Ditemukan 92069 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-01-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 21-03-2017
Putusan PA JEMBER Nomor 602/Pdt.G/2017/PA.Jr
Tanggal 28 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
80
  • Jrterlalu perhitungan masalah nafkah.
    istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun CangkringBaru RT.001 RW. 018 Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah KabupatenJember belum mempunyai anak ;e Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah hinggasekarang selama 1 tahun dan penyebab percekcokan itu karena Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak mencukupinafkah keluarga dan terlalu perhitungan
    kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 3,5 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, Tergugattidak mencukupi nafkah keluarga dan terlalu perhitungan
Register : 28-12-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 15-02-2016
Putusan PA JEMBER Nomor 6082/Pdt.G/2015/PA.Jr
Tanggal 1 Februari 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
90
  • itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri selama 1 % tahun telah berhubungan layaknya suami istri(ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tuapenggugat sudah mempunyai 1 anak , umur 19 bulan (ikut penggugat);Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak 3 % bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan tergugat terlalu perhitungan
    berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Penggugat; Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah orang tua penggugat sudah mempunyai 1anak , umur 19 bulan (ikut penggugat); Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak 3 '%bulan hingga sekarang selama 3 2 bulan dan penyebab percekcokan itu karenatergugat terlalu perhitungan
    tidakhadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugatagar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terobukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 1 2 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena tergugat terlalu perhitungan
Putus : 11-12-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 778/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BAROID INDONESIA
3513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu sudah sepatutnya SuratBanding ini diterima untuk dipertimbangkan oleh PengadilanPajak;Perhitungan PajakBahwa berikut Pemohon Banding sandingkan perhitungan PPh Badan tahun 2008berdasarkan Pemohon Banding dengan SKPLB PPh Badan KPP PMA I beserta SKTerbanding sebagai berikut:Tabel 2Persandingan Perhitungan PPh Badan Lebih Bayar Berdasarkan PemohonBanding dengan SKPLB PPh Badan dan SK Terbanding (dalam US$) Uraian Cfm Pemohon Cfm Pemeriksa Cfm SK TerbandingBandingPenghasilan Netto 2,160,474.00
Register : 16-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 5388/Pdt.G/2015/PA.Jr
Tanggal 14 Desember 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
80
  • Put Nomor 5388/Pdt.G/2015/PA.Jrbersama sudah mempunyai 2 anak nama : ANAK , umur 6 tahun, dan ANAKil , umur 3 tahun (ikut tergugat);Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga keluarga,dikarenakan tergugat terlalu perhitungan terhadap nafkah keluarga, sehinggarumah tangga tidak
    Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah milik bersama sudah mempunyai 2 anaknama : ANAK , umur 6 tahun, dan ANAK il , umur 3 tahun (ikut tergugat);e Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak 2 bulanhingga sekarang selama 2 bulan dan penyebab percekcokan itu karena tergugatkurang mencukupi kebutuhan rumah tangga keluarga, dikarenakan tergugatterlalu perhitungan
    Put Nomor 5388/Pdt.G/2015/PA.Jrdikarenakan tergugat terlalu perhitungan terhadap nafkah keluarga, sehinggarumah tangga tidak harmonis;Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapatdipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil gugatan Penggugat,dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap ;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dariketerangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkapfakta
Register : 14-02-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 965/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 29 April 2019 — PENGGUGAT I , PENGGUGAT II DAN TERGUGAT
13323
  • Bahwa Tergugat sebagai perbankan yang berbasis syariah seharusnyatidak membebani hutang Penggugat yang semakin tinggi tiap tahunnyasehingga hutang Penggugat saat ini yakni sebagai berikut dibawah ini : Hutang Pokok Rp 437.233.043,Margin Rp 62.352.246,Penalty Rp 14.022.347,Total Rp 513.607.636,10.Bahwa menurut Penggugat perhitungan para Penggugat yang harusdiselesaikan kepada Tergugat sekitar Rp 137.233.043, Yang manaperhitungan diperoleh dari uang yang masuk pada Tergugat dikurangkandengan hutang
    Bahwa sebagai perhitungan margin dan penaltyHalaman 4 dari 10 halaman,Putusan Nomor 0965/Pdt.G/2019/PA Jr.11.oleh Tergugat adalah tidak sah apalagi membebankan para Penggugatuntuk menyelesaikan hutangnya;Bahwa saat ini Tergugat selalu menekan para Penggugat untukmenyelesaikan hutangnya dengan cara melakukan pelelangan, bahwaperbuatan Tergugat tersebut, terdapat tindakantindakan Tergugat yangtidak procedural dan melanggar hokum yang merugikan Penggugatyakni :A.
    Menyatakan sebagai hukum perhitungan hutang pokok, margin danpenalty sebesar Rp 513.607.636, adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hokum mengikat;5. Menyatakan sebagai hukum jumlah hutang Penggugat yaknisebesarRp137.233.043,6. Menghukum Tergugat untuk tidak melimpahkan hutang/agunanPenggugat kepada Kantor Lelang (KPKNL) hingga perkara inimempunyai kekuatan hokum yang tetap;7.
Register : 08-12-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 10-02-2016
Putusan PA SURABAYA Nomor 5865/Pdt.G/2015/PA.Sby
Tanggal 21 Januari 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
81
  • perkawinan Pemohon dan Termohon hidupbersama di XXXX Kota Surabaya;Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anakbernama : XXXX,Usia 3 tahun;Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohonrukun tentram, dan harmonis, namun sejak sekitar Juni 2015, rumah tanggaantara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Termohonterlalu perhitungan
    XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta , tempattinggal di XXXX Kab.Sukoharjo , yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalahPaman TermohonBahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohonhidup bersama di XXXX Kota Surabaya;Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 anak;Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang berten gkarpenyebabnya Termohon terlalu perhitungan
    ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang pada pokoknyaberisi bahwa Termohon adalah penduduk/bertempattinggal di Wilayah HukumKota Surabaya maka menurut Pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasanyang pada pokoknya adalah bahwa sejak sekitar Juni 2015, antara Pemohondengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan Termohon terlalu perhitungan
Putus : 19-03-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2482 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — JUMENO, S.Pd Bin AMAT ISMAN, DK
3117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ahli BPKP perwakilan provinsi lampungdengan perhitungan yang dilakukan oleh ahli kontruksi dari Dinas PekerjaanUmum Kota Metro didapat selisih lebih sebesar Rp.22.408.590,89 (dua puluhHal. 11 dari 67 hal.
    ahliBPKP Perwakilan Provinsi Lampung dengan perhitungan yang dilakukan olehahli kontruksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro didapat selisih lebihsebesar Rp 22.408.590,89 (dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu limaratus sembilan puluh rupiah delapan puluh sembilan sen).Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I.
    Pemerintah Kota Metro sebesarRp.73.637.266.12, (tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu duaratus enam puluh enam rupiah dua belas sen) dengan perincian : No Uraian Perhitungan 1 Penerimaan Dana DAK+ Rp.311.975.000,DAU 2 Dana DAK dan Rp.45.159.761,65Pendamping yang tidakelaspertanggungjawabannya 3 Pembelian sarana dan Rp. 2.979.000,prasarana yang barangnyatidak ada dan barangnyatidak dimanfaatkan olehpihak sekolah 4 Perhitungan atas SPJ yang /Rp. 47.907.095,36tidak benar karena adanyakemahalan
    Uraian Perhitungan 1. Hasil perhitungan kerugian Rp.73.637.266,12keuangan Negara / Daeraholeh Badan PengawasKeuangan danPembangunan (BPKP)Perwakilan PropinsiLampung Nomor : LAP 423 / PW.08 / 5 / 2009tanggal 29 Desember 20092.
    No. 2482 K/Pid.Sus/2013Jika BPKP tetap melakukan tindakan hukum publik dengan alasan MoU atau alashukum lain selain kewenangan dari Presiden, Menkeu, Mendagri / Gubernur, danBPK, secara hukum hasil pemeriksaan dan perhitungan kerugian Negara secarahukum tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum apapun.Bahwa berdasar UndangUndang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan Seharusnya Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah olehBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Putus : 17-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PETNESIA RESINDO
14798 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Juni 2012 tentang Keberatan atas SKPLB PPhHalaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/B/PK/PJK/2017Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00074/406/09/052/11 tanggal 20 Juni 2011yang menyatakan menolak keberatan Pemohon Banding dan menetapkanjumlah penghasilan neto menjadi USD831,277.57 dengan PPh yang lebihdibayar sebesar USD421,369.71;Keputusan Keberatan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 27 Juni2012;bahwa berikut Pemohon Banding uraikan mengenai koreksi Terbanding, alasanPemohon Banding dan perhitungan
    Menurut pendapat Pemohon Banding, tidak ada peraturan perundangundangan perpajakan yang mengharuskan bahwa pembebanan royalti harusdidukung dengan perhitungan rasio dan time test atas royalti, daftar rincianresearch & development cost, metode alokasi research & development costHalaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/B/PK/PJK/2017serta pembebanan research & development cost di Indonesia.4.
    Penghitungan Pajak Menurut Pemohon Bandingbahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, perhitungan PPh Badanyang seharusnya adalah sebagai berikut: Jumlah Menurut; Dimohon untuk PemohonUraian at Dikurangi Banding(USD) (USD) (USD)Penghasilan Neto 831,277.57 122,304.26 708,973.31Kompensasi Kergian 0.00 0.00 0.00Penghasilan Kena Pajak 831,277.57 122,304.26 708,973.31PPh Terhutang 232,757.72 34,245.19 198,512.53Kredit Pajak 654,127.43 0 654,127.43PPh yang kurang / (lebih)) (421,369.71) 34,245.19
    Ketentuan tentang pembebanan royalty;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d UndangHalaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/B/PK/PJK/2017Undang Nomor 36 Tahun 2008, Royalty atau imbalan atas penggunaanhak merupakan objek pajak Pajak Penghasilan.bahwa Penjelasan dari ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa:Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan caraatau perhitungan apa pun, baik dilakukan
    atau sebagian hak yang berkenaan denganpenggunaan atau pemberian hak kekayaanintelektual/industrialatau hakhak lainnya sebagaimana tersebut di atas.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3 UndangUndang a quo disebutkan bahwa biaya royalti dapat dikurangkansebagai biaya dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/B/PK/PJK/2017bahwa pada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas tidak diaturbahwa pembebanan royalty didasarkan pada perhitungan
Register : 11-10-2013 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 468/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 20 Agustus 2014 — H. SUPADI DS >< GUNTUR LIMBONG, SH , KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA
13952
  • Kerugian MateriilAdapun kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT sesuaidengan NJOP adalah sebesar Rp.57.285.000, (lima puluhtujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuaidengan perhitungan sebagai berikut : Rp. 335.000, (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) x luastanah sebesar 171 m2; b.
    Kerugian MateriilAdapun kerugian materiil yang diderita PENGGUGAT sesuai denganNJOP adalah sebesar Rp.57.285.000, (lima puluh tujuh juta dua ratusdelapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan perhitungan sebagaiberikut : Rp. 335.000, (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) x luastanah sebesar 171 m?; b.
    Bahwa karena Penggugat tidak tahu luas tanah yangdisengketakan, lantas bagaimana Penggugat tahu jumlah kerugianyang dideritanya, dan apa dasar perhitungan Penggugatmenghitung dan menuntut ganti rugi kepada Tergugat sementaraPenggugat sendiri tidak tahu luas tanah sengketa.
    (berasaldari perhitungan 171 m? dikurangi 70m?); . Bahwa sekalipun dalam butir 6 Posita Gugatan tersebut Penggugatmengakui bahwa dari luas tanah kurang lebih 171 m? tersebutmasih terdapat sisa tanah miliknya sekitar 70 m?
    Lebih jauh dalilpenggugat tersebut adalah sebagai berikut : Adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat sesuaiNJOP adalah sebesar Rp. 57.285.000, (lima puluh tujuh jutadua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan perhitungan sebagai berikut : Rp. 335.000, (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) x luas tanah sebesar 171 m2": . Bahwa dengan dalil perhitungan kerugian yang demikian,Penggugat seolaholah mengklaim bahwa seluruh tanah miliknyayang kurang lebih seluas 171 m?
Putus : 16-01-2015 — Upload : 05-02-2015
Putusan PT PALU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PT PAL
Tanggal 16 Januari 2015 — HAERUDDIN VS JAKSA
4527
  • Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 39.932.202,16. Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 39.932.202,16.Berdasarkan uraian pada point dan II di atas maka rekapitulasi hargakeseluruhan untuk pekerjaan Tahaplll tahun 2010 adalah sebagaiberikut : Harga keseluruhan real cost : Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) Rp. 2.716.364.395,26.. Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) Rp. 292.089.502,01. Selisin harga (pekerjaan kurang) ...........
    Rp. 424.274.893,25.Begitu pula dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah berdasarkan laporan hasil audit dalam rangkaperhitungan kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedungwanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 nomor : SR592/PW19/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 bahwa jumlah kerungian negara ataspenyimpangan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun 2010 setelah dibulatkan adalah sebesar Rp. 424.275.000, (empatratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh
    Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) sebesar Rp. 39.932.202,16. Selisih harga (pekerjaan tambah) sebesar Rp. 39.932.202,16,Berdasarkan uraian pada point dan Il di atas maka rekapitulasi hargakeseluruhan untuk Pekerjaan TahapIlll tahun 2010 adalah sebagai berikut :Harga keseluruhan real cost: Harga pekerjaan sesuai kontrak (terbayar) Rp. 2.716.364.395,26.
    Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan) Rp. 2.292.089.502,01 Selisih harga (pekerjaan kurang) sebesar ..Rp. 424.274.893,25Begitu pula dengan perhitungan Ahli dari BPKP Perwakilan PropinsiSulawesi Tengah berdasarkan laporan hasil audit dalam rangkaperhitungan kerugian negara atas penyimpangan pembangunan gedungwanita Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 nomor : SR592/19PW19/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 bahwa jumlah kerungian negara ataspenyimpangan pembangunan gedung wanita Propinsi Sulawesi Tengahtahun
    ,Auditor yang pernah melakukan audit perhitungan kerugian negara dalampembangunan gedung wanita tahun anggaran 2010 dan keterangan Ahli dariFakultas Tehnik Universitas Tadulako yaitu Ir.
Putus : 21-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 21 September 2015 — MICHAEL ALLAN EPSTEIN VS PT SEHAT UTAMA AGUNG
9358 Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara mingguan dengan kesepakatan yaitusebesar 45% dari total pendapatan Tergugat atas jasa yang diberikan olehPenggugat dalam ruang lingkup pekerjaannya, yang mana ataspembayaran upah setiap minggu dari Tergugat kepada Penggugat selaluditerbitkan tanda terima yang mencantumkan keterangan salary ataudalam bahasa Indonesia berarti upah atau gaji;Bahwa dalam Pasal 157 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan disebutkan Dalam hal penghasilan pekerja/ouruhdibayarkan atas dasar perhitungan
    Di dalam alat bukti tersebut terlihat bahwa pembayaran gajiPemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat)dilakukan secara mingguan atas dasar perhitungan prosentasependapatan yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi/Tergugat) dimana gaji Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat) adalah 45% dari pendapatanTermohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Tergugat)yang mana menurut keterangan saksi, sehingga dengan demikianPemohon Peninjauan
    satuan hasil, potongan/borongan ataukomisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan ratarata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidakboleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota;Bahwa perhitungan untuk mencari upah ratarata harian PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat) berdasarkanketentuan pasal tersebut di atas digunakan untuk kemudian mencarijumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Termohon PeninjauanKembali
    No. 81 PK/Pdt.SusPHI/2015Catatan: Perhitungan di atas telah berdasarkan Alat Bukti Surat P12;Apakah dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang tepat dan benarapabila Hakim Judex Facti memberikan pertimbangan hukum yangbertentangan satu sama lain?Bahwa Hakim Judex Facti, sebagaimana kemudian dibenarkan olehMajelis Hakim Judex Juris, memberikan pertimbangan hukum yangtidak bersesuaian atau bertentangan satu sama lain di dalamputusannya.
    Pasal 157 ayat (3),perhitungan mana telah dipaparkan pada halaman 10 memoripeninjauan kembali ini;Kapan batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja?
Register : 12-09-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 560/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : Dr. SUYUDI MANGUN RAHARDJO
Pembanding/Penggugat II : Drg. HUBERTINA INASARI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, Kantor Pusat, Cq. Kantor Sentra Operasi Kredit
Terbanding/Tergugat II : PT. BALAI LELANG SURYA
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA I
4828
  • Bahwa didalam surat Peringatan (pertama) sampai surat Peringatan II(kedua) dan atas perhitungan tersebut total seluruhnya sebesar Rp.6.015.277.941.23 ( Enam Milyard lima belas juta dua ratus tujuh puluh tujuhribu sembilan ratus empat puluh satu koma dua puluh tiga rupiah ) yangsemua itu belum termasuk Denda dan biayabiaya lain yang timbul dan akandiperhitungkan pada saat pembayaran pelunasan kewajiban Kredit;Hal 4 Put.
    danPenggugat II tidak pernah mendapatkan salinan suratsurat Perjanjian Kreditdan Surat Perjanjian Perubahan kredit tersebut diatas dan pada saat inibarulah Penggugat menerima suratsurat tersebut itupun Pihak Tergugat mengirimkan kepada Penggugat dan Penggugat II dengan melalui Email;Bahwa menurut hasil apa yang telah diperhitungkan tersebut diatas itu adalahPerhitungan yang sangat memberatkan Penggugat dan Penggugat II dansangat menjerat sehingga Penggugat dan Penggugat II tidak dapatmengelak dari perhitungan
    Utang tersebut, akan tetapi setelah Penggugat dan Penggugat II mendapatkan Email Surat Perjanjian Kredit dan SuratPerubahanPerubahan Perjanjian Kredit dimaksud, Penggugat danPenggugat Il menemukan Kejanggalankejanggalan yaitu mulai dari soalPencucuran Dana kepada Penggugat dan Penggugat II dan penggunaanDana oleh Penggugat dan Penggugat II serta perhitungan lain yang tidaksesual dengan perhitungan yang sebenarnya yang harus menjadi KewajibanPenggugat dan Penggugat II dalam menyelesaikan Utangutangnya
    KepadaTergugat tersebut;Bahwa atas dasardasar perhitungan yang telah dilakukan oleh PihakTergugat tersebut, yang mana yang tidak pernah dikonfirmasikan kepadaPihak Penggugat dan Penggugat II dan tibatiba diberitahukan bahwaJaminan yang dianggunkan yaitu Rumah Tinggal Penggugat dan PenggugatIl telah diajukan ke Kantor Balai Lelang swasta untuk segera dilelang untukmenutupi Utang Penggugat dan Penggugat II yang dalam hal ini oleh PihakTergugat dianggap bahwa Penggugat dan Penggugat II sudah tidak
    dapatmembayar lagi atau tidak sanggup lagi membayar Utangnya Kepada PihakTergugat tersebut;Bahwa atas dasardasar perhitungan yang wajar Penggugat dan PenggugatIl pada dasarnya memang mengakui mempunyai kewajiban membayar Utangkepada Tergugat apabila sesuai hasil perhitungan kewajiban yang dilakukandengan perhitungan yang seyogyanya Penggugat dan Penggugat II mengertidan memahami akan perhitungan kewajibannya atas apa yang Penggugat dan Penggugat II mendapatkan Fasilitas Kredit dari Tergugat tersebut
Putus : 08-02-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2403 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 8 Februari 2017 — Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa KUSNADI SASMITA
226147 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agus SriHaryanto, Akt., dimana ahli ini juga bekerja sebagai Kepala SeksiRekayasa Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak RI dan telahmelakukan perhitungan kerugian pada pendapatan Negaraberdasarkan bukti bukti yang disampaikan pada saat penyidikanberupa bukti bukti transaksi penjualan penjualan yang dilakukanoleh Terdakwa selaku pemilik Black Knight Trading Co kepadaPembeli (Customer) maupun selaku Wajib Pajak sekaligus PKP dariBadan Hukum PT.
    Ini pun akanmengakibatkan perhitungan kerugian negaranya menjadi tidak cermatdan berbeda dengan yang tertera pada surat dakwaan sebagaimanadiatur dalam Pasal 143 KUHAP;Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2016Pasal 143 KUHAP;1) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeridengan permintaan agar, segera mengadili perkara tersebutdisertai dengan surat dakwaan;2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggaldan ditandatangani serta berisi:a.
    No. 2403 K/Pid.Sus/2016tersebut jelasjelas sangat keliru, karena Majelis HakimJudex Facti TELAH MELANGGAR UndangundangKUP perihal DALUWARSA masa pajak yang sudahmelampaui 10 tahun sudah tidak bisa dituntut lagi,yang mana perihal daluwarsa ini telah berulangulangdibahas dalam persidangan, bahkan tertulis dalambuku berkas perkara yang dibuat oleh Penyidikmaupun oleh 2 orang staf ahli dari Ditjen Pajak yaituahli perpajakan dan ahli perhitungan kerugian negaratelah jelasjelas menyatakan hal itu, dan
    No. 2403 K/Pid.Sus/2016Facti tingkat pertama dalam penerapan hukum putusannya mengenaidictum perhitungan pidana denda yang tidak masuk akal;Bahwa Judex Facti dalam putusan Pengadilan Negeri JakartaBarat No.
    Lalu darimanakah muncul perhitungan Kerugian Negara pada amarHal. 33 dari 37 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2016putusan tersebut yang kemudian dijadikan dasar pidana dendaoleh Judex Facti?;Bahwa berdasarkan pendapat R. Sardjono sebagaimanadikemukakan dalam Raker Hakim dan Panitera dalam wilayahhukum Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 1972, antara lain:1.
Putus : 11-12-2009 — Upload : 12-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2159K/PID.SUS/2009
Tanggal 11 Desember 2009 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BARABAI ; H. ARDIANSYAH AS bin H. AMIDSYUKUR
3422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyimpangan Pekerjaan:Adapun nilai pekerjaan kurang seluruhnya sebesar Rp.61.326.160,00dengan perhitungan sbb : Uraian Kontrak Realisasi Selisih Hg.Satuan Jumlah (Rp)Pekerjaan Pemasangan 450,00m 204,50 m 245,50 5.000 1.227.500,00Pipa PVC 2 Pemasang 100 % 45,44% 54,56% 10.500.000 5.728.333,00pipa + Asessoris Pengeboran 100 % 45,44% 54,56% 97.500.000 53.191.667,00 Cor beton 5,85 m3 3,00 m? 2,85 m3?
    Nomor : 2159 K/Pid.Sus/2009 Rp.31.130.000,00 (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)bahwa harga 1 (satu) unit pompa dan mesin diesel adalah sebesarRp.2.000.000, (dua juta rupiah) sedangkan harga menurut kontrakadalah Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/unit,sehingga terdapat kemahalan harga seluruhnya sebesar Rp.40.800.000,00(empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :No Uraian Volume Harga (Rp) Jumlah (Rp)(1) Harga pompa
    Nomor : 2159 K/Pid.Sus/2009juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh satu rupiah) sesuaidengan hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Kalselteng tanggal 21Nopember 2008 atau setidaktidaknya sejumlah itu ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) JoPasal 18 UU NO.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa H. ARDIANSYAH AS bin H.
    Penyimpangan Pekerjaan:Adapun nilai pekerjaan kurang seluruhnya sebesar Rp.61.326.160,00dengan perhitungan sbb : Uraian Pekerjaan Kontrak Realisasi Selisih Hg.Satuan Jumlah (Rp) Pemasangan 450,00 m 204,50 m 245,50 5.000 1.227.500,00Pipa PVC 2 Pemasang pipa 100% 45,44% 54,56% 10.500.000 5.728.333,00+ Asessoris Pengeboran 100 % 45,44% 54,56% 97.500.000 53.191.667,00 Cor beton 5,85 m3 3,00 m? 2,85m?
    NARYADI dengan perhitungan sebagai berikut : No Uraian Jumlah (Rp)iL, Kekurangan volume pekerjaan yang terpasangdibandingkan dengn volume kontrak 61.326.160,002.
Register : 18-01-2013 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 13/PID.TPK/2013/PT SBY
Tanggal 19 Maret 2013 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : Mochammad Chozin
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. HERNAH LOKARIA, M.Kes
106139
  • PBJ / 2009,tanggal 07 September 2009 yang kemudian ditetapkan oleh Terdakwayang kemudian pada tanggal 15 September 2009 diumumkan di SeputarIndonesia Surabaya untuk pengumuman lelang alat kedokteran dan alatlaboratorium yang diketahui oleh Terdakwa sebagai PPTK ; Bahwa Terdakwa mengusulkan referensi yang diperolehnya untuk digunakanPanitia Pengadaan sebagai pedoman untuk menyusun Harga PerhitunganSendiri (HPS) karena Terdakwa mengetahui Panitia tidak sempatmelakukan survey yang selanjutnya Harga Perhitungan
    Fajar Mulia atau Kerugian Negara sebesarRp.122.265.000, 5 nnne nnn nee Bahwa berdasarkan perhitungan hasil audit perhitungan kerugian negarasebesar Rp122.265.000,yang dilakukan oleh BPKP Jawa Timur Nomor : SR14247/WP13/2011 tanggal 25 Agustus 2011 sebagai berikut : No Uraian Rp.1 Pembayaran Nilai kontrak sesuai SP2D 417.013.300,00a Nilai Spektrofometer dan Reagen2 paket 258.000.000,002 Harga Spektrometer dan Reagen 1 paketSpektrofometerMicrolap 300 LX 60.000.000,00Reagen Elitech : Bilirubintotal/
    Sendiri(HPS) tersebut ditetapkan oleh Terdakwa sedangkan dalam penyusunanHarga Perhitungan Sendiri (HPS) Terdakwa selaku PPTK hanyamemberikan daftar harga dari berbagai macam PT dan CV ; Bahwa untuk kegiatan pengadaan laboratorium klinis selanjutnyadilakukan pelelangan sedangkan peserta lelang yang diusulkan terdiridari: 1.
    Reagen harga tersendiri denganmerek ELITEC dan untuk Creatin harga Rp.390.000, / box untuk 500 pasien,ALR / GPT / SGOT SGOPT untuk ginjal seharga Rp.490.000,, Untuk GlucoseRp.200.000,, untuk Cholesterol Rp.2.490.000, ; Bahwa Terdakwa dengan telah sengaja menetapkan HPS yang penyusunannyatidak berdasarkan ketentuan tersebut sehingga mengakibatkan keuntungan padaorang lain yaitu pihak rekanan CV.Fajar Mulia atau Kerugian Negara sebesarRp.122.265.000, ; Bahwa berdasarkan perhitungan hasil audit perhitungan
    Menurut perhitungan BPKP nilai alat kesehatan Spektrometerdan Reagen 2 paket berdasarkan HPS adalah Rp. 258.000.000, (dua ratuslima puluh delapan juta rupiah), seharusnya harga yang wajar adalahRp. 135.735.000, (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima riburupiah), sehingga ada selisih Rp. 122.265.000, (seratus dua puluh dua juta duaratus enam puluh lima ribu rupiah), selisih ini dianggap sebagai telahmenguntungkan orang lain atau suatu korporasi ; Menimbang, bahwa In persona Hakim
Register : 30-12-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 16/PID.TPK/2014/PT MTR
Tanggal 28 Januari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : NURAMIN, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. H. LALU GAFAR ISMAIL,MM. Diwakili Oleh : D.A. MALIK,SH.
14835
  • ICHSANSUAIDI telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterimasebesar Rp. 7.116.335.962,90 dengan perhitungan sebagai berikut :Perhitungan Volume fisik : Temuan fisik lapangan ahli Unram : 297.611,50 m? Urugan hasil Pengerukan yang tidak perlu dibayar :181.498,5 m*%()1). Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan dermagaLabuhan Haji : 153.498,5 m.2). Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT NewmontNusa Tenggara : 28.000 m*. Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m?
    Perhitungan Jumlah Pembayaran :Kenyataan urugan yang telah dibayar : 235.742,81 m?*Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m*)Jumlah urugan yang seharusnya tidak dibayar : 119.629,81 m?Dengan demikian jumlah harga pekerjaan urugan yang seharusnya tidakdibayar dan telah diterima oleh Ir. ICHSAN SUAIDI sebesar : 119.629,81 m?
    ICHSANSUAIDI telah menerima pembayaran yang tidak seharusnya diterimasebesar Rp. 7.116.335.962,90 dengan perhitungan sebagai berikut :Perhitungan Volume fisik : Temuan fisik lapangan ahli Unram : 297.611,50 m?22 Urugan hasil Pengerukan yang tidak perlu dibayar : 181.498,5 =m?()1). Hasil pengerukan pekerjaan pembangunan dermagaLabuhan Haji : 153.498,5 m*.2). Hasil pengerukan dari kontrak dengan PT Newmont Nusa Tenggara : 28.000 m*. Jumlah Urugan sebenarnya yang harus dibayar : 116.113,00 m?
    Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Teknik UniversitasMataram yang telah bersertifikasi ternyata bahwa Ir. ICHSAN SUAIDI telahmenerima pembayaran sebagaimana tersebut diatas.
    (dua ratus juta rupiah), begitupundengan perhitungan Majelis Hakim yang menyimpulkan bahwa kerugiankeuangan Negara yang muncul dalam perkara aquo sebesar Rp.3.165.900.
Putus : 12-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421/B/PK/PJK/2017
Tanggal 12 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT MARADA PHARMA MEDICA
3415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah perhitungan Kurang Bayar (1.024.819.432,00) (843.21 1.359,00) 181.608.073)3 Kelebihan Pajak yang sudah:la. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya 1.024.819.432,00) 1.024.819.432,00) 0,00Pee ke Masa Pajak berikutnya ... (karenal 0,00 0,00 0,00lc. Jumlah 1.024.819.432,00,00 1.024.819.432,00 0,004 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 0,00 181.608.073,00 181.608.073,005 Sanksi administrasi:la. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00) 0,00) 0,00b.
    2010 sebelum pembetulan (Normal): Harga Pembelian gudang termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesarRp227.010.091,00 adalah Rp2.497.000.000,00; Penyusutan atas Gudang = 5 % X 3/12 X Rp2.497.000.000,00 =Rp31.212.500,00;Bahwa pada pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2010: Harga Pembelian gudang sebesar Rp2.270.100.909,00 tidak termasukPajak Pertambahan Nilai sebesar Rp227.010.091,00; Penyusutan atas Gudang = 5% X 3/12 X Rp2.270.100.909,00 =Rp28.376.261,00;Bahwa perhitungan
    Jumlah perhitungan Kurang Bayar (ad) (1.024.819.432,00)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya 1.024.819.432,00b. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya ... (karena pembetulan) 0,00ic. Jumlah (a+b) 1.024.819.430,00PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 0,00Sanksi administrasila. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00id. Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00le. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0,00if. Kenaikan Pasal 170 (5) KUP 0,00ig.
    Jumlah (a+b+c+d+e+f) 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 0,00 Terbilang: Nol Rupiah Kesimpulan dan Usul:Bahwa Pemohon Banding tidak menerima koreksi Pajak Masukan PajakPertambahan Nilai sebesar Rp181.608.073,00 karena menurut PemohonBanding Pajak Masukan tersebut berasal dari Pembelian Gudang yangmempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tidak dijadikanbiaya pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan;Bahwa usaha Pemohon Banding adalah perdagangan alatalat kesehatan,gudang tersebut
    Marada PharmaMedica, NPWP: 02.544.809.3003.000 sebagaimana perhitungan tersebutdi atas adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Pajak yang Menyatakan Mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDOPACK PRATAMA
3018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 947/B/PK/PJK/20161. bahwa dasar perhitungan Peredaran Usaha SPT PPh BadanRp64.567.582.814,00; (bukan Rp68.311.155.750,00 cfm Pajak Keluaranversi Pemeriksa);2. bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp38.740.606,00 tidak dapatditerima, karena koreksi tersebut hasil konfirmasi;3. bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp184.561.021,00 tidakdapat diterima (koreksi PPh);Bahwa menurut Terbanding tidak dapat dipertimbangkan, karena PemohonBanding tidak mengajukan keberatan atau permohonan pengurangan
    PPh tersebut;Menurut Pemohon Bandingbahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa sampai dengan SuratBanding ini dibuat Pemohon Banding belum menerima Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00068/406/10/052/12tanggal 27 April 2012 Tahun Pajak 2010, sehingga Pemohon Bandingtidak bisa membuat Surat Keberatan atau permohonan penguranganatau pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut, proses keberatan atasPPh tidak mempengaruhi perhitungan
    produk kemasan dan kotak yang dijualTermohon Peninjauan Kembali yang belum dilaporkandalam SPT Termohon Peninjauan Kembali;5.2.11.Bahwa untuk dapat menghitung peredaran usaha atasproduk kemasan dan kotak yang diproduksi dari pemakaianbahan baku dan bahan penolong sebesar Rp2.063.863.805tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembalimempergunakan persentase peredaran usaha terhadapHPP sebesar 107,31% (metode grossup) sehinggadiperoleh jumlah peredaran usaha selama tahun 2010sebesar Rp2.214.732.249,00 dengan perhitungan
    Putusan Nomor 947/B/PK/PJK/20165.8.52.Peninjauan Kembali hanya merupakan analisis tanpa disertai buktiyang konkret;Bahwa namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali tidakpernah memberikan bukti dan penjelasan terkait letak kesalahanpenghitungan Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa apabila memang perhitungan Pemohon PeninjauanKembali salah maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembalidapat membantah dengan memberikan buktibukti angka yangsebenarnya, dimulai dari angka saldo awal, saldo akhir danpembelian
    Bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkaraa quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak PertambahanNilai berdasarkan perhitungan GrossUp Peredaran Usaha sebesarRp184.561.021,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan
Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1773 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA
218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean d4. pemungutan pajak oleh pemungut PPN d5.Kegiatan membangun sendiri d6. penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untukdiperjualbelikan d7.jumlah (d1 atau d2 atau d3 atau d4 atau d5 atau d6) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar lpajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 82.942.433,00 164.372.918,00 Halaman 4 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1773/B/PK/PJK/2016 (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) b.
    Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (ad)(737.446.818,00)(656.016.333,00) Kelebihan Pajak yang sudah . a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 737.446.818,00 656.016.333,00b. Dikompensasikan ke Masa Pajak...
    Gatot Subroto Kav 7173Tebet, Jakarta Selatan 12870, sehingga penghitungan Pajak PertambahanNilai yang terutang dihitung kembali sesuai dengan perhitungan dalam SuratPemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2009, sebagaiberikut:Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp829.424.330,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 61.616.860,00Jumlah Rp891.041.190,00Halaman 14 dari 55 halaman.
    PPN yang terutang untuk Masa Pajak Desember2009 ini kembali pada perhitungan SPT Masa PPN Masa DesemberHalaman 31 dari 55 halaman.
    dalam Surat Pemberitahuan PajakPertambahan Nilai Masa Desember 2009, sebagaimana perhitungan diatas;adalah tidak benar serta nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Halaman 52 dari 55 halaman.
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1066/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAFARGE CEMENT INDONESIA
18049 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5) Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau1.d.7)b. Dikurangib.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa Pajak yang samab.2 . Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (Pokok Kurang Bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP Sendirib.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)8.909.391.76610.136.531.0738.331.342.37618.467.873.449 c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKPd.
    Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)18.467.873.4499.558.481.683 Kelebihan Pajak yang sudah: Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 1066/B/PK/PJK/2016 a. Dikompensasi ke Masa berikutnya 10.187.546.924b. Dikompensasi ke Masa Pajak............. (Karena Pembetulan)c. Jumlah (a+b) 10.187.546.9244 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 629.065.2415 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 629.065.241c. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13 A KUPe.
    Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5) z Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 1066/B/PK/PJK/2016 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2atau 1.d.7) 8.280.326.525b. Dikurangib.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa Pajak yang sama b.2 . Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 10.136.531.073b.3. STP (Pokok Kurang Bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP Sendiri b.5. Lainlain 8.331.342.376b.6.
    Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 10.187.546.9243 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasi ke Masa berikutnya 10.187.546.924b. Dikompensasi ke Masa Pajak............. (Karena Pembetulan) c. Jumlah (a+b) 10.187.546.9244 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 0 5 Sanksi Administrasi: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13 A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP #g.
    Melakukan penghitungan kapasitas produksi atau occupation rate Melakukan perhitungan rendemen/formula pemakaian bahan bakudibandingkan dengan volume produksi, yang dipakai untuk pendekatanterhadap kewajaran atas laporan produksi. Lakukan analisis dengan seksama perhitunganperhitungan yangberkenaan dengan pengurang laba kotor misalnya, :a. Beban bunga dengan besarnya hutangb. Biaya Leasing (angsuran + bunga) dengan jumlah penyusutanc.