Ditemukan 1001 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kadaluarsa kedaluwarsa kadaluwarsa kadaluarsaã kadarluarsa
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 13-04-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 61/Pdt.G/2015/PN Pdg
Tanggal 25 Januari 2016 — OEYOEN/UYUN melawan EDIWARMAN, DKK
54 — 11
  • perdamaian tersebut tidak terlaksana karena sertifikat telahterbit atas nama Wahab;Bahwa Wahab ada dilaporkan oleh Uyoen kekantor Polisi karena Uyoenmerasa dirugikan oleh Wahab;Bahwa wakiu itu Wahab ada ditahan tetapi setelah diselidiki ternyata bukanWahab yang mensertifikatkan tanah tersebut bukan dia sebagaipemohonnya;Bahwa ada dilaporkan ke Kantor Polisi bahwa tanda tangan Wahabdipalsukan seperti dalam Bukti ( P.6);Bahwa pelaporan tanda tangan palsu tidak jadi dilaporkan Karena waktunyasudah kedaluarsa
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 03-09-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 162/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
SAUR PARULIAN HUTAJULU
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
286 — 496
  • Keputusan Kepala DaerahSumatera Utara Nomor:Kep/564/III/2020, tanggal 26 Maret 2020 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia atas nama SAUR PARULIAN HUTAJULU Pangkat Bripka, Nrp62050250, Kesatuan Polres Nias, telah diterima Penggugat tanggal 30 April2020 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan tanggal 3 September 2020sehingga telah melewai tenggang waktu 90 hari sehingga gugatanPenggugat telah kedaluarsa .2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-03-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — I. SA'AD FADHIL SA'ADI., II. SORTA CLEMENT BORU MANURUNG., III. SITI KAMSIAH BINTI MOH. ALI GELAR RADJA BILANG BIN SOLAT, DKK., IV. DRS. H. EDY SURIPMAN MP, MH., V. LURAH RAWASARI VS PT. BUMI TENTRAM WALUYA DAN I. ROPINA SIAHAAN, DKK., II. PELCIK RASITA., III. MAJEK BRAHMANA., IV. JUMHANA;
103 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gugatan Penggugat sudah kedaluarsa;Bahwa khusus surat Tergugat Nomor 412/1.711.1 tanggal 20 Desember2012 hal Tanggapan atas tanggapan atas surat permohonan keterangantidak sengketa (PM1) sudah lewat waktu 90 hari sebagaimana diaturdalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, karena sejakditerbitkan surat Tergugat tanggal 20 Desember 2012 Penggugat barumendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 9 Oktober 2013, sedangkan dalil Penggugat yangmenyatakan baru
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 11-06-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 81/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 14 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat I : HJ. JURMIAH Binti MARWAN
Pembanding/Penggugat II : FATHUL MARDENY Bin H. IMIS ARDI
Pembanding/Penggugat III : AGUS SOPIAN Bin H. IMIS ARDI
Pembanding/Penggugat IV : SALAMAH Binti H. IMIS ARDI
Pembanding/Penggugat V : ACHMAD NABAWI Bin H. IMIS ARDI
Pembanding/Penggugat VI : HENDRA IRAWAN Bin H. IMIS ARDI
Pembanding/Penggugat VII : RATNA JUWITA Binti H. IMIS ARDI
Terbanding/Tergugat I : PT. AGUS BERSAUDARA PRIMA
Terbanding/Tergugat II : EDRALINA TENING
Terbanding/Tergugat III : SURMIATI
Terbanding/Tergugat IV : WAZIR
Terbanding/Tergugat V : MANGATAS SIMANJUNTAK
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
117 — 41
  • pemegang sertifikat atau badan hukumyang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanahdimaksud tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut;SHGB Nomor : 53 tahun 1931 dan Nomor : 125 Tahun 1989 atas namaTergugat I, serta SHM Nomor : 174 tahun 2003 atas nama Tergugat II, telahditerbitkan instansi yang berwenang/Turut Tergugat + 20 tahun, dengandemikian hak tuntut Para Penggugat atas objek sengketa secara hukumtelan kedaluarsa
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-04-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 70/Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 17 Nopember 2015 — .I GEDE KETUT PUDJA, Dk Vs ARCHENIUS NAPITUPULU, Dkk
176 — 24
  • yakni Penggugat dan Il harus menggugat Lurah KelurahanSimpang Tiga dan Camat Kecamatan Bukit Raya sebagai pihak Tergugatdalam perkara ini, menurut Pengadilan bahwa tanah yang menjadi objekperkara telah terbit Terbit Sertifikat Hak Milik dan sudah dilakukan balik namadari Tergugat Ill ke Tergugat Il sampai Tergugat , dan apakah prosedurterbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut juga akan dipertimbangkan dalam pokokperkara ini ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugatlewat waktu atau kedaluarsa
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Sela 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
271 — 323
  • Dengandemikian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil MunasPartai Golkar keVII di PekanbaruRiau sesungguhnya tidak ada lagi secarahukum karena telah kedaluarsa (masa baktinya telah lampau 5 tahun) sehinggajelas tidak ada bukti autentik dari Penggugat yang sah dan meyakinkan (legalstanding) untuk menggugat Tergugat IT;(b) Diktum Putusan Mahkamah Partai Golkar, yang menyatakan sebagaiberikut:"Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian untuk menerima kepengurusanDPP Partai Golkar hasil Munas
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-01-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 06/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 19 September 2017 — I MADE WIRATA, dkk. melawan I KADEK SWANJAYA SE., MBA., dkk.
85 — 71
  • Gugatan para Penggugattelah lewat waktu/kedaluarsa.Menimbang, bahwa Tergugat Ill dalam eksepsinya menyatakangugatan para Penggugat telah lewat waktu/kedaluarsa, karena sesuai bunyiPasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudahditerbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yangmemperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus Pertambangan
Register : 18-10-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 31-01-2017
Putusan PN LUMAJANG Nomor 320/Pid.Sus/2016/PN Lmj
Tanggal 30 Januari 2017 — Imam Syafi'I Bin Sakur
354 — 8
  • Multiron, namunTerdakwa, dan Terdakwa menyampaikan hal tersebut (surat rekomendasidan kartu kendali) kepada Petugas Kepolisian supaya mereka mengetahuiada suratsuratnya;Bahwa Terdakwa baru mengetahui Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)milik Suhariyanto, SE. sudah kedaluarsa setelah dipersidangan ini;Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2016/PN LmjBahwa Terdakwa mulai mengurus pasir setelah berhasil mengurus kreditmacetnya saksi Suhariyanto, S.E., lalu. disuruh membantu mengurusipengeluaran
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 05-01-2011 — Putus : 25-10-2011 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 02/ Pdt/G/2011/PN.Krw.
Tanggal 25 Oktober 2011 — NARTI BINTI TAR, LAWAN 1. Asyikin bin Edyh alias Asikin bin Edyh, 2. Caya bin Karmas, 3. Wangini binti Taswad, 4. Sanio Binti Sukardi , 5. Hanita binti Caya, 6. Erna Herawati binti Caya , 7. Djuli Junaedi, S.E, 8. Tonah binti Taman Wasni, 9. Tarbin bin Cayan, 10. Samin bin Cayan, 11. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN CIBUAYA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA, berkedudukan di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang,
89 — 8
  • Gugatan penggugat Kedaluarsa ( Exeptio Temporis );4. Hanya Pihak yang menguasai obyek sengketa saja yang dapat ditarik sebagai pihakTergugat ;5. Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai penggugat ( exceptie AanHoedanigheid ) ;6. Letak dan batasbatas obyek gugatan Penggugat keliru/tidak benar7. Posita kontradiksi dengan Petitum.8. Gugatan tidak jelas dan kabur ;9. Gugatan Penggugat kurang pihak ;10.
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2014 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Tgl
Tanggal 18 Juni 2015 — Abdul Chakim, dkk. Melawan Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Cq. TNI AL Jakarta Cq. Pangkalan utama TNI AL V Cq. Pangkalan TNI AL Tegal, dkk.
102 — 12
  • perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsieksepsi yang diajukan,baik oleh Tergugat 1 maupun Tergugat 2 yang untuk menyingkat uraian putusan ini,Majelis Hakim mengkelompokkan eksepsieksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagaiberikut:1 Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak;Eksepsi gugatan Penggugat tidak lengkap menguraikan pihak Tergugat 1;Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kedaluarsa
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 15-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA SELONG Nomor 243/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 98
  • yang belum dibagi warisberupa 2 (dua) bidang tanah kebun yang disebut sebagai tanah sengketa 1dan 2. maka terhadap surat gugatan penggugat yang demikiantersebutharuslahdinyatakankedaluarsa atau telah larnpau danharuslah ditolak atau tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai denganYurisprudensi MARI tanggal 19 Juli 1955 No. 147 K/Sip/1953 yangmengatakan bahwa lampaunya waktu 20 tahun sudah tidakmempunyai hakhak lagi atas tanah warisan karena lampaunya waktu.Bahwa selain pengaturan tentang norma kedaluarsa
Pengadilan PN KARAWANG Perdata Tanah
Register : 20-06-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 37/Pdt.Plw/2014/PN.Kwg
Tanggal 25 Maret 2015 — Darta Bin Sayim (Ahli Waris Sayim); Cakim Bin Amsar (Ahli Waris Amsar); Nayim Bin Masna (Ahli Waris Masna Bin Jain Cening Bin Rasim (Ahli Waris Rasim); Rohmat Binti Adis (Ahli Istri Almarhum Jatin); H. Aos Bin H.Sanusi (Kuasa Kaisem Oaisem); Dasim Bin Muas Meninggal (Ahli Waris); Soma Bin Emin; Narsim (Kuasa Ahli Waris Ata Suara); Tarmih (Ahli Waris Kaemah); Atem Binti Sali (Ahli Waris Sali); Karta Bin Panji (Ahli Waris Panji); Nenti (Ahli Waris Rakiman); caming Bin Sakinan(Ahli Waris Sakinan); Naran Apruk Emin (Ahli Waris Istri Alhamarhum Durah); Andiyatma (Ahli Waris Kama Marjuk); Pandi Bin Jain (Ahli Waris Jain); Kama Bin Jaimin; Amah Hoeriah (Ahli Waris Calim Bin Atam); Narkim (Ahli Waris Hideung); Saanen Bin Ajikin Isak (Ahli Waris) ; Omay Bin Manap (Ahli Waris Manap Bin Maang) ; Komarudin Bin Karman (Ahli Waris Karman Bin Digul Warsih Binti Kasan (Ahli Waris Kasan Bin Muas) ; Arno Sudarmo (Ahli Waris Kasan Bin Muas) ; Anyi Binti Ams Aham Bin Adis (Ahli Waris Adis) ; Melawan: 1. PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA (PT. SAMP), 2. BADAN PERTAHANAN NASIONAL QQ. KANTOR PERTAHANAN WILAYAH JAKARTA BARAT QQ. KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN KARAWANG,
150 — 12
  • Bahwa mengenai dalil Para Pelawan yang menyatakan PenetapanEksekusi yang didasarkan Peta Bidang No. 23/2005 tanggal 20September 2005 yang secara formal dan matern tidak dapat digunakan karenasudah kedaluarsa adalah dalil dan pendapat yang tidak tepat;Bahwa tidak ada ketentuan dalam Undangundang maupun peraturan hukumlainnya yang menyatakan bahwa Peta Bidang Tanah hanya berlaku selama5 (lima) tahun;Selain hal tersebut diatas, perlu Terlawan jelaskan bahwa didalammengajukan permohonan pengukuran dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 PK/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — Ny. HELEN LANAWATI VS HOKKY HANDOYO, juga ditulis HOKKY HANDOJO, juga ditulis HOO HOKKY HANDOYO DK
180 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, terhadap isi Perjanjian Perdamaian tersebut, antara lain telahdilaksanakan secara sukarela oleh Para Pihak (baik Penggugat maupunTergugat), dengan demikian gugatan perkara a quo kedaluarsa, mengingatobyek perdamaian telah dilaksanakan, sehingga gugatan Penggugat yangdemikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut selarasdengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. 1281 K/Sip/1979;Gugatan Prematur6.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 10-03-2011 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 366/Pdt.G/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Maret 2011 —
70 — 32
  • Bahwa dalil Penggugat yang berkaitan dengan pembatalan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 172 Gambar Situasi 722/1987 seluas 115.590 M2, tidak mempunyai kekuatanhukum, adalah sudah kedaluarsa, karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 172 tersebut sudahdilepaskan kepada Negara untuk kepentingan Negara cq. Kementrian Perhubungan.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 26-12-2018 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 523/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 17
  • Husein dan H.J Asiyah alias H.J Asiah sampai dengan gugatandiajukan oleh para Penggugat adalah lebih dari 30 tahun; Bahwa selanjutnya Pasal 835 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenyatakan Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengantenggang waktu selama tiga puluh tahun, Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugatadalah KADALUARSA, sehingga gugatan para Penggugat harus ditolakuntuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan paraPenggugat tidak dapat diterima (niet
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Tanah
Register : 23-12-2009 — Putus : 13-12-2010 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN
Tanggal 13 Desember 2010 — H. Rakiman dkk Lawan H. Sulaiman Harahap dkk
107 — 61
  • Tentang Kedaluarsa (lewat waktu)Bahwa Perlawanan I dan II yang diajukan tertanggal 23 Desember 2009 atasSita Eksekusi tertanggal 16 Nopember 2009 adalah telah lewat waktu, karena sesuaidengan Undangundang Perlawanan harus diajukan paling lama selama 8 (delapan) hariterhitung semenjak Sita Eksekusi diletakkan, dengan demikian perlawanan Pelawan Idan II telah lewat waktu (vide pasal 197 ayat 1 HIR, 208 Rbg);Maka dengan demikian Perlawan Pelawan I dan II tanggal 23 Desember 2009Reg Perkara Perdata No
    Tentang Kedaluarsa (lewat waktu)Bahwa Perlawanan I dan II yang diajukan tertanggal 23 Desember 2009 atasSita Eksekusi tertanggal 16 Nopember 2009 adalah telah lewat waktu, karena sesuaidengan Undangundang Perlawanan harus diajukan paling lama selama 8 (delapan) hariterhitung semenjak Sita Eksekusi diletakkan, dengan demikian perlawanan Pelawan Idan II telah lewat waktu (vide pasal 197 ayat 1 HIR, 208 Rbg);Maka dengan demikian Perlawanan Pelawan I dan II tanggal 23 Desember2009 Reg Perkara Perdata
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
292 — 164
  • Pasal tersebut menyatakan bahwa Tiaptiap warisberhakmengajukan gugatan guna memperjuangkan Hak Warisnyadan atau Gugatan Waris dapat diajukan oleh dari pada Para Ahli Warisyang berada dalam garis lurus kebawah dan janda/duda (Vide Pasal834 KUH Perdata), akan tetapi Gugatan Waris dari pada salah satuahli waris terkait dengan Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djagerialias Nengah Lawa (Alm), hanya berlaku dengan tidak lebih daritenggang waktu selama 30 Tahun dan atau tiap tuntutan demikianGUGURkarena KEDALUARSA
    Pasal tersebut menyatakan bahwa Tiaptiap warisberhakmengajukan gugatan guna memperjuangkan Hak Warisnyadan atau Gugatan Waris dapat diajukan oleh dari pada Para Ahli Warisyang berada dalam garis lurus kebawah dan janda/duda (Vide Pasal834 KUH Perdata), akan tetapi Gugatan Waris dari pada salah satuahli waris terkait dengan Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djagerialias Nengah Lawa (Alm), hanya berlaku dengan tidak lebih daritenggang waktu selama 30 Tahun dan atau tiap tuntutan demikianGUGUR karena KEDALUARSA
    memperjuangkan Hak Warisnyadan atau Gugatan Waris dapat diajukan oleh dari pada Para AhliWaris yang berada dalam garis lurus kebawah dan janda/duda (VideHalaman 133 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN Dps58.Pasal 834 KUH Perdata), akan tetapi Gugatan Waris dari pada salahsatu ahli waris terkait dengan Harta waris/Boedel Waris dari NangDjageri alias Nengah Lawa (Alm), hanya berlaku dengan tidak lebihdari tenggang waktuselama 30 Tahun dan atau tiap tuntutandemikian GUGURkarena KEDALUARSA
    Dps tertanggal04 November 2019 tersebut dapat menjadi Gugatan Waris Tidak Jelasatau Kabur ( Obscuur Libel ) dan atau Gugatan sudah melampauitenggang waktuselama 30 Tahun dan atau tiap tuntutandemikiangugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tigapuluh) tahun.
Pengadilan PN Pulau Punjung Perdata
Register : 03-12-2020 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Plj
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
3.ANTON bergelar DT. MALIN
4.REFNI HAMDANI
Tergugat:
PT. TIDAR KERINCI AGUNG (TKA)
Turut Tergugat:
5.Pemerintahah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK
6.Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
179 — 136
  • Dengan demikianGugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Pulau Punjungbelum kedaluarsa, masih dalam batas tenggang waktu yang ditetapkanoleh UndangUndang yang belaku di Republik Indonesia;Bahwa oleh karena Tergugat menguasai Objek Perkara diduga dengancara pengambilan paksa, serta Bujuk Rayu dan Tipu Muslihat, telahHalaman 5 dari 84 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pljditanam sawit tahun 1988/1989, Turut Tergugat menerbitkan SuratKeputusan tentang pemberian hak atas tanah
Pengadilan PN TANAH GROGOT Perdata Tanah
Putus : 10-12-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 5/ Pdt.G/ 2014/ PN.TGT
Tanggal 10 Desember 2014 — - NADIRA - 1. PEMERINTAH KABUPATEN PASER - 2. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Cq. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER - 3. PEMERINTAH KABUPATEN PASER Cq KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PASER - 4. LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN PASER - 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASER
88 — 17
  • Ditambah lagi kenyataan Penggugat baru menyampaikankeberatan untuk pertama kalinya di tahun 2009, yang berarti telah melewatiwaktu 30 tahun lamanya sejak tanah dibeli dari H MADUANSYAH di tahun1979, sehingga tuntutan Penggugat tergolong telah kedaluarsa (lewat waktu).Bahwa dengan dapat dibuktikannya tindakan Tergugat yang telahmembangun gedunggedung pemerintahan untuk kepentingan kantor Tergugat, Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV di atas lokasi tanah seluas 121.494M2, maupun memohonkan sertipikasi
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 26-03-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA SELONG Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
155 — 125
  • SUMARDI ALIAS HAJI SUMARDI, S.P.d), maka dengandiajukannya surat gugatan para Penggugat di Pengadilan Agama Selongtersebut maka jelas surat gugatan para Penggugat yang demikian tersebutadalah sudah kedaluarsa atau temporis dan oleh karena itu maka terhadapsurat gugatan para Penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima;EKCEPTIO ERROR IN PERSONA /JPENGGUGAT TIDAK MEMILIKILEGAL STANDING.Bahwa bentuk atau jenis Eksepsi Error In Persona dalam konteks perkaraini