Ditemukan 9122 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-08-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN MALANG Nomor 92/Pdt.G/2016/PN.Mlg
Tanggal 10 Agustus 2016 —
7819
  • Terhadap poin 1, 2, 3, dan 4 tersebut diatas, maka Termohon Ill memintakepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan dalildalil yangdisampaikan oleh Termohon Ill berkaitan dengan daluwarsa tenggang waktumengajukan permohonan keberatan ganti rugi sebagaimana tersebut diatas;6.
Register : 11-01-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN MARTAPURA Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mtp
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
HOWARD GENIAL
Tergugat:
1.PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (PUSAT) Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk KCU Banjarmasin Cq. PT BANK CENTRAL ASIA Tbk Kantor Cabang Pembantu A. Yani
2.OEIJ SOEIJ SIANG
3.PT BALAI LELANG SURYA
4.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN
Turut Tergugat:
4.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KAB. BANJAR
5.YAN KOMAL (Kepala Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
6.DEWI CHRISTIEN (Kepala Pengembangan Bisnis Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
7.RISKY (Staf Bagian Kredit Cabang Pembantu A. Yani PT. Bank Central Asia Tbk)
16526
  • (Pasal1404 1412)3) Novasi/pembaharuan utang (Pasal 1425 1435)4) Perjumpaan utang/kompensasi (Pasal 1425 1435)5) Konfisio/percampuran utang (Pasal 1436 1437)6) Pembebasan utang (Pasal 1438 1443)7) Musnahnya barang terutang (Pasal 1444 1445)8) Kebatalan dan pembatalan perjanjian (Pasal 1446 1456)9) Berlakunya syarat batal (Pasal 1265)10) Lewatnya waktu/daluwarsa (Pasal 1946 1993 Bab VII Buku IV KUHPerdata)Bahwa alasanalasan keberatan Penggugat atas pelaksanaan lelang atas HakTanggungan lebin didasarkan
Register : 20-06-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 37/Pdt.Plw/2014/PN.Kwg
Tanggal 25 Maret 2015 — Darta Bin Sayim (Ahli Waris Sayim); Cakim Bin Amsar (Ahli Waris Amsar); Nayim Bin Masna (Ahli Waris Masna Bin Jain Cening Bin Rasim (Ahli Waris Rasim); Rohmat Binti Adis (Ahli Istri Almarhum Jatin); H. Aos Bin H.Sanusi (Kuasa Kaisem Oaisem); Dasim Bin Muas Meninggal (Ahli Waris); Soma Bin Emin; Narsim (Kuasa Ahli Waris Ata Suara); Tarmih (Ahli Waris Kaemah); Atem Binti Sali (Ahli Waris Sali); Karta Bin Panji (Ahli Waris Panji); Nenti (Ahli Waris Rakiman); caming Bin Sakinan(Ahli Waris Sakinan); Naran Apruk Emin (Ahli Waris Istri Alhamarhum Durah); Andiyatma (Ahli Waris Kama Marjuk); Pandi Bin Jain (Ahli Waris Jain); Kama Bin Jaimin; Amah Hoeriah (Ahli Waris Calim Bin Atam); Narkim (Ahli Waris Hideung); Saanen Bin Ajikin Isak (Ahli Waris) ; Omay Bin Manap (Ahli Waris Manap Bin Maang) ; Komarudin Bin Karman (Ahli Waris Karman Bin Digul Warsih Binti Kasan (Ahli Waris Kasan Bin Muas) ; Arno Sudarmo (Ahli Waris Kasan Bin Muas) ; Anyi Binti Ams Aham Bin Adis (Ahli Waris Adis) ; Melawan: 1. PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA (PT. SAMP), 2. BADAN PERTAHANAN NASIONAL QQ. KANTOR PERTAHANAN WILAYAH JAKARTA BARAT QQ. KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN KARAWANG,
15012
  • Eksepsi gugatan Perlawanan Para Pelawan Daluwarsa;Menimbang, bahwa Terlawan juga telah mengajukan Eksepi yang padapokoknya bahwa Gugatan Perlawanan Para pelawan Kadaluarsa, karenasebagaimana dalil Para Pelawan dan juga dalam permohonan Provisi dalamPerlawanannya, Para Pelawan intinya memintci penundaan pelaksanaanPenetapan, yang mana Para Pelawan menyatakan," maka sepatut dansepantasnya bila pelaksanaan penetapan dan tindakan lainnya tersebut ditundasampai ada putusan berkekuatan tetap didalam perkara
Register : 29-01-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 6/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 22 Mei 2018 — Penggugat:
1.AJAT SUDRAJAT
2.TINI AGUSTINI
3.ANAS SUBARNAS
4.NANA SUMARNA
5.ADE SUTARDI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
RADEN TATANG SUDJATI dan SYAMSU
11143
  • /G/2018/PTUNBDGbahwa hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negaraberupa sertipikat yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Para Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukumunsur kepentingan Para Penggugat sebagai persyaratan formil untukmengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidakterpenuhi, yang oleh karenanya gugatan dimaksud patut untuk dinyatakantidak diterima (Niet Onvankelijk Verklard); won nnn nana nnn anna nnn nnn == 22 Gugatan Daluwarsa
Register : 11-08-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 34/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 10 Januari 2017 — HERLAN KUSDINAR, S.P. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan NI MADE SUCI MARTINI
8534
  • Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi, yang diajukan olehTergugat dan Tergugat Il Intervensi, dengan pertimbangan hukumsebagaimana berikut;Halaman 73 dari 108 halaman Putusan Nomor 34/G/2016/PTUN.MTRMenimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengemukakandalildalil eksepsi yang berkenaan dengan kewenangan absolut Pengadilan,gugatan obscuur libel, dan gugatan lewat waktu (daluwarsa
Register : 05-05-2014 — Putus : 06-01-2015 — Upload : 03-02-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 08-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 6 Januari 2015 — M I N A N,Cs lawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
8936
  • TENTANG GUGATAN/TUNTUTAN PENGGUGAT YANG DALUWARSA(LEWAT WAKTU); 20 0222222 nc cnn n nee cc cece eeeBahwa setelah Para Tergugat II Intervensi baca secara teliti dan cermat naskahgugatan Penggugat, ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatanyang sudah Kadaluwarsa (liwat waktu); Bahwa Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Jo Undangundang No. 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan
Register : 25-09-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 479/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat III : Pemerintah Kota Cirebon
Terbanding/Penggugat : Hendrianti Sahara Nurdin
Terbanding/Turut Tergugat : Notaris Nani Susanti SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Pertanahan Kota Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Cq Direktorat Jenderal Bina Karya
6332
  • Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengajuan perkara perdata aquo, menjadi DALUWARSA dan menjadi tidak berlebihan kiranya bagiHalaman 13 dari 91 Putusan Nomor: 479/PDT/2019/PT.BDG.Tergugat untuk memohon kepada Majalis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menolak keseluruhan Gugatan a quo dan/atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (NietOntvankeleijke Verklaard).B.
Register : 28-03-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 121/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 5 Juni 2018 — ANDRI LIM,DKK VS ALM.KWEK MOK YANG,DKK
6746
  • Bahwa Pasal 1967 KUH Perdata, menyatakan, Segala tuntutan hukum,baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan,hapus karena daluwasa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkansiapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usahmempertunjukkan suatualashak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yangburuk,3.
    telah membiarkannya berlaku sampai tidak kurang dari 20tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yangcukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkanhaknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugatHalaman 107 dari 157 Halaman Putusan Nomor 121/Padt/2018/PT MDNf)g)h)pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawahsengketa (Mahkamah Agung 9121975 No. 295 K/Sip/1973);Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adattidak mengenal daluwarsa
Register : 24-10-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 26-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 654/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 25 Januari 2018 — IKATAN WANITA KRISTEN INDONESIA (IWKI) >< PERSEKUTUAN GEREJA - GEREJA INDONESIA (PGI) CS
130200
  • pihak yang membuatnya ;Bahwa sepatutnya Penggugat mengajukan upaya hukum untukmembatalkan Akta No. 87 apabila Penggugat bermaksud mengakhirihubungan hukum dengan Tergugat XI Gika memang benar Tergugat XHalaman 90 dari 165 Hal Putusan Nomor 654/PDT/2017/PT.DKI47.wanprestasi berdasarkan Akta No. 87 sebagaimana yang Penggugatdalilkan);Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Akta No.87 merupakanundangundang bagi Penggugat dan Tergugat XI dimana Akta No.87sampai saat ini belum dibatalkan terlebin daluwarsa
    Akta No.87 secara hukummasih berlaku dan mengikat Para pihak yang membuatnya ;Bahwa sepatutnya Penggugat mengajukan upaya hukum untukmembatalkan Akta No. 87 apabila Penggugat bermaksud mengakhirihubungan hukum dengan Tergugat XI (jika memang benar Tergugat XIwanprestasi berdasarkan Akta No. 87 sebagaimana yang Penggugatdalilkan);Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Akta No.87 merupakanundangundang bagi Penggugat dan Tergugat XI dimana Akta No.87sampai saat ini belum dibatalkan terlebin daluwarsa
Register : 14-06-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 331/Pid.B/2016/PN Smn
Tanggal 8 September 2016 — * Pidana RODEN HENGKENG NAUNG TONGGEMBIO
13336
  • menuniut pidana dan menjalankan pidana hanyadimungkinkan, apabila : (1) sehubungan dengan perbuatan yang dapatdihukum telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap baikberupa pemidanaan ataupun pembebasan untuk menghindaripenjatuhan pidana yang berulangulang atas suatu peristiwa pidana yangsama, berdasarkan asas nebis in idem (Pasal 76 KUH Pidana); (2)kewenangan menuntut pidana hapus, jika tersangka/ terdakwa meninggaldunia (Pasal 77 KUH Pidana); (3) kewenangan menuntut pidana hapuskarena daluwarsa
Register : 12-04-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
RAMLI
Tergugat:
H. SAHBUDIN
8346
  • tidak pernah memindahkan hak usaha tanah tersebut kepada oranglain dengan menerima pembayaran uang muka maka ia adalah penggarapyang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah;Halaman 37 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN SthBahwa didalam pasal 1963 Kitab UndangUndang Hukum Perdatadisebutkan : Bahwa suatu tanah yang telah diduduki oleh seseorang tanpaadanya sertifikat sebagai alat bukti yang kuat , dapat memperoleh hakmilik atas tanah tersebut dikarenakan daluwarsa
Register : 26-03-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA SELONG Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
155125
  • Keempat Putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi)tersebut Semuanya menegaskan bahwa hak untuk menggugat tidak mengenalbatas jangka waktu serta tidak mengenal daluwarsa;Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat 4 sebagaimanatersebut di atas, hal tersebut sejatinya merupakan ranah pembuktian yangmenjadi bagian dari pokok perkara.
Register : 10-08-2015 — Putus : 29-06-2010 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 8/Pdt.G/2010/PN.Gsk
Tanggal 29 Juni 2010 — 1. Alm. Pung Kong Fat, yang diwakili oleh DR. Fredrich Yunadi, SH.LL.M, MBA, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Melawai Raya No. 8 Jakarta Selatan 12160............................sebagai PENGGUGAT I; 2. Alm. Tjoe Tjiek Foe, yang diwakili oleh Tjoe Wan Ing, Pekerjaan swasta, beralamat sementara di Jalan Kalisari I/20 Surabaya………………………...........sebagai PENGGUGAT II; 3. Alm. Lie Tjin Foei, yang diwakili oleh Lie Hong Seng, Pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Samudra No. 39 Surabaya..............................................sebagai PENGGUGAT III; 4. Alm. Fang Kiang Sin, yang diwakili oleh Fong Siauw Tjie alias Fong Akie Wiyono, Pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Sidodadi Kulon I/48 Surabaya..................................... sebagai PENGGUGAT IV; 5. Alm. Sapari, yang diwakili oleh Badelan, Pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Randuagung RT 001/RW 002 Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik .............................................................sebagai PENGGUGAT V; MELAWAN 1. H. Bisri Ilyas, Direktur Utama PT. Bakti Lingga Pertiwi Jalan Jawa Nomor 99 Gresik…………...………………..……….sebagai TERGUGAT I; 2. Herman, Direktur Keuangan dan Adminitrasi PT. Bakti Lingga Pertiwi Jalan Jawa Nomor 99 Gresik….………………..sebagai TERGUGAT II; 3. PT. Bakti Lingga Pertiwi Jalan Jawa Nomor 99 Gresik….………………………..……….sebagai TERGUGAT III; Tergugat I, II dan III dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJULI EDY MURYADI, SH.MH. TONY KARTONO, SH. EKO BOGIE SOESATYO, SH. Para Advokat yang tergabung pada kantor Hukum “DJULI EDY & PARTNERS” beralamat di Gedung Medan Pemuda Surabaya (BES) lantai 4 Jalan Pemuda No.27-31 Surabaya. 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Propinsi Jawa Timur cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, beralamat di jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo Nomor 234 Gresik-61131............................................sebagai TERGUGAT IV; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dra. ENDANG SRI MULYATI, M.Si. SUBEGJO, SH dan BAMBANG SUDIJANTO, SH. 5. Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya.....................................................sebagai TERGUGAT V; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAKHFUDZ, SH.M.Si. SULISTIYANINGSIH, SH.MH. KOTOT PUGUH PRABOWO, SH. IRFAN IHSANPURO, SH. 6. Bupati Gresik, Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo Nomor 245 Gresik ……..........................................................sebagai TERGUGAT VI; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUKUH PRAMONO BUDI, SH.MH. ANDONO KRISTANTO, SH.MH. SAMBA PERWIRAJAYA,SH.MH. RONALD ARMADA WIYONO, SH.MH dan ARI MUKTI RAHARJO, SH.MH. Para advokat dan konsultan Hukum dari kantor WINS & PARTNERS LAW FIRM yang beralamat di Perkantoran Graha Asri Blok RK No. 9 Jalan Raya Ngagel 176-179 Surabaya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo Nomor 247 Gresik ....................sebagai TERGUGAT VII; 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Gresik…………………….sebagai Tergugat VII ; 8. Camat Kebomas, Jalan Sunan Giri Nomor 33 Kebomas Gresik…………………………...sebagai TURUT TERGUGAT I; 9. Kepala Desa Randuagung, Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo Nomor 163 Gresik, …………………………………sebagai TURUT TERGUGAT II ; Dalam hal ini Tergugat VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada SUTARMO, SH. SUPRIASTO, SH. DWI SETIAWAN, SH. AGUSTIN RENIANA, SH. SUBATRIYAH, SH. ROCHIM, SH. ADI NUGROHO, SH. TRI JOKO EFENDI, SH. MUHLIS, SH. ENDANG RAHMAWATI, SH ;
182124
  • Berdasarkan keterangan di atas maka gugatan ParaPenggugat adalah daluwarsa, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,menyatakan antara lain bahwa dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkansertifikat secara sah atas nama orang / badan hukum yang memperoleh tanahtersebut dengan iktikat baik dan secara nyata menguasai tanahnya, maka pihaklain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak
Register : 13-12-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 175/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 12 Februari 2018 — -. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA STAF TNI AD cq. PANGDAM IX UDAYANA cq. DANREM 161 WIRASAKTI KUPANG cq. KOMANDAN DETASEMEN POM IX/1 KUPANG vs -. ALFRED PATTIWAELLAPIA, S.H., dkk
14758
  • majelishakim tersebut akan ditanggapi sebagai berikut :a)Bahwa obyek sengketa adalah milik tergugatVI yang telah dikuasai mulaitahun 1950 sampai dengan sekarang yang dahulu merupakan tanah danbangunan peninggalan Belanda, sehingga TINIAD menguasai tanahbeserta bangunan peninggalan militer Belanda tersebut hingga saat inikurang lebin 60 (enam puluh) tahun tanoa gangguan atau tuntutan daripihak manapun juga, sehingga menurut hukum hak penuntutan Penggugat(Ahli Waris Thomas Pattiwaellapia) hapus karena daluwarsa
Register : 03-12-2020 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 141/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 15 April 2021 — Penggugat:
M. SAMEN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT. MEKAR AGUNG SEJAHTERA diwakili SENGKONO DHARMMAWAN
23996
  • GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUWARSA)Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut SHGB) No.7444/Jejalen Jaya terbit pada tanggal 09092020 Surat Ukur No.02854/Jejalenjaya/2020 seluas 91.586 m2 atas nama PT.
Putus : 06-10-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 823 K/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 6 Oktober 2016 — KIM SUNG SOO VS VANS, INC
555958 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan daluwarsa;Bahwa dalam putusannya Judex Facti pada pokoknyamenyimpulkan, "... oleh karena gugatan pembatalan merek yangdiajukan oleh Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada adanyaitikad tidak baik, maka gugatan pembatalan pendaftaran merekdapat diajukan walaupun telah melebihi batas waktu 5 (lima) tahunsetelah pendaftaran merek, sedangkan perihal benar tidaknyapendaftaran merek vans milik Tergugat telah didasarkan padaadanya itikad tidak baik dari Tergugat yang didasarkan pada alatalat
Register : 05-05-2010 — Putus : 14-06-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KUPANG Nomor 6/G/2010/PTUN-KPG
Tanggal 14 Juni 2010 — DRS. SIMON HAYON, cs vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
11751
  • Fransiskus Diaz A(lffi, MM) PartaiGolkar PKPBGerindra karena selain sudah daluwarsa, laporantersebut hanya berupa surat dan tidak dilampirkan denganbukti bukti dan namanama saksi yang mendukung' laporantersebutBahwa neskipun laporan dari Tim Pemenangan Paket Gewayan TanahLamaholot (Drs. Simon Hayon dan Drs.
Register : 04-04-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 165/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 12 Juli 2016 — Pembanding/Penggugat : Yeti Herawati Diwakili Oleh : HENRI SIAGIAN, S.H
Terbanding/Tergugat : Departemen Pertahanan dan Keamanan/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/ Siliwangi
Terbanding/Tergugat : ADE HERIAWAN
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Markas Besar TNI AD, Cq. KODAM III Siliwangi Cq. KOREM 062 TARUMANEGARA
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl, Cq. Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT,
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Garut Cq. KANTOR KECAMATAN TAROGONG KALER
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Garut Cq. Kantor Kecamatan Garut Cq. KANTOR KEPALA DESA RANCABANGO
Turut Terbanding/Penggugat : Eli Winarti
Turut Terbanding/Penggugat : Ida farida
Turut Terbanding/Penggugat : Bebe
4223
  • Bahwa, akibat dari kelalaian Para Penggugat tersebut di atas, apabiladikaitkan secara Hukum Keperdataan pun karena telah mendiamkanpersoalan ini lebin dari 30 tahun sehingga telah daluwarsa tentangKepemilikan sebagaimana Yurisprudensi vide Putusan MA RI tanggal11 Desember 1975 No.200 K/Sip/1974 yang berbunyi : Berdiam diriselama 30 tahun lebih, dianggap telah melepaskan haknya(rechtverwerking), demikian pula Putusan MA RI tanggal 24 September1958 No.329 K/Sip/1957 yang berbunyi : Orang yang membiarkan
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
201146
  • dan setelan melalui proses penyidikandan hasil gelar perkara luar biasa pada hari Selasa tanggal 8 Maret2016 bertempat di ruang gelar Dit Reskrim Um Polda Jabar dengankesimpulan bahwa Penyidikan perkara tindak pidana Menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik danmemindahtangankan benda tidak bergerak seolah miliknya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan pasal 385KUHPidana, direkomendasikan untuk dihentikan penyidikannyakarena bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum(daluwarsa
    ) dan selanjutnya Direktur Reserse Kriminal UmumKepolisian Daerah Jawa Barat mengeluarkan SURATKETETAPAN Nomor : S.Tap/73 b/IV/2016/Dit Reskrim Um Tanggal 8April 2016 Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN atas namaTerlapor FANDAM DARMAWAN terhitung sejak tanggal 8 April 2016(SP3) karena bukan merupakan tindak pidana dan demi hukum(daluwarsa).bahwa disamping itu terdapat pula PENETAPAN PENGADILANNEGERI KLAS A BANDUNG Nomor : 138/PDT/P/2001/PN.Bdg.Tanggal 20 April 2001 yang menjadi dasar Tergugat V menerbitkanSertipikat
    PRIMA Tentang dugaan tindak pidana menyuruhmemasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Autentikdan memindahtangankan benda tidak bergerak seolah miliknya(penggelapan hak atas tanah);Terdapat catatan, berdasarkan Surat Ketetapan DirekturReskrim Umum Polda Jabar tanggal 842016 Nomor:S.TAP/73b/IV/2016/DITRESKRIMUM Tentang PenghentianPenyidikan atas Laporan Polisi NOPOL:LPB/568/IX/2011/JABAR tanggal 1292011 atas nama PelaporRistiane Hardayun Putri, karena bukan merupakantindakpidana dan demi hukum (daluwarsa
    Menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana atas namaterlapor:Nama : Fandam DarmawanTempat tinggal: Komplek Kumala Garden No. 13Bandung.Terhitung mulai tanggal 842016 karena bukanmerupakan tindak pidana dan demi hukum (daluwarsa);2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada KepalaKejaksaan Tinggi Jawa Barat serta pihakpihak terkait;3.
Putus : 20-06-2017 — Upload : 03-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 193/Pdt.G/2016/PN Btm
Tanggal 20 Juni 2017 — - PT SINAR SURYA GRAHATAMA MELAWAN -PT KARTIKA DHARMA GRAHA -Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ANLY CENGGANA S.H -Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan -Pelabuhan Bebas Batam -Badan Pertanahan Nasional Kota Batam -PT Protechnik Karya Alam
142121
  • Protechnik Karya Alam In casu TURUT TERGUGATharuslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima dan oleh pihakBadan Pertanahan Nasional Kota Batam In casu TERGUGAT IVHalaman 15 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2016/PN Btmmemintakan untuk dinyatakan Gugur, Tidak Dapat Diterima, dan BatalDemi Hukum karena telah lewat wakiu/daluwarsa (verjaring) selama 2(dua) tahun, sehingga konsekuensi hukumnya tidak dapat menuntut lagi,oleh karena Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) An.