menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik PPNS Perpajakan sekira 2 3kali untuk perkara yang berbeda; Bahwa Saksi merupakan Account Representative (AR) Seksi Waskon Il KPPPratama Bantul dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, yang tugas danwewenangnya adalah :1) Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;2) Melakukan penatausahaan penerimaan pajak;3) Melakukan konsultasi dan bimbingan kepada Wajid Pajak yang tidakmelaksanakan kewajiban perpajakannya;4) Membuat Nota Penghitungan Surat

Tagihan Pajak (STP) atas sanksiadministrasi;5) Mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh; Bahwa sebagai Account Representative (AR) yang Saksi lakukan yaitu :1) Melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan kewajibanperpajakan WP;2) Mengirim surat himbauan kepada WP untuk melaksanakan kewajibanperpajakannya;3) Melakukan kunjungan lapangan dan sosialisasi ketentuan perpajakan yangberlaku; Bahwa Saksi melakukan pengawasan internal dan monitoring melalui SistemInformasi Direktorat

sebagai Kasi Pengurangan danKeberatan Johny Marihot Tobing, Kasubdit Pengurangan danKeberatan, Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan danBanding yang mengusulkan kepada Dirjen Pajak untuk menerimakeberatan Wajib Pajak dan meninjau kembali SKPKB PPN Pasal16 D tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT.SAT sehingga pajakyang masih harus dibayar tidak ada dan mengusulkan untukmenerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi idak ada, maka kekurangan pajak beserta sanksiadministrasi dan Surat

Tagihan Pajak (STP) yang telah dibayarPT.SAT sejumlah Rp.487.200.000, harus dikembalikan olehNegara juga disertai imbalan bunga kepada PT.SAT ;Hal. 51 dari 113 hal.

SAT oleh Dirjen Pajak tersebut maka Kepala Kantor Pelayanan PajakSidoarjo telah memerintahkan kepada KPPN Sidoarjo untuk membayarkembali kelebinan pembayaran pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP)yang telah dibayarkan oleh PT. SAT sejumlah Rp. 487.200.000, disertaiimbalan bunga sebesar Rp. 52.200.000,, Rp. 22.272.000, danRp.9.280.000, sehingga jumlah seluruhnya Rp. 570.952.000. ;Menimbang, bahwa saksi Hindarto sebagai Direktur PT.

Warga Batik NOP. 31.71.010.006.0190174, diberitanda P52;53.Foto copy sesuai asli Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Jakarta Selatan dua No. 056/WPJ.04/KB..04.06/2002 tanggalHal 105 dari 123 Putusan No. 126/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.14 Oktober 2002 perihal Penyampaian Surat Tagihan Pajak (STP)tunggakan PBB Tahun 1995 s/d 2001 yang ditujukan kepada PT. WargaBatik, diberi tanda P53;54.Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atasnama PT.

32 ayat (4) UU KUP, termasuk dalam pengertianpengurus adalah orang yang nyatanyata mempunyai wewenangikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusandalam menjalankan perusahaan.Pertanggungjawaban secara administrasi dilakukan dalambentuk pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, denda,dan/atau kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan ataupenelitian dengan menerbitkan produk hukum Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan (SKPKBT), dan/atau Surat

Tagihan Pajak(STP).b) Pertanggungjawaban Secara Pidana.halaman 71 dari 119 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.SmnDalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP, pertanggungjawaban pidanadilakukan oleh setiap orang yang, tidak terbatas hanya pengurus.Pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam hal SuratPemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atautidak lengkap adalah setiap orang baik pengurus, pegawai,konsultan, atau pihak lain yang memenuhi syarat dan unsurunsur pemidanaan subjektif dan objektif.Berdasarkan

menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani sertabersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga denganTerdakwa;Bahwa Saksi sebagai AR yang mempunyai Tugas dan wewenang Saksiadalah:o Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;o Melakukan penatausahaan penerimaan pajak;o Melakukan konsultasi dan bimbingan kepada Wajib Pajak yangtidak melaksanakan kewajiban perpajakannya;o Membuat Nota Penghitungan Surat

Tagihan Pajak (STP) atassanksioO Mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh.Bahwa Pak Mashud Yusuf terdaftar sebagai Wajib Pajak di MataramTimur dalam pengawasan Saksi;Bahwa alamat usaha Pak Mashud Yusuf didalam system Saksi waktupendaftaran berada di jalan TGH Faisal sesuai wilayah Mataram Timuradalah Sandubaya;Bahwa master file Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)MASHUD YUSUF, NPWP : 07.129.213.0914.001 mempunyai kegiatanusaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang

memberikan keterangan yang benar dipersidangan;Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga denganTerdakwa;Bahwa keterangan Saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah :o Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;Halaman 389 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtro Melakukan penatausahaan penerimaan pajak;o Melakukan konsultasi dan bimbingan kepada Wajib Pajak yangtidak melaksanakan kewajiban perpajakannya;o Membuat Nota Penghitungan Surat

Tagihan Pajak (STP) atassanksi;o Mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh;Bahwa Saksi bukan termasuk yang memberikan himbauan kepada PakMashud Yusuf, yang Saksi lakukan pada saat saksi di BAP menindaklanjutiBAP AR terdahulu karena saat ada terjadi perubahan organisasi untukwilayah kerja KPT yang tadinya wilayah Mataram Timur berubah menjadiwilayah kerjanya Mataram Barat, pada tahun 2016 saksi dimutasikan keMataram Barat dengan wilayah kerja saksi Sandubaya, untuk UD yangdimiliki

32 ayat (4) UU KUP, termasuk dalam pengertianpengurus adalah orang yang nyatanyata mempunyaiwewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/ataumengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.Pertanggungjawaban secara administrasi dilakukan dalambentuk pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, denda,dan/atau. kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan ataupenelitian dengan menerbitkan produk hukum Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan (SKPKBT), dan/atau Surat

Tagihan Pajak(STP).b) Pertanggungjawaban Secara Pidana.Hal. 80 dari 146 hal.

Indo Mulya telahmelakukan pembayaran atas Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp.578.869.922 (lima ratus tujuh puluh delapan delapan ratus enampuluhsembilan sembilan ratus puluh dua dua rupiah); Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan;12. Saksi Drs. NOEGROHO LEBDOBOENTORO, S.E. dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah Kepala Accounting di PT.

Account Representative (AR) SeksiWaskom II KPP Pratama Sumbawa Besar sejak bulan 31 Maret 2015sampai dengan sekarang sebelumnya sebagai Account Representative(AR) Seksi Waskom KPP Pratama Sumbawa Besar sejak 20 Mei 2013sampai dengan 30 Maret 2015;Bahwa adapun tugas dan wewenang Saksi sebagai AccountRepresentative (AR) yaitu :a) Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;Halaman 64 dari 165 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Sbwb) Melakukan penatausahaan penerimaan pajak;Cc) Membuat nota Penghitungan Surat

Tagihan Pajak (STP) atas sanksiadministrasi;d) Mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh; Bahwa langkah yang Saksi lakukan sebagai Account Representative(AR) dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan Wajib Pajak adalah:a) Melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan kewajibanperpajakan Wajib Pajak;b) Mengirim dan / atau menyampaikan surat himbauan kepada WajibPajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya;c) Melakukan kunjungan lapangan (visit) dan

apapun yang dipisahkan atautidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaannegara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena beradadalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban KPPNKabupaten Sidoarjo adalah keuangan negara ;e Menimbang, bahwa akibat ditimbulkannya permohonan keberatanyang diajukan PT SAT oleh Dirjen Pajak tersebut, maka KepalaKantor Pelayanan Pajak Sidoarjo telah memerintahkan kepadaKPPN Kabupaten Sidoarjo untuk membayar kembali kelebihanpembayaran Pajak dan Surat

Tagihan Pajak (STP) yang telahdibayarkan oleh PT.

SAT oleh Dirjen Pajak tersebut, makaKepala Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo telah memerintahkan kepadaKPPN Kabupaten Sidoarjo untuk membayar kembali kelebihanpembayaran Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telahdibayarkan oleh PT.

32 ayat (4) UU KUP, termasuk dalam pengertianpengurus adalah orang yang nyatanyata mempunyaiwewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/ataumengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.Pertanggungjawaban secara administrasi dilakukan dalambentuk pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, denda,dan/atau kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan ataupenelitian dengan menerbitkan produk hukum Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan (SKPKBT), dan/atau Surat

Tagihan Pajak(STP).b) Pertanggungjawaban Secara Pidana.Dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP, pertanggungjawaban pidanadilakukan oleh setiap orang yang, tidak terbatas hanyapengurus.Pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam hal SuratPemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benaratau tidak lengkap adalah setiap orang baik pengurus, pegawai,konsultan, atau pihak lain yang memenuhi syarat dan unsurunsur pemidanaan subjektif dan objektif.Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP sesuai jawaban

Januari 2017 s.d.Desember 2017 2 (dua) lembar

55. Data bukti potong lawan transaksi CV TUNAS SAKTI NPWP 21.043.057.5-127.000 dari situs aplikasi (appportal.intranet.pajak.go.id) masa pajak Januari 2017 s.d.Desember 2017 3 (tiga) lembar

56. Data Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat

Tagihan Pajak (STP) CV TUNAS SAKTI NPWP 21.043.057.5-127.000 dari situs aplikasi (appportal.intranet.pajak.go.id) masa pajak Januari 2015 s.d.Desember 2019 2 (dua) lembar

57. Profil Utama Wajib Pajak Orang Pribadi SILITONGA EBIT NPWP 24.511.8/30.2-127.000 dari situs aplikasiSistemInformasiDirektoratJenderal Pajak (sidjp:7777)

Bahwa pengertian "pengawasan pembayaran masa tersebut adalah mengawasi pembayaran badan wajib pajak tiap bulannya apakah sudahsesuai/belum dari sisi jumlah dan waktu penyetoran serta pelaporannya ; Bahwa pemberian konsultasi yang terdakwa maksud adalah memberikanpenjelasan kepada Wajib Pajak apakah transaksinya merupakan obyekpajak / bukan serta lapisan tarif yang dikenakan ; Bahwa bila ada kekurangan bayar akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak /STP.

JUFRI Bin ABDURRAHMAN HUSEN dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bertugaskan sebagai pelaksana seksi penagihan KPPPratama Bireuen.Tugas dan tanggung jawab saksi selaku pelaksana seksi penagihan (jurusita) pada SKPP Pratama Bireuen yaitu :Menerima Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP)dari seksi pelayanan.Mencaatat dikartu tunggakan pajak sebesar yang tertera pada SuratTagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).Membuat surat teguran