Ditemukan 1019 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cigar caar carai camat catur camar cakar cagak cagat cagur cadar
Penelusuran terkait : Memberi perintah merusak cagar budaya
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 17-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 138/Pid.B/2020/PN Yyk
Tanggal 2 September 2020 — JEFRI PATRAS Bin Alm SAN PATRAS
687 — 450
  • PERMORINmenyetujuinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000.000,(dua milliar rupiah) atas alas Hak tanah No. 18 dan No. 22 tersebut,setelah selesai itu saksi baru mengurus ke BPN Kota Yogyakarta untukmendapatkan Hak atas tanah tersebut mulai tahun 1994 sampai dengantahun 1996 baru jadi setifikat HGB nya yaitu HGB No.117 dan HGB 118.Bahwa benar saksi tidak membeli alas hak No.20 tersebut karena sayatidak punya uang, dan selain itu diposisi tanah No. 20 tersebut bagiandepan ada bangunan cagar
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 01-07-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN SORONG Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 2 Maret 2021 — ALEX ROBERT WOMSIWOR
228 — 135
  • Hutan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.b. Hutan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Rayadan Taman Wisata Alam.c.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl
Tanggal 12 Agustus 2015 — H. MURMAN EFFENDI, SE., SH., MH Bin H. ISMAIL
192 — 134
  • ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah /Kabupaten / Kota bertentangan dengan aturan yang telah ditentukanmaka ijin yang dikeluarkan menjadi cacat hukum.132Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri KehutananNomor : 100/KptsII/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pedomanpemanfaatan sarang burung walet, ijin pengelolaan sarang burungwalet di hutan lindung dan hutan produksi diberikan oleh PemerintahDaerah / Kabupaten / Kota, karena hutan lindung dan hutan produksibukan merupakan kawasan cagar
    Cagar alam dan cagar budayag.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Illegal Logging
Putus : 23-08-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 23 Agustus 2017 — Chio D. Bangun, dkk
511 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamkawasanhutanlindung/, sebagaimana dikutip sebagai berikut:"MALILI, Terungkap ternyata ada 13 aset pemerintah daerah LuwuTimur yang berdiri di atas kawasan hutan lindung yang terbangundengan menggunakan APBD Propinsi dan Daerah serta APBN,hal tersebut terkuap dalam rapat komisi Il DPRD Lutim, rabu(18/01/17)... dst;"Di ketahui, berdasarkan data dari dinas pendidikan di kecamatanBurau ada 5 sekolah yang masuk kawasan sementara data daridinas kesehatan ada 8 aset yang masuk dalam kawasan hutanlindung dan cagar
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN SORONG Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 21 Oktober 2020 — TOMMY LIMBUNAN
323 — 204
  • Kepala Dinas Kehutanan, ada beberapa Resoryang mengajukan permohonan yang serupayang jumlah pastinya saksi tidaktahu pasti namun semua kegiatankegiatan usaha yang bergerak dibidangpariwisata mereka meminta klarifikasi mengenai fungsi kKawasan hutan sehinggahampir keseluruhan usahausaha tersebut kami berikan rekomendasi ataspermohonan tersebut;Bahwa hamper semua kawasan hutan di wilayah Raja ampat merupakankawasan Hutan Lindung dan kalaupun permohonan yang dimintakan tersebuttermasuk dalam kawasan Cagar
    tersebut normalnya bahwaharus mengantongi semua izin yang diperlukan baru melakukan pembangunan,namun karena kondisi keadaan di Raja Ampat yang jika kita mengikut aturanseperti itu maka dalam jangka wakitu 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampaiHalaman 48 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Sondengan sekarang kita tidak akan melihat kondisi Raja Ampat yang seperti saatini, semua kawasan di Raja Ampat termasuk dalam wilayah Kawasan yangdilindungi bahkan Kota Raja Ampat sendiri termasuk di dalam Cagar
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 10-11-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 468/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 8 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA CQ WALIKOTA SURAKARTA Diwakili Oleh : Th. Wahyu Winarto, SH.MH.CIL
Terbanding/Tergugat I : Nyonya Raden Ayu Suharni
Terbanding/Tergugat II : Tuan Raden Mas Sumbogo Hardjo Kusumo
Terbanding/Tergugat III : Nyonya Raden Ayu Imraminah Sugianto
Terbanding/Tergugat IV : Tuan Raden Kuncoro, Sarjana Ekonomi
Terbanding/Tergugat V : Tuan Raden Mas Eli Ebram
Terbanding/Tergugat VI : Nyonya Endang Mariastuti, Bachelor Of Art
Terbanding/Tergugat VII : Tuan Raden Mas Insinyur Issoesetyo
Terbanding/Tergugat VIII : Tuan Raden Mas Suryadi
Terbanding/Tergugat IX : Tuan Raden Mas Insinyur Gregorius Bernard Ibu Sudiro
Terbanding/Tergugat X : Nyonya Bendoro Raden Ayu Koesmariyati Djatikusumo
Terbanding/Tergugat XI : Tuan Raden Mas Suparto
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
Terbanding/Turut Tergugat II : YAYASAN RADYO PUSTOKO ditulis juga RADYA PUSTAKA
Terbanding/Turut Tergugat III : PENGUASA KRATON
376 — 232
  • secarahukum Pelawan sudah tidak ada hak lagi untuk memiliki, menguasai,memakai serta menggunakan tanah objek sengketa Tanah Sriwedaridimaksud sehingga dengan demikian Pelawan telah melakukanpelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif serta pembangkanganterhadap negara karena pengadilan adalah representatif negara sertabertindak untuk dan atas nama negara.Bahwa selain itu, Pelawan dalam berbagai kesempatan telah menyatakanbahwa objek sengketa saat ini telan menjadi asset publik (kepentinganumum), cagar
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Khusus Konservasi SDA
Upload : 27-12-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 192 / Pid.sus / 2017 / PN Pdl
I. SAKRI Bin (Alm) SAKRIA, Terdakwa II. ROHIM Bin NABO dan Terdakwa III. ANTA Bin SARJAM
417 — 21
  • berbagai keuntungan;Bahwa Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhlukhidup dengan lingkungannya;Bahwa Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarianalam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistemzonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, danrekreasi alam;Bahwa Taman Nasional Ujung Kulon mengacu pada keputusanMenteri Kehutanan Nomor : 284/KptsII/1992 tentang perubahanfungsi kawasan Ujung Kulon dari status cagar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Drs. Urbanus Bella;
74 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;Rumah susun sederhana;2 uv 9Tempat pembuangan sampah;7Cagar alam dan cagar budaya;s. Pertamanan;t. Panti sosial;u.
    Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan;Rumah susun sederhana;2 uv 9Tempat pembuangan sampah;isCagar alam dan cagar budaya;s. Pertamanan;t. Panti sosial;u.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 22-04-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 9/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
Andru Surya Wijaya Jo
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI
2.Deniel Candra
Intervensi:
Deniel Candra
380 — 685
  • kepada Tergugat dalam Penerbitan SHMObjek Sengketa tertanggal 26 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat permohonan Pemblokiran terhadap SHM ObjekSengketa tertanggal 06 April 2020 (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Tanda Terima Surat Pemblokiran (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor: 259 / M / 2013 Tentang Penetapan Satuan RuangGeografis Muara Jambi Sebagai Kawasan Cagar
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 352/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
ABDUL ARIFIN Als PAK ARIFIN Bin MAABAN
479 — 120
  • Hutan Konservasi seluas + 630.753 hektar terdiri dari:1) Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam seluas 286.516hektar.2) Suaka Alam seluas 45 hektar.3) Cagar Alam seluas 21.293 hektar.4) Suaka Margasatwa seluas 239.959 hektar.5) Taman Nasionalseluas 81.967 hektar.6) Taman Wisata Alam seluas 973 hektarb. Hutan Lindung seluas + 233.910 hektar.c. Hutan Produksi terbatas seluas + 1.017.318 hektar.d. Hutan Produksi Tetap seluas + 2.339.578 hetar.e.
Pengadilan PN MAJALENGKA Pidana Khusus
Register : 13-08-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 146/Pid.B/LH/2020/PN Mjl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADE MULYANI, SH
Terdakwa:
NANA RUDIANA Bin SAENUDIN
266 — 18
  • Termasuk dalam Hutan Konservasi adalah Cagar Alam,Suaka Margasatwa, Taman Buru dan Taman Nasional;Bahwa kawasan HAS sebagaimana disebutkan (pada petak 59 j, KRPHLebakwangi BKPH Garawangi KPH Kuningan) sebetulnya tidak tepat disebutkawasan hutan alam menurut definisi Hutan Alam Sekunder, karenahutannya terbentuk berasal dari hasil penanaman pohon (termasuk untukpohon jenis Sonokeling).
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 02-11-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN Lmj.
Tanggal 27 Januari 2016 — * Pidana - TARIK Alias P. JOYO Bin ILIK
381 — 33
  • lokasi Terdakwa di Petak 73, hal tersebut telah pernahdisampaikan kepada Pemda Lumajang, dan setelah diamati olehPinak Pemda Lumajang, dimana lahan/ Petak 73 adalah salahkarena menurut Petunjuk Menteri Dalam Negeri petak 73 KRPHProbolinggo atas nama Desa Kenongo, padahal di Tanah NegaraTersebut Desa Kenongo tidak ada disitu, hal ini juga didukung olehKepala Desa Kenongo yang ikut berjuang mempertahankan assetyang ada diperbatasan, dan ada di Gunung Tambing Patok 38, dan39 di peta yang ada adalah Cagar
    sebagaidasar hukum dikawasan hutan yang kemudian digambar dan diambil titikpada bulan Maret 2015 setelah mendapat informasi ada kegiatanmasyarakat;Bahwa ahli menerangkan, yang tahu pasti tentang kegiatan adalah KPH,karena di Biro Perencanaan untuk pengelolaan, di daerah KPH yangmemberitahu;Bahwa ahli menerangkan, setelah ada kejadian baru menggambar petakpetak dan ada laporan, lalu ahli dipanggil ke Polres pada bulan Agustusdiperiksa, dan ahli menggambar 3 titik lokasi, dan dikawasan itu adakawasan cagar
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 414/Pid.Sus LH/2021/PN Jmb
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
DAUD ARNANDO Bin MARZUKI
86 — 14
  • lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapatdipisahkan.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintahuntuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penggunaan kawasan hutan adalahpenggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi danperuntukan kawasan hutan tersebut.Jenis jenis kawasan hutan antara lain :Hutan Konservasi yang terdiri :Hutan Suaka Alam terdiri dari Cagar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 118/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 17 April 2017 — GUNAWAN YUSUF >< PT.MERPATI ABADI SEJAHTERA CS
212 — 213
  • Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2014 tentangRencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ)dalam Peta Zonasi Kecamatan Menteng lokasi bidang tanah diJalan Agus Salim No.111, Kelurahan Menteng, KecamatanMenteng, Jakarta Pusat adalah termasuk dalam ID Subblok002.R.5.g, Zona Perumahan KDB Sedang Tinggi, Sub Zona RumahBesar dan daerah pelestarian kawasan cagar budaya dan bukanwilayah peruntukan untuk kantor ataupun showroom. (Bukti P7)5.
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN SORONG Nomor 21/PID.B/2014/PN.SRG
Tanggal 5 Mei 2014 — IMMANUEL MAMORIBO
117 — 62
  • LAKSANA BINTANG TIMUR, ternyata PT.ROTUA juga membeli kayu yang berasal dari masyarakat yang berada diPulau Batanta, Misol, Waliebet dan pulaupulau lain di wilayah KabupatenRaja Ampat yang termasuk dalam kawasan hutan lindung, hutan cagar alamatau jenis hutan lain yang dilindungi dan tidak dapat ditebang atau setidaktidaknya bukan berasal dari hutan produksi.Bahwa pada Tahun 2013, PT.
    ROTUA juga membeli kayu yang berasal51desdari masyarakat yang berada di Pulau Batanta, Misol, Waliebetdan pulaupulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat yangtermasuk dalam kawasan hutan lindung, hutan cagar alam ataujenis hutan lain yang dilindungi dan tidak dapat ditebang atausetidaktidaknya bukan berasal dari hutan produksi.e Bahwa pada Tahun 2013, PT.
    ROTUA juga membeli kayu yang berasaldari masyarakat yang berada di Pulau Batanta, Misol, Waliebetdan pulaupulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat yangtermasuk dalam kawasan hutan lindung, hutan cagar alam ataujenis hutan lain yang dilindungi dan tidak dapat ditebang atausetidaktidaknya bukan berasal dari hutan produksi.e Bahwa pada Tahun 2013, PT.
    ROTUA juga membeli kayu yang berasaldari masyarakat yang berada di Pulau Batanta, Misol, Waliebetdan pulaupulau lain di wilayah Kabupaten Raja Ampat yangtermasuk dalam kawasan hutan lindung, hutan cagar alam ataujenis hutan lain yang dilindungi dan tidak dapat ditebang atausetidaktidaknya bukan berasal dari hutan produksi.1321.e Bahwa pada Tahun 2013, PT.
    Raja Ampat termasuk kawasan HutanLindung yang didalamnya ada cagar alam, hutan lindung, sebagian kecilhutan produksi. (Vide keterangan saksi Ir. HuseinDuwila.MM) ;e Bahwa setahu saksi tidak ada ijin yang dimiliki PT. Rotua untuk melakukankegiatan penebangan hingga pengangkutan kayu olahan dari Kab. RajaAmpat ke Sorong Tempat Garam karena saksi tidak pernah mengeluarkaniin. (Vide keterangan saksi Ir.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-07-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 426/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 22 Nopember 2017 — HASTI SRIWAHYUNI >< LIKUIDATOR KHAIRIL POLOAN, SH.,MH
197 — 156
  • G/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal13 Maret2014 yang diajukan oleh Efri Jhonly ;Adanya saran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) BukitTinggi untuk tidak dilaksanakana Akta Jual Beli dahulusampai adanya penyelesaian terkait got dan cagar budayadilokasi tanah a quo;Secara administratif untuk dilaksanakan Akta Jual Belioleh Tergugat selaku Likuidator baru PT.
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN Srl
Tanggal 8 Maret 2017 — DERAJAD Bin ZAINI;
450 — 96
  • kawasan hutan produksibukit dengung kelompok hutan senami bahar yang izinnya dimiliki oleh PT.Samhutani ;Bahwa kawasan hutan di Propinsi Jambi pertama kali dibentuk pada tahun1982 yang terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Konservasi, Hutan Produksi.Untuk di Sarolangun berdasarkan peta kawasan hutan Propinsi JambiHalaman 26 ke 67 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2017/PN SrlSurat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 863/MenhutI/2014, adakawasan hutan tanam nasional bukit 12 yang fungsinya untuk Konservasi,Cagar
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-08-2014 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 6/PDT.G/2014/PN Pdl
Tanggal 27 Agustus 2014 — YANA SURYANA, dkk Melawan 1. BUPATI PANDEGLANG 2. PT. TAMAN SARI RAYA
103 — 28
  • ;Bahwa agar diketahui Relokasi yang disediakan olehDeveloper/Pengembang/Tergugat Il sangat tidak layak pakai dan menyalahiaturan mengingat dibuat di atas Trotoar dan atau bahu Jalan sehinggamengganggu ketertiban umum apa lagi Relokasi Kioskios sementaradibangun di area Cagar Budaya menes hal ini akan menambah tidak indahdipandang dan akan merusak nilainilai Budaya Masyarakat Menes dandikhawatirkan keamanan tidak terjamin sehubungan Bilikbilik kios dibuatdari Triplek yang tipis dan apa bila Para Pedagang
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-02-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/PN.Pwk.
Tanggal 20 Februari 2014 — Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia LAWAN 1. Amah Binti Emad dkk. 2. Perum Perhutani cq Kepala Kantor Perhutani Kabupaten Purwakarta 3. P.T. P.L.N. P.J.B. II Sektor Cirata Cq Kepala Proyek Induk PLTA Cirata 4. B.P.N. Jabar cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta
100 — 24
  • Pasal 81 UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengaturbahwa hutan telah ditetapkan sebagai Hutan Tetap, Cagar Alam danSuaka Margasatwa, berdasarkan peraturan perundangan yangberlaku sebelum berlakunya undangundang ini, dianggap telahditetapbkan sebagai kawasan hutan dengan peruntukan dan fungsisesuai dengan penetapannya.Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pelawan mempunyaikepentingan hukum terhadap tanah terperkara yang oleh putusanpeninjauan kembali dinyatakan sebagai milik
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 126/Pid.B/LH/2018/PN .KSP
Tanggal 10 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.YUSNAR YUSUF, S.H.M.H
2.YUNASRUL, SH
Terdakwa:
ABADI TARIGAN ALIAS ABADI
431 — 36
  • Bahwa Ahli selaku Kepala BKPH Kr Tamiang di kampung sungai loeung KotaLangsa (yang wilayahnya termasuk Sungai simpang kanan arah Babo dansimpang kiri arah Tenggulun dan Kaloy, sesuai dengan Struktur organisasipembentukan KPH, selain itu keahlian Ahli di bidang planologi dan kawasanhutan; Bahwa fungsi hutan terbagi dalam hutan produksi konversi, hutan produksiterbatas, hutan lindung dan hutan konservasi; Bahwa hutan konservasi terbagi menjadi taman buru, cagar alam, tamannasional dan suaka marga satwa