Ditemukan 940 data
FEBY DWIYANDOSPENDY
Terdakwa:
1.SUFARDI NURZAIN
2.ELHELWI
3.GUSRIZAL
507 — 1709
62.1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 45.1/Kom III/BA/X/2017, beserta lampirannya :
63.1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.
65.1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 36/Kom III/BA/VIII/2017, beserta lampirannya:
66.1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
368 — 124
Timur tahun 2019 2024Halaman 359 dari 661 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN SmrOKetua DPC PPP Kab.Kutai Timur tahun 2010 sekarang;Bahwa Terdakwa II menerangkan tugas dan wewenang Terdakwa II selakuKetua DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur periode 2019 2024adalah sebagai berikut:Memimpin kepada lembaga di suatu komisikomisi di Pemkab Kutim.Ada 4 komisi yaitu komisi A untuk pemerintahan, komisi B untukpembangunan, komisi C untuk keuangan, dan komisi D untukkesehatan.Memimpin rapat paripurna, hearing
1.FEBY DWIYANDOSPENDY
2.SURYA DHARMA T
Terdakwa:
1.CEKMAN
2.PARLAGUTAN NASUTION
3.TADJUDDIN HASAN
178 — 63
62. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 45.1/Kom III/BA/X/2017, beserta lampirannya :
63. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.
65. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 36/Kom III/BA/VIII/2017, beserta lampirannya :
66. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.
EVANS. E. SINULINGGA, S.E., S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. JAN WAWO, BE
173 — 88
- 1 Lembar FC Lembar Disposisi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, 22 Mei 2000
- 2 Lembar FC Laporan Masyarakat Desa Warembungan Tentang Penggrusakan Hutan Lindung Mata Air (Bron) Di Desa Warembungan Oleh Oknum Berti Sumalata kepada Kepolisian Negara Daerah Sulawesi Utara. 17 Mei 2000
- 2 Lembar FC Bahan Hearing dengan DPR TKT I Sulut 22 Juni 2000
- 2 Lembar FC Akta Jual Beli No.594.4/KMG/JB/51/XXI /1191 yang bertanda tangan Otty Pakatong
106 — 73
- 1 Lembar FC Lembar Disposisi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, 22 Mei 2000
- 2 Lembar FC Laporan Masyarakat Desa Warembungan Tentang Penggrusakan Hutan Lindung Mata Air (Bron) Di Desa Warembungan Oleh Oknum Berti Sumalata kepada Kepolisian Negara Daerah Sulawesi Utara. 17 Mei 2000
- 2 Lembar FC Bahan Hearing dengan DPR TKT I Sulut 22 Juni 2000
- 2 Lembar FC Akta Jual Beli No.594.4/KMG/JB/51/XXI /1191 yang bertanda tangan Otty Pakatong
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
225 — 94
Morotai untuk diadakan hearing,sehingga akhirnya ada pembayaran ganti rugi tanaman kepada pemilik lahanyang ada di Desa Korago dan yang melakukan pembayaran kepadamasaksirakat Korago adalah diri bagian Pemerintahan yaitu Pak. Mufti Siruangbeserta stafnya yang saksi sudah lupa namanya; Bahwa yang terkena pembebebasan lahan di desa Pangeo sebanyak 53 (limapuluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut:1. Nusan Mandea 28. Serli Yance BorikiZe Kristofel Waigeu 29. Titus Bayu3. Yustus Forno 30.
Siswhandono
Terdakwa:
APIF FIRMANSYAH
337 — 156
Notulen Banggar Banmus dan Rapat2 Pimpinan DPRD.
/Kom III/BA/X/2017, beserta lampirannya :
Ahmad Hidayat Nurdin
Terdakwa:
1.SYOPIAN
2.SOFYAN ALI
3.SAINUDDIN
4.MUNTALIA
5.RUDI WIJAYA
6.SUPRIYANTO
218 — 63
62. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 45.1/Kom III/BA/X/2017, beserta lampirannya :
63. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017, Acara : Pembahasan RANPERDA APBD TA. 2018.
65. 1 (satu) lembar Printout Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (Hearing) Komisi III DPRD Provinsi Jambi Nomor : 36/Kom III/BA/VIII/2017, beserta lampirannya :
66. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Komisi III DPRD Provinsi Jambi Tahun 2017, Hari/Tanggal : Selasa, 05 September 2017, Acara : Pembahasan KUA-PPAS APBD TA. 2018.
Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
Dr. HAMZAH AHMAD, SE., MSA., Ak., CA.
142 — 71
;
TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terdakwa:
1.MELIA BOENTARAN
2.HANDOKO SETIONO
374 — 134
170/DPRD/VI/2017/59 tanggal 12 Juni 2017 perihal : Undangan Rapat Kerja
131. 1 (satu) ordner berwarna kuning yang berisikan Print Out Notulen Pembahasan KUA APBD-2018
132. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 43/INT-DPRD/KOM II/III/2012 tanggal 20 Maret 2012, perihal : Pelelangan Proyek tahun 2012 beserta dokumen pendukung lainnya
133. 1 (satu) map warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel Notulen Hearingtanggal 14 September 2015 beserta dokumen pendukung lainnya
137. 1 (satu) Odner berwarna hitam merk Bindex yang didalamnya terdapat dokumen Notulen Rapat Hearing Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tentang persoalan pembangunan infrastruktur pada tanggal 27 Januari 2015 beserta dokumen pendukung lainnya
138. 1 (satu) bundel fotocopy Daftar Usulan Kegiatan PIP Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis yang ditandatangani olehHERU WAHYUDI SH dengan coretan dan tulisan tangan warna biru
147. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Pimpinan Komisi II kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 14 September 2015 perihal Permohonan Hearing yang ditandatangani oleh SYAHRIAL ST.
Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
TIRO PARANOAN, SE.
112 — 96
;
Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
ASDAR ALI, SH., MKn.
117 — 71
;
180 — 49
Hal ini bisa dilakukan dengan cara hearing bersama DPR,permintaan masyarakat, atau secara top down dimana memperolehmasukan dari satuan kerja adanya kebutuhan yang diusulkan. Dansetelah ditentukan kebutuhan apa saja yang direncanakan makapenyusun perlu. mencari data/searching biaya dan harga yangdibutuhkan.
137 — 31
Sampai dalam proses hearing ke DPRD dan sampaidisetujuinya Anggaran Pemilukada untuk Kab. Karimun, terdakwa tidakpernah dilibatkan lagi.* Yang terdakwa tahu, RKA yang diajukan ke Pemerintah Kab. Karimundisusun kembali oleh saudara Darman Munir, SH, bersama dengan saudaraDedy Herwahyudi tanpa melalui rapat pleno kembali. Sampai dalam proseshearing ke DPR dan disetujuinya anggaran Pilkada untuk Kab.
Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
IRAWAN ABADI, SS., M.Si.
127 — 193
1 (satu) rangkap Asli Surat Direksi PDAM Kota Makassar tertanggal 2 Mei 2019 perihal Tindaklanjut Rekomendasi LHP BPK RI;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat tertanggal 02 Oktober 2019 agenda Rapat Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Perubahan Tahun Buku 2019 Perumda Air Minum Kota Makassar;
27. 1 (satu) lembar konsep Notulen Rapat tertanggal 14 Oktober 2019 agenda Hearing
2.Kamaria, SH., MH.
4.Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
Ir. H. HARIS YASIN LIMPO, MM.
208 — 185
1 (satu) rangkap Asli Surat Direksi PDAM Kota Makassar tertanggal 2 Mei 2019 perihal Tindaklanjut Rekomendasi LHP BPK RI;
26. 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat tertanggal 02 Oktober 2019 agenda Rapat Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Perubahan Tahun Buku 2019 Perumda Air Minum Kota Makassar;
27. 1 (satu) lembar konsep Notulen Rapat tertanggal 14 Oktober 2019 agenda Hearing
602 — 215
nama Eka bulanDesember, pembayaran invoice PT. jatra Idola, untuk pembayaransewa kamar di Redtop untuk komisi D DPR 13 jutaan, beberapa kalipembayaran hotel untuk Eka, tiket dan sewa mobil, lalu pembayaran tiap bulan untuk honorer Dispora;Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR641Bahwa Komite management itu wewenangnya adalah menyetujuisupplier atau kontrak yang nilainya diatas 10M, kalau yang kecilkecil seperti itu tidak ;Bahwa saksi pernah diundang oleh Lukman Abas untuk menghadiriacara hearing
108 — 8
DPRD Kota Cilegon tentang penetapan perubahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2010, yang disampaikan pada rapat Pripurna DPRD Kota Cilegon 11 Nopember 2009 ;25. 9 (sembilan) lembar fotocopy legalisir Laporan Badan Anggaran tanggal 11 Nopember 2009 tentang Pembahasan APBD TA 2010 tgl 11 november 2009 ;26. 3 (tiga) lembar asli Risalah Rapat Komisi 1 DPRD Kota Cilegon tanggal 2 Nopember 2009 tentang Hearing
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
MAKMUR alias AAN
376 — 94
1849. 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama SKPD Kabupaten Beng.kalis dan Nota Dinas dari : Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis, untuk : Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, Perilhal : Permohonan Hearing, tanggal : 29 Maret 2017, Nomor : 170/KOM.II-DPRD/III/2017/08.
1850. 1 (satu) lembar Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dibelakangnya terdapat tulisan tangan PT. SINAR MAS.
1878. 1 (satu) map warna kuning yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel Notulen Hearing Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis Bersama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis beserta dokumen pendukung lainnya.
1881. 1 (satu) Odner berwarna pink merk Combo bertuliskan "Absen, BA, Notulen" yang didalamnya terdapat Nota Dinas perihal permohonan hearing tanggal 14 September 2015 beserta dokumen pendukung lainnya.
1882. 1 (satu) Odner berwarna hitam merk Bindex yang didalamnya terdapat dokumen Notulen Rapat Hearing Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis tentang persoalan pembangunan infrastruktur pada tanggal 27 Januari 2015 beserta dokumen pendukung lainnya.
1892. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Dinas Pimpinan Komisi II kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis tanggal 14 September 2015 perihal Permohonan Hearing yang ditandatangani oleh SYAHRIAL ST.
1893. 1 (satu) bundel dokumen Notulen Rapat Rancangan KUA-PPAS Kab BKS th 2015 tanggal 2 Desember 2014, 10 Desember 2014, 25 November 2014, 26 November 2014, Komisi A dan Mitra Kerja di dalam Map plastik warna biru.
236 — 0
Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, 13 Desember 1990 yang bertanda tangan Geritje Sambuaga sebagai pihak kesatu, dan A.Kambey sebagai pihak kedua;
- 1 Lembar FC Lembar Disposisi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, 22 Mei 2000;
- 2 Lembar FC Laporan Masyarakat Desa Warembungan Tentang Penggrusakan Hutan Lindung Mata Air (Bron) Di Desa Warembungan Oleh Oknum Berti Sumalata kepada Kepolisian Negara Daerah Sulawesi Utara. 17 Mei 2000;
- 2 Lembar FC Bahan Hearing