Pasongkoran;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan menyerahkanpada penasihat hukumnya untuk menanggapinya;ARHAMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik terkait kasus penyewaanescavator tahun 2017 2018;Bahwa saksi ASN sebagai sekretaris Bappeda, dan penyewaan escavatortidak ada kaitannya dengan jabatan saksi di TAPDBahwa saksi meminta pada Rusli untuk menyewa escavator;Bahwa TAPD tentang penyewaan escavator yang akan

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, saksimenjabat hampir 1 tahun yaitu sejak Juni 2016 hingga April 2017 ; Tupoksi saksi sebagai Pit Sekda adalah membantu Gubernur dalampelaksanaan kebijakan, melakukan koordinasi kebijakan daerah sertapelayanan daerah yang bersifat administratif ; Bahwa saksi masuk dalam Tim Anggaran Perencanaan Daerah (TAPD)dan ikut dalam menyusun anggaran APBDPerubahan TA 2016 danAPBD Provinsi TA 2017 ; Bahwa mekanisme pengusulan anggaran adalah Tim Anggaranmengumpulkan pengusulan

Asahan Nomor: 120031000306;

• Surat Kadisporabudpar Kota Tasikmalaya Kepada Sekertaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku ketua TAPD Nomor : 556 / 239.A/ Disporatgl 21 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Usulan Belanja HibahTahun 2018.
• Nota Kesepakatan No : 420/MoU.22 Bappeda/ 2017 dan No. 170/605/ DPRD/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018.

Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaranhasil pemeriksaan atasS proses penyusunan anggaranmenunjukkan bahwa penganggaran Pembangunan WFCKota Namlea (Reklamasi Pantai) dalam DaftarPenggunaan Anggaran (DPA) tidak sesuai dengandokumen perencanaan pembangunan, serta tidakdidukung dengan kertas kerja dan tidak melalui prosespembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD)b.

Penyimpangan dalam Proses Penyusunan AnggaranBahwa penganggaran Pembangunan Water Front City Kota Namlea(Reklamasi Pantai) dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tidaksesuai dengan dokumen perncanaan pembangunan, serta tidakdidukung dengan kertas kerja dan tidak melalui proses pembahasanoleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);2.

Inspektorat Propinsi.Bahwa, yang memberikan honor tersebut kepada saksi pada waktu itu : ZaenalAzis, ke ruang saksi dan mengatakan : karena untuk kelengkapan berkasadminstrasi guna kelengkapan pemeriksaan dari Inspektorat Provinsi.Bahwa, menurut saksi, maksud dari kelengkapan adminstrasi adalah : terkaitdengan pertanggung jawaban kegiatan, dimana honor adalah bagian darikelengkapan adminstrasi di Biro Bina Sosial, karena Biro Adbangda adalahsekaligus sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

dan perbuatan antara lain sebagai berikut : Berawal pada tahun 2006 ketika Pemerintah Kota Batam menganggarkanTunjangan Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil danTenaga Harian Lepas Kota Batam yang tertuang di dalam Perda Nomor 09Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BatamTahun Anggaran 2007 dengan mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah.Mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnyadianggarkan oleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD

Mataanggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnya dianggarkanoleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) Kota Batam yangterdiri dari Sekretaris Daerah (Agussahiman), Ketua Bappeda (WanDarussalam), Kepala Bagian Keuangan (Raja Muhsin), Kepala BagianHukum dan Sekretaris Dewan.Kemudian pada Tahun 2007 Walikota Batam mengeluarkan PeraturanWalikota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang luran Pemerintah DaerahDalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua BagiPegawai Negeri

dan perbuatan antara lain sebagai berikut : Berawal pada tahun 2006 ketika Pemerintah Kota Batam menganggarkanTunjangan Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil danTenaga Harian Lepas Kota Batam yang tertuang di dalam Perda Nomor 09Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BatamTahun Anggaran 2007 dengan mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah.Mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnyadianggarkan oleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD

Mataanggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnya dianggarkanoleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) Kota Batam yangterdiri dari Sekretaris Daerah (Agussahiman), Ketua Bappeda (WanDarussalam), Kepala Bagian Keuangan (Raja Muhsin), Kepala BagianHukum dan Sekretaris Dewan.Kemudian pada Tahun 2007 Walikota Batam mengeluarkan PeraturanWalikota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang luran Pemerintah DaerahDalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua BagiPegawai Negeri

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota 52.53.dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor :UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nope54.mber 2017,Hal :Undangan.
52.4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.

125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi
128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

perencanaan anggaran, pelaksanaan danpertanggung jawaban ;Bahwa pada saat perencanaan maka seorang Kepala Daerahkarena sudah diamanatkan dipasal 10 ayat (1) huruf a dan b UUNo.17 tahun 1973, maka kepala seluruh SKPT akan mengajukanRKA (Rencana Kerja Anggaran) ;Bahwa RKA ini seharusnya dibahas dengan DPRD itu amanat UUNo.17 Pasal 19 ayat (4) tahun 2003 ;Bahwa setelah itu baru dilakukan pembahasan dengan TimAnggaran Pemerintah Daerah, jadi liming sekktornya berada di TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Rejang Lebong;Menimbang, bahwapenyusunan DPA 2017, dilakukan pada tahun 2016,termasuk juga penyusunan dana Beban Kerja ini dan saksi selakuKetua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);Menimbang, bahwadasar hukum pengajuan anggaran dana BK tahun2017 di Sekretariat Daerah Kab.

PermendagriNomor : 13 tahun 2006, Bab VIl Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 123 danseterusnya antara lain disebutkan bahwa : Sebelum disahkan DPA SKPD, SKPD menyusun Rancangan DPASKPD dengan merinci : sasaran yang hendak dicapai, program,kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasarantersebut, rencana penarikan dana tiap tiap SKPD, pendapatanyang diperkirakan, dan menyerahkan Rencana DPA SKPD tersebutkepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ; Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Pada sekitar bulan September 2011, saat Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten melakukanpenyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara (RKUAPPAS) TA 2012 atausebelum KUAPPAS diserahkan kepada RATU ATUTCHOSIYAH, WIDODO HADI selaku Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ProvinsiBanten dan sekaligus Wakil Ketua TAPD berdasarkan SKGubernur Banten Nomor: 910.05/Kep.650Huk/2011 tanggal31 Maret 2011, melakukan pertemuan dengan Terdakwa diHotel

Namun pada saat pembahasananggaran Raperda antara TAPD dengan DPRD, Terdakwaatas sepengetahuan dan persetujuaan RATU ATUTCHOSIYAH, meminta agar anggaran Belanja Langsung DinasKesehatan Pemprov Banten TA 2012 ditambah dengan caramengalihkan alokasi anggaran hibah Alkes Kabupaten/Kotauntuk kegiatan belanja modal Alkes Rumah Sakit RujukanProvinsi Banten pada RKA Dinas Kesehatan Provinsi BantenTA 2012, sehingga alokasi anggaran untuk penyediaan AlkesRumah Sakit Rujukan Pemprov Banten TA 2012 yang semulaHal

Ide Anak Agung Gde Agung JakartaSelatan, Terdakwa melakukan pertemuan dengan WIDODOHADI, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta agaralokasi anggaran belanja Dinas Kesehatan Pemprov Bantenditambah sehubungan TAPD sedang membahas rancanganKUAPPAS Perubahan TA 2012.Hal . 26 Putusan No.45/PidSusTPK/2020/PT.DKI.

Pada sekitar bulan September 2011, saat Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten melakukanpenyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritasdan Plafon Anggaran Sementara (RKUAPPAS) TA 2012 atausebelum KUAPPAS diserahkan kepada RATU ATUTCHOSIYAH, WIDODO HADI selaku~ Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) ProvinsiBanten dan sekaligus Wakil Ketua TAPD berdasarkan SuratKeputusan Nomor: 910.05/Kep.650Huk/2011 tanggal 31Maret 2011, melakukan pertemuan dengan Terdakwa di HotelRitz

Selanjutnya RATU ATUT CHOSIYAH mengajukan usulananggaran tersebut kepada DPRD Provinsi Banten dan dicapalNota KesepakatanNomor: 910/MoU.16Huk/2011 dan Nomor:164/10/DPRD/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 tentangKebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon AnggaranSementara TA 2012 sebesar Rp205.000.000.000,00 (duaratus lima milyar rupiah).Namun pada saat pembahasananggaran Raperda antara TAPD dengan DPRD, atassepengetahuan dan persetujuan RATU ATUT CHOSIYAH,Terdakwa meminta agar anggaran Belanja Langsung

No. 593 K/Pid.Sus/2016tentunya sudah dibuat oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaranyang dikirimkan kepada Bappeda untuk kemudian TAPD bersamaBadan Anggaran DPRD membahas KUAPPAS yang selanjutnyadisahkan menjadi Perda APBD.

209

2 (dua) lembar Surat Nomor 900/2135-DPKPP/Set tanggal 30 Juni 2021 Kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi Selaku Ketua TAPD perihal usulan kegiatan APBD-P TA 2021 yang ditandatangani oleh JUMHANA LUTHFI, S.Sos.M.Si selaku Kadis Perkimtan Kota Bekasi;

210

2 (dua) lembar Surat Nomor 593/2126-DPKPP.Tanah tanggal 30 Juni 2021 Kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi Selaku Ketua TAPD perihal usulan penganggaran Kegiatan Pengadaan Tanah pada APBD-P-TA 2021 yang ditandatangani

oleh JUMHANA LUTHFI, S.Sos.M.Si selaku Kadis Perkimtan Kota Bekasi;

211

2 (dua) lembar Surat Nomor 593/2214-DPKPP.Tanah tanggal 26 Agustus 2021 Kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi Selaku Ketua TAPD perihal usulan penganggaran Kegiatan Pengadaan Tanah pada APBD-P-TA 2021 yang ditandatangani oleh JUMHANA LUTHFI, S.Sos.M.Si selaku Kadis Perkimtan Kota Bekasi;

212

1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Pakta Integritas Pejabat Pemerintahan Kota Bekasi, an.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.

Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tangal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov.

Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov.

(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara ra[at Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015.

(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov.

(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016.

ol>

24

4 (empat) lembar Berita Acara Agenda Kegiatan Gedung Indonesia Menggugat tahun 2012

25

Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Nomor : 556/Disbudpar tanggal 30 Nopember 2011, perihal Hasil Evaluasi Permohonan Hibah TA 2012 kepada Walikota Bandung melalui Ketua TAPD

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota 52.53.dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nope54.mber 2017, Hal : Undangan.
52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Gubernur Jambi kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nomor : 910/2484/BAKEUDA/IX/2017, tanggal 7 September 2017, perihal : Penyampaian Rancangan Perda APBD Tahun 2018 dan Nota Keuangan APBD Tahun 2018
125. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD, tanggal 1 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD

-
126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi
128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 21 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat paripurna XLIX DPRD Prov. Sumsel (tingkat pertama) Nomor: 005.160/01353/DPRD-SS/2014 Tanggal 22 Agustus 2014, Penjelasan Gubernur terhadap 5 (lima) Raperda Prov. Sumsel pada rapat ke XLIX Tangal 28 Agustus 2014, risalah rapat paripurna XLIX DPRD Prov.

Sumsel. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel Risalah Rapat Badan Anggaran Membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 19 23 Agustus 2014. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna XLIX Acara Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Pansus Terhadap 5 (lima) Raperda Prov.

(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan Nomor: 005.160/01512/DPRD-SS/2015 Tanggal 04 Agustus 2015 acara ra[at Banggar dan Tim TAPD membahas KUPA dan PPAS Tentang Perubahan APBD Prov. Sumsel TA 2015, daftar hadir dan notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Tanggal 10 Agustus 2015, Tanggal 25 Agustus 2015.

(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Badan Anggaran membahas KUA dan PPAS TA. 2015 antara Banggar dengan Tim TAPD Tanggal 10 13 Agustus 2015 dan 25 Agustus 2015. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: Risalah Rapat Paripurna IX DPRD Prov. Sumsel acara: Penjelasan Gubernur Terhadap APBD Perubahan, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov.

(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
1 (satu) bundel dokumen terdiri dari: undangan rapat Banggar dengan Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Prov. Sumsel TA. 2017 (induk dan perubahan), Notulen rapat Banggar DPRD Prov. Sumsel bersama Tim TAPD Membahas KUA dan PPAS APBD Tahun 2017 Tanggal 28 Oktober 2016, Tanggal 31 Oktober 2016, Tanggal 02 Nopember 2016 dan Tanggal 03 Nopember 2016.