PutraGroup berkedudukan di Bojonegoro, lahir di Bojonegoro, pada tanggal18 Agustus 1984 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratusdelapan puluh empat),.... dan seterusnya;Menurut keterangannya dalam hal ini berada di hadapan saya, Notaris,khusus untuk memberikan persetujuan dari direktur untuk memberikantindakan dalam akta ini;Para Penghadap menerangkan bahwa: Mereka dalam hal ini bertindakdalam jabatannya atau kedudukan tersebut di atas dengan persetujuandari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

PutraGroup berkedudukan di Bojonegoro, lahir di Bojonegoro, pada tanggal18 Agustus 1984 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratusdelapan puluh empat),.... dan setersnya;Menurut keterangannya dalam hal ini berada di hadapan saya, Notaris,khusus untuk memberikan persetujuan dari direktur untuk memberikantindakan dalam akta ini;Para Penghadap menerangkan bahwa:Mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatannya atau kedudukantersebut di atas dengan persetujuan dari Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB

dengankedudukan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebutdan terurai dalam Akta pendiriantersebut diatas ;Bahwa Akta pendirian perseroan (Tergugat) tersebutdalam point 1telah didaftarkan kepada Departemen Hukum dan HAM RepublikIndonesia dan disahkan pendiriannya pada tanggal 11 Juli2003 dantelah pula mendapatkan = izin usaha perdagangan dariDepartemenPerdagangan Republik Indonesia pada tanggal 30 Januari 2004Bahwa pada tanggal 30 Desember 2003 telah dilakukanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) sebagaimanatersebut dan terurai dalam Akta Berita Acara RUPSLB No.208 yang dibuat oleh Prof.

Penggugatlah yang sudah melakukanpelanggaran terutama pada Pasal 3 ayat (1), dan akibat tindakan Penggugatyang sudah menolak untuk menandatangani Notulen RUPSLB PT.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin (6) dalamgugatannya, karena sesungguhnya Penggugat tidak pernah mempunyai itikadbaik (good faith) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) seperti yangsudah Tergugat sampaikan pada jawabanjawaban Tergugat di atas, dimanaPenggugat selalu. mendalilkan bahwa alasan Penggugat tidak maumenandatangani Notulen RUPSLB PT.

yang saat ini masih tertunda, hal ini pun terjadi akibat tindakanPenggugat yang tidak mau atau menolak melanjutkan proses untuk pengalihansaham Penggugat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) perjanjian, danmengenai banyaknya kerugian yang sudah dialami Penggugat, sesungguhnyahal itu terjadi akibat tindakan Penggugat sendiri, bahkan ternyata atas tindakanPenggugat tersebut sudah juga memberikan kerugian bagi Tergugat, yang sudahterjadi semenjak Penggugat tidak mau menandatangani Notulen RUPSLB

pemerintah Republik Indonesia,Lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia; Bahwa disaat Tergugat sudah melaksanakan pembayaran pertama danpembayaran kedua dengan tepat waktu, Penggugat justru belummelaksanakan kewajiban Penggugat untuk menyerahkan daftar peralatanmilik Penggugat kepada Tergugat, Sampai dengan pembayaran ketiga; Bahwa Penggugatlah yang sudah melakukan pelanggaran terutama padaPasal 3 ayat (1), karena Penggugat yang sudan menolak untukmenandatangani Notulen RUPSLB

pertama dari pihak kedua, MajelisHakim berpendapat bahwa sebagaimana faktafakta tersebut diatas bahwa Tergugat (pihak kedua dalam perjanjian ) telah melaksanakan pembayaran Pertama ( dan telahdibenarkan pula oleh Penggugat dalam gugatannya) sejumlah US $ 300.000kemudian melakukan pembayaran cicilan setiap bulan sebanyak 3 kali yaitu. masingmasing US $ 10.000, Rp. 141.000.000, dan US $1850, dimana kemudianpembayaran tidak dilanjutkan lagi oleh Tergugat karena Penggugat tidak maumenandatangani Notulen RUPSLB

No.874K/Pid/201720) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2011;21) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2012;22) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2013;23) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2014;24) Akta tanggal 30 Juni 2016 Nomor 60 Berita Acara RUPSLB PT BSP;25) Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 34 Pernyataan Keputusan SkulerPemegang

Pajak Penghasilan (2015);19) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2010;20) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2011;21) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2012;22) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2013;23) Klarifikasi Data dan atau Himbauan Pembetulan SPT Tahunan Badandan atau PPN 2014;24) Akta tanggal 30 Juni 2016 Nomor 60 Berita Acara RUPSLB

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008 sesuai dengan Ketentuan Anggaran DasarPersero telah dilakukan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA(RUPSLB) untuk kepentingan PT. TUAH GLOBE MINING, sebagaimana yangtercatat dalam Salinan Akta Nomor 07 yang dibuat dan ditandatangani oleh ParaPengurus Persero dihadapan NOTARIS ELLYS NATHALINA, SH.,MH berlamatdi JI.

Raden Tumenggung Ario (RTA) Milono Km. 1 Nomor 11F, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. berdasarkan atas permintaan dan Notulen dari hasilKeputusan RUPSLB yang telah dilakukan oleh para pihak atau antara PARAPENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan susunan Kepengurusan Perserosebagai berikut :9.1. Tuan HERY SUSIANTO (TERGUGAT) , dalam hal ini bertindak selakuDirektur Utama PT.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2008, terjadi perubahan AktaPerseroan dan diadakan lagi RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA(RUPSLB), hal tersebut sesuai dengan Salinan Berita Acara yang tertuangkembali di dalam Akta Nomor 21 dihadapan NOTARIS ELLYS NATHALINA,SH.,MH telah terjadi Pengalihan Penjualan Saham milik dari Tuan PURWADIselaku Direktur PT. TUAH GLOBE MINING yang dialinkan kepada Tuan HERYSUSIANTO (TERGUGAT) , selaku Direktur Utama PT.

TUAHGLOBE MINING sejak tahun 2008 dan pelaksanaan RUPSLB sebagaimana yangtertuang dalam Akta Nomor 07 (tanggal 23 Juli 2008) dan berikutnya diadakanRUPSLB yang keduakalinya dalam perubahan pengurus perseroan sebagaimanayang tertuang dalam Akta Nomor 21 (tanggal 18 Desember 2008) , bahwaTERGUGAT Tuan Hery Susianto selaku Direktur Utama PT.

Tuah GlobeMining.....dstBahwa, RUPSLB yang melahirkan Akta Nomor : 7 Tahun2008, tanggal 23 Juli 2008 itu, menegaskan : (1). PengesahanJualBeli Saham dari Tuan Hery Susianto, kepadapenghadap Tuan Ir. Muhammad Mahyudin, sebanyak 50(limapuluh) saham, sebagaimana ternyata dari akta JualBeli Saham Nomor 06, tanggal dan hari ini, dibuat dihadapan saya, Notaris ; (2).

Dharmakarya Dhikaalambhana tertanggal 28Januari 2013.Materi RUPSLB ini dibuat oleh Pemohon yangrencananya akan disampaikan/dipakai dalamRUPSLB PT. Dharmakarya Dhikaalambhanapada tanggal 28 Januari 2013. Namun RUPSLB tersebut batal dilakukan.Dalam Materi RUPSLB pada point KondisiPerusahaan Saat ini Huruf B tentang GambaranKeuangan Angka 3 menyebutkan :"Aset yangdimiliki Perusahaan terbesar adalah Tanah di Jl.Kawi Jakarta Selatan dan TanahlBangunanPabrik (Workshop) diPanongan Tangerang".

Olehkarena Materi RUPSLB tersebut dibuat olehPemohon yang pada saat itu menjabat sebagaiDirektur Utama PT. DharmakaryaDhikaalambhana, maka seharusnya kebenarandari isi Materi RUPSLB tersebut dapatdipertanggungjawabkan oleh Pemohon.c) Laporan Keuangan Tahun 2012 PT. DharmakaryaDhikaalambahana, yang disampaikan oleh TimAkunting PT.

DharmakaryaDhikaalambhana tertanggal 22 =April 2013menyampaikan sebagai berikut "Tenen = diPanongan total luas 3.642 m2 dan Tanah di JalanKawi seluas 620 m2, silahkan merujuk pada suratKlarifikasi saksi tertanggal 6 April 2013, yang manatelah saksi sampaikan langsung sebelum dimulaiRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) pada hari Senin, 8 April 2013 yang lalu.Penjelasan terkait hal ini dapat juga dilihat padaLaporan Legal Audit yang dibuat oleh DhaniswaraHarjono & Partners, halaman 3638 butir

Bahwa dalam Posita Penggugat Nomor 7 (Tujuh) yang berbunyi :Bahwa agenda penggantian Anggota Dewan Komisaris tidak pernahdibahas secara rutin sebelumnya bahkan Pemegang Saham yangrelatif termasuk Pemegang Saham Besar karena memiliki 20% keatastidak tahu apa yang menjadi alasan yang dijadikan dasardiselenggarakannya RUPSLB dengan agenda Penggantian anggotaDewan Komisaris, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugatmelalui lbu Dwi Emi Subekti selaku Direktur Utama.

Mohamad Yusuf Purnawarman selaku Direktur TurutTermohon Peninjauan Kembali 1) dan telah pula mendapatpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB);2.

Direktur PT Interland CitraMandiri, oleh karenanya berwenangbertindak untuk dan atas nama PT Interland CitraMandiri dalammelakukan transaksi jual beli Tanah SHGB Nomor 1141 denganPemohon Peninjauan Kembali;Selain itu, Mohamad Yusuf Purnawarman juga telah menunjukkanAkta Nomor 22/2007 yang dibuat di hadapan Notaris Zarkasyi Nurdin,S.H., yang membuktikan bahwa Mohamad Yusuf Purnawarmanadalah Direksi PT Interland CitraMandiri yang telah mendapatpersetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

dibuat di hadapan Heri Martono, Sarjana Hukum, Notaris diKota Bekasi, telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surattertanggal 2952007 (dua puluh sembilan Mei dua ribu tujuh)Nomor: W8HT.01.101150, yang untuk keperluan ini fotokopiaktanya diperlihatkan kepada saya, Pejabat, (untuk selanjutnyadisebut Perseroan);Dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini DireksiPerseroan telah mendapat persetujuan dari Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

Dan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam aktaini Direksi Perseroan telah mendapat persetujuan dari RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroansebagaimana tercantum dalam akta Nomor 21, tertanggal 2062007 (dua puluh Juni dua ribu tujuh), dibuat di hadapan saya,dalam kedudukan selaku Notaris;Mengingat bahwa AJB Nomor 51/2007 merupakan sebuah akta yangdibuat oleh pejabat unum yang berwenang, maka dengan demikiansesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 BurgerlijkWetboek,

Dan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam aktaini Direksi Perseroan telah mendapat persetujuan dari RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroansebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 21, tertanggal 2062007 (dua puluh Juni dua ribu tujuh), dibuat di hadapan saya,dalam kedudukan selaku Notaris;Namun ironisnya, Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 256/2012 yang kemudian dikuatkan hingga tingkatkasasi oleh Judex Juris, justru didasarkan hanya pada bukti fotokop

Sumber Sentosa Cemerlang tersebut Terdakwa tanpasepengetahuan dan seijin seta RUPSLB yang diadakan Terdakwa sendiritidak dihadiri oleh jajaran Direksi dan Komisaris PT. Sumber SentosaCemerlang yang sebelumnya serta Terdakwa tidak pernah membuat DaftarHadir dan tidak pernah mengirimkan Undangan kepada seluruh Direksi danKomisaris PT. Sumber Sentosa Cemerlang, sehingga baik Akta Nomor 2tanggal 13 Mei 2020 maupun Akta Nomor 3 tanggal 14 Mei 2020 yangdibuat saksi DIANA RIA W.

NAPITUPULU, S.H., mengenai modal dasar yang disetorkantersebut adalah keterangan yang tidak benar karena faktanya saksi DAVYLITYO dan saksi TOTO BAGIYO tidak pernah hadi pada RUPSLB tanggal15 Juni 2020 serta semua pihak yaitu Terdakwa dan saksi DAVY LITYOserta saksi TOTO BAGIYO tidak pernah menyetorkan modal dasarsebagaimana yang diterangkan Terdakwa, ketika itu saksi TOTO BAGIYOsebagai Direktur PT.

Sumber Sentosa Cemerlang, padahal baik saksi DAVY LITYOmaupun saksi HOWARD LITYO oleh Terdakwa sama sekali tidak pernahdiundang menghadiri RUPSLB yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dantidak pernah menyetujui perubahan susunan pengurus dan pemegangsaham serta tidak pernah tahu adanya penambahan atau modal dasarperseroan.Bahwa setelah saksi DAVY LITYO dan saksi HOWARD LITYO mengajukankomplain kepada Terdakwa sehingga saksi TOTO BAGIYO membatalkankerjasama yang disepakati dengan Terdakwa dan modal

Hanindo Mitra Lestari tanggal 1 -2- 2013 sebesar Rp.9.492.340,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah); 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran Iklan Pengumuman Penundaan RUPSLB PT Toko Gunung Agung Tbk, tanggal 17 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,- (sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu limapuluh rupiah); 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri

Toko GunungAgung, Tok melaksanakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) sesuai Akta Notaris SJAAF DE CARYA SIREGAR, SHNomor : 34 tanggal 28 Februari 2013 tentang RUPSLB (Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa) PT. Toko Gunung Agung, Tbksehubungan pengambilalinan atau pembelian seluruh saham PT.

Permata Prima Energi, terdakwa dan Herry Beng Kosetantodengan sengaja dan melawan hukum melakukan RUPSLB (Rapathal 7 dari 82 hal Perkara No.277/Pid/2017/PT.DKIUmum Pemegang Saham Luar Biasa) yang dikuatkan dengan akteNo. 36 tahun 2013, mengganti nama PT. Toko Gung Agung Tbk,menjadi PT. Permata Prima Tbk, pada hal terdakwa dan Herry BengKoestanto belum memiliki PT. Toko Gunung Agung Tbk karena belummelakukan pembayaran terhadap pengalihan saham PT.

PT.Hanindo Mitra Lestari tanggal 1 2 2013 sebesarRp.9.492.340, (sembilan juta empat ratus sembilan puluh duaribu tiga ratus empat puluh rupiah);1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran IklanPengumuman Penundaan RUPSLB PT Toko Gunung AgungTbk, tanggal 17 Januari 2013, sebesar Rp.9.499.050,(sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribulimapuluh rupiah);1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT.

Hanindo Mitra Lestari tanggal 1 2 2013 sebesarRp.9.492.340, (sembilan juta empat ratus sembilan puluhdua ribu tiga ratus empat puluh rupiah);1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi Pembayaran IklanPengumuman Penundaan RUPSLB PT Toko GunungAgung Tbk, tanggal 17 Januari 2013, sebesarRp.9.499.050, (sembilan juta empat ratus sembilan puluhsembilan ribu limapuluh rupiah);1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pengirim PT.

Anugerah Perkasa selanjutnya perihal pengunduran diriTergugat dituangkan didalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Anugerah Karya Perkasa dan sebagaikonsekwensinya untuk operasional PT. Anugerah Karya Perkasa sejak tanggal 11Januari 2005 sampai dengan pertanggal 31 Juli 2008 adalah menjadi tanggung jawabTergugat selaku Direktur;Bahwa oleh karena adanya kejanggalankejanggalan dan adanya penyelewengankeuangan di PT.

Anugerah Karya Perkasa secara baik dantidak bertanggung jawab terhadap perusahaan;Bahwa dengan adanya temuan tersebut terkesan Termohon Kasasi / Tergugattidak melakukan pengelolaan perusahaan secara baik dan sangat banyak menimbulkankerugian di perusahaan maka dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan pada tanggal28 Agustus 2008 Termohon Kasasi / Tergugat mengundurkan diri sebagai Direktur PT.Anugerah Karya Perkasa dan selajutnya dituangkan didalam Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

BankPembiayaan Rakyat Syariah bakti Makmur Indah berkedudukan diSidoarjo berdasarkan RUPSLB Nomor 10 tanggal 31 Maret 2018berkantor di Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepadaArifuddin dalam kedudukannya sebagai Collection KantorOperasional Pusat dan atau Rizka Anugerahi Marta dalamkedudukannya sebagai Legal Officer Kantor Operasional PusatPT.

Nyonya Lanny Wahyu tersebut, sebanyak 100 (seratus)saham, atau. dengan nilai nominal sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) saham,atau dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);Agar Tergugat II mengadakan RUPS atau RUPSLB berkaitandengan masuknya Penggugat selaku Pemegang Saham padaTergugat Il, yang menggantikan kedudukan Tergugat termaksud;Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 661 K/Padt/201610.2.

Peninjauan Kembali baikyang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II atau oleh Pihak lainnya;Bahwa agar tidak timbul kerugian yang lebih besar yang dialami Penggugatsehubungan dengan adanya Jual Beli Saham antara Penggugat denganTergugat pada Tergugat II tersebut, maka sangatlah wajar apabila Penggugatmohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malang berkenanmenjatuhkan Putusan Provisi untuk melarang Tergugat II mengadakan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB

) selain untuk kepentingan Penggugat sebagaimana yangdimaksudkan dalam butir ke 10.1. huruf d gugatan ini, sampai putusan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Melarang Tergugat Il mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),selain untuk kepentingan Penggugat sebagaimana yang dimaksudkandalam

MJSdikarenakan adanya unsur melawan hukum dalam pembuatan danpenandatanganan Akta Perjanjian No.14/2005 yang tentunya hal tersebutmerupakan cacat subjek dalam suatu Perjanjian.Sebagai bentuk tidak setujunya Para Penggugat atas tindakan Tegugat1dalam Akta Perjanjian No.14/2005 tersebut dibuktikan dengan Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No.: 12tanggal 28 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan GERARD IKHSANISKANDAR, SH, Notaris di Batam.Adanya tuntutan dari Tergugat2 kepada

Megah Jaya Sakti Nomor 3 tanggal 3 Juni 2014 telahjelas RUPSLB tidak menyetujui rencana penjualan atau pengalihan hak atasasset perseroan berupa : 1 (Satu) bidang tanah, beserta bangunannya yangdidirikan diatasnya, bidang tanah mana seluas 5.950 M2 (kurang lebih lima ribusembilan ratus lima puluh meter persegi) terletak di wilayah pengembanganSekupang sub.

yang ditanggung oleh persero sebagai pihak penjual,untuk memenuhi kewajiban perseroan sebagaimana diatur dalam aktaperjanjian pembayaran tertanggal 10102005 nomor 14 yang dibuat dihadapanUsman Koloay, Sarjana Hukum dahulu Notaris di kota Batam dan dalamRUPSLB yang telah dilaksanakan tersebut mendasarkan akta nomor 13 tahun2005 yang telah di sahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusianomor AHU00490.40.27.2014 tanggal 4 Juni 2014, oleh karena itu Akta nomor13 tahun 2005 dan Akta Berita Acara RUPSLB

Bahwa sehubungan rencana penjualan saham tersebut, Turut Tergugat telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)dimana Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat II dan Tergugat IV masingmasingsebagai Pemegang Saham telah menyetujui maksud pengalihan sahamkepada Penggugat dan Turut Tergugat IV sebagaimana Risalah RUPSLBPT.Artelindo5.Wiratama No.57 tanggal 25 September 2007 yang dibuat oleh NotarisTito Utoyo SH ;5.

Bahwa berdasarkan keputusan dalam RUPSLB tersebut, Turut Tergugat kemudian mengajukan permohonan pengalihan saham PT ArtelindoWiratama selaku pemegang IUPHHKHTI seluas + 10.740 Ha di KabupatenIndragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri KehutananNomor : SK.122/Menhutll/2007 tanggal 2 April 2007 ;6.

:C30411 HT.01.01.TH.2005 tanggal 16 November 2005 (Bukti Pl & P2)dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana Akta BeritaAcara RUPSLB No. 5 tanggal 9 Mei 2011 yang telah dicatatkan dalamdatabase Sistem Administrasi Badan Hukum Umum Departemen Hukum danHAM R.. sesuai surat No.

) TURUT TERGUGAT I, sebagaimanatertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT.

REKONVENSI1.1.1.21.3.1.4.1.5.Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi atauPara Terbanding / semula para tergugat untuk seluruhnya..Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi atau Para TergugatKonvensi atau Para Terbanding / semula para tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum dalam menyelenggarakan RUPST PTSelecta.Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi atau Para TergugatKonvensi atau Para Terbanding / semula para tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum dalam menyelenggarakan RUPSLB

Bahwa masuknya Pelawan selaku pemegang saham Terlawan IV telahdisetujui oleh Pemegang Saham Terlawan IV sebagaimana dinyatakan dalamRapat Umurn Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Terlawan IVtertanggal 4 Juli 2007.11. Dengan demikian Pelawan adalah "Palawan Yang Benar dan Beritikad Baik"karena kedudukan Pelawan selaku pemegang saham 200 lembar sahamTerlawan IV, telah dilakukan secara sah menurut hukum.12.

padaperusahaan (Tergugat VI), dimana saham yang dibeli adalah milik Penggugat danpermasalahan lain adalah adanya perjanjianperjanjian hutang piutang antara Tergugat dengan Tergugat VI yang mengakibatkan Tergugat VI berhutang kepada Tergugat dan hal tersebut penggugat merasa dirugikan karena sebagai pemilik saham padaTergugat VI ikut menanggung hutang tersebut dan dipandang oleh Penggugatperjanjian tersebut tidak sah, demikian juga adanya pemaksaan kehendak olehTergugat sebagai pemegang saham mayoritas atas RUPSLB

bahwa tidak ada perubahan apapun dalam Sirkuler a quo, kecualipenyesuaian anggaran dasar lama kepada Anggaran dasar yang barusesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007;Bahwa pencabutan dan/atau pembatalan persetujuan keputusan yangmengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham , termasuk pembatalanSirkuler sebagai pengganti RUPS sebagai dimaksud dalam surat Nomor002/BMDIR/LO/VI09 tanggal 13 April 2009 mencabut dan menyatakanbatal keputusan Pemegang Saham a quo selanjutnya dituangkan dalamBerita Acara RUPSLB

dibuat oleh dan disusun Terbanding/Penggugat Asal yangtercantum dalam Pasal 10 Draft Sirkuler a quo menjadi RUPS dapatdilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit 2/3 bagian dari jumlahsaham dengan hak suara hadir atau diwakili;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padahalaman 106 putusan a quo pada pokoknya menyatakan menimbangbahwa memperhatikan pernyataan keputusan Rapat PT BumimasMegahprima sebagaimana akta Nomor 49 tanggal 27 April 2009 diketahuitelah diadakan RUPSLB

Sebab RUPSLB tanggal 09 Juli 2009sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat yang dibuat oleh dandihadapan IImiawan Dekrit Supadmo SH.,MH Notaris di Jakarta adalahRUPSLB sesuai permintaan/Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat Asal(Vide : Surat Nomor031/LGL/DJS/IV/2009 tanggal 20 April 2009.

SuratTerbanding/Penggugat asal/Termohon Kasasi yang ditujukan kepada DireksiTurut Pembanding/Turut Pemohon Kasasi/Turut Tergugat asal memintaDireksi Turut Tergugat I/Pembanding menyelenggarakan RUPSLB denganAgenda Utama Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya status BadanHukum Perseroan ). Menindak lanjuti permintaan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat Asal, Pemohon Kasasi II dan Turut PemohonKasasi mengadakan RUPS LB sesuai permintaan Termohon Kasasi.

seacara sah, maka rapat dilangsungkan dengan menolakusulan pembubaran Turut pemohon Kasasi/Turut Pembanding/TurutTergugat asal, selanjutnya mengangkat dan menetapkan Direksi danKomisaris Turut Terguigat I/Turut Pembanding/Turut Pemohon Kasasi.Dengan demikian sesuai putusan MANo mor 2333 K/Pdt/2011 perbuatanTurut Pemohon Kasasi yang waktu itu sebagai Tergugat dinyatakan tidakmelanggar hukum;Bahwa pertimbangan Judex Facti halaman 107 alinea kedua yangmenyatakan bahwa karena kuorum kehadiran dalam RUPSLB

Tanjung Buton Internasional No.115 tanggal 30 Mei 2003yang dibuat dihadapan Sigit Sumantri,SH, Notaris di Batam padawaktu itu ( Akta BA RUPSLB No.115/2003) adalah berharga, sahmengikat, dan memiliki kKekuatan hukum ;3.