yang nyata dimana Judex
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbu
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
WARANO
Tergugat:
1.NURASIYA
2.LUKMAN TRIANTO
3.LUXI DWI UTAMI
4.H. SARWANI
5.NOTARIS PPAT EKO SOEMARNO,SH
6.SUYANTO
112 — 28
  • dari pendapat dan pendirianMajelis Hakim tersebut di atas, jika Saja perbuatan melawan hukum yangdimaksud Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukumyang berupa serangkaian tindakan pendudukan, penguasaan,penggunaan, pengelolaan dan sebagainya atas lahan/tanah obyeksengketa secara berkesinambungan dan teruS menerus yang nyatanyata dapat menghalangi Penggugat dalam menikmati secara leluasahak atas tanahnya tersebut maka secara kapasitas Penggugatmemilikinya sebagaimana telah Majelis Hakim singgung