Ditemukan 9457 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 4 Nopember 2011 — H. RAMLAN ZAS, SH.MH
46 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa melihat dan mempelajari dari perjalanan perkara suamiPemohon Peninjauan Kembali dari awal sampai akhir yang diputusoleh Mahkamah Agung, perkara ini sangat sarat dan kental nuansapolitisnya, terbukti dengan adanya Surat dari Menteri Dalam NegeriNomor : X.131.24/21/SJ tanggal 6 April 2004 yang ditujukan kepadaGubernur Riau (Surat terlampir) yang kesimpulannya menyatakandari permasalahan tersebut telah terjadi Korupsi, Kolusi, danNepotisme (KKN), untuk itu diminta agar Gubernur Riaumelimpahkan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-11-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 47/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri
Tergugat:
Bupati Malinau
319 — 403
  • tidak, kemudian apa yang di putuskannya itudalam rangka melaksanakan fungsi jabatannya atau tidak, ketika ituya, itu bisa mengarah semacam keputusan tata usaha Negara ;Bahwa pembatalan itu dapat di lihat, jika perbuatan itu dalam rangkajabatan kemudian jabatan membawa pengaruh dalam bentuknya itusuatu. keputusan maka itu sebenarnya bisa di klasifikasikanmerupakan perbuatan jabatan, kalau pembatalan itu sifatnya melihatpada konsep hukum perdata maka tentu kita melihat pada kaidahhukum perdata apa sarat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 16-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
88 — 143
  • membuat ke7 (tujuh) unit kapal Inkamina" adalah gambar danspesifikasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung;Bahwa ukuran dalam spesifikasi teknis yang menjadi acuan PT.Mina Muara Emas dalam pembuatan 7 (tujuh) kapal Inkamina adalahdengan spesifikasi umum bahan utama Kasko kapal kayu, Panjangkeseluruhan (LOA) 18.55 meter, Panjang geladak (LDK) 16.75 meter,Panjang Garis Air (LWL) 15.00 meter, Lebar kapal (B Max) 4.83 meter,Tinggi geladak (H) 2.25 meter dan tinggi sarat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 507/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 3 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : NY Tonah
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Listrik Negara UIP Jawa Bagian Tengah I
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengadaan Tanah Kab Bandung barat
Terbanding/Tergugat III : Mumun
Terbanding/Tergugat IV : Samsudin
Terbanding/Tergugat V : Saepuloh
Terbanding/Tergugat VI : Obur
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung barat
77 — 25
  • saat ini sebagian telahdi jual oleh TERBANDING III, IV, V, VI Sebelumnya TERGUGAT Ill, IV, V, VIKepada TERBANDING sebelumnya TERGUGAT I.Bagaimana bisa terjadi peralihan berdasarkan pewarisan apabila antara MADHOMI, DADI, dan SANUSI tidak ada hubungan darah dan tidak ada ikatanwaris, sedangkan dasar peralihan dalam SHM, No 1/ Desa Cibitung dariMADHOMI ke DADI dan SANUSI berdasarkan Surat Keterangan Waris, danperalihnan dari DADI dan SANUSI ke SANUSI berdasarkan Surat Pembagianwaris, sehingga sangat sarat
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
236 — 1065
  • I PENIPUAN1.Bahwa dalil Pembanding/Tergugat dalam sanggahan atas amar PutusanJudex Facti pada halaman 99 sama sekali tidak berdasarkan padafaktafakta hukum yang terungkap di persidangan atau tidak didukungdengan alatalat bukti Ssebagaimana mestinya, melainkan hanyamengemuka sebagai NARASlyang sarat dengan ASUMSIASUMSIPembandingjTergugat ansich, terutama mengenalTUDUHANadanya rekayasa bermotif penipuan atas penetapan' batasPetuanan Desa Sawai dengan Wahai pada tahun 1994;Bahwa perlu ditegaskan disini
Pengadilan PN PALOPO Pidana Khusus
Register : 05-03-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.YANUAR FIHAWIANO SH
2.AHMAD SULHAN S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD ASRUL
1283 — 987
  • tersangka baru maka harus memiliki dua alat bukti dandisertai dengan adanya faktafakta persidangan dari tersangka lain, jelas mantanKepala Bagian Penyusun Program, laporan dan penilaian pada Sekretariat JaksaAgung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta itu.Andi Z.A.Guntur SE Ketua Investigasi (LLPKN) Lembaga Lidik PenyalahgunaanKewenangan Negara hanya mengingatkan aparat mampu bekerja profesional dalamtugasnya. la juga mendukung jika jaksa membuka kasus tersebut untuk jilid dua.Perkara ini sarat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 20-06-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 155/PDT/2016/PT-MDN
TARIPAR SIAHAAN, DKK. X JUDIKA TAMPUBOLON, DKK.
27 — 11
  • bertanda P5,P6,P7,P8 terdapat rekayasa karena dalambukti disebutkan bahwa Penyerahan Tanah dalam bukti tersebutseolaholah dilakukan dihadapan Kepala Desa Parik SabungantL.bernama Sondang Tampubolon dan Sondang Tampubolon padasaat penerbitan surat yaitu tanggal 30 April 2005 seolah sudahmeninggal dunia padahal Sondang Tampubolon meninggal duniapada tanggal 27 Oktober 2007 (bukti P5,P6,P7,P8 telahdibantah bukti T II,II.IV/6) sehingga buktibukti tersebut samasekali tidak bernilai pembuktian karena sarat
Pengadilan PA MAKALE Perdata Agama
Register : 04-03-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA MAKALE Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Mkl
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
159 — 48
  • sampai dengan Tergugat X menyatakan secarategas menolak dan menyangkal dalildalil gugatan Para Penggugat, kecualiyang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat V sampaidengan Tergugat X.Bahwa apa yang diuraikan Tergugat V sampai dengan Tergugat X pada bagianEksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkandengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada hubungan ataukaitanyya dengan pokok perkara.Bahwa dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar dan sarat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus HAM
Register : 08-09-2003 — Putus : 03-08-2004 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Agustus 2004 — Terdakwa Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) PRANOWO
2140 — 3666
  • Pada tahun 1984 adahubungan kerja dengan Terdakwa, yaitu sebagai bawahan saksisewaktu di Kodam Jaya, sekarang tidak ada lagi hubungane Bahwa Saksi tidak berkomentar persidangan kasus TanjungPriok tetapi sudah jelas bahwa ada pemanfaatan dan kepentinganyang ada di DPR, masalah Tanjung Priok merupakan masalahyang sarat dan penuh dengan kepentingane Bahwa kasus Priok sebenarnya telah diselesaikan secarakomprehensif, karena DPR pada tahun 1984 menyimpulkan,bahwa DPR RI berterima kasih kepada pemerintah
    Setelah pembuatan Berita Acara Pemeriksaan , BAPtersebut diserahkan kepada Mayor Fajar untuk diteliti apakahmemenuhi sarat atau tidak.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 08-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID/2021/PT KPG
Tanggal 31 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
216 — 139
  • dari BAP sehingga terkesan hukum ditegahkan hanya berdasarkankehendak JPU bukan kehendak hukum, hal ini merupakan pelanggaran hukumatau penyalagunaan kewenangan dalam jabatan Jaksa Penuntut Umumtersebut ;Bahwa ternyata surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut justru dijadikansebagai dasar bagai Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan NegeriMaumere dalam memeriksa dan mengadili serta menjadikan sebagai bahanmerekonstruksi keyakinan hakim dalam membuat keputusan, sehinggaakibatnya putusan a quo sarat
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 125/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 17 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : MIKHAEL MANEK
Pembanding/Tergugat II : VALENTINUS ASTEN
Pembanding/Tergugat III : BONAFASIUS BERE
Pembanding/Tergugat IV : JONI SIUS SASI
Pembanding/Tergugat V : BALTHASAR KOLO
Pembanding/Tergugat VI : ARNOLDUS NUSIN
Pembanding/Tergugat VII : DOMINIKUS MANU
Pembanding/Tergugat VIII : ANDREAS FOBIA
Terbanding/Penggugat I : PETRUS TEU
Terbanding/Penggugat II : MARSELINUS FAHIK
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala BAdan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq.Kepala BAdan Pertanahan Kabupaten Belu di Atambua
93 — 33
  • DALAM POKOK PERKARA :Bahwa pada prinsipnya para Pembanding/para Tergugat sangat berkeberatanterhadap seluruh Pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan NegeriAtambua Nomor 3/PDT/2020/PN.ATB tanggal 4 Agustus 2020, karenapertimbanganpertimbangan tersebut, sarat/ penuh dengan PELANGGARANHUKUM dan REKAYASA Majelis Hakim serta Majelis telah LALAIHalaman 40 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPGmemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan undangundang yang dapat paraPembanding/para Tergugat urai dan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 26-03-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 69/G/2015/PTUN.JKT
Tanggal 29 Oktober 2015 — YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT (YPLP PGRI PUSAT) ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2. YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA NUSA TENGGARA TIMUR (YPLP PT PGRI NTT);
103 — 39
  • ., menguasai dan memilikiUniversitas PGRI NTT secara melawan hak dan melanggar hukum; danperbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan merampas milikpihak/orang lain;Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakanditolak, karena selain Penggugat tidak mempunyai lagal standing sebagaiPenggugat, Pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara a quo sarat denganniat buruk utnuk menguasai serta memiliki Universitas PGRI NTT secaramelawan hak serta melanggar hukum;PENERBITAN OBJEK
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus PHI
Register : 03-11-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl
Tanggal 10 Maret 2015 — - ZULPAN SURI - PT. WAHANA TIRTASARI
109 — 86
  • No. 09/Pdt.SusPH1/2014/PN.Bglmengikuti aturan pasal hukum yang berlaku sebagaimana Peraturan MenteriTenaga Kerja tersebut di atas.Begitu pula dengan PKWTT yang beserta pemanggilan yang dimaksudkan didalam Gugatan Rekonvensi sudah dibuktikan adalah tidak sah secara hokumdikarena melanggar ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku,hal mana memberlakukan PKWTT yang diakui dibuat pada tahun 2013 akantetapi diberlakukan pada tahun 2009 dan pemanggilan I dan II belummemenuhi sarat atau unsurunsur
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 06-03-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 25/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 24 Juli 2014 — H. M. YASIN MANSYUR, SH., Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, 2. Ny. MIANA DWI LASMINI, 3. PT. CITRA DAMAI PUTRA
79 — 36
  • D, adalahdalil yang tidak benar dan sarat kebohongan, serta sulitHal. 71 dari 184 hal. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUNBDGditerima oleh akal sehat, karena sesungguhnya ParaPenggugat sudah mengetahui adanya Sertipikat Hak MilikNomor : 695/Desa Pusaka Rakyat atas nama Miana. D. sejakakhir tahun 2006.
Pengadilan DILMIL III 18 AMBON Pidana Militer
Register : 23-12-2011 — Putus : 27-01-2012 — Upload : 12-11-2012
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor Reg 104-K/PM.III-18/AD/XII/2011
Tanggal 27 Januari 2012 — Oditur Vs Pratu Dalter Noya Cs. 6 orang
70 — 34
  • pukul 16.30 Witsetelah Apel Sore, Pratu Dalter Noya (Terdakwa1), bersama Saksi1Praka Jahda Uma Ternate dipanggil olen Praka Lorens untuk bergabungdi Honai depan barak remaja bersama beberapa orang anggota antaralain Praka Nikson Natraka, Pratu Yonias Siletty, Pratu Indra dan PradaRahmadani sambil minumminuman keras jenis sopi sebanyak 1 (Satu)botol Aqua besar sambil membahas rencana mogok apel karena menilaikepemimpinan Danyonif 734/ Lor Labay dan staf telah gagal dalampembinaan di Satuan karena sarat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 09-05-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 266/Pdt.BTH/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 11 April 2018 — PT. PERMORIN X PT. DJABESMEN Ltd,Cs
130 — 58
  • tanggal 24September 1960 dengan dikeluarkannya UUPA ada yang berupa Hak Mllik,Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan lainnya, kalau ada hak gunabangunan yang dikeluarkan maka akan berakhir pada tanggal 24September 1980 ;Bahwa sebelum tanggal berakhir tersebut, telah dikeluarkan KeputusanPresiden No.32 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa sejak berakhirnyaHGB tersebut maka hak tanah dengan HGB harus beralih, maka kepadapemilik atau ex pemilik dimungkinkan untuk mengajukan hak baru atastanah tersebut dengan sarat
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 30-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1497 / Pid / B / 2009 / PN.TK
Tanggal 30 Maret 2010 — Hj. ZULEHA Binti H. RAFIUDIN.
123 — 22
  • IsIl PEKERJAAN PEMBUATAN KONSTRUKSI KAPAL ( KASKO) Klas 25 GTData kapal sesuai gambar19.0 Mt 20.05 Panjang seluruh ( loa) oo fr O Mtr17.0 Mt 18.50 Panjang geladak ( Ldl) oo fr 0 MtrPanjang garis air 16.0 Mt 16.00 ( Lwi) oo fr oO Mtr4.20 Mt Lebar maximum ( Bmax) Oo or 4.600 Mtr4.00 Mt Lebar garis air ( Bwl) Oo or 4.000 Mtr3.85 Mt Lebar geladak ( Bdk) Oo or 4.200 Mtr1.75 Mt Tinggi gladak ( Ddk) Oo ofr 1.700 = Mtr1.35 Mt Sarat air ( draft) Oo rf MtrA PEKERJAAN PEMBUATAN KAPAL KAYU LENGKAPn 40 uraian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-07-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA vs YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR
2812 — 2588 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • cukup dan memadai, baik olehTermohon Peninjauan Kembali , maupun dipertanyakan dan diujikebenaran dan kesahihannya ataupun dipertimbangkan oleh MajelisHakim Judex Facti, dan diuji kembali kebenarannya oleh MajelisHakim Agung Judex Juris, melainkan hanya diterima begitu sajadalildalil dan tuntutan Termohon Peninjauan Kembali (dahuluPenggugat) tersebut tanpa memberikan alasan dan pertimbanganyang cukup dalam putusannya, sehingga dalam putusan a quo hanyadipenuhi dengan pertimbanganpertimbangan yang sarat
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 14 Oktober 2020 — TITO SIAHAAN LAWAN Ir. NURDIN TAMPUBOLON, MM, dan kawan kawan
102 — 69
  • Gayus Tampubolon pada tanggal 1 Maret 1950,yang ditandatangani beberapa pihak, wakilnya, beserta saksi, fotokopi dari fotokopiselanjuinya diberi tanda P17;Fotokopi Penjadijanjian Penjualan Pate dengan sarat Penjerahan Mangabehonantara Pinak Pertama dengan namanama yang menyerahkan dengan Pihak KeduaM.
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama
Register : 26-12-2012 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 3107/Pdt.G/2012/PAJT
Tanggal 28 April 2014 — Haryanti binti Sodali vs. 1. Sukartini, 2. Syafrudin A. Rachman, 3. Maman A. Rachman, 4. Fatmawati, 5. Dewi Puspitawati, 6. Amiruddin Ahmad
52 — 5
  • selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakansurat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasanya telahmemberikan jawaban sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :Bahwa prinsipprinsip dari Gugatan Perdata adalah harus ada dasar hukumnya,harus merupakan suatu sengketa, harus dibuat secara cermat dan terang, apabila salahsatu dari prinsipprinsip tersebut tidak terpenuhi maka gugatan dinyatakan CACATFORMIL dan tidak memenuhi sarat