Ditemukan 944 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : otoritas otorisai oktorina oktoria odorpita
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 31 Oktober 2013 — Pidana Korupsi - WALMAN SIMANJUNTAK
94 — 35
  • seharihari dankebetulan di Sudin tidak ada SDM yang mempunyai sertifikat terbatas ;Bahwa sebenarnya saksi sudah menolak, namun pimpinan memerintahkan agarbisa diserap ;Halaman 33 dari halaman 98 Putusan No. 40/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.3434Bahwa setahu saksi terdakwa sudah bersertifikat ;Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada PPK (terdakwa) bahwa dengan waktuyang sangat terbatas ini tidak mungkin melakukan survey harga pasar yang terkaitdengan penyusunan HPS, dan karena PPK tidak sebagai pemegang otorita
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 01-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 86/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 30 April 2019 — Pembanding/Penggugat : ANGLO INDONESIA OIL PALM LIMITED Diwakili Oleh : HARTANTA SEMBIRING,S.H.,Sp.N, Dk
Terbanding/Tergugat : PT.CITRA SAWIT MANDIRI
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI LABUHANBATU
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. HIJAU PRYAN PERDANA Diwakili Oleh : MUHENDRA ROZA,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : CAMAT PANAI TENGAH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA DESA PASAR TIGA
341 — 118
  • Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badanpenyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencanatata ruang kawasan pengembangan tersebut;e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yangsudah berjalan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usahasesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebutberbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;f.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-12-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 64 / Pid. Sus. K / 2013 / PN. Mdn
Tanggal 19 Desember 2013 — - dr.HAPOSAN SIAHAAN,M. Kes
216 — 332
  • Padasaat itu kami (Saksi dan Saudara Parulian Gurning) sepakat bahwapembelian truck boleh dibatalkan, oleh Saudara Gurning, dan uangkembali tanpa penalty (tanpa pemotongan uang);Bahwa benar Kepada Saksi diceritakan Saudara Saut Parulian saat itutruck dipakai untuk keperluan rencana proyek di Otorita Asahan.Belakangan dijelaskan bahwa rencana proyek tersebut batal sehinggapembelian truck juga dibatalkan, setelah Saudara Parulian datang ketempat Saksi dan membatalkan pembelian truck tersebut Saksimembayarkan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum
Register : 27-12-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 400/PID.B/2018/PT PBR
Tanggal 29 Januari 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TJIPTA FUDJIARTA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
111 — 45
  • saksi Conti Chandra dan dalam pembicaraan tersebut intinya terdakwaseolaholah akan berniat untuk menginvestasikan uangnya di Batamdengan cara menanyakan keadaan dan harga tanah di Jodoh di dekatsimpang Novotel Batam dan menanyakan pengurusan Suratsurat tanahterkait WTO dan Otorita Batam, dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa berencana untuk membangun diskotik dan karaoke, dan terdakwasempat menanyakan juga usaha yang sedang dilakukan oleh saksiConti Chandra dan dijawab oleh saksi Conti Chandra
Pengadilan PT KEPULAUAN RIAU Pidana Umum
Register : 05-12-2023 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan PT KEPULAUAN RIAU Nomor 129/PID.SUS/2023/PT TPG
Tanggal 21 Februari 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PT WIRARAJA TANGGUH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : KARYA SO IMMANUEL, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : ABDULLAH, SH
51 — 40
  • Kepulauan Riau oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
39) 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Pengembangan Kawasan Pengelolaan Limbah Industri B3 Kabil-Batam;
40) 1 (satu) bundel fotokopi yang dile galisir Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pengembangan Kawasan Pengelolaan Limbah Industri B3 Kabil-Batam;
Terlampir dalam berkas perkara;
41) a. 1 kantong contoh tanah komposit, WT
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 152/Pdt.G/2015/PN.Bdg.,.
Tanggal 10 Desember 2015 — IMAN CHANDRA alias LIEM IMAN CHANDRA, dkk LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, dkk
85 — 22
  • Badan Otorita;f. badanbadan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2008 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 229/Pid.B/2008/PN.Tbk
Tanggal 7 April 2009 — YAN INDRA.S.Sos.M.Si
175 — 62
  • Misalnya dalamUndangundang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang mengolah pelabuhandan yang sejenis adalah pihak Direkorat Jenderal Perhubungan laut dan yang dapatmengelolanya adalah Otorita Pelabuhan ;Bahwa laut maupun pantai tidak dapat diganti rugi dengan dasar suratsurat atastanah yang dapat diberikan Ganti Rugi berdasarkan Peraturan Presiden nomo 36tahun 2006 dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 PK/PDT/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — PT HIJAU PRYAN PERDANA VS PT CITRA SAWIT MANDIRI, dk.
72 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badanpenyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai denganrencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut,e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yangsudah berjalan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasanusaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebutberbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan,f.
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Umum
Register : 15-04-2008 — Putus : 27-11-2008 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 48/Pid.B/2008/PN.Srln
Tanggal 27 Nopember 2008 — 1.Andrianto, S.Ip 2.Fadli Bin Abdurrahman
138 — 49
  • Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut telah dilaksanakan dari laporanmasingmasing bidang hanya ada satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitukegiatan Arung Jeram;Bahwa untuk Kegiatan arum jeram tidak dilaksanakan karena itu dananya tidakdicairkan karena kelengkapan Bukti SPP dan SPJ untuk Arung Jeram tidak ada;Bahwa proses pencairan dana dari suatu kegiatan adalah Terlebih dahuluKasubbag Keuangan (Andrianto) melihatkan DASK lalu oleh pihak bagiankeuangan Pemda menerbitkan SKO (Surat Keterangan Otorita
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2012 — Putus : 03-05-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 49/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI
Tanggal 3 Mei 2013 — ZULKIFLI SOMAD, SH. Bin H. Abdul Somad
191 — 25
  • tertuangdalam laporan nomor SR746D6/1/2009 tanggal 24 Juni 2009 hal LaporanHasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas kasus TindakPidana Korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Type V80ASM danMerk Morita pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, MalukuUtara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Barat,Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Batang Hari, Tebo, Tanjung JabungTimur, Boolaang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Talaud, Kota Jambi,Kendari, Otorita
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 28-08-2020 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 13 September 2021 — Penggugat:
1.Juandi Sakaro Situmorang
2.Rospita Siburian
3.LISBET JENNI Br. Nababan
4.R. LUMBAN GAOL
Tergugat:
1.Presiden RI
2.Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
3.Menteri Perhubungan RI
4.Ir. Areyanti MAPPI
5.PT ADHI Karya Persero Tbk
6.Sondi Irwanto Silalahi
7.Hemat Nahampun
199 — 490
  • yang telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnyadiberi tanda TV2:Foto Copy dari Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang InventarisKekayaan Milik Negara berupa Tanah seluas 46,2 Ha di Kotamadya danKabupaten Bekasi antara Departemen Pekerjaan umum dengan (Persero) PT.Adhi Karya, Nomor : 41/BA/Da/97, Nomor : 0170/088A, tanggal 5 Agustus1997, yang telah diberi materai secukupnya dan tidak ada aslinya selanjutnyadiberi tanda TV3;Foto Copy dari Foto Copy Surat Perusahaan Umum Otorita
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2012 — Putus : 03-05-2013 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 48/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI
Tanggal 3 Mei 2013 — H. ARIFUDDIN YASSAK, Sm.Hk, SE. Bin MUHAMMAD YASSAK
72 — 24
  • hal Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas kasus Tindak Pidana Korupsipengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Type V80ASM dan Merk Morita padaHalaman 53 dari 132 halaman, Putusan No.48/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI.Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, Maluku Utara, SumateraUtara, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Barat, KabupatenTanggamus, Lampung Tengah, Batang Hari, Tebo, Tanjung Jabung Timur,Boolaang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Talaud, Kota Jambi, Kendari,Otorita
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 06-05-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HENGKY SETIAWAN KAENDO, SH
Terdakwa:
MAYA RATNA SARI, ST
104 — 22
  • SusTPK/2019/PN.PtkDirektur Pusat Kajian Keuangan Negara/ Daerah padaUniversitas PATRIA ARTHA, Makassar.Staf Khusus Ketua Otorita Batam Bidang Keuangan Negaradan Kekayaan Negara.Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang Bidang KeuanganNegara.2) Riwayat pekerjaan Ahi :Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri,Direktorat Tata Usaha Anggaran.Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri(khusuS negara Eropa BaratDepartemen Hankam,Departemen Kesehatan, BKKBN, dan BPPT).Kepala Sub Direktorat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 533/Pdt.G/2014/PN.Bdg,.,
Tanggal 13 Agustus 2015 — HENRY TANJUNG dahulu LIE KENG SOEY LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, DKK
95 — 27
  • Persero;Badan Otorita;Badanbadan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah yangdapat diberikan HPL sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyayang berkaitan dengan pengelolaan tanah.(vide pasal 67 ayat (1) & (2) PMNA/Ka. BPN No. 9 Tahun 1999)Walaupun HPL bukan hak atas tanah, namun HPL tetap dilakukanpendaftaran dan diterbitkan sertipikatnya sebagai tanda bukti haknya.HPL sebagai HMN tidak dapat dipindahtangankan dan tidak ditunjuksebagai obyek Hak Tanggungan.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 22 September 2016 — HERU PURNOMO, ST Bin H. BUARI ( Terdakwa)
155 — 40
  • Surat Balasan permintaan Price List dari PT DITEK JAYA kepada Otorita Batam Bapak AFUAN tanggal 24 Desember 2013; Fotocopy Brosur dan harga yang berlogo BA (Baths & Circulators). Fotocopy legalisir Surat Permintaan Balasan price List dari PT GAIASCIENCE INDONESIA kepada Lab.
    Fotocopy legalisir Surat Price List TOOL Surat Balasan Permintaan Price List dari PT DITEK JAYA kepada Otorita Batam Bapak AFUAN tanggal 26 Maret 2014 . Surat Balasan Permintaan Price List dari PT INDOSCIENCE LEADS, Quotation ISL/I/Q-124/Int.Rev.O kepada ibu YEYEN tanggal 28 Februari 2014. Surat Balasan Permintaan Price List dari PT INDOSCIENCE LEADS, Quotation ISL/I/Q-122/Int.Rev.O kepada ibu YEYEN tanggal 28 Februari 2014.
    Batam tanggal 25 Februari 2014.Fotocopy Brosur dan harga berlogo MI (Mills).Surat Balasan Permintaan Price List dari PT PANDU ANUGERAH ANALITIKAkepada Bapak HERU PURNOMO BP BATAM tanggal 21 Februari 2014 TypeMercuty Analyzer NIC Model Mercury/MA 3000; dan Surat Balasan PermintaanPrice List dari PT PANDU ANUGERAH ANALITIKA kepada Bapak HERUPURNOMO BP BATAM tanggal 21 Februari 2014 Type Mercuty Analyzer NICModel RA4300 (For Liquid Sample).Surat Balasan permintaan Price List dari PT DITEK JAYA kepada Otorita
    Fotocopy CMSI, Price List Glass ware.Fotocopy Brosur dan harga yang berlogo Bu (Burettes).Fotocopy surat cahayatiara Mustika Scientific Indonesia, tanggal 3 Februari 2014.Fotocopy Brosur dan harga yang berlogo CL (Clamps & Suppports).Fotocopy Brosur dan Harga yang berlogo SH (Shakers).Fotocopy Brosur dan Harga yang berlogo Fu (Funnels).Fotocopy Brosur dan Harga yang berlogo PI (Pipettes & Pipettors).Fotocopy legalisir Surat Price List TOOLSurat Balasan Permintaan Price List dari PT DITEK JAYA kepada Otorita
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2013 — Putus : 03-05-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 3 Mei 2013 — Drs. H. ARIFIEN MANAP Bin H.ABDUL MANAP
82 — 43
  • tertuang dalam laporan nomorSR746D6/1/2009 tanggal 24 Juni 2009 hal Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas kasus Tindak Pidana Korupsipengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Type V80ASM dan Merk Morita padaPemerintah Provinsi Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, Maluku Utara, SumateraUtara, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Barat, KabupatenTanggamus, Lampung Tengah, Batang Hari, Tebo, Tanjung Jabung Timur,Boolaang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Talaud, Kota Jambi, Kendari,Otorita
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
266 — 115
  • Pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana HakPengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenanganpelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya;Bahwa Hak Pengelolaan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999,Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada :Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah daerah;Badan Usaha Milik Negara;Badan Usaha Milik daerah;PT Persero;Badan Otorita
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-11-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
ALEXANDER ANAK DARI HUSIN HARTONO
183 — 83
  • mengikuti kegiatanPengadaan Rehabilitasi Kapal Patroli KNP 360 pada KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Nunukan pada tahun 2013;Bahwa saksi juga tidak pernah mengajukan atau mengikuti lelangPekerjaan rehabilitasi Kapal Patroli milik Direktorat JenderalPerhubungan Laut tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan sejaktanggal 07 s/d 12 Nopember 2013;Bawha Setelah saksi melihat kontrak Nomor : HK.1078/2/06/KSOPNNK13 tanggal 21 Nopember, 2013 terkait Kapal Patroli KNP 360 padaKantor Kesyahbandaran dan Otorita
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GUNAWAN, SH.
Terdakwa:
Drs. BUGI SUKSWANTORO
227 — 226
  • BUGI SUKSWANTORO dantidak mempunyai hubungan keluarga.Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk melaksanakan tugas dalammemberikan keterangan selaku ahli pada saat ini adalah Surat TugasRektor Universitas PATRIA ARTHA, Makassar.Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai :1.3.Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara/ Daerah pada UniversitasPATRIA ARTHA, Makassar.Staf Khusus Ketua Otorita Batam Bidang Keuangan Negara danKekayaan Negara.Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang Bidang Keuangan Negara.Bahwa riwayat
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Tanah
Register : 20-01-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Rap
Tanggal 15 Februari 2018 — Penggugat:
ANGLO INDONESIA OIL PALM LIMITED
Tergugat:
PT.CITRA SAWIT MANDIRI
Turut Tergugat:
1.BUPATI LABUHANBATU
2.PT. HIJAU PRYAN PERDANA
3.CAMAT PANAI TENGAH
4.KEPALA DESA PASAR TIGA
336 — 243
  • Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badanpenyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai denganrencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasanusaha yang sudah berjalan untuk perluasan itu telah diperoleh izinperluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letaktanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yangbersangkutan;f.