VII/19/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor : KEP254/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011, tentang PenetapanKembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor Oleh Pemohon Bandingberdasarkan Laporan/Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : 175 tanggal 02 Desember 2011;bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor : KEP254/WBC.03/2011 tanggal 19Desember 2011, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang

Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak junctoPasal 95 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006bahwa Surat Banding Nomor : 002/TAXJHS/09/2012 tanggal 21 September 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP254/WBC.03/2011tanggal 19 Desember 2011, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas BarangYang Diekspor Oleh Pemohon Banding berdasarkan Laporan/Nota

Hasil Penelitian UlangNomor : 175 tanggal 02 Desember 2011;bahwa wewenang Terbanding untuk menetapkan kembali perhitungan bea keluar diaturdalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan BeaKeluar terhadap Barang Ekspor menyatakan Direktur Jenderal dapat menetapkan kembaliperhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggalPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean;bahwa ketentuan batas waktu pengajuan banding telah

94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepadaPengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atautanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi;bahwa selanjutnya mengenai Bea Keluar dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor menyatakan Eksportiryang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas sanksi administrasi berupadenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), perhitungan

12 ayat (1), atau keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 ayat (2), dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajakdalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan,setelah pungutan yang terutang dilunasi;bahwa Surat Banding Nomor : 002/TAXJHS/09/2012 tanggal 21 September 2012, diterimaoleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 (Diantar),sedangkan Keputusan Terbanding atas Penetapan Kembali Perhitungan

Putusan Nomor 3600/B/PK/Pjk/2019maka seharusnya perhitungan PPN untuk Masa Pajak September 2014menurut perhitungan Pemohon Banding adalah menjadi sebagai berikut: NOURAIAN 1 Dasar Pengenaan Pajak:aAtas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN:a.1. EksporPenyerahan yang PPNnyaharusa2... Padipungut sendiria3 Penyerahan yang PPNnya dipungut* oleh Pemungut PPNPenyerahan yang PPNnya tidaka4...dipunguta5 Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPNa.6.

(b.6 .1) Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (Karenapembetulan)Jumlah (a + b)4 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)5 Sanksi administrasi:4 Bunga Pasal 13 (2) KUPCc7 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Bunga Pasal 13 (5) KUPKenaikan Pasal 13A KUPKenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUPg Bunga Pasal 13 (2) KUP jo.

Putusan Nomor 3600/B/PK/Pjk/2019beralamat di Jalan Industri VI, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung,Kota Tangerang 15135, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: ; JumlahNo Uraian (Rp)1 a.

Jumlah Seluruh Penyerahan 1.053.123.642.974,2 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 11.135.114.427,b. Dikurangi:a. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 14.001.103.529,b.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang pokok sebesar Rp 1.338.500.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 0,5 % setiap bulannya terhitung sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan sekarang yang dialami Penggugat dengan perhitungan 0.5% x Rp 1.338.500.000,- x 15 bulan = sebesar Rp 100.387.500,- (seratus juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus

Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat secara tunai dan sekaligus berupa uang Penggantian hak dan uang pisah dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut:a. Uang Penggantian Hak : Rp. 5.982.443,-- Manfaat Pensiun sekaligus : Rp. 50.000.000,-- DPLK BRI : Rp. 73.860.553- Jamsostek : Rp. 36.384.498,-- Tunjangan Hari Tua : Rp. 8.787.694,-- Pengembalian iuran Prospen : Rp. 518.119,-b.

Sesuai ketentuan tersebut mengingatTergugat di PHK karena melakukan pelanggaran disiplin akan diberikanhakhaknya yang berupa uang pisah dan uang penggantian hak;19.Bahwa sesuai dengan perhitungan Penggugat yang mengacu padaketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pasal 48 ayat 6,diberikan uang pisah sebesar Rp 1.000.000, (Satu juta rupiah) dan uangpenggantian terhadap hakhak yang belum diterima oleh Tergugat yaituberupa uang cuti tahunan tahun 2016 sebesar Rp. 5.982.443, (lima jutaSembilan

KETIGA14 Januari 2015Hari Kerja ke38 AANJURAN 9 Februari 2015 Hari Kerja ke56 Merujuk ketentuan normative pada tersebut diatas, dan serta merujukpada PENGGUGAT kepadaB.6984A/KCXVVUMU/1 1/2014 tertanggal 11 November 2014 dan SidangSurat Disnaker setempat NomorKlarifikasi sebagai pedoman penelitian dan pelimpahan permasahalahankepada Mediator dari Dinas Tenaga Kerja setempat, yang kemudiandipergunakan sebagai indikator perhitungan jangka waktu yang idealdalam proses penyelesaian perselisinan PHK tersebut

KETIGAAANJURAN14 Januari 20159 Februari 2015Hari Kerja ke38Hari Kerja ke56 Merujuk ketentuan normative pada tersebut diatas, dan serta merujukpada PENGGUGAT kepadaB.6984A/KCXVVUMU/1 1/2014 tertanggal 11 November 2014 dan SidangSurat Disnaker setempat NomorKlarifikasi sebagai pedoman penelitian dan pelimpahan permasahalahankepada Mediator dari Dinas Tenaga Kerja setempat, yang kemudiandipergunakan sebagai indikator perhitungan jangka waktu yang idealdalam proses penyelesaian perselisinan PHK tersebut

Jamsostek, yang saat ini dikelola oleh BPJUS Ketenagakerjaan, dan lainsebagainya.37.Bahwa perhitungan tersebut dalam butir 19 dan 20 gugatan PENGGUGATbertentangan dengan perhitungan yang termuat secara normative padaPasal 156 dan Pasal 157 Undang undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.38.Bahwa apa yang diuraikan TERGUGAT atas ketidakbenaran dalilPENGGUGAT dalam gugatan a quo, sesuai dengan fakta hukum yangterjelaskan dalam butir Jawaban diatas adalah juga bertentangan denganperaturan ketenagakerjaan

Pasal 48 ayat (5), ayat (6) huruf b dan ayat (7) angka (7), sehinggahakhak Tergugat yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugatsecara tunai dan sekaligus berupa uang Penggantian hak dan uang pisahdengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut:a. Uang Penggantian Hak : Rp. 5.982.443,> Manfaat Pensiun sekaligus : Rp. 50.000.000.> DPLKBRI : Rp. 73.860.553> Jamsostek : Rp. 36.384.498.Hal. 39 dari 42 hal. Put.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon 9 x 1 x Rp2.489.000,00 = Rp22.401.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.489.000,00 = Rp9.956.000,00Uang Penggantian Hak 15% x Rp32.357.000,00 = Rp4.853.550,00Jumlah = Rp37.210.550,00(tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);4.

sesuai Surat Peringatan masing masing Surat PeringatanNomor 12/PRSNKP/2018, bertanggal 9 Mei 2018 dan Surat PeringatanNomor 13/PRSNKP/2018, bertanggal 17 Mei 2018 adalah dilakukansecara proforma guna sematamata memenuhi syarat ketentuan dan ataumekanisme untuk mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuaiketentuan Pasal 161 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 danpemberian kompensasi sesuai Pasal 156 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 dan guna menghindari kompensasi pembayaran hakhaknyadengan skema perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagaiakibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dansekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:a. Uang pesangon 9 x 2 x Rp2.489.000,00 =Rp44.802.000,00b. Uang penghargaan masa kerja 4 bulan x Rp2.489.000,00 =Rp9.956.000, 00c.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat daripemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dansekaligus dengan perhitungan sebagai berikut:Uang Pesangon 9 x 1 x Rp2.489.000,00 = Rp22.401.000,00Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp2.489.000,00 = Rp9.956.000,00Uang Penggantian Hak 15% x Rp32.357.000,00 = Rp4.853.550,00Jumlah = Rp37.210.550,00(tiga puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);4.

Putusan Nomor 271/B/PK/Pjk/2018 Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Bandingsebesar NIHIL, Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhirpemeriksaan sebesar NIHIL, Jumlah yang telah dilunasi sebesar NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 13 Juni 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPUT.68606/PP/M.XB/16/2016, 24 Februari 2016 yangberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pajak Nomortanggal telahMenyatakan

mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP100/WPJ.19/2014 tanggal 23Januari 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2008Nomor 00046/207/08/051/12 tanggal 12 Desember 2012, atas nama PTPerkebunan Nusantara V, NPWP:01.061.135.8051.000, Jenis Usaha:Perkebunan Kelapa Sawit, beralamat di Jalan Rambutan 43, Pekanbaru28294, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: No URAIAN Menurut

Majelis Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriJumlah Seluruh Penyerahan(Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak :Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor 28.052.243.812,00121.221.747.142,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 136.938.710.000,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00286.212.700.954,00 2 Perhitungan PPN Kurang Bayara.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 42.723.041,003 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 0,00Pajak berikutnya4 PPN yang kurang (lebih) dibayar 42.723.041,005 Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 20.507.059,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 63.230.100,00 Menimbang,bahwa sesudah putusan terakhir inidiberitahukanHalaman 2 dari 8 halaman.

Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar 4.075.608.133,0012.079.451.673,0042.723.041,003 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 0,00Pajak berikutnya4 PPN yang kurang (lebih) dibayar 42.723.041,005 Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 20.507.059,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 63.230.100,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak

Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00001/204/10/418/11 tanggal 7Juli 2011 Masa Pajak Juli 2010;bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Terbanding ata:Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2010 atas dividen sebesarRp.32.132.578.484,00;bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.32.132.578.484,00 yang diangTerbanding sebagai Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2010 perhitungan

saldo laba ditahan Pemohon Banding Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2010;bahwa Terbanding melakukan koreksi a quo berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a , Pz26 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentPajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undangund:Nomor 36 Tahun 2008;bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui koreksi Terbanding bahwa perhitungan .ditahan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 tidak sesuai dengan saldo 1diatahan yang sudah

Pemohon Banding perhitungkan dan laporkan dalam SPT BaTahun 2010 yaitu berjumlah Rp.5.724.571.034,00 bahwa jumlah sebeRp.5.724.571.034,00 yang merupakan objek dividen;bahwa dari hasil pemeriksaan, buktibukti, datadata dan keterangan dalam persidan;diketahui:bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan laba ditahan yang dilakulTerbanding karena perhitungan laba ditahan sebesar Rp.32.132.578.484,00 dilakulberdasarkan Surat Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan, SPT Tahunan Pajak PenghasiBadan

dan Surat Keputusan Keberatan yang belum mempunyai kekuatan hukum y:tetap (inkrah);bahwa Terbanding melakukan perhitungan laba ditahan sebesar Rp.32.132.578.484,00 dianggap oleh Terbanding sebagai dividen berasal dari saldo laba ditahan per 31 Juli 21MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangyang masih tersisa pada saat pembubaran Pemohon Banding (likuidasi);bahwa besarnya laba ditahan yang dihitung oleh Terbanding adalah berdasarkan laba fissebagaimana disampaikan Terbanding dalam sidang acara pemeriksaan

BAS07SP/Pg.24/2013 bahwa yang menjadi dasar perhitungan Terbanding atas dividen adapenghasilan netto fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan terutang;bahwa Majelis berpendapat bahwa pembagian dividen merupakan kewajiban perusah:kepada para pemegang sahamnya bahwa dividen dapat bersumber dari laba dital(retained earning) yang seharusnya dihitung secara komersial bukan secara fisberdasarkan laporan keuangan komersial Pemohon Banding;bahwa Pemohon Banding terbukti telah menyetor dan melaporkan Pajak

PENGGUGAT sejaksemula telah menyampaikan keberatan atas perhitungan mengenaijumlah/besaran biaya BPHTB yang harus dibayar tersebut.

Didalam pertemuan yangdilangsungkan di kantor TERGUGAT tersebut, dicapai kesepakatanpenyelesaian permasalahan dengan perhitungan biaya untukpelaksanaan Penandatangan Akta Jual Beli adalah sebagai berikut :PERHITUNGAN TERGUGAT :Perhitungan TERGUGAT berdasarkanNJOP (Nilai Jual Objek Pajak)tahun 2015 adalah SEDESOM scssinwisis sis casianwsana svxsameeanwnns Rp. 196.474.000, (mengacu pada Surat TERGUGAT Ref.053/SMDM/FAC/V/2015 Tertanggal 04 Mei 2015).Pemotongan atas uang Deposit ......... cc eeeeeeeeeeeeeeeees

Rp. 100.000.000,Total KEWaAJIDAN anne: munccunccunccanena mmasieusis anid exmmremucenene an Rp. 96.474.000,Sedangkan PERHITUNGAN PENGGUGAT : Hal 6 dari 84 Hal Putusan No. 612/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel24.25.26.27.28.Perhitungan kewajiban Penggugat adalah...............Rp. 70.317.967,(Tujuh puluh juta tiga ratus tujuh belas ribusembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).Bahwa dari perhitungan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimanadiuraikan diatas, terdapat selisin atau perbedaan sebesar Rp.26.336.000, (Dua puluh

(seratus sembilan puluhenam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);Bahwa pembayaran yang dilakukan Penggugat pada tanggal 19Agustus 2016 sebesar Rp96.474.000.00, (sembilan puluh enam jutaempat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) nyatanya dilakukanberdasarkan Perhitungan biaya yang dilakukan Penguggat merujukpada surat Pemberitahuan Perhitungan Rincian Biaya Tanggal 04 Mei2015 sebesarRp196,474.000.00.

Tanggapan dan Surat PemberitahuanPerbaikan Rincian Biaya (Vide Bukti T10b) pada faktanya kewajibanPenggugat untuk perhitungan pada bulan Mei 2015 adalah sebesarRp322.788.125.00.

Keuntungan selisih kursMenurut TerbandingBahwa Terbanding mempertahankan koreksi pemeriksa atas SelisihKurs sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Pajak Penghasilan karenaterdapat perbedaan perhitungan selisih kurs.

; Perhitungan kembali atas selisih kurs yang dilakukan oleh Terbandingdalam proses pemeriksaan tidak memperhitungkan semua transaksiyang berhubungan dengan valuta asing.

Perhitungan selisin kursmenurut Pemohon Banding, Pemohon Banding melakukan revaluasisetiap akhir bulan atas perkiraan :a) Account Payableb) Account Receivablec) A/R Bad Debt Allowanced) Banke) Loanf) Petty Cash Pemohon Banding sudah memberikan perhitungan/revaluasi atasselisih kurs disertai dengan bukti Rekening Koran dan grafik fluktuasinilai tukar rupiah terhadap mata uang asing selama tahun 2008kepada Terbanding pada tanggal 6 Juni 2011;Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 789 B/PK/PJK/2016

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak setujudengan pendapat Majelis yang menyatakan: Perhitungan kembali selisihkurs yang dilakukan oleh Terbanding hanya terhadap Akun pinjamanbank sedangkan akun yang lainnya tidak dihitung kembali.

Hal tersebutmengakibatkan hasil perhitungan Terbanding tidak menggambarkanjumlah laba rugi selisih kurs pada Tahun 2008 secara keseluruhan,sehingga tidak dapat dibandingkan dan dijadikan dasar koreksi terhadapjumlah selisin kurs yang dihitung oleh Pemohon Banding;9.

.: bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp.218.789.283,00 karenaPemohon Banding kurang melaporkan penjualan/penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya harus dipungut yang diperoleh dari pengujian arusbarang pada laporan produksi yang bertujuan untuk mengetahui besarnyajumlah pengiriman/penjualan kaolin.bahwa perhitungan koreksi penjualan di atas berdasarkan koreksi peredaranusaha dalam Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 dengan total sebesar Rp2.167.058.543,00 dengan perhitungan pada bulan Desember

menerangkantenggelamnya kapal yang di dalamnya terdapat muatan milik Pemohon Banding sebanyak188.000 kg pada bulan Desember 2008, namun data tersebut tidak diberikan pada saat prosespemeriksaan sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 A ayat (4) Undangundang Nomor 28 Tahun2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan data tersebut tidak dapatdipertimbangkan,Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya surat jalan tahun 2008 dibuatkan FakturPajak tahun 2009.bahwa berdasarkan pendapat Majelis di atas maka perhitungan

290.867 294.280Maret 817.867 781.910April (460.275) (464.710)Mei (163.528) (164.270)Juni 128.400 55.750Juli 306.339 268.685Agustus 112.811 58.762September 600.602 591.010Oktober 71.329 36.583November 101.345 38.454Desember 150.190 114.858Jumlah 1.592.298 1.453.284 bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atasPeredaran Usaha sebesarRp.2.167.058.543,00 dibatalkan sebesarRp.242.521.685,00 dan dipertahankan sebesar Rp.1.924.536.858,00 denganperincian sebagai berikut: Bulan Perhitungan

KEP264/WPJ.03/2011 tanggal 9 Mei 2011,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak Masa Pajak Desember 2008, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008 yang masih harus dibayarmenjadi: UraianJumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor74.075.170,00 Lokal1.303.653.546,00 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak1.377.728.716,00 Pajak Keluaran130.365.354,00 Pajak Masukan 113.630.544,00Jml perhitungan

pada Pengadilan Negeri Batam;.Bahwa setelah menerima kenyataan akibat perbuatan Tergugat ini, ParaPenggugat telahoun mencoba meminta pertanggungjawaban ganti kerugiankepada Tergugat dan Tergugat II selaku pemilik Trailer BM 9598 XH, akantetapi permintaan Para Penggugat ini ditolak mentah mentah oleh Tergugat dan Tergugat II, sehingga kasus ini sampai ke muka Pengadilan ;Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas Para Penggugat telahpunmengalami kerugian kerugian baik berupa Materiil dengan perhitungan

(taksasi) sebagai berikut :KERUGIAN MATERIL :Yaitu : kerugian yang nyatanyata timbul atas Kelalaian yang harus digantisecara tanggung renteng oleh : Tergugat dan Tergugat Il, sebagai akibat dariPerbuatan Melawan Hukum oleh mereka ( Onrechtmatige daad ) kepada ParaPenggugat yaitu dengan perhitungan (Taksasi) sebagai berikut, terhadap :Hal. 3 dari 11 hal.

Kerugian 1... ccceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenees Rp. 35.350.000,(Terbilang : Tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah );Maka total perhitungan ( taksasi ) kerugian yang diderita oleh Para Penggugatyang harus diganti secara tanggung renteng oleh Tergugat dan Tergugat IIadalah sebesar : Rp. 165.000.000, ( Seratus enam puluh lima juta rupiah );CONSERVATOIR BESLAG :Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat ini, mohon agar PengadilanNegeri Batam meletakkan Sita Jaminan terhadap

No. 1300 K/Pdt/2010Biaya yang dikeluarkan karena harus menyewa kendaraan / Mobil oranglain selama 3 (Tiga ) bulan proses perkara Pidana Tergugat denganbiaya per bulannya, yaitu sebesar :SE EH SSRIS Sr SE oO eo KE Rp. 3.000.000, x 3 Bin= Rp. 9.000.000,Biaya untuk menderek mobil sedan BM 1375 XR selama perkara iniberjalan ( Kendaraan sedang dalam penitipan untuk proses PeradilanPidana Tergugat ) yaitu sebesar:SE EERE SERGE SRE MRR ERATE KERINTREIEIOR & TORT RCT Rp. 750.000,Total Perhitungan Kerugiann

No. 1300 K/Pdt/2010Biaya untuk berobat baik ke dokter maupun pengobatan alternatif yaitusebesar:sede eeeeeeceuaueeeeeesaauaeeeeecccuaeeeeeeecseeaeeeeeseceseeeeaeeeeesssenseeeeesenes Rp. 25.000.000,Biaya yang dikeluarkan karena harus menyewa kendaraan orang lainselama 3 (Tiga ) bulan proses perkara Pidana Tergugat dengan biayaper bulannya, yaitu sebesar:be ceeeeeeecaueeeeeeeseeseaeseeeeeeseeeeraeeeeeees Rp. 1.000.000, x 3 Bin = Rp. 3.000.000,Total Perhitungan Kerugiann :.........

Selain itu, PemohonBanding juga menyatakan bahwa tidak semua penerimaan yang masuk ke rekeningbank merupakan hasil penjualan; Menurut Pemohon =: bahwa metode yang digunakan Terbanding yang langsung menganggap semuapenerimaan di bank adalah hasil penjualan tahun 2008 merupakan metode yangtidak tepat;Menurut Majelis : bahwa perhitungan koreksi peredaran usaha adalah sebagai berikut:Peredaran Usaha cfm Terbanding Rp. 127.561.335.302,00Peredaran Usaha cfm Pemohon Rp. 126.470.288.704,00BandingKoreksi

Banding baik saat pemeriksaan maupun keberatan sehingga tidak dapatdipertimbangkan dalam persidangan, karena Majelis berkeyakinan bahwa Terbanding, dalam hal iniPemeriksa, telah memeriksa dokumen milik Pemohon Banding pada saat dilakukan pemeriksaan;bahwa dengan demikian dalil Terbanding terkait bukti yang digunakan dalam uji bukti a quo ditolak;bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap koreksi Peredaran Usaha sehingga perhitungan

Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.556.535.639,00Menurut Terbanding : bahwa penelitian dilakukan dengan cara mentrasir angka yang tercantum dalam SPTke buku besar, buku kas/bank serta melakukan pengujian arus hutang terhadappembelian untuk menentukan harga pokok penjualan;Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka nilai Harga Pokok Penjualanseharusnya adalah sebesar Rp.124.462.504.603,00 sebagaimana tercantum dalamSPT Pemohon Banding;Menurut Majelis : bahwa perhitungan

pembayaran sebesar Rp.821.317.436,00 ini terbukti merupakan pembayaran pembeliantahun 2007 yang Faktur Pajaknya dibuka pada bulan November 2007 (3 Faktur Pajak Standar) danDesember 2007 (17 Faktur Pajak Standar);bahwa terbukti pula atas keseluruhan pembelian dengan Faktur Pajak Standar sebesarRp.821.317.436,00 sudah dicatat sebagai pembelian Pemohon Banding untuk tahun 2007bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pengeluaran atas pembayaran hutang dagangtahun 2007 harus dikeluarkan dari perhitungan

pula bahwa Terbanding melakukan kesalahan dalam mencatat nilai pembelian barangdagangan untuk bulan Januari, Februari dan Mei 2008, yaitu untuk Faktur Pembelian nomor 05396,35060 dan 132430;bahwa Terbanding juga belum memperhitungkan hutang dagang tahun 2008 (barang sudah diantarnamun Pemohon Banding belum melakukan pembayaran) dalam menghitung pembelian barang, karenahanya memperhitungkan pembelian berdasarkan arus kas keluar;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perhitungan

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu uang pesangon 2 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan perincian masing masing sebagai berikut:No Post Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp)1. Uang Pesangon 2 X 9 X 2.085.000,00 37.530.000,002.

Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar hak cuti tahunan Penggugat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan perhitungan upah per hari Rp80.192,00 x 12 hari/tahun = Rp962.30400 x 3 Tahun = Rp3.849.216,00; 8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar pengembalian pemotongan upah Penggugat untuk pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan jumlah Rp3.936.000,00 + Rp123.000,00 = Rp4.059.000,00;9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;10.

Putusan Nomor 2174/B/PK/Pjk/2020bahwa Tabel. 3 Perhitungan pajak lebih bayar menurut Pemohon Banding; NOURAIANJUMLAH RUPIAHMENURUT WAJIBPAJAK Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspora.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPNa.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6 Jumlah (a.1 + a.2 +a.3 +a.4 +.5)b.

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e a)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...... (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b)PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar (2.f 3.c) 8,174,749,1123,444,019,593168,019,218,632179 637,987,337179 637,987,337344,401,95920,630,146,35320,630,146,35320,630,146,353(20,285,744,394)(20,285,744,394) Halaman 2 dari 9 halaman.

Jend.Sudirman Kav. 79 Setiabudi Jakarta Selatan, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2014 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)DPP Penyerahan 179.637.987.337Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 344.401.959Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 20.621.654.378Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (20.277.252.419)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya PPN yang kurang/(lebih) dibayar (20.277.252.419)Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Jumlah PPN yang kurang

Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2014 Pemohon PeninjauanKembali adalah sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)DPP Penyerahan 179.637.987.337Pajak Keluaran vang harus dipungut/dibayar sendiri 344.401.959Pajak Masukan vang dapat diperhitungkan 20.630. 146.353Jumlah perhitungan PPN kurang/ (lebih) bayar (20.285.744 .394)Dikompensasi ke masa pajak berikutnva PPN yang kurang/ (lebih) dibavar (20.285.744.394)Sanksi administrasi kenaikan Pasal

karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp20.277.252.419,00; dengan perincian sebagai berikut:DPP Penyerahan Rp 179.637.987.337Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 344.401.959Pajak masukan yang dapat diperhitungkan Rp 20.621.654.378Jumlah perhitungan

TARIF BEA KELUAR DAN HARGAEKSPORBahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

PeraturanMenteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar : Rp7.049.388.000,00g. Kekurangan Pembayaran BK : Rp2.848.350.000,00. Perhitungan Bea Keluar (sesuai PEB Nomor: 004864 tanggal 27Nopember 2010).3.1.Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang PenetapanBarang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.3.2.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporBahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKaluarPasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif beakeluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yangmengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar(secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukupjelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalahsebagai berikut:e PEB Nomor

Dayat) terhadap Penggugat (Sumarni binti Sutardi);

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat, setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap orang anak dengan perhitungan pertambahan sebesar 10% setiap tahunnya pada tahun yang berjalan;