Ditemukan 980 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lobong lorong losong loging lawang lolong lotong lodong locong
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 13-10-2015 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 468/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 24 Mei 2016 — NY. SAGITA DESIREE LASUT >< MUHAMAD RYANO SATRYA PANJAITAN,Cs
325 — 130
  • Addendum Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Januari 2012yang dibuat tanggal 16 Januari 2012.Menurut hemat Tergugat IV permasalahan siapa ahli waris danberapa bagian masingmasing sebetulnya sudah selesai, tinggalmelaksanakan secara efektif isi dari aktaakta perdamaian yangsudah ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan, tetapibelum disampaikan secara resmi hasil akhirnya kepadaPerseroan, supaya diadakan RUPS untuk perubahan susunanpemegang saham dan pengisian Direksi yang lowong.17.Bahwa Tergugat
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 12-03-2012 — Putus : 09-07-2012 — Upload : 24-08-2012
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 06/G/2012/PTUN-PLG
Tanggal 9 Juli 2012 — IR. ZAMRUL ARIFIN VS BUPATI BANGKA BARAT
71 — 22
  • Jika masih adajabatan esselon II b yang lowong dan memungkinkan, dapat dipromosikan kembali.Angka5. Berkenaan dengan poin nomor 4,disampaikan pula opsilain kepada Bupati yaitu jika Hj. Imaliah Rifai tidakditetapkan sebagai pelaksana, maka yang bersangkutandisarankan untuk menduduki jabatan sebagai staf ahliHalaman 27 dari 84 Putusan Perkara No. 06/G/2012/PTUNPLG;adsBupati bidang Pembangunan menggantikan sdr.Ir. ZAMMRUL ARIFIN dengan pertimbangan : a. Hj.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-10-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 87/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat:
Muhamad Arif
Tergugat:
Kantor Kepala Desa Kramat
201 — 68
  • huruf a melalui tahapan:a. pembentukan Panitia;b penjaringan;Cc. penyaringan;dand pengangkatan.(4) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b melalui tahapan Penilaian Kinerja Perangkat Desa danPengangkatan.(5) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatanperangkat desaKepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.(6) Dalam hal pengisian Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakansesual ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka jabatanPerangkat Desa yang lowong
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 08-03-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
Dr. Drs. SAYID FADHIL, S,H.,M.H.
Tergugat:
DEWAN KAWASAN SABANG (DKS)
Intervensi:
Ir.RAZUARDI, M.T
135 — 53
  • Kemudian dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azsi Manusia(Menkumham) No. 1 tahun 2014 tentang pedoman PLH dan PLTdisebutkan PLH dan PLT memiliki kewenangan yang sama denganpejabat struktural yang lowong, kecuali untuk 5 hal yaitu, 1. Mengambilkebijakan yang bersifat substansial yang berdampak kepada anggaran, 2.Menetapkan keputusan yang bersifat substansial, 3. Menjatuhkan hukumandisiplin, 4. Memberikan penilaian kerja terhadap pegawai, 5.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-12-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SULAIMAN A RIFAI. SH
Terdakwa:
IMRAN, S.SOS
70 — 39
  • Sos Jabatan Sekretaris Pada Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan disamping tugasnya sebagai Sekretaris pada Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan berhubung Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan pada saat ini dalam keadaan lowong.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 19-09-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 1909/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 20 Juni 2019 — Penuntut Umum:
MAYLANY WUWUNG,SH,MM,MH
Terdakwa:
NGONSO BUDIONO GUNAWAN
424 — 386
  • EDI SUHAIDI masih sebagai kepaladesa walaupun sudah habis masa tugasnya karena masih dalam tahapanproses dalam pembuatan SK PJS / dalam masa transisi;Bahwa dalam proses jual beli tanah kewenangan kepala desa adalahmemberikan keterangan apakah tanah tersebut sengketa atau tidak;Bahwa dalam kurun waktu lowong saat camat menerbitkan SK PJS tidakada permasalahan;Bahwa bila kepala desa ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatifmaka kepala desa harus mengundurkan diri sebagai kepala desa terlebihdahulu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 13-12-2013 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 566/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Februari 2015 — PT SUTOMO AGRINDO MAS >< PT. DUTA SUMBER NABAAviantara, S.H., M.HumTI,Cs
122 — 28
  • Dnarmakarya Dhikaalambhana sebagaimanatermuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 12 Juni 2008 jika oleh sebabapapun jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroandiurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh RapatDewan Komisaris. Sehingga ketidak lengkapan direksi ini justrumerupakan kesalahan komisaris, bukan kesalahan pada direkturutama, mengingat pengangkatan direksi adalah kewenangan RUPS;3.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 12-12-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SULAIMAN A RIFAI. SH
Terdakwa:
TIMBUL
67 — 28
  • Sos Jabatan Sekretaris Pada Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan disamping tugasnya sebagai Sekretaris pada Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan berhubung Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota Padangsidimpuan pada saat ini dalam keadaan lowong.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
395 — 231
  • harus menawarkan terlebihdahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya denganmenyebutkan harga serta persaratan penjualan danmemberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentangpenawaran tersebut.e Pasal 10 Ayat (3) menyatakan, Para anggota Direksidiangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masingmasinguntuk jangka waktu 5 tahundan dengan tidak mengurangi hakRapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannyasewaktuwaktu.e Pasal 10 Ayat (5) menyatakan, Apabila suatu sebab jabatananggota direksi lowong
    Pasal 10 Ayat (5) menyatakan, Apabila suatu sebab jabatananggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadiHal. 68 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA. Sellowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sahamuntuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikanketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat 2.Jadi kalau kita lihat bunyi pasalpasal tersebut di atas, jelas parapengurus dan para pemegang saham pada PT.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 Tahun 2011
1586 — 732
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • kepada Penjelasan Pasal 34, disebutkan bahwa Pasal a quocukup jelas, artinya tidak ada lagi penjelasan lain yang bisa dirujuk untukmenerangkan ini;Bahwa sesuai dengan keahlian yang ahli dalami, ahli berpandangan, siapa sajaPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka masa jabatannya adalah 422tahun, apakah ia diangkat dari awal ataupun kemudian terjadi prosespergantian di tengah jalan;Bahwa kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, terjadi pergantianPimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lowong
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-12-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 Juli 2014 — Ir. Hery P. Muchrodji, MSc. >< PT. DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANA,Cs
173 — 99
  • Dharmakarya Dhikaalambhana sebagaimanatermuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 12 Juni 2008 jika oleh sebabapapun jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroandiurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh RapatDewan Komisaris. Sehingga ketidak lengkapan direksi ini justrumerupakan kesalahan komisaris, bukan kesalahan pada direkturutama, mengingat pengangkatan direksi adalah kKewenangan RUPS;3.
Pengadilan PN POLEWALI Pidana Umum
Register : 19-12-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 206/Pid.B/2017/PN Pol
Tanggal 12 Maret 2018 — Penuntut Umum:
SUGIHARTO, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD TANG. L, SE Alias TANG Bin LANTALO
36 — 15
  • IMRAN;Bahwa prosedur pengangkatan menjadi CPNS adalah proses kegiatanpengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, penetapannama yang akan diangkat, seleksi administrasi, ujian tertulis, penetapanHalaman 35 dari 70 Putusan Nomor 206/Pid.B/2017/PN.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
I MADE SANTIAWAN, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADIYASA Als. MANGKU KETUR
111 — 72
  • Sekitar tahun 2003 NENGAH LEWI SEMADYA PUTRA, SPdselaku Kepala LPD Desa Adat Sega mengundurkan diri, dan selanjutnya untukmengganti Ketua yang lowong, sekitar tanggal 01 April 2003 diadakanparuman/rapat Desa Adat untuk memilih Kepala LPD Desa Adat Sega yangbaru.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 190/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
FERY DIAN HERLAMBANG
Tergugat:
KEPALA DESA BANJARANYAR
Intervensi:
AGO PHILOSOPHI, S.Pd.I
200 — 196
  • sebagai berikut;Bahwa saksi termasuk dalam susunan kepanitiaan tim pergantian perangkatdesa ;PUTUSAN No. 190/G/2020/PTUN.SBY.Halaman 66 dari halaman 84Bahwa saksi mengetahui merupakan bagian dari kepanitiaan ketika itu adaundangan di desa di balai desa, kami diundang bersama tokoh masyarakat,kemudian perangkat desa, lembaga Desa, dan kami salah satu orang yangditunjuk oleh Kepala Desa;Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut intinya membahas akanada pengisian apa jabatan perangkat desa yang lowong
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-05-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 177/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
dr Haposan Siahaan M.Kes
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
95 — 37
  • Putusan No. 177/G/2019/PTUNMDNketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami halhal wajaryang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut.Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat denganditempatkan pada jabatanjabatan lowong yang masih banyaktersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu denganbaik sebagaimana terbukti dari Nilai Prestasi Kerja yang baik.
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 09-04-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 13-11-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
ANTONIUS SITUMORANG
Tergugat:
SARTIKA LINA TAMBUNAN
Turut Tergugat:
1.LONGOS SILALAHI
2.ASNAH SITUMORANG
65 — 77
  • biplaatsvervulling);Seseorang dikatakan mewaris dengan cara mengganti (biHalaman 74 dari 82 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Srhplaatsvervulling) adalah seseorang yang menerima harta warisan daripewaris bukan karena kedudukannya sendiri, akan tetapi menggantikankedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan, orang lainyang seharusnya menerima warisan telah meninggal lebih dahuludaripada pewaris, sehingga dalam pewarisan orang yang menggantikantersebut terpanggil/tampil untuk menduduki tempat yang lowong
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 29-07-2020 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 416/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. Houston Steel International
Tergugat:
1.David Adrian Siqueiros
2.PT. Pentastra PasificPacific Invest
3.PT. Pentastra Pacific Invest
Turut Tergugat:
2.Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bekasi Cq. Ika Dwi Susanti, S.H., M.Kn
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi
4.PPAT Ika Dwi Susanti, S.H., M.Kn.
5.Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Barat c.q. Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi
205 — 130
  • Putusan Nomor 416/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.14.Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota direksi lowong,untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisarisyang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.Sehingga jelas bahwa Tergugat semenjak diberhentikan sementaratidak lagi berwenang melakukan pengurusan perseroan terlebihmewakili perseroan dalam hal mengalinkan aset perseroan, sebabdalam keadaan direksi diberhentikan sementara maka kewenangandireksi telah digantikan oleh Komisaris perseroan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 72/PID/TPK/2014/PT.DKI.
Tanggal 18 Nopember 2014 — Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE
302 — 110
  • AKIL MOCHTAR bersedia menerimaterlebih dahulu uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melaluipesan SMS ini punya lebak sudah dng sy... nanti sy tagih lg kalo org lebaknyadah lowong.... 2222222 nnn n nnn nnn nnnUntuk memastikan kesediaan TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASANmenyiapkan uang yang akan diserahkan kepada M.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 294/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 8 Mei 2019 — Drs. SAPARI, Apt., M.Kes ; KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
293 — 191
  • Dasar tersebut men gadaada dan tidak berdasar hukum, karena pada saat Penggugat menjabatsebagai Kepala Balai Besar POM di Surabaya, tidak ada kepentinganOorganisasi yang dirugikan, sehingga pemberhentian Penggugatmerupakan suatu kesewenangwenangan;Bahwa di sisi lain, pada tanggal 4 Juni 2018 jabatan yang Penggugatduduki dilelang yang Penggugatlihat di website: www.pom.go.id, padahalPenggugat baru bekerja selama 15 bulan, namun jabatan tersebut sudahdilelang sebagai Jabatan Lowong sebagaimana Pengumuman
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Umum Penipuan
Register : 24-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN PURWODADI Nomor - 187/Pid.B/2017/PN Pwd
Tanggal 9 Nopember 2017 — .Pidana -Nama lengkap Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal A g a m a Pekerjaan Pendidikan : : : : : : : : : EKO JUNI PRASANTO BIN PRAJITNO. Grobogan. 35 tahun/ 05 Juni 1983. Laki-laki. Indonesia. Desa Kemiri Rt 02 Rw 03 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Islam. Dagang. D4.
81 — 12
  • Selang dua minggu kemudian EKO JUNI PRASANTOmenelpon saksi yang intinya kalau keponakan dan sepupu saksi besertaorang tuanya masing masing akan diajak untuk bertemu dengan orangyang akan mengusahakan lowongan tersebut di Puskesmas Jekulo Kudus.Dan saat saksi ada waktu lowong yang jamnya sekitar sore hari,keponakan dan sepupu saksi beserta orang tuanya masing masing bisaberkumpul dan bertemu di Puskesmas Jekulo Kudus.