Ditemukan 9122 data
78 — 19
Terhadap poin 1, 2, 3, dan 4 tersebut diatas, maka Termohon Ill memintakepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan dalildalil yangdisampaikan oleh Termohon Ill berkaitan dengan daluwarsa tenggang waktumengajukan permohonan keberatan ganti rugi sebagaimana tersebut diatas;6.
HOWARD GENIAL
Tergugat:
1.PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (PUSAT) Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KCU Banjarmasin Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
2.OEIJ SOEIJ SIANG
3.PT BALAI LELANG SURYA
4.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
Turut Tergugat:
4.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR
5.YAN KOMAL (Kepala Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
6.DEWI CHRISTIEN (Kepala Pengembangan Bisnis Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
7.RISKY (Staf Bagian Kredit Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
165 — 26
(Pasal1404 1412)3) Novasi/pembaharuan utang (Pasal 1425 1435)4) Perjumpaan utang/kompensasi (Pasal 1425 1435)5) Konfisio/percampuran utang (Pasal 1436 1437)6) Pembebasan utang (Pasal 1438 1443)7) Musnahnya barang terutang (Pasal 1444 1445)8) Kebatalan dan pembatalan perjanjian (Pasal 1446 1456)9) Berlakunya syarat batal (Pasal 1265)10) Lewatnya waktu/daluwarsa (Pasal 1946 1993 Bab VII Buku IV KUHPerdata)Bahwa alasanalasan keberatan Penggugat atas pelaksanaan lelang atas HakTanggungan lebin didasarkan
150 — 12
Eksepsi gugatan Perlawanan Para Pelawan Daluwarsa;Menimbang, bahwa Terlawan juga telah mengajukan Eksepi yang padapokoknya bahwa Gugatan Perlawanan Para pelawan Kadaluarsa, karenasebagaimana dalil Para Pelawan dan juga dalam permohonan Provisi dalamPerlawanannya, Para Pelawan intinya memintci penundaan pelaksanaanPenetapan, yang mana Para Pelawan menyatakan," maka sepatut dansepantasnya bila pelaksanaan penetapan dan tindakan lainnya tersebut ditundasampai ada putusan berkekuatan tetap didalam perkara
1.AJAT SUDRAJAT
2.TINI AGUSTINI
3.ANAS SUBARNAS
4.NANA SUMARNA
5.ADE SUTARDI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU
111 — 43
/G/2018/PTUNBDGbahwa hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negaraberupa sertipikat yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Para Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukumunsur kepentingan Para Penggugat sebagai persyaratan formil untukmengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidakterpenuhi, yang oleh karenanya gugatan dimaksud patut untuk dinyatakantidak diterima (Niet Onvankelijk Verklard); won nnn nana nnn anna nnn nnn == 22 Gugatan Daluwarsa
85 — 34
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi, yang diajukan olehTergugat dan Tergugat Il Intervensi, dengan pertimbangan hukumsebagaimana berikut;Halaman 73 dari 108 halaman Putusan Nomor 34/G/2016/PTUN.MTRMenimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengemukakandalildalil eksepsi yang berkenaan dengan kewenangan absolut Pengadilan,gugatan obscuur libel, dan gugatan lewat waktu (daluwarsa
89 — 36
TENTANG GUGATAN/TUNTUTAN PENGGUGAT YANG DALUWARSA(LEWAT WAKTU); 20 0222222 nc cnn n nee cc cece eeeBahwa setelah Para Tergugat II Intervensi baca secara teliti dan cermat naskahgugatan Penggugat, ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatanyang sudah Kadaluwarsa (liwat waktu); Bahwa Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Jo Undangundang No. 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan
Terbanding/Penggugat : Hendrianti Sahara Nurdin
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris Nani Susanti SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Pertanahan Kota Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Cq Direktorat Jenderal Bina Karya
63 — 32
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan perkara perdata aquo, menjadi DALUWARSA dan menjadi tidak berlebihan kiranya bagiHalaman 13 dari 91 Putusan Nomor: 479/PDT/2019/PT.BDG.Tergugat untuk memohon kepada Majalis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menolak keseluruhan Gugatan a quo dan/atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (NietOntvankeleijke Verklaard).B.
67 — 46
Bahwa Pasal 1967 KUH Perdata, menyatakan, Segala tuntutan hukum,baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan,hapus karena daluwasa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkansiapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usahmempertunjukkan suatualashak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yangburuk,3.
telah membiarkannya berlaku sampai tidak kurang dari 20tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yangcukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkanhaknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugatHalaman 107 dari 157 Halaman Putusan Nomor 121/Padt/2018/PT MDNf)g)h)pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawahsengketa (Mahkamah Agung 9121975 No. 295 K/Sip/1973);Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adattidak mengenal daluwarsa
130 — 200
pihak yang membuatnya ;Bahwa sepatutnya Penggugat mengajukan upaya hukum untukmembatalkan Akta No. 87 apabila Penggugat bermaksud mengakhirihubungan hukum dengan Tergugat XI Gika memang benar Tergugat XHalaman 90 dari 165 Hal Putusan Nomor 654/PDT/2017/PT.DKI47.wanprestasi berdasarkan Akta No. 87 sebagaimana yang Penggugatdalilkan);Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Akta No.87 merupakanundangundang bagi Penggugat dan Tergugat XI dimana Akta No.87sampai saat ini belum dibatalkan terlebin daluwarsa
Akta No.87 secara hukummasih berlaku dan mengikat Para pihak yang membuatnya ;Bahwa sepatutnya Penggugat mengajukan upaya hukum untukmembatalkan Akta No. 87 apabila Penggugat bermaksud mengakhirihubungan hukum dengan Tergugat XI (jika memang benar Tergugat XIwanprestasi berdasarkan Akta No. 87 sebagaimana yang Penggugatdalilkan);Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Akta No.87 merupakanundangundang bagi Penggugat dan Tergugat XI dimana Akta No.87sampai saat ini belum dibatalkan terlebin daluwarsa
133 — 36
menuniut pidana dan menjalankan pidana hanyadimungkinkan, apabila : (1) sehubungan dengan perbuatan yang dapatdihukum telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap baikberupa pemidanaan ataupun pembebasan untuk menghindaripenjatuhan pidana yang berulangulang atas suatu peristiwa pidana yangsama, berdasarkan asas nebis in idem (Pasal 76 KUH Pidana); (2)kewenangan menuntut pidana hapus, jika tersangka/ terdakwa meninggaldunia (Pasal 77 KUH Pidana); (3) kewenangan menuntut pidana hapuskarena daluwarsa
RAMLI
Tergugat:
H. SAHBUDIN
83 — 46
tidak pernah memindahkan hak usaha tanah tersebut kepada oranglain dengan menerima pembayaran uang muka maka ia adalah penggarapyang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah;Halaman 37 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN SthBahwa didalam pasal 1963 Kitab UndangUndang Hukum Perdatadisebutkan : Bahwa suatu tanah yang telah diduduki oleh seseorang tanpaadanya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat , dapat memperoleh hakmilik atas tanah tersebut dikarenakan daluwarsa
155 — 125
Keempat Putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi)tersebut Semuanya menegaskan bahwa hak untuk menggugat tidak mengenalbatas jangka waktu serta tidak mengenal daluwarsa;Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat 4 sebagaimanatersebut di atas, hal tersebut sejatinya merupakan ranah pembuktian yangmenjadi bagian dari pokok perkara.
182 — 124
Berdasarkan keterangan di atas maka gugatan ParaPenggugat adalah daluwarsa, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,menyatakan antara lain bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkansertifikat secara sah atas nama orang / badan hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan iktikat baik dan secara nyata menguasai tanahnya, maka pihaklain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak
147 — 58
majelishakim tersebut akan ditanggapi sebagai berikut :a)Bahwa obyek sengketa adalah milik tergugatVI yang telah dikuasai mulaitahun 1950 sampai dengan sekarang yang dahulu merupakan tanah danbangunan peninggalan Belanda, sehingga TINIAD menguasai tanahbeserta bangunan peninggalan militer Belanda tersebut hingga saat inikurang lebin 60 (enam puluh) tahun tanoa gangguan atau tuntutan daripihak manapun juga, sehingga menurut hukum hak penuntutan Penggugat(Ahli Waris Thomas Pattiwaellapia) hapus karena daluwarsa
M. SAMEN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA diwakili SENGKONO DHARMMAWAN
239 — 96
GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUWARSA)Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut SHGB) No.7444/Jejalen Jaya terbit pada tanggal 09092020 Surat Ukur No.02854/Jejalenjaya/2020 seluas 91.586 m2 atas nama PT.
555 — 958 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan daluwarsa;Bahwa dalam putusannya Judex Facti pada pokoknyamenyimpulkan, "... oleh karena gugatan pembatalan merek yangdiajukan oleh Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada adanyaitikad tidak baik, maka gugatan pembatalan pendaftaran merekdapat diajukan walaupun telah melebihi batas waktu 5 (lima) tahunsetelah pendaftaran merek, sedangkan perihal benar tidaknyapendaftaran merek vans milik Tergugat telah didasarkan padaadanya itikad tidak baik dari Tergugat yang didasarkan pada alatalat
117 — 51
Fransiskus Diaz A(lffi, MM) PartaiGolkar PKPBGerindra karena selain sudah daluwarsa, laporantersebut hanya berupa surat dan tidak dilampirkan denganbukti bukti dan namanama saksi yang mendukung' laporantersebutBahwa neskipun laporan dari Tim Pemenangan Paket Gewayan TanahLamaholot (Drs. Simon Hayon dan Drs.
Terbanding/Tergugat : Departemen Pertahanan dan Keamanan/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/ Siliwangi
Terbanding/Tergugat : ADE HERIAWAN
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Markas Besar TNI AD, Cq. KODAM III Siliwangi Cq. KOREM 062 TARUMANEGARA
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl, Cq. Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT,
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Garut Cq. KANTOR KECAMATAN TAROGONG KALER
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Garut Cq. Kantor Kecamatan Garut Cq. KANTOR KEPALA DESA RANCABANGO
Turut Terbanding/Penggugat : Eli Winarti
Turut Terbanding/Penggugat : Ida farida
Turut Terbanding/Penggugat : Bebe
42 — 23
Bahwa, akibat dari kelalaian Para Penggugat tersebut di atas, apabiladikaitkan secara Hukum Keperdataan pun karena telah mendiamkanpersoalan ini lebin dari 30 tahun sehingga telah daluwarsa tentangKepemilikan sebagaimana Yurisprudensi vide Putusan MA RI tanggal11 Desember 1975 No.200 K/Sip/1974 yang berbunyi : Berdiam diriselama 30 tahun lebih, dianggap telah melepaskan haknya(rechtverwerking), demikian pula Putusan MA RI tanggal 24 September1958 No.329 K/Sip/1957 yang berbunyi : Orang yang membiarkan
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
201 — 146
dan setelan melalui proses penyidikandan hasil gelar perkara luar biasa pada hari Selasa tanggal 8 Maret2016 bertempat di ruang gelar Dit Reskrim Um Polda Jabar dengankesimpulan bahwa Penyidikan perkara tindak pidana Menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik danmemindahtangankan benda tidak bergerak seolah miliknya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan pasal 385KUHPidana, direkomendasikan untuk dihentikan penyidikannyakarena bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum(daluwarsa
) dan selanjutnya Direktur Reserse Kriminal UmumKepolisian Daerah Jawa Barat mengeluarkan SURATKETETAPAN Nomor : S.Tap/73 b/IV/2016/Dit Reskrim Um Tanggal 8April 2016 Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas namaTerlapor FANDAM DARMAWAN terhitung sejak tanggal 8 April 2016(SP3) karena bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum(daluwarsa).bahwa disamping itu terdapat pula PENETAPAN PENGADILANNEGERI KLAS A BANDUNG Nomor : 138/PDT/P/2001/PN.Bdg.Tanggal 20 April 2001 yang menjadi dasar Tergugat V menerbitkanSertipikat
PRIMA Tentang dugaan tindak pidana menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Autentikdan memindahtangankan benda tidak bergerak seolah miliknya(penggelapan hak atas tanah);Terdapat catatan, berdasarkan Surat Ketetapan DirekturReskrim Umum Polda Jabar tanggal 842016 Nomor:S.TAP/73b/IV/2016/DITRESKRIMUM Tentang PenghentianPenyidikan atas Laporan Polisi NOPOL:LPB/568/IX/2011/JABAR tanggal 1292011 atas nama PelaporRistiane Hardayun Putri, karena bukan merupakantindakpidana dan demi hukum (daluwarsa
Menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana atas namaterlapor:Nama : Fandam DarmawanTempat tinggal: Komplek Kumala Garden No. 13Bandung.Terhitung mulai tanggal 842016 karena bukanmerupakan tindak pidana dan demi hukum (daluwarsa);2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada KepalaKejaksaan Tinggi Jawa Barat serta pihakpihak terkait;3.
142 — 121
Protechnik Karya Alam In casu TURUT TERGUGATharuslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima dan oleh pihakBadan Pertanahan Nasional Kota Batam In casu TERGUGAT IVHalaman 15 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2016/PN Btmmemintakan untuk dinyatakan Gugur, Tidak Dapat Diterima, dan BatalDemi Hukum karena telah lewat wakiu/daluwarsa (verjaring) selama 2(dua) tahun, sehingga konsekuensi hukumnya tidak dapat menuntut lagi,oleh karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) An.