Ditemukan 903 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peradilan perudian peralian peradin perjudian permadian peraduan pegadian peridian perapian peradlan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 50/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
SITI MARISA
Tergugat:
BUPATI JEMBER
Intervensi:
YANI ROMYATUN
1699 — 1906
  • No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradian Tata Usaha Negara yang berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulisPutusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.Sby., halaman 3 dari halaman 98yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 8/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Arbi M. Nur
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
428 — 350
  • Out) sebagai Mahasiswa UniversitasKhairun, atas nama Arbi Muhammad Nur, tertanggal 12 Desember 2019;Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan;Halaman 3 dari 97 Halaman Putusan Nomor 8/G/2020/PTUN.ABNKewenangan Mengadili:1.Bahwa objek gugatan adalah keputusan produk tertulis Pejabat TataUsaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimanaditentukan Pasal 1 ayat (9) UndangUndang Republik Indonesia Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang 5 Tahun1986 Tentang Peradian
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN
Tanggal 29 September 2020 — Penggugat:
Fahyudi Kabir
Tergugat:
Rektor Universitas Khairun Ternate
307 — 139
  • sebagai MahasiswaUniversitas Khairun, atas nama Fahyudi Kabir tertanggal 12 Desember2019;Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan;Halaman 3 dari 102 halaman Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.ABNKewenangan Mengadili:1.Bahwa objek gugatan adalah keputusan produk tertulis Pejabat TataUsaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimanaditentukan Pasal 1 ayat (9) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradian
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 30/G/2020/PTUN.DPS
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat:
ZAHROTUN NISA
Tergugat:
1.KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
2.KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI BALI NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR
477 — 247
  • Bahwa Tergugat pada gugatannya mendasarkan padaketentuan peraturan perundangundangan di Bidang TataUsaha Negara yaitu UndangUndang Peradian Tata UsahaNegara (UU PTUN) dan UndangUndang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem).h.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 17-01-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PT BANTEN Nomor 8/PDT/2020/PT BTN
Tanggal 25 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat I : SITI Binti RAIN GEPENG Diwakili Oleh : MUHAMAD AMINUDIN SAFUTRA, S.Sy., M.H
Pembanding/Tergugat II : ACI Binti SAAN Diwakili Oleh : MUHAMAD AMINUDIN SAFUTRA, S.Sy., M.H
Pembanding/Tergugat III : SANIH Binti SAAN Diwakili Oleh : MUHAMAD AMINUDIN SAFUTRA, S.Sy., M.H
Pembanding/Tergugat IV : RAHMAN Bin SAAN Diwakili Oleh : MUHAMAD AMINUDIN SAFUTRA, S.Sy., M.H
Terbanding/Penggugat I : Ir. MADE PRABAWA LINGGA, MM
Terbanding/Penggugat II : KETUT ARYA WIDHI LINGGA AGUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : MISAN Bin SABA
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. MOMIH AFFANDI
Terbanding/Turut Tergugat III : SANIN Bin SABA
Terbanding/Turut Tergugat IV : M HATTA
Terbanding/Turut Tergugat V : OTOM SALIM
Terbanding/Turut Tergugat VI : H JAMAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : NA SIOE TJOE
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NA SIOE KHIM
Terbanding/Turut Tergugat IX : FREDDY TAROREH
Terbanding/Turut Tergugat X : LINAH SEAN
Terbanding/Turut Tergugat XI : DERAN Bin DESA<
35 — 20
  • Bahwa setelah adanya Putusan Lembaga Peradian, dimana putusantersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijde) atas bidangbidang tanah milik Penggugat quod non, selanjutnya Penggugat mengajukanpendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Nasional (Turut Tergugat XV)sehingga terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 0032/Bakti Jayadan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHBG) No. 0041/Bakti Jaya, namundemikian Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV)mengklaim bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk, DKK VS PT. SWAKARYA ADISEJAHTERA, DKK
145 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARABHA DIGDAYA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradian, yangdalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);1.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 28-12-2016 — Putus : 10-02-2017 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 628/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 10 Februari 2017 — Pembanding/Tergugat V : H. USMAN EFFENDI.
Pembanding/Tergugat III : LUCIANA TIRTAMAN, SH, Notaris
Pembanding/Tergugat I : NY.Dr. MARIA ROSALIA LEANY M A RSA, M.Si. als. MARIA ROSALIA LEANY NANI HARSA.
Pembanding/Tergugat IV : MARAH HASYIR, SH, Notaris Kabupaten Sukabumi
Pembanding/Tergugat II : PT. BANTAR GADUNG SEJATI,
Pembanding/Tergugat IX : DEDI SUPARDI, selaku Ketua Panitya Penjualan aset tanah PT. PERKEBUNAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BANTAR GADUNG (disingkat PT. BANTAR GADUNG),
Terbanding/Penggugat V : NY. MIRAWATY
Terbanding/Penggugat III : HANNY KURNYATAN,
Terbanding/Penggugat I : PT. BANTAR GADUNG, dalam hal ini diwakili oleh Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv. TEE GIOK NIP, dalam jabatannya selaku Komisaris (berdasarkan akta pernyataan keputusan Nomor 38 tanggal 10 Desember 2004)
Terbanding/Penggugat IV : JEFFRY EKO.
Terbanding/Penggugat II : Nv. MARTYA M. SUNGGI als. Nv, TEE GIOK NIO,
Turut Terbanding/Tergugat XII : SEPTI SUNGGI, als. Ny.TEE HWEE NIO,
Tur
95 — 61
  • Peradian Umum, in casu Pengadilan Negeri Bogr tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara a quo, karena petitum Para Penggugatadalah merupakan ranah/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,karena;Halaman 78 dari 114 Putusan Perdata Nomor 628/Pdt/2016/PT.BDG.Petitum gugatan Para Penggugat angka 10, 11, 1s2, 13, 14, 17, yangmenuntut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Majelis HakimPengadilan Negeri Bogor untuk:Angka 10;Menyatakan dan menetapkan bahwa surat Keputusan Kepala BadanPertanahan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 61/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 26 September 2017 — PT. BOSOWA PROPERTINDO ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk.
194 — 535
  • Bahwa mengingat latar belakang penerbitan objek sengketa a quomerupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tindakan atau perbuatanhukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut bukanlahkeputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradian Tata Usaha NegaraHalaman 38 dari 157 halaman.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PT BENGKULU Nomor 16/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL
Tanggal 12 September 2013 — Ir.BAMBANG HR, S.Sos, M.Si BIN H. MUHAMMAD
66 — 45
  • Sehingga yang harusdibuktikan adalah apakah dalam menjalankan wewenang, kesempatan,sarana,jabatanatau kedudukan melakukan penyalahgunaan atau tidak sehingga dengan tidakditemukannya penyalah gunaan pada perbuatan yang dilakukakan maka unsurMenyalahguanakan wewenang kesempatan atau sarana jabatan dan kedudukan tidakterpenuhi.Menimbang bahwa berdasarkan Faktfakta dipersidangan sebagaimanaditerangkan oleh saksisaksi dipersidangan sebagaiman termuat dalam berita acarapersidangan pada peradian tingkat
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-08-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 12 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : IR. BAMBANG HR, S.Sos., M.si Diwakili Oleh : HANAFI PRANAJAYA, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
74 — 21
  • Sehingga yang harus dibuktikanadalah apakah dalam menjalankan wewenang, kesempatan,sarana,jabatan ataukedudukan melakukan penyalahgunaan atau tidak sehingga dengan tidakditemukannya penyalah gunaan pada perbuatan yang dilakukakan maka unsurMenyalahguanakan wewenang kesempatan atau sarana jabatan dan kedudukan tidakterpenuhi.Menimbang bahwa berdasarkan Faktfakta dipersidangan sebagaimanaditerangkan oleh saksisaksi dipersidangan sebagaiman termuat dalam berita acarapersidangan pada peradian tingkat
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Putus : 29-06-2016 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 78/Pdt.G/2015/PNbgr
Tanggal 29 Juni 2016 — LUCIANA TIRTAMAN, dkk lawan PT. Bantar Gadung, dkk
205 — 99
  • Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensimembayar biaya perkara menurut hukum; Peradian Umum, in casu Pengadilan Negeri Bogr tidak berwenang memeriksadan memutus perkara a quo, karena petitum Para Penggugat adalahmerupakan ranah/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena; Petitum gugatan Para Penggugat angka 10, 11, 1s2, 13, 14, 17, yangmenuntut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Majelis HakimPengadilan Negeri Bogor untuk:Angka 10;Menyatakan dan menetapkan bahwa surat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-04-2011 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 28 Maret 2012 — 1. PT. Swakarya Adisejahtera, 2. PT. Swakarya Permaijaya, 3. PT. Bumi Upaya Griya, 4. PT. Suryacipta Bumipermai, 5. PT. Swadaya Prada Pratama, Lawan 1. PT.Bank Internasional Indonesia Tbk, 2. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dahulu PT.Bank Lippo Tbk, 3. PT.Karabha Digdaya, 4. Misahardi Wilamarta, SH. selaku Notaris, 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan Republik Indonesia,
151 — 77
  • KARABHA DIGDAYA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi Il/Termohon Kasasi I/Para Penggugatuntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradian, yangdalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000, (lima ratus riburupiah).Hal. 83 dari 168 hal.Put.No.240/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-10-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 20 April 2016 — PT. DWIKARYA REKSA ABADI ; MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
118 — 100
  • peringatanperingatan terlebih dahulu tetap sahkarena sanksi yang akan diberikan adalah berupa pencabutan izin.Terhadap pendapat ahli tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapatdan menjadikannya sebagai pendapat Majelis;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapatmengenai indikasi pelanggaranpelanggaran peraturan ketenagakerjaan,tindak pidana perikanan dan pidana umum lainnya, yang menjadi poinpoin pertimbangan penerbitan obyek sengketa, dapat ditindaklanjuti dandibuktikan para pihak di lembaga peradian
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 66/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.SAINUM
2.MUSTIRAH
3.MASIH
4.MINTAH RIADI
5.H. MAHLUMI AKBAR
6.AMAQ HIRNAWATI
7.MAHRIP
8.SAHDAN
9.JUMENENG
10.H. MUH HUSNI AKBAR
11.MAHRIP
12.SAHRUN
13.HAJI ZAENAL ARIFIN
14.KENAN
15.KERIM ALIAS AMAQ MAI
16.KANSE
17.KILAH
18.SERAP
19.KICAM
20.JAMAN
21.KACIH ALIAS AMAQ RINAM
22.AMAQ MASTURIADI
23.AMAQ SURI
24.JUMINAH
25.BOHRI
26.KADRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.
Intervensi:
SETIADI
258 — 145
  • MtrTahun 1986 Tentang Peradian Tata Usaha Negara yang berbunyikeputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yangberisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku bersifat kongkrit,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata.Oleh karenanyaPengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadilidan memutuskan sengketa ini.B.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 16-08-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 33/PID.TPK/2022/PT MKS
Tanggal 18 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ILMA ARDI RIYADI, SH.,MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAKIMAN ALIAS BASRI BIN TURU JUMARANG.
154 — 0
  • ., M.Adm. alias Karaeng Makka;

    Dikembalikan kepada Masita Dg Baji binti Subuh;

    1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradian yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 24-11-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 66/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.SAINUM
2.MUSTIRAH
3.MASIH
4.MINTAH RIADI
5.H. MAHLUMI AKBAR
6.AMAQ HIRNAWATI
7.MAHRIP
8.SAHDAN
9.JUMENENG
10.H. MUH HUSNI AKBAR
11.MAHRIP
12.SAHRUN
13.HAJI ZAENAL ARIFIN
14.KENAN
15.KERIM ALIAS AMAQ MAI
16.KANSE
17.KILAH
18.SERAP
19.KICAM
20.JAMAN
21.KACIH ALIAS AMAQ RINAM
22.AMAQ MASTURIADI
23.AMAQ SURI
24.JUMINAH
25.BOHRI
26.KADRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah.
Intervensi:
SETIADI
309 — 198
  • MtrTahun 1986 Tentang Peradian Tata Usaha Negara yang berbunyikeputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yangberisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku bersifat kongkrit,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata.Oleh karenanyaPengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadilidan memutuskan sengketa ini.B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1555 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
191 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • nilainilaidan rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai unsur masyarakat yang sedangmenuntut keadilan yang sedang dicederai oleh penegak hukum, /n casupihak Termohon Kaasi;Bahwa pertimbangan hukum yang sumir dan absurdum ini, terkesan seolaholah sedang membela secara membabibuta terhadap lembaga penegakhukum lainnya yang secara nyata mencederai hukum bahkan melanggarhak azasinya Terdakwa, in casu Pemohon Kasasi;Bahwa dengan praktek beracara model ini, maka Judex Facti telah nyatanyata mempraktekkan peradian
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 17-10-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 632/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat II : H. Yudi Prawoko, SE., MM
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
154 — 112
  • 800/4904/436.8/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang diterbitkanTergugat ;Bahwa izin memberikan bangunan (IMB), Surat permohonan bantuan penertiban(bantib) No. 648/6642/436.6.2/2015 tanggal 18 Mei 2015 dari Dinas PRKP CiptaKarya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Surat Perintah Pembongkaran No.800/4904/436.8/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang diterbitkan Tergugatsebagaimana poin a, b dan c di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradian
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-08-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 28/PID.TPK/2022/PT MKS
Tanggal 7 September 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDI WELLO T Diwakili Oleh : ANDI BASO PACAHKMAL, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : HIDJAZ YUNUS,SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : Gernando Halomoan Damanik, S.H.
211 — 35
  • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradian yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5 000,- (lima ribu rupiah);

Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 28-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 245/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Agustus 2017 — HJ. EROWATI, SH Cs melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
89 — 41
  • diterbitkan Tergugat ;Bahwa izin memberikan bangunan (IMB), surat permohonan bantuan penertiban (bantib)No. 648/6642/436.6.2/2015 tanggal 18 Mei 2015 dari Dinas PRKP Cipta Karya dan TataHal. 111 Putusan No.245/Pdt.G/2017/PN.Sby.Ruang Kota Surabaya dan Surat Perintah Pembongkaran No. 800/4904/436.8/2015tanggal 19 Juni 2015 yang diterbitkan Tergugat sebagaimana poin a, b dan c di atasmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuanUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradian