Ditemukan 9122 data
440 — 31
datang ke kantor dan ketika IUP tersebut diserahkankepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak mau menerimanya denganalasan Terdakwa tidak bisa menerima kondisi di bulan Oktober 2014tersebut karena menurut Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah bahwasanya seluruh perizinan dilakukan olehProvinsi dan Terdakwa takut karena melampaui kKewenangan, kemudiantindakan Saksi pada waktu itu karena Terdakwa tidak menerima IUPtersebut lalu membicarakannya dengan Bupati Padang Pariamankarena daluwarsa
300/43/KEP/BPP 2014 yangsudah diagendakan pada Buku Agenda Penomoran di BPMP2T tanggal17 Oktober 2014 dan setelah IUP tersebut keluar, Terdakwa kemudianHalaman 120 dari 168, Putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2017/PN.Pmn.datang ke kantor dan ketika IUP tersebut diserahkan kepada Terdakwaternyata Terdakwa tidak mau menerimanya dan kemudian tindakanSaksi Nurhelmi pada waktu itu adalah dikarenakan Terdakwa tidakmenerima IUP tersebut lalu Saksi Nurhelmi membicarakannya denganBupati Padang Pariaman dan karena daluwarsa
140 — 144
Marthen Litha ; Demikian seandainya quod non pada saat pelelangan tanggal 22Desember 2015 terjadi penjualan lelang, tidaklahn menyebabkangugatan aquo daluwarsa, karena gugatan perlawanan aquo diajukansebelum lelang dilaksanakan dan telah dicegah dan diperingatkankepada Terlawan IV untuk tidak melaksanakan pelelangan ; Oleh karena itu eksepsi Terlawan IV tersebut haruslah ditolak dandikesampingkan karena tidak berdasar dan beralasan menuruthukum ;3.
STEFANUS LUKAS WIRABUDI,
Tergugat:
1.ALVIN SUTANTO.
2.GUNAWAN HARSONO
3.ERLYN SUTANTO.
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
2.NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT,
3.SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris,
4.PT. BANK RESONA PERDANIA,
5.PT. SANJAYA PRIMA,
6.NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris PPAT.
110 — 23
Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seseorang tidak dapat lagimenuntut haknya (daluwarsa) atas tanah yang telah disertifikatkan danapabila dalam waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan atautuntutan;4.
179 — 32
Penyelidikan dihentikan karena alasan daluwarsa. Bahwa yang terlapor Sumang bin Bidu yaitu pada persil 22 d, persil45, persil 50 an Sumang bin Bidu. Bahwa sebagai pelapor adalah anak dari Muhammadong. Ketika saksi memeriksa Rais, menunjuk persil 363 dan persil 389 Saat Susanto memenangkan gugatan ada 2 ( dua ) Sertifikatdibatalkan. Putusan Perdata Nomor 343/Pdt.G/2018/PN.MksHalaman 517.
561 — 245
Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, edisi keduabelas, Juni 2012, diterbitkan oleh SinarGrafika Jakarta, di halaman 459 menyatakan:Apabila dalam gugatan terkandung daluwarsa, tergugat dapatmengajukan eksepsi agar gugatan disingkirkan atau digugurkan."
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum VIII : I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : HADEMAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : I MADE SUTAPA
Terbanding/Penuntut Umum IV : HASAN BASRI,SH
Terbanding/Penuntut Umum V : FAJAR ALAMSYAH, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : EMA MULIAWATI,SH.
Terbanding/Penuntut Umum VII : I WAYAN SURYAWAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : MILA MEILINDA
131 — 60
25047,170,00 4,717,5 Mei 4,717,000) 000 25,300,00 2,530, 3,816 Juni 1,286,2000 000 6,200207,019,00 20,701, 487 Juli 20,221,9000 900 0,00020,708 Agustus 20,701,9001,9009 September10 Oktober11 Nopember12 Desember490,233,50 49,023, 24,9924,025,250JUMLAH 0 350 8,100 ** Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan maka untuk Masa pajak Januari s.dDesember Tahun 2008, Masa pajak Januari s.d Desember Tahun 2009,dan Masa pajak Januari s.d September Tahun 2010 sudah daluwarsa
25047,170,00 4,717,5 Mei 4,717,0000 000 25,300,00 2,530, 3,816 Juni 1,286,2000 000 6,200207,019,00 20,701, 487 Juli 20,221,9000 900 0,00020,708 Agustus 1,900 20,701,9009 September10 Oktober11 Nopember12 Desember490,233,50 49,023, 24,9924,025,250JUMLAH 0 350 8,100 Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan maka untuk Masa pajak Januari s.dDesember Tahun 2008, Masa pajak Januari s.d Desember Tahun 2009,dan Masa pajak Januari s.d September Tahun 2010 sudah daluwarsa
167 — 34
Pertama : menggugatsesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakankapan dikehendaki kedua apa yang mereka gugat adalah hak warisandan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidakmengenai batas jangka waktu serta tidak mengenal daluwarsa danKuasa Para Penggugat berpendapat juga bahwa dalam perkara perdatanomor :137/Pdt.G/2012/PN.Bwi. tertanggal 20 Juni 2013, Para Tergugatmaupun Hakim pemeriksa perkara tersebut tidak menolak ataupunmembicarakan soal daluwarsa/lewat
105 — 40
Dan tahun 1986 sampai saat ini sudahberjalan 29 tahun, jelas telah melampaui batas waktu daluwarsa hakpenuntutan para Tergugat. Apalagi jika dihitung waktu sejak tahun I960sampai tahun 2015 lebih dari 50 tahun tanah / rumah tersebut dikuasaidanditempati secara sah menurut hukum, baik de facto maupun deyure.23) Bahwa sehubungan dengan uraian diatas maka gugurlah dalil paraTergugat Rekonvensi I, Il dan Ill yang mendalilkan bahwaSertifikatHak Milik (SHM ) No: 986.
171 — 87
Tjitrosudibio, Bagian Ke Tiga tentang Daluarsa dipandangsebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu kewajiban pasal 1967 yangberbunyi : segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluhtahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidakusah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukandihadapannya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk,diberi
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Knususnya, terhadap perkaraperkara yang tidakmemiliki daluwarsa, seperti dalam perkara pembunuhan Deventer. Dalamkasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 1999 ini, hasil penelitian DNAyang digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman, masih terusdipermasalahkan oleh advokat terpidana, meskipun perkara tersebut telahmelalui beberapa persidangan di berbagai tingkatan, serta beberapapermohonan PK yang diajukan.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Dra. LELI NILAMSARI, SH
82 — 43
Dalam pasal ini jelasdinyatakan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa 10 (sepuluh)tahun, dari sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, BagianTahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.Bahwa nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sebesar Nilai PPn padaFaktur Pajak yang diterbitkan oleh PT.
Saud Hendry P. Sibarani
Tergugat:
PPK Dinas Perumahan Rakyat , Kawasan Pemukiman dan Linkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya
138 — 82
Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara a quo telah lewat waktu (daluwarsa)dengan alasan sebagaiberikut :a. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Pejabat PembuatKomitmen Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman danLingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 644/516/2017,Perihal Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Modern KabupatenAceh Barat Daya (Multiyears) Tanggal 29 September 2017.b.
1.Muktar Yunus bin M. Yunus
2.Hjh SULDIAH Binti Dg. Sigarra
3.ATTO Bin Dauda
4.Ahliwaris Almh. Hjh.RUKIAH A.S
5.AINUN MARDHIAH
6.FERDI Bin Garlan
7.FABYOLA Binti GARLAN
8.I M P O Binti Dg Sigarra
9.I L H A M Bin Dg.Sigarra
10.SAINIDAR Binti Dg. Sigarra
11.EDDY LAUWO Bin Dauda
Tergugat:
1.Hjh. SOFIATI YUNUS
2.ZULKIFLI DAHLAN
3.NURLAELA
4.MALIK, AHLIWARIS Alm.TAJUDDIN bin M. Yunus
5.ANI, AHLIWARIS Alm.TAJUDDIN bin M. Yunus
6.YANTI, AHLIWARIS Alm. TAUFAN
Turut Tergugat:
1.YETTI alias ETTI ALLO TODANG
2.MELATI Binti Latif
3.Hjh. RUSIA Binti Dg. Sigarra
4.WAN, AHLIWARIS Alm. SAHWAN
5.ISMARYATI alias SAMMOE
6.PUTRI, AHLIWARIS Alm. NATSIR
7.ADHAR
8.JUMRIA
9.ROSANI
10.ISHAYATI
11.YASMIN
12.SURAL SYAMSUDDIN
13.BARATHA YUDHA SYAMSUDDIN
230 — 358
No.34/Pdt.G/2019/PA.MKI.Pasal 1967 KUH Perdata:Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupunyang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa denganlewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkanakan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkansuatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnyasesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.7.
128 — 66
sehingga PengadilanTata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa a quo ; Tentang Penggugat Tidak Berkwalitas/Tidak MempunyaiKepentingan ; 00 220202220200 enn neeennnne=Bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyebutkan Penggugat tidakberkwalitas dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyekperkara, karena dasar bukti kepemilikan Penggugat belum menunjukkanadanya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek perkara ; Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan/Daluwarsa
499 — 579
GUGATAN DALUWARSA (exceptio tempotis)2.1.Bahwa mengenai jangka waktu proses Permohonan PembatalanPutusan Arbitrasei diatur dalam Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase yangmenyebutkan,Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) harisejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diterima.Sesuai dengan ketentuan diatas, maka batas waktu Penetapan atasPutusan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase adalah 30 (tigapuluh) hari sejak Permohonan
Pembanding/Penggugat II : SUKARDI Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat III : AMINULLAH Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat IV : MALEM KERINA LIMBENG Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat V : PAINI Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat VI : SURATMIN Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat VII : SUHARSO Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. AMAL TANI
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq. Kepala BPN Pusat cq. Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
96 — 70
posita gugatan Para Penggugat hal.18, hanya menguraikanPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan TergugatHalaman 38 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDNIl, tetapi dalam petitum point.15 hal. 26 menyatakan menghukum TurutTergugat serta orang orang dan badan badan hukum lainnya supayamematuhi putusan didalam perkara ini.Bahwa adanya pertentangan antara posita dengan petitum dalam suatugugatan, maka sangat beralasan gugatan aquo dinyatakan tidak dapatditerima.Gugatan Penggugat telah Daluwarsa
77 — 61
.> Keberatan yang diajukan Penggugat untuk Kasasi bahwa hukumadat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapatdibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasandaluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diriselama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telahmelepaskan haknya/ Rechtsververking ( Putusan MA 11121975, No.200 K/Sip/1974 ).> Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya Halaman 22 dari 109
174 — 89
Dengan demikian Akta Kuasa dan Akta Jual Belitidak dapat dibatalkan lagi dengan alasan adanya paksaan, karena telah melampauijangka waktu 5 (lima) tahun menurut Pasal 1454 ayat (4) KUHPerdata tentangpembatalan perikatan perikatan jo Pasal 1946 KUHPerdata mengenai Daluwarsa ;Bahwa tanah SHM No. 4/Bitung Tengah, SHM No. 4/Bitung Barat, SHM No. 7/BitungBarat ke3 (tiga) nya atas nama Penggugat tersebut sudah dijual oleh Penggugatkepada Tergugat V pada tahun 1991, dan ke3 (tiga) tanah SHM tersebut dijaminkantersebut
74 — 46
Nomor720/Pdt.G/2010/ PN.Jaksel), maka menyebabkan perlawanan (derdenverzet) yang diajukan PELAWAN menjadi daluwarsa (lewat waktu)incasu tidak dapat diajukan maupun diperiksa dalam perkara a quo karena telahlewatnya waktu;Bahwa dengan demikian seharusnya perlawanan (derden verzet)yangdiajukan oleh PELAWAN dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima.EKSEPSI DISKUALIFIKAS!1.
PT. PUTRA MAGA NANDITAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
238 — 127
Keputusan Tata Usaha Negara tersebutmelalui surat tercatat, kurir, atau melalui media lainnya yang dapat dibuktikan secara hukum ; Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materil,pengujian mengenai kapan suatu surat keputusan dianggap telahditerima oleh Penggugat adalah dengan menggunakan teori penerimaan(ontvangstheorie) atau teori pengiriman (verzendtheorie), kedua teoritersebut telah menjadi acuan yang digunakan dalam pengujian hukumformil Peradilan Tata Usaha Negara mengenai Tenggang Waktu(Daluwarsa