Sengketa tersebut diterbitkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat di lokasisebagaimana dimaksud Objek Sengketa a quo, diketahui fakta bahwa lokasibidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat tumpang tindih dengankeseluruhan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa yangditunjukkan Tergugat maupun Tergugat Il Intervensi sebagaimana termuat dalamBerita Acara Pemeriksaan Setempat;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui tanahmilik Penggugat yang tumpang tindin

(Sembilan Ribu Dua RatusSembilan Puluh Meter Persegi), tumpang tindin sebagian denganbidang tanah milik Penggugat, yang pada awalnya tanah yangdimaksud dalam Objek Sengketa tersebut merupakan pemberian dariTitus Nau yang dibagi menjadi tiga bagian dan masingmasing bagiandikuasai oleh Nikodemus Niuflapu, Lodia Niuflapu (Penggugat), danSilpa Asanab kemudian dikarenakan Nikodemus Niuflapu telahmeninggal dunia dan tidak memiliki keturunan sehingga tanahNikodemus Niuflapu secara adat juga menjadi hak

Asdaco tahun1997;Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka semua keterangan saksiselebinnya dan selengkapnya telah termuat dalam berita acarapersidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusanini.Menimbang, Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara inimeskipun telah diberikan kKesempatan yang cukup untuk itu;Menimbang, bahwa pada tanggal 1 November 2019 Majelis Hakim telahmelaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah Penggugat yangtumpang tindin dengan tanah yang

Bahwa sehubungan dengan permohonan pemisahan hak atas tanah atasBahwa nama Penggugat, Tergugat melalui Suratnya Nomor : 1207/200Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor: 47/G/2019/PTUNPBR14.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwatanah yang dimohon haknya tumpang tindin dengan SHM No. 3044 tahun 2005An. Watidar Aziz (Vide bukti P21)10.

Anak dalam pemeliharaan Tergugat;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, menunjukkanadanya tumpang tindin adanya gugatan Tergugat sehingga adanya kaburhukum (gugatan mengandung cacat atau obscuur libel) antara pokok perkaradngan adanya Rekonpensi dan mengenai dengan pembuktian Tergugat tidak dipertimbangkan lagi.

korban YO GAKPOPO LAH WONG AKU SENENG KARO SAMPEAN terdakwa jawablagi YO AYO COPOT CELONONE, karena terdakwa melihat ekspresiHal 13 dari 28 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Mkdanak korban yang terlihat malu untuk melepas celananya tersebut makaterdakwa berinisiatif untuk melepas celana panjang dan celana dalamyang dikenakan anak korban setelah itu anak korban melepas celanapanjang dan celana dalam yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwamenidurkan anak korban diatas tempat tidur lalu terdakwa tindin

Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karenamenurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara Sertipikat ObyekSegketa dengan Sertipikat milik Penggugat. ; Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat, Sertipikat HakGuna Bangunan No. 3462/Desa Curug, terbit tanggal 10 Maret 1998,Gambar Situasi No. 11807/1995, tertanggal 19 Juni 1995 seluas 11.503 M2,atas nama HERMAN ANGWIDJAYA, berasal dari penurunan hak, SertipikatHak Milik ke Sertipikat Hak Guna Bangunan terletak di

Berdasarkan bukti surat T.II.Int.2.2c, didapatkan fakta jika Tergugat padatanggal 5 Juni 2014, pernah berkirim surat kepada Penggugat, Tergugat IIIntervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2, guna menindaklanjuti suratundangan ke3 dari Tergugat tanggal 11 Pebruari 2014, terkaitpermasalahan tumpang tindin SHM No. 540/Gembor, No. 548/Gembor danNo. 552/Gembor dengan SHGB No.1758/Gembor dan SHGB No. 1760/Gembor..

DjajapuraPermai, yang ternyata bidang tanahnya adalah tumpang tindin sebagian denganbidang tanah Sertipikatsertipikat obyek sengketa;Menimbang, bahwa sedangkan alasan hukum yang diajukan oleh TergugatIl Intervensi 2 untuk menyatakan jika gugatan Penggugat dalam perkara a quotelah lewat waktu (daluarsa) karena pada tanggal 24 Oktober 2012, Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang dengan Nomor Surat: 8054/600.136.71/X/2012 telahmengundang Handoyo Santoso dan Soesanto Tjioe selaku direktur PT AsiaplastIndustries

Peraturan Perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan pembatalan Sertipikatsertipikat obyek sengketa di PengadilanTata Usaha Negara;Halaman 121 dari 142 halaman, Putusan No. 41/G/2014/PTUNSRGMenimbang, bahwa oleh karena sampai dengan diajukan dandidaftarkannya gugatan a quo oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang pada tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat tidak dapat menjamin kepastianhukum data fisik dari sebagian bidang tanah HGB No. 1758/Gembor dan HGBNo.1760/Gembor, telah tumpang tindin

Mtr.h) Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau;i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaantersebut di atas, jika dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung kesalahan subjek hak, kesalahan obyek hak,terdapat tumpang tindin hak atas tanah, data yuridis

kepada Siti Rogayah demi hukum telah dicabut, dan tanah sebagaimanadalam C 935 seluas 6200 m2 (kemudian menjadi 5290 m2) sebagaimanadalam nomor urut / angka 26 dari 33 bidang tanah, beralih menjadi bagiandan menjadi hak sepenuhnya dari Hj Ucu binti Usa (Terdakwa 1), danbukan lagi menjadi bagian Siti Rogayah sebagai penerima hibah, danbukan pula menjadi bagian H Suhati sebagaimana dalam APHB No 3.e bahwa kalau surat hibah nomor 307/2007 tersebut tidak dicabut oleh HSunata, maka akan terjadi tumpang tindin

berdasarkan Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 39/Bencongan,Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19 Desember 1992tercatat atas nama Amin Lembe, dan diakui oleh Termohon PeninjauanKembali sebagai miliknya yang menurut Termohon Peninjauan Kembalitumpang tindin dengan tanah seluas 4.400 m? sesuai Sertipikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No.11350/1995, tanggal 19 Juli 1995 tercatat atas nama PemohonPeninjauan Kembali (dahulu bernama PT.

Engedi Ex Eagle Prestigeyang diterbitkan oleh Termohon Kasasi / Tergugat pada tanggal 16 Juni 2014dan atas tindakan tersebut Pemohon Kasasi / Penggugat mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum dengan register perkara perdata Nomor211/Pdt.G/2014/PN.BTM tertanggal 20 Oktober 2014;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti TingkatBanding telah tidak menerima untuk memeriksa pokok perkara oleh karena gunamenghindari tumpang tindin putusan tentang siapa sebenarnya pemilik kapal MV.Engedi

dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tertanggal 11 Desember 1965dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum:;Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh KepalaKampung Pasir Putih Kotapradja Djambi tanggal 20 Maret 1959 milikTergugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidaktumpang tindin

Sumatera Utara,BERADA DIATAS SEBAHAGIAN DARI BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan hasil Pengembalian batas tertanggal 25 Maret 2021 No.03/BA.12.02.200/III/2021, terdapat tumpang tindih sebahagian atas bidangtanah seluas 1.474 M2 milik Penggugat, artinya bahwa sebahagian luas tanahmilik Penggugat tumpang tindin seluas 1.474 M2 dengan sertifikat No. 95,sehingga dalam hal ini sangat jelas dan terang bahwa Penggugat sangatdirugikan oleh tergugat karena atas adanya sebahagian luas tanah milikPenggugat

Asas Kecermatan;Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan, Tergugat telah pulamenjalankan Asas Kecermatan terbukti dengan telah diperiksasecara cermat dan teliti seluruh persyaratan pengajuan permohonanoleh Tergugat Il Intervensi dan telah pula dilakukan pengukuranlokasi sehingga ditemukan fakta bahwa alokasi yang diberikankepada Tergugat Il Intervensi tidak tumpang tindin dengan pihakmanapun termasuk Penggugat dan PT. Lautan Intan Permata.

Triple EightEnergy tumpang tindin dengan wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk atau tidak;Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL Bahwa setelah tahun 2013 Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan IUPPT.

nama Ratna (Penggugat) ;Bahwa sejak Penggugat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 870 Kel.Nabarua tanggal 22062007, NIB 26.13.01.08.01610, Surat Ukur Nomor51/08/2007 tanggal 7062007, luas 625m2atas nama Ratna tidak ada subjekhukum lain yang mengaku memilikinya sehingga dalam rentang waktutersebut, Penggugat mendirikan bangunan rumah diatasnya dan belumpernah mengalihkan maupun memindahtangankan kepada subjek hukumlain ;Bahwa Penggugat mengetahui bidang tanah bidang tanah milik Penggugattumpang tindin

sengketatersebut diberikan kepada Hajjah Azizah yang sekarang selaku pihakTergugat; Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekarang adalahTergugat dan di dalam tanah obyek sengketa tersebut terdapat bangunanrumah panggung terbuat dari kayu beratapbkan seng dan ada beberapabangunan kios; Bahwa luas tanah tersebut menurut data Desa pada waktu tahun 1960adalah 18 Are, yang mana kemudian pada tahun 2012 karena adapelebaran jalan, tanah tersebut menjadi 16 Are; Bahwa setahu saksi tidak ada tumpang tindin

Bahwa sinyalir adanya tumpang tindin Sertipikat pada obyek perkaradengan terbitnya Sertipikat Nomor M.76, S.U No.43 tahun 2011 adalahsebagai berikut :1.

Namun terdakwa LIM DEWI tidak bisa menunjukkan buktipenyerahan uang muka kepada CAC SUKANTA.Bahwa terdakwa mengakui sebabnya baru memberikan uang mukasejumlah Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi CACASUKANTA karena masih proses pengecekan suratsurat di KantorPertanahan.Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternya lokasi tanah yang akandibeli oleh saksi SETIAWAN tersebut tumpang tindin dengan Hak GunaUsaha milik orang lain, namun hal tersebut tidak terdakwa beritahukankepada saksi SETIAWAN.Bahwa

dengan areal tebangan kelompok TaniAdi Maju seluas 240 Ha (dua ratus empat puluh hektar) di mana didalamnyatermasuklah tanah Para Penggugat dengan SKGR sebagaimana dijelaskanpada angka 1 di atas, yang ditandatangani oleh seluruh Aparat Desa KetuaRT 001, Ketua RW 003, Kepala Desa Tebing Tinggi Okura dan Camat BukitRaja Kota madya Dati Il Pekanbaru (pada tahun 1994) dan pada waktu ParaPenggugat membeli tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran kelokasioleh aparat desa setempat dan tidak ada tumpang tindin

SUKERLY CHRISTOPORUS, SH telahmengajukan gugatan pembatalan sertifikat 1330/Sedau/1999 kePengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak.Bahwa faktafakta hukum diatas sangatlah kontardiktif dengan apa yangdikatakan PENGGUGAT bahwa ia nya baru mengetahui sebagiantanahnya dimaksukkan kedalam SHM No. 1330/Sedau/1999 saatditahan adalah sangat bertolak belakang dan penuh kebohongan.Bahwa dapat disimpulkan secara hukum bahwa PENGGUGAT telahmengetahui sejak januari 2009 sebagian tanahnya tersebut telahtumpang tindin