Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU law Journal, Vol 1, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagaldicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, halini merupakan ketentuan yang

Soemadipraja, terbitan Nasional Legal Reform Program,Jakarta Tahun 2010 Dari ketentuanketentuan atau dasar hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsurunsur keadaan memaksa antara lain:. peristiwa yang tak terduga;. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;. tidak ada iktikad buruk dari debitur;. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi; 0 a2 90 0 jika prestasi tersebut dilaksanakan maka akan terkena larangan;. keadaan diluar kesalahan

selatan berbatas dengan tanah petuanan Lilialy; Sebelah timur berbatas dengan tanah Zadrack Wacanno/FeryTanaya; Sebelah barat berbatas dengan tanah lapangan udara/lapanganterbang;dalil gugatan tersebut sangat tidak jelas oleh karena penguasaan tanahseluas 745.650 m* oleh Penggugat sangat bertentangan dengansemangat UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokokAgraria yang secara tegas telah mengatur batasbatas maksimumpenguasan terhadap tanah sebagaimana diwujutkan dalam ketentuanmengenai Land Reform

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. 1, No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married state oflife(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagipara pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang

bahwa oleh karena pada sumber hukum yang terdapatdalam peraturan perundangundangan tidak terdapat criteriamengenai permohonan fiktif positif, maka Majelis Hakim telahmencari pada sumber hukum lain, salah satunya melaluipendapat/doktrin hukum yang sampaikan oleh Dr.Santer SitorusPutusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDGHalaman 25dalam buku Anotasi Undangundang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan olehUniversitas Indonesia Center for Study of Governance andAdministrative Reform

beralasan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakantidak berkekuatan hukum berikut segala turutannya ;Bahwa keadaankeadaan yang tidak benar yang terdapat dalam Akte No.2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, yang berhasil dimuat atas dasar penyalahgunaan keadaan ekonomi dan kedudukan yang lebih kuat dari Tergugat dan IIRekonvensi adalah sebagai berikut : Penilaian Asset milik para Penggugat Rekonvensi dilakukan tidak sesualdengan keadaan yang sebenarnya, karena berdasarkan LaporanPenilaian Asset (Shot Form Reform

Menyatakan Surat Penyerahan Hak yang dilakukan oleh JatinggiSaragih pada Indam Saragih sesuai dengan Peraturan yang berlakuwaktu Land Reform, tetapi bukan menjadi miliknya tanggal 4 Juli 1962Sah dan berharga.3. Menyatakan Surat Pernyataan yang diperbuat oleh St. Wilsan Saragihtanggal 26 Mei 1993 sah dan berharga.4. Menyatakan surat surat yang timbul atas tanah terperkara dari pihakTergugat Tergugat maupun pihak lain adalah batal dan cacat hukum.5.

Jabar Nomor 135/A/VIII/59/1964, tanggal 16 Desember 1964 dan Surat Keputusan dari PanitiaLand Reform DT. Il Kabupaten Garut Nomor SK.II/A/VIII/59/13833/1964, tanggal 19 September 1964;Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran tidak hanya dihadiri olehpanitia sebanyak 35 orang melainkan Turut pula hadir yaitu PUS KadesJaya Mekar, BPD Desa Jaya Mekar, LP Desa Jaya Mekar dan perangkatDesa Jaya Mekar, namun sangat disesalkan bahwa Sdr.

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, ITU Law Journal, Vol.

Pasal 8 dan Pasal 9Peraturan Pemerintah no.224 tahun 1961, kepada Para Pembanding/ParaTergugat yang menguasai tanah objek sengketa secara turuntemurun sampaidikeluarkannya Surat Keterangan Alas Hak oleh Pemerintah/Raja NegeriRumah Tiga, seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan hak atas tanahdimaksud, oleh karena itu Tergugat sampai dengan Tergugat V yang telahmembayar uang ganti rugi kepada yayasan Land reform (Vide bukti padaMemorie banding), dan telan mempunyai Sertifikat Hak milik, maka sertifikatTergugat

tersebut, adalah tepat dan beralasan apabilatuntutan Provisi dalam perkara a quo diberikan dan dikabulkan;Menimbang, bahwa selain dari hal yang telah dipertimbangkan diatas,sebagaimana telah menjadi fakta didalam perkara ini, bahwa Terbanding semulaPenggugat telah mempunyai sertifikat atas tanah objek perkara sejak tahun 1976,yang berasal dari eks Eigendom Verponding nomor 1029, setelah memenuhipersyaratan menurut aturan hukum baik melalui konversi maupun denganmenganti rugi melalui Yayasan Land reform

Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyekInstalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit ListrikTenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya penggelolaan danpenggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor: PER45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan DanaLOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790IND/4078IND dan GRANT TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata PemerintahanDaerah/P2TPD (Initiaves For Local Governance Reform

Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyekInstalasi Air Bersin dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit ListrikTenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya penggelolaan danpenggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor: PER45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan DanaLOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790IND/4078IND dan GRANT TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD(Initiaves For Local Governance Reform

oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggalsejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni2020;Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Juni 2020 sampaidengan tanggal 9 Juli 2020;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENDRO PURBA,SH danSUHARDI,SH Advocat/Pengacara yang berkantor di LBH Reform

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol.

pemeliharaan anakanak menjadi terlantar bahkanpertengkaranpertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk padapendidikan dan pertumbuhan jiwa anakanak, oleh karena itu penyelesaianyang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalahperceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tanggatersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimanadoktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S.Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform

Elizabeth Saadah (istri) yangberupa tanah/bangunan sebagaimana butir 4 di atas adayang diatasnamakan (pinjam nama) kepada ParaTergugat dan ada yang dihibahkan kepada Para Tergugatdilakukan Penggugat dalam rangka memenuhi' ketentuanLAND REFORM ketentuan mana membatasi sejumlah tanahuntuk diatasnamakan kepada orang yang sama in casuPenggugat;Adapun hibah hibah dan diatasnamakan (pinjam nama)tersebut adalah sebagai berikut1) Objek : Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya;Atas nama : ESTRELITA SOELAIMANDasar

krama, bahkan sekarang iniPenggugat tidak dapat hidup dengan tenang' danbahagia, teror dan fitnahpun sudah melampaui bataskesabaran Penggugat ;13.Bahwa, atas sikap timbal balik dan perbuatan ParaTergugat yang justru menyakiti hati serta membuatkecewa Penggugat selaku ayah kandung maka dengan iniPenggugat menarik kembali atau) membatalkan hibahhibah yang pernah Penggugat lakukan kepada ParaTergugat, terlebih lebih munculnya akta hibahtersebut disebabkan adanya aturan yang membatasikepemilikan (Land Reform

Penggugat mengatakan bahwa"Hal dimaksud dilakukan dalam rangkamemenuhi ketentuan Land Reform.." tanpamenyebutkan ketentuan hukum mana yangmembatasi jumlah pemilikan tanah untukdiatasnamakan kepada orang yang sama incasu Penggugat.

No.767/Pdt.G/2010/PAJPdemikian adalah dalil yang tanpa dasar dikarenakanyang menghibahkan adalah Penggugat' selaku pemilikobjek hibah tersebut, dan Para Tergugat juga sangatmenginsyafi bahwa munculnya akta hibah tersebutjelas disebabkan adanya = aturan yang membatasikepemilikan tanah (Program Land Reform).Bahwa, berdasarkan hukum yang berlaku juga dibenarkanuntuk melakukan pembatalan atas segala bentuk perbuatanhibah dari Penggugat selaku' orang tua kepada ParaTergugat selaku anak hal mana sesuai

Akta Hibah No. 24 tanggal 1321993yang dikeluarkan oleh Notaris/PPATMilwani Ibrahim, SH,sebagai batal dan tidak berkekuatan hukum.Menimbang, bahwa alasan Penggugat adalah dalam rangkamemenuhi ketentuan LAND REFORM ketentuan mana membatasisejumlah tanah untuk diatas namakan kepada orang yang samain casu Penggugat.

Jaffer Husssain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. 1, No. 1, 1989, halaman 126;"If on the object of the mariage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right of freechoice and society would have been deprived o f a happy married state of life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan

>PEMBAHASAN.Bahwa surat yang Para PEMOHON miliki adalah surat yangdiberikan oleh ibu kandung Para PEMOHON pada tahun1990/1991 dalam bambu dan terbungkus plastik.Surat tersebut berupa :Y Berita Acara yang dibuat para pejabat (Panitia Land Reform)tanggal 29 Mei 1967.

Pasal 263 ayat (2) KUHP.Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yangdipalsukan seolaholah asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian itudapat mendatangkan kerugian.PEMBAHASAN.> Bahwasurat yang Para PEMOHON miliki adalah surat yang diberikanoleh ibu kandung Para PEMOHON pada tahun 1990/1991 dalambambu dan terbungkus plastik.Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN OlmSurat tersebut berupa :Y Berita Acara yang dibuat para pejabat (Panitia Land Reform)tanggal 29 Mei 1967.

ARIMAMI atau ahll warisnya (1c, Tergugat I)tidak pernah mengajukan permohonan baru sehingga dengan demikian terhitungsejak tauggal 24 September 1980 tanah tersebut sudah definitlf menjadi TANAHyang dikuasai langsung oleh NEGARA, yang mana terhadap tanah negara tidakdiperlukan proses atau tindakan pembebasan dan/atau pembayaran ganti rugi(tetapi membayar uang pemasukan/administrasi dan uang untuk pelaksanaanland reform kepada Negara) ;Hal ini ditegaskan kembali oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor

Krakatau Steel (Persero), Tbk untukmembayar uang pemasukan/administrasi kepada negara sebesar Rp 1.455.742.000, (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empatpuluh dua ribu rupiah) dan uang untuk pelaksanaan Land Reform sebesar Rp727. 871.000, (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh saturibu rupiah). Kewajiban tersebut telah .dibayarkan/dilunasi oleh TERGUGAT II(Bukti T I7 dan T II8);Bahwa tanah seluas 2.520.950 M2 tersebut berasal dari :A.

secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehinggatidak ada keuntungan yang dapat dibagi;Menimbang bahwa kegagalan investasi akibat dari bencana nonalam,yang disebakan Pandemi Covid19 merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksioleh siapapun, termasuk Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuanperjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat disebabkan adanya keadaanmemaksa (Force Majueur);Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tentang KeadaanMemaksa yang diterbitkan National Legal Reform

Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam : A ComparativeView, IIU law Journal, Vol I, No 1, 1989, halaman 126 : If on the object of themarriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, thisHal. 25 dari 33 hal.