Ditemukan 1138 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-05-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 16/G/2018/PTUN.SRG Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
137 — 39
137 — 39
dan diputus oleh pengadilan yangberwenang untuk mengujinya, hal mana sejalan dengan kaidahhukum dalam Yurisprudensi Makamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang pokoknya Bahve KeputusanTata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikantidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang PeradilanUmum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;Bahwa karena dalil surat gugatan Penggugat menitik beratkandalam titik singgung
Register : 15-02-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 250/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst. Tanggal 17 April 2013 — ABDURROSIM >< PRESIDEN RI
113 — 27
113 — 27
Tergugat harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur karena mencampuradukkan antara perbuatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum,Majelis berpendapat sebagai berikut:e Bahwa benar beberapa Putusan Pengadilan memang tidakdapat menerima gugatan yang mencampuradukkan antaraperbuatan melawan hukum (PMH) dengan wan prestasisebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat;e Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antaraperbuatan wan prestasi dengan PMH tidak jarang terjadititik singgung
Register : 19-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 2805/Pdt.G/2019/PA.Sby Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
457 — 176
457 — 176
Bahwa demikian juga mengenai tuduhan Penggugattentang adanya perempuan lain yang menurut Penggugat seringberkomunikasi mesra dengan Tergugat adalah tidak benar dan fitnah olehkarena terhadap perempuan yang disebutkan tersebut telah diklarifikasisejak lama oleh Penggugat dan ternyata tidak ada hubungan mesraapapun seperti yang disampaikan oleh Penggugat, karena faktanyaPenggugat tidak pernah mengangkat permasalahan tersebut di awal daligugatannya dan baru di singgung dalam dalil Replik Penggugat yangseolah
Register : 30-04-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 46/PDT/2018/PT BTN Tanggal 25 April 2018 — JAMILAH binti MUSTOFA, bertempat tinggal di Dusun Bumi Puspitek Asri, Sektor 3 A No.17 RT.013 RW.004, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Mochamad Subehi, S.H.,M.H., Mujahidin, S.H, Muhammad S, S.H.,S.IP, Advokat, Konsultan/Pengacara & Penasehat Hukum LPBH Gema Trikora, beralamat di Jl.Kerajinan No.2 Gadjah Mada, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2017;
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;
M e l a w a n
1. SUKMA HIDAYAT, semula bertempat tinggal di Bungur Besar III No.21 E Rt.010 Rw.003 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggal/ kediamannya;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. HENNY WASITO, semula bertempat tinggal di Bungur Besar VIII No.26 E Rt.010 Rw.003 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggal/ kediamannya;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. CAMAT SELAKU PPAT KECAMATAN LEGOK, KABUPATEN TANGERANG, berkantor di Kantor Kecamatan Legok, Jl.Alun-alun No.1,
Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. Ny.HARRY RAHAYU, semula bertempat tinggal di Jl.Mesjid Al Anwar No.13 Rt.002 Rw.001, Kelurahan Suka Bumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggal/kediamannya;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. ANWAR ARDADALI, bertempat tinggal di Kampung Cicayur I Rt.001 Rw.02 Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. PT.BUMI SERPONG DAMAI Tbk, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Grand Boulevard, Jl. BSD Boulevard Green Office Park No.1, BSD City, Kabupaten Tangerang Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh para Kuasa Hukumnya :
Thomas E.Tampubolon, SH, MH, Thomson Tampubolon, SH, Sahat P. Sihombing, SH., Oloando K. Tampubolon, SH, Roky R. Tampubolon, SH, MH dan Rudy M. Sirait, SH,
Advokat-Advokat dari Kantor Advokat âÃÂÃÂâÃÂÃÂThomas Tampubolon & PartnersâÃÂàberalamat di Gedung Selmis Kav.4 & 5 Jl. Asem Baris Raya 52, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.023/SK.PDT/I/2018 tanggal 6 Januari 2018;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;
7. CAMAT selaku PPAT KECAMATAN PAGEDANGAN, KABUPATEN TANGERANG, beralamat di Kantor Kecamatan Pagedangan, Kabupaten
Tangerang;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII;
8. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN, beralamat di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten
Tangerang di Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
77 — 40
77 — 40
Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secarasubtansial sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milikPenggugat.Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebin dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukum hakkeperdataan dari kepemilikan
Register : 10-04-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 10/G/2018/PTUN.SRG Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
ROSELANY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT. LIPPO KARAWACI, TBK.
290 — 167
ROSELANY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT. LIPPO KARAWACI, TBK.
290 — 167
Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 5point (2.1) s/d point (2.3) dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat yang berasal dari Tanah Milik Adat C Nomor 797 P. 58 S.IIIseluas 2.500 m2, akan tetapi secara yuridis telah
Register : 13-08-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PA Martapura Sumsel Nomor 541/Pdt.G/2020/PA.Mpr Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
159 — 129
159 — 129
Bahwa Gugatan Penggugat Abscuur Libel (Kabur) salingbertentangan satu dengan yang lain khususnya mengenaimasalah antara posita dengan petitum dimana dalam petitumpara penggugat memohon dinyatakan agar jika para tergugatmenyerahkan bagian harta kepada para penggugat namun haltersebut adalah kabur karena didalam posita gugatan parapenggugat sama sekali tidak di singgung atau tidak kemukakanoleh para penggugat, oleh karena itu adalah wajar jika dalilgugatan ini untuk dinyatakan di tolak oleh Pengadilan
Register : 04-05-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Cbi Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat:
Gunawan Karta
Tergugat:
1.Jansen Situngkir
2.P Nainggolan
3.Kaloamsyah Simanjorang
4.Robinhort Silaban
5.Rosmaida Situngkir
6.Fransiskus Ganda
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
150 — 67
Gunawan Karta
Tergugat:
1.Jansen Situngkir
2.P Nainggolan
3.Kaloamsyah Simanjorang
4.Robinhort Silaban
5.Rosmaida Situngkir
6.Fransiskus Ganda
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
150 — 67
Titik Singgung WewenangPeradilan Angka 2. Copy dari aslinya:Bukti Pokok;1. P1 : Photocopy Legalisir Notaris, Surat KeteranganNomor :HAMA/XI/SN/408/1X/1989, yang diterbitkan P.T. PERKEBUNANXI;2. P2 : Photocopy Legalisir Notaris, Surat KeteranganNomor : 539.2/01pem, tanggal 16 Februari 2015, yang diterbitkankepala Desa Cileungsi Kidul;3. P3. :Photocopy Legalisir Notaris, Akta Pelepasan HakAtas Tanah Nomor : 43, Tanggal 28 Mei 2015, yang dibuatdihadapan Notaris & PPAT Dedy Suwandy, SH., MH.4.
Register : 17-02-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 8/G/2021/PTUN.MTR Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
AMAQ MUHAIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Intervensi:
1.. MASHUN
2.Lientje Patipeylohy
160 — 96
AMAQ MUHAIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Intervensi:
1.. MASHUN
2.Lientje Patipeylohy
160 — 96
Peraturan inisamasama MEMILIKI TITIK SINGGUNG terkait denganpermasalahan PENANGANAN DAN PENYELESAIANSENGKETA DAN KONFLIK.Pasal 5 Kasus yang merupakan sengketa dan Konftlikdigolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi. Pada huruh (b) dan (c)berbunyi;b. Kasus Sedang merupakan Kasus antar pihak yang dimensihukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jikaditetapbkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum danadministrasi tidak menimbulkan gejolaksosial, ekonomi, politik dan keamanan;c.
Putus : 21-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2013 Tanggal 21 Januari 2014 — PURWADI, DKK vs. PT. BERIAL SUMBERMEDICA, diwakili oleh OYONG PARINTIS MANOPO
70 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang diketahui bersamaterkait dengan posisi letak bidang tanah yang disengketakan,diketahui titik singgung/overleap penguasaan bidang tanahdimaksud yang dikuasai oleh pihak Penggugat/Terbandingsekarang Termohon Kasasi adalah tidak seluruh luasanbidang tanah yang terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 396/Kelurahan Lontar;Tanggal 31 Maret 1984 berdasarkan Petok D Nomor 227 Persil63 b Klas dll, seluas 983 M2, Gambar Situasi Nomor 5646/1984,terbit atas nama Limah Bok Riah
Register : 13-08-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PURWODADI Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Pwd Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
AGUS SETYAWAN Bin PUDJIJONO Alm
Tergugat:
1.SUWARNI
2.UNTUNG SLAMET Bin PUDJIJONO Alm
3.MARLINA KUSUMA DEWI Binti PUDJIJONO Alm
4.ANDI MARDIYANTO Bin PUDJIJONO Alm
5.LILIK SETYOWATI Binti PUDJIJONO Alm
6.NUGROHO SETIAWAN Bin PUDJIJONO Alm
7.MARIA NOVA LENAWATI, SH, MH. ADV, MKn
8.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN
98 — 18
AGUS SETYAWAN Bin PUDJIJONO Alm
Tergugat:
1.SUWARNI
2.UNTUNG SLAMET Bin PUDJIJONO Alm
3.MARLINA KUSUMA DEWI Binti PUDJIJONO Alm
4.ANDI MARDIYANTO Bin PUDJIJONO Alm
5.LILIK SETYOWATI Binti PUDJIJONO Alm
6.NUGROHO SETIAWAN Bin PUDJIJONO Alm
7.MARIA NOVA LENAWATI, SH, MH. ADV, MKn
8.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN
98 — 18
,Notaris/ PPAT dikabupaten Demak (Tergugat VII) yangdidasarkan pada terbitnya Akta Pernyataan Keterangan HakWaris Nomor 285III/2019 tanggal 29 April 2019,sebagaimana dimaksud dan didalilkan oleh PenggugatHalaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor 26/Pat.G/2020/PN Pwdmerupakan akta notariil yang seSuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana Tergugat ,Tergugat Ill dan Tergugat IV singgung pada poin 5.1 di atas,termasuk Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahperikatan antara
Putus : 24-03-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SERANG Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Srg Tanggal 24 Maret 2016 — PERDATA :
P : ADI SYAIFUDIN LATIF
T : HJ. ENTIN SUHARTINI, DKK
129 — 48
129 — 48
EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT:Tentang Kewenangan Mengadili,Bahwa materi pokok yang diuraikan dalam Posita Gugatan Penggugat, secara substansial sangatmenitikberatkan pada titik singgung mengenai siapa yang berhak atas obyek hak keperdataan darikepemilikan tanah, yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat.Bahwa terhadap materi Posita gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulumengenai apakah adanya hubungan hukum hak keperdataan dari kepemilikan tanah tersebutadalah benar milik Penggugat
Register : 11-04-2016 — Putus : 09-09-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 13/G/2016/PTUN-SRG Tanggal 9 September 2016 — Hj. EVY SHOFAWI HAYZ, S.H.
MELAWAN:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON
120 — 49
120 — 49
., sehingga ini bentuk kKewenangan langsung dari Tergugat untukmengeluarkan keputusan, sehingga dalam perkara ini tidak kekurangan pihak;Bahwa ahli menjelaskan korelasi antara jual beli dengan penerbitan keduaSHGB tersebut, jadi titik singgung antara Akta Jual Beli dengan penerbitanSertipikat itu tersebut ada 2 yaitu:1.
Register : 01-07-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 29-11-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Tte Tanggal 18 Nopember 2014 — DEDDY SADZALI Alias DEDDY
64 — 28
64 — 28
Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaanprimer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanpada dakwaan subsider
Putus : 27-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 K/Pdt/2016 Tanggal 27 Juni 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN, DKK
VS
IRAWAN ONGGARA, DKK
125 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalammempertimbangkan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2013/PN Bkl.tanggal 18 November 2013 dengan menyatakan bahwa PengadilanNegeri Bangkalan berwenang memeriksa gugatan Penggugat/Pembanding dengan alasanalasan sebagai berikut (vide halaman 80dam 81 Putusan Sela Tingkat Pertama): Yang dipermasalahkan Termohon Kasasi (PT GSS)/Penggugat adalahtentang tuntutan hak atas tanah penguasaan objek sengketa danbukan mempermasalahkan surat persetujuan prinsip pembangunanindustri dan galangan kapal ataupun izin lokasi; Titik singgung
Register : 28-03-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 31-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1090/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel Tanggal 20 Agustus 2013 — HJ. NURABITI, SE. Alias BETTY binti MUNIR SUPARDI ;
124 — 129
124 — 129
adalahbentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutanmulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai keopada dakwaan tindak pidana yangteringan,dan dakwaan tersebut sering disebut sebagai dakwaan pengganti dari dakwaan primeratau terhadap dakwaan seterusnya.Menimbang bahwa ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidier diajukanapabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbulitu meliputi atau bertitik singgung
Register : 28-06-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Pgp Tanggal 24 Mei 2017 — 1. Ir. THOMAS JUSMAN, umur 46 tahun, agama Katholik, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Syafri Rahman No. 178 RT/RW 000/000 Kota Sungailiat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. YUSWANTO, umur 24 tahun, agama Katholik, warganegara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Komp. Green Kedamaian Jl. Panda II Blok B No. 02 RT/RW 007/002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. JAP F.X. KELVIN HADINATA, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. S. Parman No. 76 RT 001 Kota Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. ENNA, umur 42 tahun, agama Katholik, warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Syafri Rahman No. 178 B R Kota Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
Dalam hal ini Penggugat I, II, III dan IV diwakili Kuasanya CIK MARHAYANI, S.H., M.H. dan CIK MELI HOKINI, S.H., para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Firma Hukum RA KARTINI beralamat di Jl. R.E. Martadinata (Ruko Mimi Lantai II depan SPBU Opas Indah) Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 026/FH.KAR-C2/SK/PDT/2016 dan No. 026/FH.KAR-C2/SK/PDT/2016 masing-masing tanggal 30 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor 107/SK/VI/2016/PN.Pgp dan Nomor 107/SK/VI/2016/PN.Pgp masing-masing tanggal 27 Juni 2016. Untuk selanjutnya Penggugat I, II, III, dan IV disebut sebagai PARA PENGGUGAT;
Melawan
PT KRAMA YUDHA SAPTA, beralamat di Gedung Krama Yudha Jl. Warung Jati Barat Nomor 43 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan (berdasarkan Akta Nomor 175 tanggal 18 Januari 1984 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 14 Januari 2011) diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN, Direktur Utama PT Krama Yudha Sapta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, MUHAMMAD YAMIN, S.H., IKI DULAGIN, S.H., M.H., RIKI ARYA PUTRA, S.H., M.H., AULIA HIDAYAT, S.H., dan MUSLIM, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum PUBLICA LAW FIRM yang beralamat di Jl. Kendal No. 9 Menteng Jakarta Pusat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor 137/SK/VIII/2016/PN.Pgp tanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya disebut TERGUGAT;
402 — 41
402 — 41
pertimbangandiatas, dimana di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah disebutkan apabila sertifikat tidak ada sebagai buktikepemilikan hak atas tanah, kepemilikan hak atas tanah dapat dibuktikan dalambentuk lain yang salah satunya adalah apabila tidak ada bukti tertulis sama sekali,kepemilikan hak atas tanah dibuktikan dengan keterangan Saksi dan ataupernyataan yang bersangkutan;Hal 57 Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.PgpMenimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis singgung
Register : 26-08-2015 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MANADO Nomor WILSON GETA MELAWAN THERESIA TITILIANY UISAN, DK Tanggal 26 September 2016 — - WILSON GETA MELAWAN THERESIA TITILIANY UISAN, DK
82 — 31
82 — 31
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (PTUN Manado)sebagaimana nyata dalam Bukti 1.12, 1.13, dan T.14(sama dengan Bukti P.4dan P.5) berupa Keputusan PTUN pada tingkat pertama, banding, dan kasasi;Menimbang, bahwa menghadapi bukti 7.12, 1.13, dan 1.14 (samadengan Bukti P.4 dan P.5) tersebut, Majelis Hakim tidak akan pernahmelakukan penilaian atas keputusan yang tercantum dalam buktibukti tersebut,namun dalam praktek sering dijumpai permasalahan yang menyentil mengenaiapa yang dikenal dengan titik singgung
Register : 19-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT;
114 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga titik singgung antarakepentingan warga dan pemerintah dalam konteks administrasisenantiasa bermuara pada terbit dan berlakunya sebuah KTUN.Sebagai negara hukum, setiap KTUN yang diterbitkan oleh pejabattata usaha negara dapat dipersoalkan atau digugat apabilamerugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata.Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang memilikikewenangan untuk menguji, mengadili dan memutus sengketa TataUsaha Negara antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan wargamasyarakat.Sebelum
Register : 21-08-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 60/PDT/2017/PT BTN Tanggal 16 Agustus 2017 — Para ahli waris dari Almarhum Tan Mie Seng alias Tan Mie Sen alias Tan Mie Sen dan Almarhumah Hana dahulu bernama Tan Han Nio, yakni :
1. Antonius Kim Hwa, dahulu bernama Tan Kim Hwa, swasta, WNI, beralamat di Kp. Jurang Mangu Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2.Kimoy, dahulu bernama Tan Kim Moy, swasta, WNI, beralamat di Kampung Curug Rt. 006 Rw. 004, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Ade Debora, dahulu bernama Tan Len Nio, swasta, WNI, beralamat di Komplek Kodam Rt. 010 Rw. 005, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
4. Elly, dahulu bernama Tan E Ly, swasta, WNI, beralamat di Pondok Maharta C.16 No. 12 Rt. 007 Rw. 011, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
5. Eddy S, dahulu bernama Tan Kim Cun, swasta, WNI, beralamat di Jalan H. Sarmili No. 54 Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
6. Yahya Saputra S.Pd., dahulu bernama Tan E Weh, swasta, WNI, beralamat di Jalan Kiwi V Blok GR 22/80 Rt. 008 Rw. 007, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
7. Para ahli waris penggganti dari Almarhumah Nyonya Men, dahulu bernama Tan Kim Nio :
7.1 Analisa, swasta, WNI, beralamat di Jalan M. Saidi No. 17 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7.2 Hendry, swasta, WNI, beralamat di Kp. Sawah Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7.3 Herlina, swasta, WNI, beralamat di Jalan M. Saidi No. 17 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7.4 Susilawati, swasta, WNI beralamat di Jalan M. Saidi No. 17 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7.5 Rudy Hartono, swasta, WNI, beralamat di Jalan M. Saidi No. 17 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7.6 Endang Gunawan, swasta, WNI, beralamat di Jalan M. Saidi No. 17 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7.7 Rice, swasta, WNI, beralamat di Jalan M. Saidi No. 17 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
7.8 Edi Santosa, swasta, WNI, beralamat di Jalan Asyirot Dalam No. 50 Kp. Kecil Rt. 005 Rw. 001, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
8. Para ahli waris pengganti dari Almarhumah Nyonya Neni, dahulu bernama Tan Ne Nio :
8.1 Rita, swasta, WNI, beralamat di Kampung Lio Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
8.2 Riawati Syahalalua, swasta, WNI, beralamat di Pd. Kacang Prima G 6/12 Rt. 007 Rw. 008, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
Selanjutnya baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri, selaku ahli waris dari Almarhum Tan Mie Seng alias Tan Mie Sen alias Tan Mi Sen dan Almarhumah Hana dahulu bernama Tan Han Nio, dalam perkara ini diwakili oleh : SURYA BAKTI BATUBARA, S.H., M.M., dan PALTI HUTAGAOL, S.H., dari Kantor SURYA BATUBARA & ASSOCIATES LAW FIRM berkantor di Ruko Rajawali Blok B-6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/semula PENGGUGAT;
L A W A N
1. Para ahli waris dari Almarhum H. Saaman bin H. Asimin, baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri :
- Abdul Karim bin H. Saaman bin H. Asimin, beralamat di Komplek Lemigas Blok C No. 49, Rt. 007 Rw. 013, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I/semula TERGUGAT I;
- Karyadi bin H. Saaman bin H. Asimin, beralamat di Jl. Ceger Raya Rt. 06 Rw. 01, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II/semula TERGUGAT II;
- Hj. Harbiah binti H. Saaman bin H. Asimin, beralamat di Jl. Ceger Raya Rt. 06 Rw. 01, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III/semula TERGUGAT Ill;
- Hj. Badriah binti H. Saaman bin H. Asimin, beralamat di Jl. PLN-DEPLU Rt. 014/Rw. 01, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV/semula TERGUGAT IV;
Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : ARIAS RAHADIAN, S.H., WAHYU BASKORO, S.H., M.H., dan WALIM, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum di Kantor ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM ARIAS RAHADIAN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Taman Banjar Wijaya, Blok B 19B No. 5, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2016;
2. Lurah Kelurahan Pondok Betung, beralamat di Jl. Pondok Betung Raya No. 1, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V/ semula TERGUGAT V;
3. Lurah Kelurahan Pondok Karya, beralamat di Jl. Bonjol No. 101, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI/semula TERGUGAT VI;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : ARIAS RAHADIAN, S.H., dan WAHYU BASKORO, S.H., M.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum di Kantor ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM ARIAS RAHADIAN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Taman Banjar Wijaya, Blok B 19B No. 5, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2016;
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, beralamat di JI. H. Abdul Hamid, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII/semula TERGUGAT Vll;
5. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Jl. Ruko Golden Road Blok C 27 No. 59/61, ITC Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII/ semula TERGUGAT Vlll;
6. Sujono, dahulu beralamat di Jl. Raya Ceger No.47, RT.011 RW.003, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (sekarang tidak diketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I/semula TURUT TERGUGAT I;
7. Sukamian, dahulu beralamat di Jl. Raya Ceger No. 48, Rt. 011 Rw. 03, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (sekarang tidak diketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II/semula TURUT TERGUGAT ll;
8. Sudarmono, dahulu beralamat di Jl. Raya Ceger, Rt. 011 Rw. 03, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (sekarang tidak diketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III/semula TURUT TERGUGAT Ill;
172 — 37
172 — 37
Bahwa berdasarkan isi dalam materi atas permasalahan yang diuraikanPara Penggugat dalam posita surat gugatannya, telah jelas dan nyatamenitik beratkan dalam titik singgung mengenai proses prosedur dari tatapengadministrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, dalammenerbitkan surat keputusan pejabat tata usaha negara (beschikking),sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal angka 3 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan
Register : 04-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Harijanto Karjadi
522 — 624
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Harijanto Karjadi
522 — 624
., dibawah sumpah pada pokoknya memberikanpendapat sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud PreJudicial Geschill yaitu Dalam hal mengadiliperkara pada waktu bersamaan terjadi pemeriksaan perkara pidana danperkara perdata dimana antara perkara pidana dan perkara perdatabertitik singgung sedemikian rupa;Bahwa landasar PreJudicial Geschill adalah Pasal 81 KUHP yaitumempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena adaperselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satumahkamah lain, mempertangguhkan
perkara perdata yang melibatkan Tommy Winata baik sebagai pihakselaku Penggugat maupun di sisi lain sebagai Tergugat dalam dua perkaraperdata yang nantinya akan menentukan apakah Tomy Winata berhakmelakukan penuntutan atas perbuatan Terdakwa atau tidak;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa apabila dalam hal mengadili perkara pada waktubersamaan terjadi pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata dimanaantara perkara pidana dan perkara perdata bertitik singgung