Putusan Nomor 550/B/PK/PJK/2016hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena keberatan yangPemohon Banding ajukan atas SKPKB PPN Masa Pajak Juni 2007 yangdikenakan kepada Pemohon Banding telah ditolak oleh Terbanding;Perhitungan PPN Masa Pajak Juni 2007 Menurut SKPKB dan SuratKeputusan Keberatan:Bahwa SKPKB PPN untuk Masa Pajak Juni 2007 diterbitkan olen Kepala

Putusan Nomor 550/B/PK/PJK/2016Bahwa perhitungan PPN menurut SPT sebesar Rp 438.291.450,00 yang terdiriatas pembayaran PPN kurang dibayar sebesar Rp 146.097.150,00 denganditambah sanksi 200% dari Pokok PPN sebesar Rp 292.194.300,00, sehinggamengakibatkan selisin perhitungan dengan Peneliti sebesar Rp 454.399.267,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut, karena:Dasar koreksi Pemeriksa yang menerapkan Pasal 3 ayat (8) UU KUPmengenai batas waktu penyampaian SPT Masa paling lambat

mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1675/WPJ.11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Juni 2007 Nomor00100/207/07/609/10 tanggal 8 Februari 2010, atas nama : PT WahanaWirawan Cabang Surabaya, NPWP : 01.060.215.9609.001, alamat : JalanAhmad Yani Nomor 248 RT 003 RW 002, Gayungan, Surabaya, 60235,dengan perhitungan

Putusan Nomor 550/B/PK/PJK/2016Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan koreksi atas DPPPPN dan Pajak Keluaran, namun tidak mengakui Pajak Masukanyang dilaporkan untuk masa pajak Juni 2007 sebesarRp 457.072.254,00 dengan perhitungan PPN yang kurang dibayarsebagai berikut:DPP PPN Rp6.031.694.032PK yang harus dipungut sendiri Rp603. 169.403PM yang dapat diperhitungkan Rp0PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp603. 169.403Sanksi: Bunga Psl.8(2) KUP Rp289.521.314PPN YMH Dibayar Rp892.690.717Bahwa alasan

WahanaWirawan Cabang Surabaya, NPWP : 01.060.215.9609.001, alamat :Jalan Ahmad Yani Nomor 248 RT 003 RW 002, Gayungan, Surabaya60235 sesuai perhitungan di atas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan

Menyatakan bahwa perhitungan tunjangan hari raya berdasarkan harikerja bukan masa kerja yang dilakukan Tergugat adalah bertentangandengan Kepmen Nomor 04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari RayaKeagamaan;8. Menghukum Tergugat untuk membayar selisih THR kepada seluruhkaryawan di perusahaan Tergugat;9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkanPenggugat;10.

Menyatakan bahwa perhitungan THR berdasarkan hari kerja bukanmasa kerja yang dilakukan tergugat adalah bertentangan denganKepmen Nomor 04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.8. Menghukum Tergugat/Termohon untuk membayar selisih THR kepadaseluruh karyawan di perusahaan Tergugat.9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat10.

Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put006511.13/2018/PP/M.XVIIIB Tahun 2020, tanggal 13 Agustus 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan

Menetapkan bahwa kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal26 Masa Januari 2015 menurut Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut : Putusan Seharusnya Sengketa YangPengadilan Pajak menurut Pemohon Diajukan PK(Rp) Peninjauan Kembali (Rp)(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 125,240,425 125,240,425PPh 26 Terutang 18,786,064 18,786,064Kredit Pajak PPH 26 Kurang Dibayar 18,786,064 18,786,064Sanksi Administrasi 9,017,310 9,017,310Jumlah kurang dibayar 27,803,374 27,803,374

PPN beserta Penjelasannya, sehinggaPPN/Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalam Faktur Pajak tersebut tidak dapatdikreditkan;Menurut bahwa berdasarkan bukti fisik Faktur Pajak Nomor 010.000.07.00000018 di mana PemohonPemohon Banding kreditkan adalah sebesar Rp2.444.318.392,00 sehingga terdapat selisih sebesarBanding Rp80.856.212,00 yang Pemohon Banding tidak jelas perincian perhitungannya atas selisihkoreksi tersebut;bahwa sesuai dengan uraian dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka perhitungan

pajakterutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Uraian Menurut PemohonBandingDasar Pengenaan Pajak/ Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5.383.071.388Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (5.383.071.388)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak 5.383.071.388berikutnyaPPN yang kurang dibayar Sanksi Administrasi Jumlah yang masih harus dibayar Menurut Majelis bahwa yang menjadi

Ltd.agensi biro perjalanan, sedangkan Pemohon Banding hanya membantu menyalurkan insentif tersebkepada agensi biro perjalanan, jadi tidak semestinya Pemohon Banding mengkreditkan Pajak Masuinsentif tersebut;bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pajak Masukan terkait pemberian insentif kepadbiro perjalanan sebesar Rp. 15.005.360,00;: bahwa perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai antara Surat Ketetapan Pajak Kurang BayaSurat Keputusan Keberatan dengan Pemohon Banding disebabkan Terbanding

koreksi Pajak Masukan atas insentifRp.15.005.360,00 sudah tepat dan harus dipertahankan; Menimbangbahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwabesarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan maka Majelis berketetapan untuk menggunakankuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untukmenolak banding Pemohon Banding sehingga perhitungan

Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilinan Kepala Desa di TPS 02 Dusun ,Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.2.

Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS 05 Dusun Il,Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 9 Februari 2022,Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutangugatan perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.SBY dengan alasan ada fakta hukum yangberbeda dilapangan dan akan didaftarkan kembali ke Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya, yang disampaikan secara lisan pada saat Pemeriksaan Persiapantertanggal

Halaman 5 dari 8 halaman/Pembanding / Penggugat yang merasa tidak puas dengan diterbitkanobyek sengketa ( Bukti P. 14 1.23 ) berupa Penetapan PengawasKetenagakerjaan Dinas & Transmigrasi Propinsi Jawa Timur No:560/1077/1085/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang perhitungan danpenetapan hak hak tenaga buruh berupa pembayaran bulan Januarisampai Nopember 2019 .

Seharusnya terlebih dahulu menempuhupaya admistratif meminta perhitungan dan penetapan ulang kepadaMenter' DEPNAKERTRAN atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuanpasal . 28 ayat 3 Peraturan MENAKER Tahun 2020.

sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksiadministrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung padapenyelesaian sengketa lainnya;Menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis berketetapanuntuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian bandingPemohon Banding, sehingga perhitungan

Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar Rp 1.198.921 ,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 1.198.921,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (3) KUP Rp 1.198.921,00Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar Rp 2.397.842,00.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalampersidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 30 September 2013, oleh HakimMajelis Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim

Berita Acara Perhitungan Akhir Pekerjaan di Lapangan Nomor : 01/ BA-PAP/ SWP-BULUHPATAH/ DPU/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 tanpa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) dan CV. Fokus (ASLI);9. Berita Acara Rapat Pembuktian III (Show Cause Meeting III) Nomor : 03/ BA-SCM/ SWP-BULUHPATAH/ DPU/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 tanpa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ), CV. Fokus dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun (ASLI);10.

Berita Acara Perhitungan Akhir Pekerjaan di Lapangan Nomor : 01/ BA-PAP/ SWP-BULUHPATAH/ DPU/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 tanpa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ), CV. Fokus dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun (ASLI);12. Surat Pemberitahuan kepada Direktur CV. Fokus Nomor : 03-SP/ AEK-TBK/ X/ 2013 tanggal 17 Oktober 2013 (ASLI);13. Surat Pemberitahuan kepada Direktur CV. Fokus Nomor : 04-SP/ AEK-TBK/ XI/ 2013 tanggal 14 Nopember 2013 (ASLI);14.

Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pekerjaan: Pembangunan Solar Water Pump Dusun Buluh Patah Kecamatan Moro oleh CV. FOKUS tanggal 14 Juni 2013 (ASLI);18. Surat Perjanjian Nomor: 01/ SP/ PRNC-PAPK/ CK/ DPU/ 2013 Tanggal 10 April 2013. Kegiatan: Pendamping Administrasi Pengentasan Kemiskinan. Pekerjaan: Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Konstruksi Pendamping Administrasi Pengentasan Kemiskinan. Oleh: CV. ABHISTA KONSULTAN (ASLI);19.

Fokus (ASLI);Berita Acara Perhitungan Akhir Pekerjaan di Lapangan Nomor : 01/ BAPAP/ SWPBULUHPATAH/ DPU/ 2013 tanggal 16 Desember 2013tanpa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK ) dan CV.

Bahwa untuk pekerjaan struktur nilai total harga pada kontrak sebesarRp165.275.793, 37 dibanding perhitungan total harga berdasarkan volume realsebesar Rp.165.275.793.37 maka untuk pekerjaan struktur tidak terdapatselisin antara total harga pada kontrak terhadap total harga berdasarkanvolume real .e Bahwa untuk pekerjaan lantai, pasangan dan plesteran dinding ruang panel danruang pompa nilai total harga pada kontrak sebesar Rp 22.190.620,41dibanding perhitungan total harga berdasarkan volume real

No.35/Pid.SusTPK/2014/PN.Tpge Bahwa untuk Pekerjaan Pelebaran Kolam menjadi 10 x 10 M nilai total hargapada kontrak sebesar Rp 98.709.665,80 dibanding perhitungan total hargaberdasarkan volume real sebesar Rp. 72.476.825,00 terdapat selisih sebesarRp. 26.241.840,80.

No.35/Pid.SusTPK/2014/PN.Tpg Bahwa untuk pekerjaan struktur nilai total harga pada kontrak sebesarRp165.275.793, 37 dibanding perhitungan total harga berdasarkan volume realsebesar Rp.165.275.793.37 maka untuk pekerjaan struktur tidak terdapatselisin antara total harga pada kontrak terhadap total harga berdasarkanvolume real .Bahwa untuk pekerjaan lantai, pasangan dan plesteran dinding ruang panel danruang pompa nilai total harga pada kontrak sebesar Rp 22.190.620,41dibanding perhitungan total harga

Keputusan Nomor: KEP121/PJ.07/2009tanggal 16 Maret 2009 yang menyatakan menolak permohonan KeberatanPemohon Banding dan mengurangkan nilai dalam SKPKB PPN Nomor:00158/207/05/052/07 tanggal 18 Desember 2007 untuk Masa Pajak Januarisampai dengan Nopember 2005;Ketentuan Materiilbahwa dasar Keputusan Keberatan yang pada intinya menolak seluruhkeberatan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah bahwa tidakterdapat cukup alasan untuk menerima permohonan keberatan yang diajukanoleh Pemohon Banding;Perhitungan

non value ekspor, yangbukan merupakan penjualan barang dagangan, oleh karena itu PemohonBanding mohon koreksi tersebut dapat dibatalkan;Koreksi Penjualan Berdasarkan Pengujian Faktur Pajak sebesar Rp45.350.469.940,00Menurut Terbandingbahwa Terbanding berpendapat bahwa karena nomor seri faktur pajak yangPemohon Banding laporkan tidak berurutan, maka Pemohon Banding dianggaptidak melaporkan faktur pajak sebanyak 1.549 lembar, dengan jumlah PPN danperedaran usaha yang belum dilaporkan berdasarkan perhitungan

taksiranTerbanding masingmasing sebesar Rp4.535.046.994,00 danRp45.350.469.940,00;bahwa menurut perhitungan Terbanding, koreksi atas penyerahan yangterutang PPN untuk masa Januari sampai dengan November 2005 adalahRp41.571.264.112,00 yaitu berdasarkan perkiraan koreksi peredaran 11 bulan,11/12 x Rp. 45.350.469.940,00;Halaman 4 dari 41 halaman.

cost Rp. 2.375.109.657,00Variance dari pembelian barang Rp. 285.809.684,00Rekapitalisasi ke Aktiva Tetap Rp. 20.981.767.888,00 Rp. 564.589.597.520,00bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding di atas, tidak ada selisihantara DPP atas PPh 22 impor yang Pemohon Banding kreditkan denganpembelian impor menurut SPT Pemohon Banding;bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa Pemohon Banding telahmelakukan pengkreditan PPh Pasal 22 impor berdasarkan PIB dan dokumenpembayaran yang sah;bahwa koreksi yang

dilakukan oleh Terbanding berdasarkan perhitungan jumlahPPh Pasal 22 menurut Terbanding yang dibandingkan dengan equalisasi yangdilakukan sendiri oleh Terbanding tersebut ialah sangat tidak relevan untukdigunakan sebagai koreksi peredaran usaha sebesar Rp 13.836.400.267,00untuk Masa Pajak Desember 2004 sampai dengan November 2005, yangtermasuk di dalamnya koreksi peredaran usaha Masa Pajak Januari sampaidengan November 2005 sejumlah Rp 12.683.366.911,00, oleh karena ituPemohon Banding mohon koreksi

(Persero) Angkasa Pura Bandar UdaraNgurah Rai Bali ; Bahwa berdasarkan Perhitungan Tim Satuan PengawasInternal (Tim SPI) PT. (Persero) Angkasa Pura , akibatmanipulasi sistem komputerisasi dengan menggunakanaplikasi pengurangan pendapatan yang dilakukan oleh saksiINDERAPURA BARNOZA selaku General Manager PT.Penata Sarana Bali atas suruhan terdakwa CHRIS SRIDANA,MBA selaku Direktur Utama PT.

Penata Sarana Bali;Bahwa selain dari pada itu berdasarkan perhitungan fungsitraffic antara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulanOktober 2009, karena adanya data yang tidak dapatditemukan lagi di server utama maupun server back up,maka terdapat selisih pendapatan parkir yang seharusnyadisetorkan oleh PT. Penata Sarana Bali kepada PT.

Selain dari pada itu berdasarkan perhitungan fungsi trafficantara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Oktober2009, karena adanya data yang tidak dapat ditemukan lagidi server utama maupun server back up, maka terdapatselisih pendapatan parkir yang seharusnya disetorkan olehPT. Penata Sarana Bali kepada PT.

(Persero) Angkasa Pura Bandar Udara Ngurah Rai Bali. 36Bahwa berdasarkan Perhitungan Tim Satuan Pengawas Internal(Tim SPI) PT. (Persero) Angkasa Pura , akibat manipulasi sistemkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi penguranganpendapatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas suruhanCHRIS SRIDANA, MBA selaku Direktur Utama PT.Penata Sarana Bali yang dalam operasionalnya dilaksanakandengan MIKHAEL MAKSIOperasional PT. Penata Sarana Bali dan RUDI JHONSONSITORUS selaku Staf Administrasi PT.

Selain dari pada itu berdasarkan perhitungan fungsi trafficantara bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Oktober2009, karena adanya data yang tidak dapat ditemukan lagi di38server utama maupun server back up, maka terdapat selisihpendapatan parkir yang seharusnya disetorkan oleh PT. PenataSarana Bali kepada PT.

Bahwa perhitungan kewajiban PENGGUGAT DR/TERGUGAT DKdengan kurs yang berlaku saat ini adalah tidak fair karena denganfluktuasi nilai tukar rupiah yang makin melemah maka beban kewajibanPENGGUGAT DR/TERGUGAT DK menjadi makin tinggi, dan haltersebut sangat tidak adil bagi PENGGUGAT DR/TERGUGAT DKseharusnya perhitungan dengan mengunakan kurs tengah (kurs awaltahun 2012 + kurs saat ini 2019 : 2) ;9.

Menetapkan perhitungan nilai kKewajiban PENGGUGAT dalam Rekonpensi/TERGUGAT dalam Konpensi dengan cara menerapkan kurs tengah ;3. Menetapkan kewajiban PENGGUGAT dalam Rekonpensi/ TERGUGATdalam Konpensi sebesar setengah atau 50 % (lima puluh persen) dari nilaiyang dituntut oleh TERGUGAT dalam Rekonpensi/PENGGUGAT dalamKonpensi ;4. Membebaskan PENGGUGAT dalam Rekonpensi / TERGUGAT dalamKonpensi terhadap kewajiban pembayaran bunga kepada TERGUGATdalam Rekonpensi/ PENGGUGAT dalam konpensi;5.

pokok dan bungasebagaimana diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku, dan sangatmemberatkan PEMBANDING/TERGUGAT ASAL;Bahwa penetapan KURS TENGAH merupakan perhitungan yang adil danfaktanyanya TERBANDING tidak menolak perhitungan kurs tengah tersebut,justru judex factie tingkat pertama yang tetap bersikukuh dengan kurs saatini, dengan demikian pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama harusdikoreksi dan putusan judex factie harus diperbaiki;2.

menetapkan putusan yang berentangan denganperaturan perundangundangan;Bahwa Judex factie dalam pertimbangan hukumya menyatakan Menimbang bahwa, selanjutnya mengenai tuntutan pembayaran bunganoleh penggugat, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1250KUH Perdata sehingga tuntutan bunga tersebut adalah sebesar 6 %pertahun...Bahwa Majelis Judex Factie tingkat pertama secara sengaja telahmembebankan kewajiban terhadap PEMBANDING/TERGUGAT denganbeban yang berlipatlipat, yaitu setelah menetapkan perhitungan

bunga dihitung sejakdituntut dimuka pengadilan, sehingga perhitungan tuntutan bunga6% tersebut secara praktis dihitung sejak putusan perkara a quoberkekuatan hukum tetap sampai dengan tergugat melunasinya;Dengan demikian petitun gugatan No. 5 patut dikabulkan denganpenyempurnaan seperlunya;(Vide paragraf 1 halaman 43 Putusan Pengadilan Negeri).Cetak tebal dan garis bawah sengaja ditambahkan untukmemudahkan pembacaan bagian yang penting.Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 339/PDT/2020/PT.BDG

Jumlah (d.1 s.d. d.6)o;OojoOo Perhitungan PPN Kurang Bayar: a.Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 4.990.436.101 Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/201 7 (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 4.990.436.101b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka 0 0 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.523.646.672 140.786.906 (1.382.859.766)b.3. STP (pokok kurang bayar) 0 0 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.457.630.029 3.457.630.029 0b.5. Lainlain 0 0 0b.6.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 9.159.400 1.392.019.166 1.382.859.766Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 0 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.... (karena pembetulan) 0 0 0c.

Menurut pendapat Pemohon Banding, perhitungan pajak yangseharusnya adalah sebagai berikut: Jumlah pajak yang terutang menurutSurat Ketetapan Pajak sebesar : Rp2.060.188.365,00 Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar : Rp = 13.555.912,00 Jumlah pajak yang terutang yang disetujuidalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar : Nihil: Rp2.060.188.365,00Bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding telah dijawab oleh Jumlah yang telah dilunasi sebesarTerbanding dengan keputusan

Jumlah (d.1 s.d. d.6) 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar: A Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 4.990.436.101 BDikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka 0 Halaman 13 dari 35 halaman. Putusan Nomor 89/B/PK/PJK/201 7 b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.523.646.672 b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.457.630.029b.5. Lainlain 0b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 4.981.276.701CDiperhitungkan:c.1.

SKPPKP 0DJumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 4.981.276.701E Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)) 9.159.400 Kelebihan Pajak yang sudah: ADikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya B Dikompensasikan ke Masa Pajak....

BonusBonus1. bonusbonus dalam waktu dekat completion Bonus yang dialokasikan untuk paruh ke2 2016 akandibayarkan selambatlambatnya pada akhir Pebruari, dalamformulasi perhitungan saat ini; bonus PIAP tahun 2016 untuk grade 46 sedang ditinjau danPenggugat mengantisipasi pembayarannya pada 28 Pebruari2017.2. bonusbonus mendatang bonus Completion, bonus PBA, bonus KPI, bonus Produktifitas danbonus Insentif Non Rotasi akan tetap dibayarkan sesuai denganformula perhitungan yang berlaku.

pesangon ParaTergugat sebagai berikut:(Total Perhitungan Kotor sesuai Pasal 164 Ayat 3 UU No. 13/2003dikurangi Dana pensiun PT Freeport Indonesiadan ProgramKesejahteraan Pekerja = selisih yang dibayar Penggugat)Halaman 13 Putusan Nomor 170/Pdt.

Petitum Gugatan adalah perhitungan, pembayaran PHK sesuai Pasal 164 ayat 3 tersebut, dan (c).

pesangon Para Tergugat sebagaiberikut :(Total Perhitungan sesuai Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13/2003dikurangi Dana pensiun PT Freeport Indonesia dan Program KesejahteraanPekerja = selisih yang dibayar Penggugat) : Total Perhitungan Saldo Per 1 JanSesuai Psl 164 2019 Dana PensiunSaldo Per 24 Jan 2019 ProgramNo Nama Penggugat ayat (a) Ou PT Freeport . a Jumlah13/2003 Indoensia Kesejahteraan(Rp) (Rp) Pekerja (Rp) Halaman 78 Putusan Nomor 170/Padt.

Freeport Indoensia dan saldo programKesejahteraan Pekerja sebagai berikut: Total Perhitungan Saldo Per 1 Jan Saldo Per 24 Jansesuai Ps! 164 2019 Dana Pensiun2019 ProgramNo Nama Penggugat ayanys) UL Bt.

AMRAN YUNUS Bahwa hasil perhitungan/opname atas pelaksanaan pekerjaanpercetakan sawah TA. 2006 yang dilakukan oleh tim ahli dari DinasPertanian Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditindak lanjuti denganAudit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP PerwakilanPropinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, terdapat item pekerjaanyang tidak dilaksanakan oleh rekanan PT. Ranaspi Aryanori denganDirektur Utama Ir.

tersebutmelalui Bank BNI Kendati; Bahwa nilai kerugian Negara yang diperoleh dari perhitungan AhliBPKP pada proyek pencetakan sawah di Kab.

jaksaPenuntut Umum ; Bahwa selama persidangan berlangsung Ahli dari BPKP yangmelakukan perhitungan kerugian Negara dalam perkara ini tidakpernah melakukan perhitungan ulang dan masih menganggap sahperhitungan sebelumnya sebelum ada pemeriksaan danperhitungan kembali, dan pengurangan nilai kerugian Negaradilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara melakukanperhitungan senditi ; ~ Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam BeritaAcara

AMRAN YUNUSrupiah) belum termasuk pengurangan atas pengembalian uangyang dilakukan oleh terdakwa saat temuan dari Irjen PertanianPusat sebesar Rp. 23.238.711 (dua puluh tiga juta dua ratus tigapuluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah) atau dengan katalain tidak ada kerugian Negara menurut versi perhitungan jaksaPenuntut Umum ;~= Bahwa selama persidangan berlangsung Ahli dari BPKP yangmelakukan perhitungan kerugian Negara dalam perkara ini tidakpemah melakukan perhitungan ulang dan masih menganggap

ulang namun jika tidak adapemeriksaan dan pengukuran ulang karena salah dalam melakukanpemeriksan dan pengukuran ulang tersebut maka Ahli dari BPKPmenganggap perhitungan terhadap kerugian negara tetap sepertiS@MUa 5 2 none nen enna nnn nen enn ncn ncn ncn nce neces~ Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa temyata Jaksa PenuntutUmum telah melakukan perhitungan sendiri dengan merubah hasiltemuan Ahli dari BPKP berdasarkan Tuntutannya dan Repliknyamenunjukkan bahwa Jaksa seolaholah telah merubah Dakwaannya

Perbandingan antara Perhitungan Terbanding VsSurat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak PenghasilanBadan :Menurut Terbanding =27.501.000 Kg TBS* x Rp.514. 178/ Kg**RP. 14.140.417.002,00Menurut SPT Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding =Rp.13.056.015.237,00Selisih Omzet Penjualan/Obyek PPN (a)= Rp. 1.084.401. 765,00Catatan :*= Kuantitas Penjualan berdasarkan data produksi dari Estate Reportkk= Harga Jual Rata Rata berdasark an Audit Reportb.

No.Selisih Pembulatan (c)= Rp. (12,00)Grandtotal Selisih Omzet Penjualan/Obyek PPN (a+b+c) =Rp. 890.815.052,00Bahwa atas alasanalasan dari Terbanding di atas,Pemohon Banding dapat menyampaikan argumentasi sanggahansebagai berikutBahwa perhitungan kembali Omzet Penjualan (PeredaranUsaha) Tandan Buah Segar dilakukan oleh Terbanding, dengandata yang bersumber dari Estate Report, dan denganmenggunakan harga jual rata rata yang menggunakan AuditReport, tidak dapat diterima oleh Pemohon Banding,dikarenakan

Adanya perbedaan hasil Ekualisasi PenyerahanBarang (= Omzet Penjualan = Peredaran Usaha) yangdilaporkan di SPT Masa PPN Masa Januari sampaidengan Desember 2003, dimana perhitungan ulangterhadap Omzet Penjualan atau Peredaran UsahaTandan Buah Segar (TBS) dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) denganberdasarkan data yang bersumber dari EstateReport, dan dengan menggunakan Harga Jual RataRata yang sesuai dengan Audit Report ;2.

Perbandingan antara Perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding vs SPTTahunan PPh Badana. Menurut Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) = 27.501.000 Kg. TBS* xX Rp.514.178/Kg14.140.417.002,00b. Menurut SPT Tahunan PPH Badan13.056.015.237,00Selisih Omzet Penjualan/Obyek PPN (C=A.a A.b)1.084.401.765,00Catatan := = Kuantitas Penjualan berdasarkan data produksi dari Estate Report** = Harga Jual Rata Rata berdasarkan Audit ReportB.

Menurut SPT Masa PPN13.249.601.Selisin Omzet Penjualan/Obyek PPN (D=B.a B.b)(193.586.701,00)Selisih Pembulatan (E)(12,00)Grandtotal Selisih Omzet Penjualan/Obyek PPN (F=C+D+E)90.815.052,00Atas anggapan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) di atas, Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dapat menyampaikanargumentasi sanggahan/bantahan sebagai berikut1.Perhitungan kembali Omczet Penjualan atauPeredaran Usaha Tandan Buah Segar (TBS) dilakukanoleh Termohon Peninjauan Kembali

Siemens dengansurat Nomor : MED/0314/JS tanggal 10 Desember 2003yang di tandatangani oleh Tersangka Stefanus Widanantatanpa mencari harga pembanding dan tidakmemperhitungkan secara keahlian tersebut tidak sesuaidengan Lampiran Juknis Keppres 18 Tahun 2000 angka 6huruf f yaituHuruf fPerhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, denganmenggunakan data dasar dan mempertimbangan1) Analisis harga satuan pekerjaan yangbersangkutan ;2) Perkiraan perhitungan biaya olehkonsultan/ engineers estimate (EE)

Dengan hasil kesimpulan perhitungan kerugian Negarasebesar Rp.2.062.315.549,47 (dua milyar enam puluh duajuta tiga ratus lima belas riobu lima ratus empat puluhsembilan rupiah empat puluh tujuh sen) dengan rinciansebagai berikut( Harga satuan kontrak Rp.12.098.000.00) 0,00( Menurut perhitungan tim)(1. Axiom Artis DFC Rp. ) incl. 4.381 .302.639,05Freight for orderandInsurance(2 BD Tranducer Rp.) Interface 3.658.362 ,84Cable(3. Table Angiography Rp.) 2.500.000,00(4 Campaq AVO D530, Rp.)

Perkiraan perhitungan biaya olehkonsultan/ engineers estimate (EE);3). Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;4). Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untukbarang/pekerjaan sejenis setempat yang pernahdilaksanakan ;Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 1512 K/Pid.Sus/20095). Informasi harga satuan yang dipublikasikan secararesmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansilainnya dan media cetak yang ' datanya dapatdipertanggungjawabkan ;6).

SUPRIYONO, AK, Anggota Tim.Dengan hasil kesimpulan perhitungan kerugian Negarasebesar Rp.2.062.315.549,47 (dua milyar enam puluh duajuta tiga ratus lima belas riobu lima ratus empat puluhsembilan rupiah empat puluh tujuh sen) dengan rinciansebagai berikut Harga satuan kontrak Rp.12.098.000.000,00 Menurut perhitungan tim (1) Axiom Artis DFC Rp.incl. 4.381.302.639,05Freight for order andInsurance(2) BD Tranducer Rp.Interface 3.658 .362,84Cable(3) Table Angiography Rp.2.500.000,00 (4) Campaq AVO D530

MARLAN MANURUNG tidak mempunyaikemampuan untuk itu, sehingga perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)yang dibuat oleh terdakwa Il tidak sesuai dengan gambar rencana kerja.Setelah kegiatan pengembangan jaringan lrigasi (Springkel lrigation) pada lahanusaha tani sebanyak 1 (satu) unit di dusun Bage dan Bahluhut tersebutditampung dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana PertanianHal. 4 dari 35 hal. Put.

Bahwa dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umumkerugian Negara sebesar Rp 62.976.545, (enam puluh dua juta sembilanratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yangdidasarkan kepada perhitungan Saksi Ahli Ir. Torang Tampubolon yangtelah bertindak sebelumnya membuat Gambar dan RAB Proyek sebagaiKonsultan atas nama CV LIZURO.

Bahwa kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 47.581.465, (empatpuluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluhlima rupiah) bersesuaian dengan hasil perhitungan Saksi Ahli Ir. TorangTampubolon dinyatakan sebagai kerugian Negara sebesar Rp 47.581.465.

Torang Tampubolon memberikan keterangannya sesuaikeahliannya secara teknis setelah melihat, meneliti, dan mencermati RencanaGambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan melakukan peninjauanke lapangan sesuai yang dikerjakan, melakukan pengukuran di lapangan, lalusaksi melakukan perhitungan dan hasilnya disimpulkan bahwa adapun kerugianHal. 28 dari 35 hal. Put.

Simalungun danperhitungannya sama seperti perhitungan Saksi ahli Ir. Torang Tampubolon.5. Sesuai rumusan pasal 188 KUHAP Petunjuk adalah perbuatan, kejadianatau keadaan, yang karenanya persesuaiannya baik antara yang satudengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakanbahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Setelan Pemohon Banding teliti antara perhitungan SK KeberatanTerbanding dibandingkan dengan permohonan keberatan PPN Masa PajakJuli 2010 Pemohon Banding terdapat koreksikoreksi sebagai berikut:Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 1351/B/PK/PJK/2017( angPemohon BandingKeberatan MahonPemohonterbandingygsendiri7 vg 0, i 0dibebaskanJumlah penyerahanBKP6.655.858.936,00 3.422.110.908,00 3.233.748.028 3.233.48.028,00 3.422.110.908,001.557.621. : , (16. j a 4.414.306.515,00) 1.232.003.394,00 867.703,

permasalahannasional yang dihadapi semua Pemohon Banding seluruh Indonesiayang mempunyai pola kemitraan dengan petani dan permasalahan inimasih dalam pembahasan Instansi terkait (Terbanding);Bahwa terhadap halhal tersebut diatas, maka koreksi Terbanding PPN JasaGiling tidak setujui oleh Pemohon Banding dan mohon Kepada Terbandinguntuk membatalkan PPN Jasa Giling sebesar Rp3.202.901.515,00;DPP PPN karena Equalisasi sebesar Rp30.846.505,00Menurut Terbanding:bahwa Terbanding beranggapan bahwa berdasarkan perhitungan

PPN MASUKANHalaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 1351/B/PK/PJK/2017PPN Masukan Konfirmasi sebesar Rp16.592.900,00 Uraian Perhitungan Menurut Selisih Koreks!

Raya Candi 10 Sidoarjo JawaTimur, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadisebagaimana perhitungan di atas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkansebagian banding

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Menurut Majelis HAa Pendapat Jasa Giling Rp 3.202.901.515,00b DPP PPN karena equalisasi Rp 24.608.614,00c DPP PPN Majelis Hakim Agung Rp 3.227.510.129,005 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 6.655.858.936,006 PPN yang harus dipungut (10% x angka 5) Rp 665.585.894,007 Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Rp 1.574.214.484,008 PPN yang kurang/(lebih) di bayar Rp (908.628.590,00)9 Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya Rp 1.232.003.394,0010 Jumlah PPN yang kurang