Ditemukan 9077 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dilakukan ditujukan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
515 — 278
  • sedangkan isi suratNomor 355/DUKS/2009 tanggal 26 November 2009 adalah perihalpermohonan ijin pembentukan Yayasan Bapelkes Krakatau Steel yangditujukan kepada Deputi Meneg BUMN Bidang PISET; Bahwa sesuai yang kami ketahui berdasarkan referensi dari UU Nomor11 tahun 1992 tentang dana pensiun, manfaat pasti adalah program yangmemanfaatkannya ditetapbkan dalam dana pensiun sedangkan iuran pastiadalah program yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiundan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan
    bahwa dana Prokespen tersebut tidak diambil ataudipotong dari gaji Karyawan PT Krakatau steel (Persero) yang masih aktif, akantetapi memang dana Prokespen tersebut sudah dialokasikan sebelumnya olehPT Krakatau Steel (Persero) untuk seluruh Karyawan PT Krakatau Steel(Persero) yang masih aktif, untuk kemudian akan dipergunakan/diberikankepada Karyawan PT Krakatau Steel (Persero) setelah pension;Menimbang, bahwa dana yang ditransfer PT Krakatau Steel (Persero)kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel, dibukukan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg
Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
688 — 441
  • sedangkan isi suratNomor 355/DUKS/2009 tanggal 26 November 2009 adalah perihalpermohonan ijin pembentukan Yayasan Bapelkes Krakatau Steel yangditujukan kepada Deputi Meneg BUMN Bidang PISET;Bahwa sesuai yang kami ketahui berdasarkan referensi dari UU Nomor11tahun 1992 tentang dana pensiun, manfaat pasti adalah program yangmemanfaatkannya ditetapbkan dalam dana pensiun sedangkan iuran pastiadalah program yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiundan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan
    bahwa dana Prokespen tersebut tidak diambil ataudipotong dari gaji Karyawan PT Krakatau Steel (Persero) yang masih aktif, akantetapi memang dana Prokespen tersebut sudah dialokasikan sebelumnya olehPT Krakatau Steel (Persero) untuk seluruh Karyawan PT Krakatau Steel(Persero) yang masih aktif, untuk kemudian akan dipergunakan/diberikankepada Karyawan PT Krakatau Steel (Persero) setelah pension;Menimbang, bahwa dana yang ditransfer PT Krakatau Steel (Persero)kepada Yayasan Bapelkes Krakatau Steel, dibukukan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
538 — 239
  • perusahaan hulu migas(upstream business);Bahwa kebijakan pengelolaan dana atas transaksi utang piutang yangberasal dari transaksi hulu) migas (upstream business) menggunakanpenerapan terpusat (treasury cycle).Bahwa penerapan terpusat (treasury cycle) mengandung pengertian bahwatransaksi utang piutang untuk anak perusahaan hulu migas merupakan Putusan Nomor: 104/PidsusTpk/2019/PN.Jkt.Pst Himn 131 /616kepanjangan tangan dari induk perusahaan dengan pengaturan sebagaiberikut:Bahwa penerimaan penjualan dibukukan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
142 — 278
  • Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikantanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanahyang belum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, denganmenyimpang dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkanSurat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yangmenyatakan bahwa hak atas tanah itu belum mempunyai Sertipikatatau Sertipikat sementara;b.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
524 — 460
  • BPI ber nah di B dan tanah pl ngunan diJalan Batanghari namun gedung dan tanah tersebut belum dibukukan sebagai assetPT. BPI baru dicatat sebagai piutang ; Bahwa PT. BPI namanya digunakan untuk kredit perolehan Kantor AgungPodomoro Land di Jakarta namun pemilik sebenarnya asset tersebut adalah PakIWAYAN CANDRA ;Bahwa sesuai catatan laporan PT. BPI, laba PT.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

212 — 58
  • Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikantanah, atau meminjamkan uang dengan tanggungan hak atas tanah yangbelum dibukukan dibuat oleh pejabat jika kepadanya, dengan menyimpangdari ketentuan Pasal 22 ayat (1) sub. a diserahkan Surat KeteranganKepala Kantor Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa hak atas tanahitu belum mempunyai sertifikat atau sertifikat sementara;b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
254 — 75
  • TONIPONIMAN, Sdri IIM ROHIMAH (Sekertaris Menteri) danAjudan Menteri;e Bahwa setiap pengeluaran maupun Penggunaan DOMdicatat atau dibukukan oleh Sdr. PONIRAN beserta tandabukti pengeluarannya berupa Kwitansikwitansi;e Bahwa hasil catatan dan bukti pengeluaran tersebut olehPONIRAN diserahkan juga kepada bagian keuanganuntuk dokumen pertanggungjawaban;e Bahwa kemudian pada tahun 2011 setelah kejadiantertangkapnya Sdr.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
314 — 105
  • Kampar selama Tahun 2015 dan 2016 (selamaproyek berjalan) adalah sejumlah Rp.1.085.800.000, (satu milyardelapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa saksi dipersidangan membenarkan keterangannya didalam BAP nomor 105 ;Bahwa Mengenai dana LSM diserahkan beberapa kali, lebih dari 5kali;Bahwa dana LSM tersebut kemudian dibukukan di biaya tidaklangsung;Bahwa Terkait kunjungan ke lapangan dananya sudah disiapkanPT wika, karena ada kunjungan jadi ada pengeluaran biaya,karena ada kunjungan kerja
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.TPI
Tanggal 23 Januari 2014 — 1. EVI HERITA,S.Sos (Terdakwa) 2. HERMAWAN SAPUTRA,SH (Terdakwa) 3. RISDIYANSYAH (Terdakwa)
130 — 31
  • dalampenyusunan APBD dalam memberikan jumlah Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SILPA) tahun sebelumnya, yang diakomodir pada perubahan APBD.Adapun sesuai dengan penyaluran dana hibah kepada KPUD yang dilakukanberdasarkan perubahan APBD T.A 2010, saya hanya mencatat pengeluaranyang dilakukan setelah perubahan APBD, karena anggaran untuk KPUDtersebut tersedia pada perubahan APBD, bukan pada APBD Murni.Bahwa hubungan kerja saya dengan Bendahara Pengeluaran menyampaikanlaporan belanja kepada saya untuk dibukukan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
572 — 215
  • Pengeluaran uang Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) ini dibukukan dalam buku keuangan PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 06-12-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
HAERUDIN
Terdakwa:
ASEP SUDRAJAT SANUSI
678 — 11

  • 418. 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir halaman 7 dan 9 register surat dibawah tangan yang dibukukan
    419. Fotocopy legalisir surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan SITI MARWA tertanggal 07 April 2011
    420. Fotocopy legalisir addendum surat perjanjian peminjaman dana antara BUDIANTO HALIM WIDJAJA dengan