Ditemukan 9457 data
121 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 685 PK/Pdt/2017menurut hukum;17.Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat sebagaimana menurut ketentuanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atastanah Negara dan Hak Pengelolaan bagian keempat pemberian Hak GunaBangunan Paragraf 1: Syaratsyarat Permohonan Hak Guna BangunanPasal 32, Pasal 33, Pasal 34 menyebutkan, dalam Pasal 32: menentukanHak Guna Bangunan dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia atauBadan
558 — 427
hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang pidana dalam menyelesaikan ya;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kKembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat
98 — 30
Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Kapal Patroli BC15041 melakukan patroli laut diseputaran perairan Selat Singapurakemudian Tim Patroli BC 15041 dihubungi oleh Tim Patroli BC 20009bahwa mereka sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal yangdicurigai akan melakukan kegiatan ship to ship (STS) dengan muatanMMEA di Perairan Utara Berakit Kemudian Tim Patroli BC 15041 langsungmenuju ke lokasi yang dimaksud;Bahwa setelah dekat, kapal patroli BC 15041 melihat adanya saranapengangkut dengan sarat
163 — 28
Hari raya;e Bahwa saksi tahu sumber dana berasal dari APBD Kabupaten MamujuUtara tahun anggaran 2011;e Bahwa saksi tahu untuk mencairkan dana Honororium sebagai buktipendukung diperlukan SPM, SPPLS, SK Bupati dan daftar namanamaSatuan Polisi Pamong Praja;e Bahwa saksi tahu terdakwa bertugas selaku PPK Pejabat Penatausahaankeuangan yang bertugas melakukan verifikasi atas permintaan danadalam SPPLS dan setelah itu membuat Disposisi untuk penerbitanSPM;e Bahwa saksi jugat tahu untuk Menerbitkan SPM sarat
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
304 — 477
., Tanggal 28 Juni 2021 selama proses persidanganberlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatanhukum tetap.Penetapan Pengadilan ini sangat beralasan hukum karena substansi yangmenjadi objek gugatan merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dugaanpelanggaran disiplin terhadap Penggugat yang tidak sesuai KetentuanPeraturan PerundangUndangan berlaku serta sarat politik sehingga apabilatidak dilakukan penundaan pemberlakuan keputusan dimaksud maka akanmenimbulkan akibat hukum yang
74 — 25
Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB KapalPatroli BC 15041 melakukan patroli laut diseputaran perairan SelatSingapura kemudian Tim Patroli BC 15041 dihubungi oleh Tim PatroliBC 20009 bahwa mereka sedang melakukan pengejaran terhadapsebuah kapal yang dicurigai akan melakukan kegiatan ship to ship(STS) dengan muatan MMEA di Perairan Utara Berakit Kemudian TimPatroli BC 15041 langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;Bahwa setelah dekat, kapal patroli BC 15041 melihat adanya saranapengangkut dengan sarat
1.I NYOMAN SUTARA
2.I MADE WIRAWAN
Tergugat:
2.ANNA LUKMAN
3.SURJADI.,SH.,MKN.,MM.,MH
Turut Tergugat:
3.NI WAYAN TRINADI.,SH.,MKN
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
384 — 310
Unsur ini bersifat kumulatif, yang artinya harus seluruhnyaterpenuhi baru suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan melawanhukum;Bahwa jika berbicara tentang perjanjian sarat dengan ketentuan Pasal 1320dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kesepakatan adalah merupakan unsur yangesensial dan penting terhadap lahirnya suatu perikatan atau perjanjian, tidakpernah akan lahir suatu perikatan atau perjanjian tanpa adanya suatukesepakatan.
1.REOPAN SARAGIH, SH, MH
2.MARIO NARDO SAGALA, SH
Terdakwa:
Ir. ELVIS YANWAR S, Msc Bin PURBA SINOMBATUA SIREGAR
138 — 25
ROESLAN SALEHbahwa : kesalahan memang susuatu yang penting dalam menentukan ukuranpidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu,manfaat juga merupakan sarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurutancaman maupun menurut ukuran dan anekah macam pelaksanaannya ( segilain hukum pidana, hal. 23 );Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegasserta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untukpembalasan dandam atas perbuatan terdakwa
245 — 16
Surat Keterangan Mengusahai Tanah No. 156/3/PK/81 tanggal 24 November1981, yang pada pokoknya menerangkan Parjo benar adanya mengusahaitanah persawahan di pasar Il Paluh Hiyu Lorong V Desa Paluh Kurau, yangdiperolehnya dari penerbitan berdasarkan Sarat Camat Hamparan Perak No.283/3, tanggal 12 Maret 1980, seluas 2 (dua) Ha, Patok No.62, ditandatanganioleh Kepala Desa Paluh Kurau) 4an diketahui oleh CamatKecamatan Hamparan Perak, telah dinazegeling selanjutnya diberi tandaBukti P25.c ;d.
Terbanding/Penggugat : Ir. Ali Amril
Turut Terbanding/Tergugat II : Sayid Azhary ST M.Si Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
161 — 70
Bahwa terhadap Jawaban Sanggahan tersebut diangka 5, perusahaanPENGGUGAT bersikap tidak setuju atas Jawaban Sanggah dimaksudkarena belum menjawab seluruh substansi/pokok keberatan yang diajukandiantaranya konstruksi proses tender yang telah berlangsung, hasil evaluasiberikut penetapan pemenang yang belum memenuhi syarat, dan terjadinyapenyimpangan serta sarat rekayasa, sehingga perusahaan PENGGUGATada mengajukan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada DR. dr.Azharuddin, Sp.OT, KSpine, FICS selaku
dr. ARUM WERDI RATRI
Termohon:
1.Ketua Departemen Obsterti dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
2.Plt. Ketua Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
648 — 817
kalau dikembangkandalam protektif pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 1 tahun 2009pasal 1 angka 9 harus dikaitkan dengan KTUN itu yaitu Kongkrit, Individual danVinal ;Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai keputusan yang masih berlanjut,keputusan tersebut belum selesai tetapi masih ada tahapan berikutnya yangnantinya akan mengeluarkan produk yang lainya lagi, Putusan tersebutsebenarnya belum bisa dikatakan sebagai sebuah keputusan yang final,keputusan tersebut hanya sebagai pra kondisi pra sarat
1.ENDANG DWI RAHAYU,SH
2.Kristhina Setyowatie, SH, MHum.
Terdakwa:
1.SULISTYANI Binti Alm. SOEBIJANTO
2.WARSIATI Binti SUPAR
3.TITIK SUKARTININGDYAH Binti SUTIAH
62 — 23
Diponegoro.No.50 B Kota Kediri dan saksi bekerja dari tahun 2014 sampai sekarangdengan tugas untuk mengusulkan data dari penyelia data (analis);Bahwa pengajuan pinjaman yang pernah diajukan Kopkar Langgeng Jayamakmur sejumlah Rp1000.000.000, (Satu milyard rupiah);Bahwa sarat yang dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman saat itu berupa suratpermohonan pembiayaan, legalitas koperasi, identitas selurun pengurusKoperasi, RAT 2 tahun terakir;Bahwa pengurus Kopkar Langgeng Jaya makmur yang mengajukan pinjamanSaat
104 — 25
;Bahwa Panitia/Gugus Tugas Pengadaan (GTP) Barang/Jasa Pada UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang telah menyusun spesifikasi KapalLatin SMKN 2 Bontang antara lain adalah sebagai berikut :Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter;Lebar Max : 4,60 meter ;Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter ;Sarat Air (T) : 1,20 meter ;Mesin Utama (M/E) : 150 HP;Mesin bantu (A/E) : 20Kva;Kecepatan : 89 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latih SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran
;Bahwa Panitia/Gugus Tugas Pengadaan (GTP) Barang/Jasa Pada UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang telah menyusun spesifikasi KapalLatin SMKN 2 Bontang antara lain adalah sebagai berikut:Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter;Lebar Max : 4,60 meter ;Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter ;Sarat Air (T) : 1,20 meter ;Mesin Utama (M/E) : 150 HP;Mesin bantu (A/E) : 20Kva;6989 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latih SMKN 27.
Sarat air (T) : 1.20 meter ;e. Mesin utama (M/E) : 150 HP ;f. Mesin bantu (A/E) : 20 Kva;g. Kecepatan : 8 9 Knots ;Bahwa kontraktor pemenang lelang (PT. Yudistra Borneo Mandiri) sudahmelaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor420/1295.c/DISIDK.03/VIII/2010 tanggal 14 September 2010 yang berikanoleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang, berdasarkan Berita AcaraPenyelesaian Pekerjaan Nomor 019/PT.YBMBTG/XII/2010 tanggal 27Desember 2010 yang dibuat oleh Direktris PT.
49 — 23
Menurut Majelis Hakim hal tersebut melanggarketentuan hukum formil dalam hal ini Pasal 4 danPasal 132 ayat (1)Permendagri No. 138 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sehingga merupakan perbuatanmelawan hukum yang menyebabkankerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakimberpendapat pengelolaan dana kegiatan PBAQ yang sarat penyimpangansebagaimana temuan BPKP Perwakilan Prop.
128 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putra Persada yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaipemenang dalam pelelangan pekerjaan pembangunan dampengoperasian SIAK secara terpadu di Dinas Kependudukan dan CatatanSipil tahun anggaran 2011 tidak memenuhi sarat yang ditetapkan didalamdokumen pengadaan karena berbeda antara kontrak dengan dokumenpenawaran, oleh sebab itu CV.
142 — 28
PLN (Persero) harus jujur dan adilserta tidak melibatkan mafia tanah yang dapat memperlambat prosesganti rugi terhadap tanah disekitar Area Acces Road Power House 2 dandaiam melakukan ganti rugi Tergugat dr disarankan melakukanpendataan yang benar dan melibatkan tetangga batas pemilik tanah danjangan hanya didasarkan keterangan Kepala Desa, karena didugaKepala Desa sarat dengan Kepentingan dan melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap Ganti Rugi tanah di Desa Arul Kumer Barat.3.
ALPON SARAGIH
Tergugat:
1.RAMLI SIHOTANG
2.MARIANUS SIHOTANG
Turut Tergugat:
1.SALMON DAMANIK
2.Kepala Desa Parbuluan VI
143 — 138
Perlu kami ungkapkan kembali bahwa penggugat tidak beritikadbaik dalam melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat padaTanggal 15 November 2014 padahal alas hak yang dipakai oleh TurutTergugat belum ditandatangani Istri tergugat yang saat ini istri tergugat telah mengajukan Gugatan Intervensi pada Perkara Perdata No.7/Pdt.G/2020/PNSDK.Bahwa dengan uraianuraian diatas dimohonkan kiranya yang MuliaMajelis Hakim pada Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2020/PNSDK; sudimenyatakan bukti kepemilikan Penggugat sarat
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
129 — 64
SoetandyoWignjosoebroto, SH, yang menjelaskan bahwa pada masa transisi atauberkembang, negara cenderung mengabaikan hakhak privat pendudukdengan cara menggunakan kekuatan ekstralegal daripadamengedepankan aturan hukum (rule of the law) dalam menyelesaikanmasalah.Hukum yang memprioritaskan prosedur dan proses privaatrechtelijkyang pada hakikatnya merupakan proses demokratis yang mendahulukanpubliek rechtelijkk yang dalam masamasa transisi di negaranegaraberkembang terkesan sarat dengan kekuasaan ekstralegal
60 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak jarang ParaPenggugat disekap dalam sebuah ruangan sempit selama berharihari.Praktek kekerasan yang dibekingi oknum aparat keamanan tersebutmengakibatkan Para Penggugat mengalami penderitaan fisik dan psikis(traumatis) selama bekerja pada Tergugat;Bahwa selama berkerja pada Tergugat, Para Penggugat hanya diberikanmakanan yang terdiri dari nasi, tempe dan garam yang jauh dari sarat gizi.Demikian pula Para Penggugat tidur hanya beralaskan tikar dalam suaturuangan kecil berukuran 8 x 6 meter yang
118 — 52
hukum agarMajelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat Menyatakangugatan Para Penggugat dalam surat gugatan nomor4/PDT.G/2017/PA.TR adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel) danmenurut hukum harus ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;Gugatan Para Penggugat PrematurBahwa perihal gugatan Para Penggugat adalah tentang pembagian hartawarisan namun jika disimak secara saksama semua posita GugatanPara Penggugat, tidak ditemukan harta peninggalan yang belum dibagi.Bahwa untuk memenuhi sarat