Ditemukan 9694 data
1.Riskan Firmansyah
2.Ahmad Surachman S Pd
3.M Mahdi
4.Suwinta
5.Nana Suryana
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI
145 — 44
tersebut.Karenafakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa terjadinya perubahan jadwal tahapanpemilihan kepala desa atas objek sengketa/objek gugatan didasari Surat dariKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 167/PP.02.3SD/KPUBKS/VI/2018 tertanggal 3 Juni 2018 perihal Permohonan jadwal tahapan BakalCalon Kepala Desa tidak bersamaan dengan masa tenang dan hari pemungutansuara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, selain itu tindakan Tergugat dakmmengoreksi produk hukum, telah sesuai dengan dokrin
FERRY,S.H.
Terdakwa:
MUNI Als BAPA KIKI Bin DAAL
48 — 16
Lamintang, SH, HukumPidana Indonesia, 61);Perbuatanperbuatan yang dalam dokrin biasanya disebut medeplichtigheidyang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakniturutbertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudahatau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. (Drs. P. A.
50 — 30
KUH Perdata, Dokrin Ahli dan dengan tepattelah menentukan sumbersumber hukum materiil yakni nilainilai yanghidup dalam masyarakat mencakup nilainilai sosiologis, kekeluargaandan nilainilai filosofis dimana secara Yuridis formal mengenai formalitassuatu Gugatan apakah telah memenuhi kaedahkaedah Hukum AcaraPerdata atau tidak.2.
MAINA MUSTIKA SARI, S.H.
Terdakwa:
PANGAT Alias KENTUNG Bin BEJO
72 — 24
Lamintang, SH, HukumPidana Indonesia, 61);Perbuatanperbuatan yang dalam dokrin biasanya disebut medeplichtigheidyang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakni turutbertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudahatau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. (Drs. P. A.
SAMSI THALIB, SH, MH
Terdakwa:
MURNI ILYAS PRATAMA bin AHMAD YASIDDIN
51 — 11
Terjemahan tersebut sesuaidengan perkembangan dokrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkanHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 884/Pid.Sus/2020/PN Tjkseharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (geestelijke vermogens).
54 — 7
Peraturan Perundanganundangan, Yurisprudensi, Dokrin IImu Hukum. 5. Keadaan perilaku dan perikehidupan terdakwa ;6.
ROSLINA SH.
Terdakwa:
1.Asri Bahari Nasution Als Asri Bin Asrul Efendi Nasution
2.Bambang Kusworo Als Bambang Bin Alm Boehasin
22 — 3
yang didakwakan Penuntut Umumkepadanya adalah apabila perobuatan dari para Terdakwa tersebut telahmemenuhi seluruh unsurunsur pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum kepadanya;Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal363 ayat (1) ke3 ke4 KUHPidana atau kedua pasal 480 ke1 KUHP atau ketigapasal 480 ke2 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif yang menurut Dokrin
52 — 45
usaha negara dilain pihak, akantetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibatditerbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara); Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quo dan Pasal 53 ayat (1)Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin
Terbanding/Penggugat : PT SIGMA UNITED INTERNATIONAL
Turut Terbanding/Tergugat II : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
56 — 18
Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata jo Pasal 1366 KUHPerdata Jo Pasal 1367 KUH Perdata Jo Yurispudensi Mahkamah Agung RIdan juga ajaran/ dokrin ahli hukum, menguraikan tentang PerbuatanMelawan Hukum sebagai berikut : Adanya perbuatan (onrechtmating) Adanya kerugian (schadel), antara lain tindakan kerugian harus adahubungan sebab akibat Kerugian disebabkan kesalahan (schuld)4.
38 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat dalam menguasai, mengelola, memanfaatkan danmemiliki bidangbidang tanah kuasa pertambangan kepunyaan Penggugat secaratanpa hak, dan melawan hukum, menurut hukum dapat dikwalifikasi sebagaiPerbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana disebutkan dan diatur didalamketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:"Tiaptiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut";Selanjutnya berdasarkan dokrin
33 — 6
Teori pengetahuan atau membayangkan (Voorstellingstheorie).Dalam dokrin dikenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (yangdekat); dolus directus;2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewuszijn ataunoodzakelijkheidbewustzijn);3.
117 — 39
., masingmasingsebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yangterouka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2017 olehMajelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh JAYADI PaniteraPengganti, dihadiri oleh DOKRIN MULYADI,S.H, Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan Terdakwadidampingi Penasehat Hukumnya.HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,ATOK DWINUGROHO 5S.H ERWANTONI ,S.H.
65 — 15
Unsur dilakukan bersamasama, yang melakukan, menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan perbuatan:Menimbang, bahwa dalam unsurini dilakukan bersamasama maksudnyaadalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader) sedikitnya ada 2(dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen) bersamasama danyang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwa kedua orang itusemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentukturut serta, selalu
55 — 15
Berdasarkan kedua dokrin di atas dapat disimpulkan bahwayang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yangdilakukan dengan didahului oleh adanya niat terlebih dahuludan bukan karena faktor kelalaian atau ketidaksengajaan sertaTerdakwa dengan sadar dan tahu bahwa perbuatan tersebutdapat mengakibatkan sesuatu pula pada korbannya dan yangjelas perbuatan tersebut melanggar undangundang;Selanjutnya dapat dianalisis di sini adalah perbuatan tersebut dilakukandengan cara kekerasan dilakukan bersamasama
201 — 116
Bahwa dalam dokrin kesengajaan ada3 (tiga) bentuk yang salah satunya kesengajaan sebagai suatu kemungkinan.Bahwa perbuatan terdakwa yang menjatuhkan vas bunga yang terbuat darikeramik dengan bingkai kaca sudah dapat dipastikan kKemungkinan akan pecah,dan ketika itu saksi Andi Rafika berada didekatnya maka kemungkinan akanmengenai saksi Andi Rafika sangat besar, hal tersebut seharusnyadiperhitungkan atau dipikirkan oleh terdakwa sebelum melakukanHal. 27Putusan No.51/Pid.B/2017/PN.Tng.perbuatannya,
WAWAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG atau KPKNL Tangerang I
2.PT. BANK BJB SYARIAH
547 — 151
dalam Terlawan yang menyatakan bahwaperlawanan yang diajukan kepada Terlawan salah pihak atau error in persona;Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlawan tersebut berdasarkan padabukti TI1 berupa peraturan Dierjen Kekayaan Negara nomor 9/KN/2017,walaupun bukti yang diajukan oleh Terlawan menurut Majelis bukanmerupakan alat bukti akan tetapi berupa landasan atau dasar yang dijadikanacuan untuk dalilnya tersebut dimana Peraturan bersifat umum artinya siapaSaja mengetahui peraturan tersebut seperti hal dokrin
Pembanding/Penggugat II : SURYADI HENRY KUSUMA Diwakili Oleh : SURYADI HENRY KUSUMA
Terbanding/Tergugat IX : KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INONESIA
Terbanding/Tergugat VII : KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. I.K.I.P ( UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR ) ,
Terbanding/Tergugat V : ANDI NURSYAMSIAR Juga Bernama ANDI NURSYAMSI RAUF
Terbanding/Tergugat III : ANDI ZAENAL ARIFIN RAUF
Terbanding/Tergugat I : DOKTORANDUS HAJI ANDY EFFENDY RAUF
Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Terbanding/Tergugat IV : ANDI NURDIN RAUF
Terbanding/Tergugat II : ANDI ZAENAB RAUF
78 — 89
Tergugat I s/d Tergugat Vmenguasai fisik lokasi/obyek, mendirikan papan bicara danpagar sekeliling lokasi/obyek, dan menempati bangunan semipermanen di lokasi/obyek ;Bahwa dokrin hukum pembuktian terminus notoir feiten, yaituhukum menganggap berlebihan membuktikan keadaan yang telahdiketahui masyarakat umum d.h.i.
59 — 16
alat. maka dalam putusan hakim yangPutusan Nomor : 77/Pdt/2016/PT KPG Halaman 29 dari 42 Halamanperlu. diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehinggamempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agarputusan tersebut tidak dapat diubah lagi.Bahwa Semua Putusan Pengadilan haruslah memuat dasar alasanyang jelas dan rinci tentang putusan tersebut;Alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada : pasal pasal tertentu, perundang undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensidan dokrin
SAMSUL BAHRI SANUSI,SH
Terdakwa:
BUDI DARMA CITRA Als. BUDI Bin. HAWAYANSYAH
21 — 11
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganberdasarkan
46 — 39
Setidaktidaknya kesengajaan itu) ada dua yaknikesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan57(yang diketahui); aa Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenaikesengajaan ini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaanyaitu : 1. Teori kehendak( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yangditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkanperbuatan itu. memang telah dikehendaki sebelum seseorang itusungguhsungguh berbuat.