Melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalam lapanganhukum (algemen beginsel) ;Bahwa Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum.

Lebihjelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan ;Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudangundangan,namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganHal 6 dari 26 hal Putusan perkara Perdata No. 78/PDT/2020/PT MKS.10.Ad.12.rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan

Majelis Hakim di Rutan Ternate sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengantanggal 14 April 2016;Pengalihan penahanan Rutan Ternate menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 30Maret 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengantanggal 13 Juni 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juni 2016sampai dengan tanggal 13 Juli 2016

Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan TernateSelatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate denganNo.Reg. 13/SK.Pid.TPK/3/ 2016/PN.Tte, tanggal 21 Maret 2016 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ternate Nomor : 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte, tanggal 16 Maret 2016tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut

;Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte, tanggal 16Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca berkas perkara dan semua suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No :Reg.Perk : PDS04/TERNA/Ft.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibacakantanggal 20 Maret 2016 di persidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Ahli

Perk : PDS04/TERNA/ Ft.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa terdakwa Drs IMRAN YAKUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) bersamasama dengan Terpidana ILHAM RAHAYU JUNAIDI, SE(berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 6/Pid.SusTPK/2015/PTTTEtanggal 10 Juli 2015 dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaananggaran BSM Pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku UtaraT.A 2010) dalam kedudukannya Selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran BSMTahun 2010 Dinas Pendidikan

Provinsi Maluku Utara pada program kegiatanpenyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP pada Dinas PendidikanProvinsi Maluku Utara Pada Tahun 2010 pada program kegiatan penyediaanbeasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP pada Dinas Pendidikan Provinsi MalukuUtara Pada Tahun 2010 berdasakan Surat Keputusan Gubernur Maluku UtaraNomor : 56 / KPTS / MU / 2010 tanggal 09 Maret 2010 dan terpidana RUSLANABDUL MALIK, A.Md (berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor:6/Pid.SusTPK/2015/PTTTE tanggal 10

Tpk/2015/PN.Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;wroseeoe Setelahn membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 April 2016 Nomor4/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB. tentang Perbaikan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Tipikor Jambi No. 4/PEN.PIDSUSTPK/2016/PT/JMB tanggal21 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta

JMBKamis, tanggal 28 Maret 2016 oleh SAURASI SILALAHI, SH, MH., sebagaiHakim Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH., Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Jambi dan ARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Jambi, masingmasing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalamsidang yang terobuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 olehMajelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwamaupun

yang secara langsungbersangkutan dengan kerugian Negara.d) Bahwa dari Penggugat tidak pernah ditemukan Faktafakta telahterjadi penambahan Harta Benda yang berasal dari KerugianKeuangan Negara sebagai akbiat dari Tidak Pidana PENGGUGAT.e) Bahwa Dengan Mengacu pada Fakta dan Pertimbangan diatas, MakaPenggugat terbebas dari Gugatan Primer dan Bukan SebagaiPelaku Utama sesuai dalam pertimbangan Surat dakwaan dan SuratPutusan.f) Bahwa Penggugat telah diadili dan mendapatkan Hukumanberdasarkan Putusan TIPIKOR

FAKTAnya dalam putusan TIPIKOR nomor : 42/PidsusTPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017, Tindak Pidanayang dilakukan bukanlah tindak Pidana dilakukan berencanadan Bukan Pelaku Utama, dimana dalam klasifikasi pasal 87ayat (4) tidak ada yang terpenuhi sebagaimana dipersyaratkanUndangundang3.

mengakibatkankerugian secara formil atau kehilangannya Jabatan dankedudukan dan Meterial atau Kehilangan Penghasilan danmenambah beban PENGGUGATb) SUBSTANSI (MATERIAL)Bahwa telah memberhentikan tidak dengan Hormat Penggugatbertentangan dengan peraturan yang lebih Tinggi lainnya antara lain:Halaman 26 dari 63 HalamanPutusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMDBahwa PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormatsebagai PNS adalah tanpa Alasan, dasar dan Analisa Hukumyang benar, Bahwa dasar objek sengketa adalah ;a) Putusan TIPIKOR

Pekerjaan : Wiraswasta.Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan:1 Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember2014;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 5Februari 2015;3 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;4 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat

sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;5 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April2015 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;6 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 diRumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;7 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 Mei

2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 di RumahTahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;Halaman dari 148 halaman Putusan No. 42/PID/TPK/2015/PT.DKI.8 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 didalam Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal

09 Agustus 2015di dalam Rumah Tanahan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;10 Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September2015;11 Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartasejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;12 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 6 Oktober 2015 No. 241/Pen.Pid/TPK/2015/

PT.DKI, sejaktanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;13 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 26 Oktober 2015 No.241/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;14 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiasejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: GUNADI,SH,MH,H.M.TAUFIK AMAL

Mojokerto) ;Pendidikan : S1; Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012 ;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 04Mei 2012 s/d tanggal 02 Juni 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 03 Juni 2012 s/d tanggal 02 Juli 2012 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 21 Juli 2012 ; Perpanjangan

Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Juli 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012 ;Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 08Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 07 September 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012 ;Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejaktanggal 06 Nopember 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012 ;

Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejaktanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 ;Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejak tanggal 02Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejak tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;13.Perpanjangan (1)..........13.

Halaman 1 PENUNTUT UMUM: Ditahan dengan jenis penahanan Rutan tanggal 18 Nopember 2013s/d tanggal 07 Desember 2013; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Serang sejak tanggal 08Desember 2013 s/d 06 Januari 2014; Diperpanjang ketua Peengadilan Tipikor Serang berdasarkan Pasal 29ayat (2) KUHAP sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d 05 Februari 2014; PENGADILAN Oleh Ketua Majelis Hakim Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahananRutan sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d 15 Februari 201 4; Perpanjangan

oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal06 Februari 2014 s/dtanggal 16 April 2014; Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten,sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014; Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bantensejak tanggal 17 Mei 2014 s/dtanggal 15 Juni 2014; o= Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2014 dalamperkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : DR.

Halaman 1610 Oktober 2013 Terdakwa beberapa kali pingsan dan bahkan selamaberlangsungnya sidang di Pengadilan Tipikor Serang, Terdakwa sempatdirawat di Rumah Sakit Sari Asih Serang selama : 7 (tujuh) haridisebabkan karena penyakit yang Terdakwa derita sampai saat ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas Terdakwa memohon kepadaMejelis kiranya berkenan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis berkehendak lain mohon putusan yang seadiladilnya; o= Menimbang, bahwa Majelis

Unsur Setiap Orango= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamUndangUndang TIPIKOR adalah unsur di atas adalah pengertian setiaporang yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999tesebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu orangperorangan atau termasuk korporasi.

(Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang)masingmasing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ENARSUNARYA, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa PenuntutUmum : ANDRI SAPUTRA, SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Serang danTerdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa. HakimHakim Anggota : Ketua Majelis,tid. tid.ANDREAS SUHARTO, SH. CIPTA SINURAYA, SH.ttd.H. M. NASPUDIN, SH.Panitera Pengganti,ttd.ENAR SUNARYAPutusanNo. 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. Halaman 203

Sumberharjo atas pupukbersubsidi jenis phonska MT 2013/2014Barang Bukti Nomor 1 s/d nomor 159 dikembalikan kepada PenuntutUmum;Membebankan kepada Terdakwa dan Terdakwa II membayar biayaperkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).Halaman 88 Putusan Perkara No. 5/Pid.SusTPK/2021/PT SMGMembaca Akta pernyataan banding yang dinyatakan melalui LembagaPemasyarakatan setempat Nomor 7/Banding/Akta Pid.SusTPK/PN Smg jo.Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tipikor Smg dan Nomor 6/Banding/Akta Pid.SusTPK/PN Smg jo

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tipikor Smg yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang, yang menerangkanbahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa dan Terdakwa II telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.SusTPK/2020/PNSmg tanggal 9 Maret 2021 yang diterima di Kepanitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Maret2021, permintaan banding mana telah diberitahukan

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Tipikor Smg yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang, yang menerangkanbahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 72/Pid.SusTPK/2020/PN Smg tanggal 9Maret 2021, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada ParaTedakwa pada tanggal 22 Maret 2021;Membaca memori banding tertanggal 19 Maret 2021 dari PenuntutUmum, yang

Bahwa Terdakwa RUHADI bin RASIJAN dan Terdakwa II RUSYOTO BinSUMARDI oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yangHalaman 90 Putusan Perkara No. 5/Pid.SusTPK/2021/PT SMGmemeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan Pidana denganmenyatakan Terdakwa RUHADI bin RASIJAN dan Terdakwa II RUSYOTOBin SUMARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahsebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk itumembebaskan Terdakwa RUHADI bin RASIJAN dan Terdakwa IlRUSYOTO

PedomanHalaman 99 Putusan Perkara No. 5/Pid.SusTPK/2021/PT SMGPemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang menilai bahwa penjatuhan pidanaterhadap Terdakwa RUHADI bin RASIJAN dan Terdakwa II berupa pidanapenjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan sebagaimanadalam amar putusan Pengadilan Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 22 Juni 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Pembanding :1. Terdakwa dr. Hj. IDA LISNURIDA, Mars. binti H. MULYADI ;2.

MULYADI tersebut ;Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Karawang tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiHalaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 219 PK/Pid.Sus/2017pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 110/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdgtanggal 25 Maret 2015 ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa dr.

kepada Pedro Halim ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara lain.7Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR / 2011 / PN.PTK tanggal 17 Januari2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada TerdakwaPedro Halim tersebut telah terbukti,

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak pada tanggal 09 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP jo Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR

,M.H., HakimHakimAd Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.36Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.Hakim Hakim Anggota,ttd./ H. Surachmin, S.H.,M.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./ Ny.

54) Akta Pendirian PT Raja Proyek tanggal 3 Desember 2006No.52 ;55) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W9700562HT.01.01Thn 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT RajaProyek Tegal ;Barang bukti nomor 54 dan 55 dikembalikan kepada Terdakwa ; Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa :Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pid.SusTPK/2016/PN Smg juncto Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN Smg tanggal 07November 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Sumantri yang tertuang dalam putusan lengkap PengadilanNegeri Tipikor Semarang dengan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg ;Bahwa mengenai metode Penghitungan kerugian Keuangan Negarayang digunakan, sesuai dengan buktibukti yang diperoleh adalahsebagai berikut :i. Menghitung Nilai Pembayaran kepada PT Raja Proyeksetelah dikurangi pajak atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal ;il.

ili)Dengan dasar metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraseperti diatas, yaitu huruf (i) dikurangi huruf (ii) menjadi hasil totalkerugian negara maka hasil/jumlah kerugian Keuangan Negara yangdi keluarkan BPKP menjadi tidak sah/cacat hukum dikarenakan hasilyang digunakan pada huruf (ii) bukan berasal dari orang/Tim Ahli yangdiakui keahliannya berdasarkan adanya surat keterangan ahli darilembaga terkait dalam hal ini LPJK (Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi) Nasional ; Tersangka Tunggal dalam Tipikor

Supomo, SH Kav. 178 A , Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 06 April 2013; Terdakwa ditahan oleh : 1 Penyidik (tidak dilakukan penahanan) ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 s/d 28 April 2013;Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 April2013 s/d 28 Mei 2013; 4 Ketua Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Mei 2013 s/d 21 Juli 2013 ;Ow5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2013 s/d26

Thomas Patria dari dakwaan primair .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN. JKt.

Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor banding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni2017 ampai dengan tanggal 11 Juli 2017;7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal9 September 2017;8.

Tipikor K.A. SYUKRI, S.H.,M.H.dan Hakim Ad.Hoc. Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.

1963;Jenis kelamin =: Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal i Desa Mulyoharjo RT. 06/RW. 04Kecamatan Jepara, Kabupaten JepaAgama : Islam;Pekerjaan i Pegawai BUMD pada PDAM KabuyJepara; Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :1Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret2013 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 sampaidengan tanggal 29 April 2013 ;Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13Mei 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor

Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa padatanggal 09 Januari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan TIPIKOR Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Januari 2014 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2014;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang

, bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Januari 2014 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 22 Januari 2014, dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehBambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum ;AnggotaAnggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr.

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari2018;Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT PBR7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejaktanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;8.

Tipikor Betty Desnita, S.H., M.H dan K.A. Syukri, S.H.

Bahwa sebelumnya Kepala Bagian Organisasi Sekda tahun 2013 s/d 2016;Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.Bahwa sebelumnya tahun 2011 di PMD Luwu Utara;Bahwa Penggugat pernah disandung korupsi;Bahwa Penggugat dulu di Sekretariat Daerah Luwu Utara Bagian Ekonomi/Jabatannya Bendahara Sekda;Bahwa saksi ikut memproses Penggugat;Bahwa tidak ada pemberhentian sementara terhadap Penggugat, langsungdiberhentikan setelah diputus Korupsi;Bahwa ada 11 orang diberhentikan atas tindakan Tipikor

sejak saksi menjabatBKPSDM;Bahwa pernah saksi ikut rapat Sekda di Indonesia tahun 2018 dimintamenindaklanjuti surat BKN tentang SAPK;Bahwa setelah itu saksi bentuk tim kecil dengan dibagi 8 tahap; Sosialisasi SKB 3 Menteri; Koordinasi Tipikor di Makassar meminta putusanputusan; Selanjutnya Konsultasi Kejari memantau perkembangan; Ada surat batas, 31 Desember 2018 untuk dilaksanakan SKB; Tanggal 24 April 2019, ada Informasi dari MK gugatan ditolak; Men Pan perintahkan, tanggal 30 April harus laksanakan

dengan SK pemberhentian Penggugat sesuaipetunjuk BKN Pusat yaitu menjalankan peraturan perundangundangan; Bahwa saksi tahu pemberhentian Sementara kepada Penggugat; Bahwa saksi pernah dilakukan kepada Penggugat; Bahwa saksi tidak tahu Putusan PT.Umum Makassar tahun 2017; Bahwa acuan PTDH adalah UU; Bahwa saksi tidak kaji soal Putusan Pengadilan terkait kasus Penggugat ditindak pidana korupsi; Bahwa ada surat dari BKN Pusat yang menyampaikan namanama terkenaPTDH, lalu saksi mencari surat Putusan ke Tipikor

Pid /Tipikor /2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yangmenerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umummengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebutdan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sitaPengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa pada tanggal 19Desember 2019 secara sah;Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan banding Jaksa PenuntutUmum kepada Terdakwa Nomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl padatanggal 19 Desember 2019;Membaca Akta Pemberitahuan Memori banding Jaksa Penuntut UmumNomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl kepada Terdakwa pada tanggal 26Desember 2019;Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing Nomor :W8.U1/6200/pid.SusTPK.01.10/02/2019, masingmasing tertanggal 19 Desember 2019 baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, sebelum berkas perkara

NegeriManokwari selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2016sampaidengan tanggal23 Februari 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan NegaraManokwari sejak tanggal 24 Februari 2016sampai dengan tanggal 23 April2016;Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengantanggal 21 Mei 2016;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;Terdakwa dalam pemeriksaan peradilan di tingkat banding didampingi olehPenasihat Hukumnya bernama Demianus Waney, S.H.

yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terbanding semula Terdakwa menolak memory banding yang diajukanPenuntut Umum sebagai Pembanding terkait barang bukti uang berjumlahRp.850.000.000,00,(delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dalam putusanjudex factie telah dipertimbangkan sesuai fakta hukum dipersidangan tidakterbukti hasil korupsi yang telah dinikmati oleh terdakwa Fiet Sayuri, oleh karenaitu status hukumnya harus dikembalikan kepada terdakwa dan tidak dikenakanpasal 18 UndangUndang Tipikor

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan PenetapanNomor : 5/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT TTE tanggal 9 Februari 2018,terhitung sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret2018;. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan TipikorTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkanPenetapan Nomor : 5/Pen.Pid.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara Nomor 2/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT TTE, tanggal 24 April2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam Tingkat Banding;. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaratersebut;.

Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 April2018 ;2. Relaas pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Tindak Pidana Korupsi oada Pengadilan Negeri Ternate padatanggal 11 April 2018, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa ;3.

PUTUSANNomor : 341 K/PIDSUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR ;Tempat lahir : Amuntai (Hulu Sungai Utara) ;Umur / tanggal lahir : 28 tahun/15 Februari 1984;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Sungai Turak RT. 02 Nomor 35Amuntai Utara, Kabupaten Hulu SungaiUtara ;Agama : Islam;Pekerjaan

Balangan atas nama ALI RAHMAN.Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 18/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., tanggal 20Agustus 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut ;1.Menyatakan Terdakwa ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam Dakwaan Primair;Membebaskan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).TinggiMembaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanBanjarmasin Nomor : 12/PID.SUS/2014/PT.TPK.BUM., tanggal 16Oktober 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin, Nomor : 18/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, tanggal 20Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikantentang

Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepadaTerdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (limariburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan,bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Terdakwa mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember

LeopoldLuhut Hutagalung, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terouka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttid./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./ Dr.