tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP488/WPJ.06/2014tanggal 02 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00001/207/10/028/13 tanggal 11 Februari 2013 Masa Pajak Januari 2010atas nama PT Borneo Makmur Lestari, NPWP 21.013.315.3028.000,beralamat di Pusat Niaga Roxy Mas Blok C4 Nomor 28, Cideng, JakartaPusat, sehingga perhitungan

dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casumemiliki keterkaitan hubungan hukum dengan putusan badan peradilanpajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam registerperkara Nomor Put081686/PP/M.VIIIB/15/2010 yang dalampertimbangan hukum membatalkan atas peredaran usaha pada PPhBadan dan melakukan perhitungan

Putusan Nomor 1308 B/PK/Pjk/2018Put86229/PP/M.IIIB/13/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingsehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar seharusnya dihitungdengan perhitungan sebagai berikut: No. Keterangan Cfm.

ThamrinKav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp4.758.756.776,00Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang Rp19.405.124,00Kredit Pajak Rp19.405.124,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JasaKena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Februari 2011 Nomor00001/277/11/511/16 tanggal 16 Februari 2016, atas nama PT Holi KaryaSakti, NPWP: 01.456.883.6511.000, beralamat di Jalan Majapahit Nomor775 Plamongansari, Semarang 50193, sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Jumlah Perhitungan

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00Jumlah Perhitungan

tanggal 25 November 2014, atas namaPT Dalem Sakti, NPWP: 01.434.839.5732.000, beralamat di Jalan BatuahNo.1/D, Keraton, MartapuraBanjar, Kalimantan Selatan, sehingga PPN yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut : 1 R 0,00DPP atas Ekspor p2 DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus Rdipungut sendiri p 7.908.807.673,003 RJumlah Dasar Pengenaan Pajak p 7.908.807.673,004 R 790.880.767,00Pajak Keluaran p5 RJumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan p 1.057.946.051,006 RJumlah Perhitungan

Putusan Nomor 961/B/PK/Pjk/2019p 7.908.807.673,00RPajak Keluaran p 790.880.767,00R 1.057.946.051,00Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan pRJumlah Perhitungan PPN Kurang /(Lebih) bayar p (267.065.284,00)RKelebihan Dikompensasikan p 287.220.782,00RPPN yang kurang / (lebih) dibayar p 20.155.498,00Sanksi AdministrasiRa. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP p 0,00Rb.

Menyatakan penerbitan Nota Pemeriksaan Il Tanggal 14 November2018, Nomor 560/5106/Nakertrans/2018, serta Penetapan PegawaiPengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sumatera SelatanNomor 566/5106/VI/Nakertrans/2018 Tanggal 14 November 2018,tentang Revisi Perhitungan Hak Pekerja yang wajib dilaksanakansehubungan dengan tuntutan normatif upah kerja lembur karyawan PTAditarwan Lahat berdasarkan peraturan perundangundanganketenagakerjaan tersebut, telah berdasarkan hukum serta memilikikekuatan hukum

NegeriPalembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa mendasarkan pada Bukti P4 sebagaimana telahdipertimbangkan Judex Facti berupa Surat Nomor 560/5106/NAKERTRANS/2018 tanggal 14 November 2018 perihal Nota Pemeriksaan II BesertaPenetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dan Revisi Jumlah SeluruhKekurangan Upah Lembur Karyawan PT Aditarwan pada Lampiran 1 (satu)membuktikan kelebinan waktu kerja Penggugat sejak tahun 2011 sampaidengan tahun 2018 dan berdasarkan tabel perhitungan

20 April 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2013 Nomor 00005/207/13/058/16tanggal 3 Februari 2016 atas nama PI Agro Bukit, NPWP02.275.446.9058.000, beralamat di Menara Global Lantai 5, Jalan Jend.Gatot Subroto Kav.27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta, sehinggadihitung kembali menjadi: Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 1.316.944.307,00Pajak Masukan cfm Majelis Rp 20.056.978.128,00Jumlah Perhitungan

bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp62.267.358,00; dengan perincian sebagai berikut:Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri Rp 1.316.944.307,Pajak Masukan cfm Majelis Rp 20.056.978.128,. . (18.740.033.821Jumlah Perhitungan

Gedung B&G Tower Lantai 8, Jalan Putri Hijau Nomor 10Medan 20111, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPN harus dipungut Rp21,035,485,503,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00 Atas Penyerahan Barang dan Jasayang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah seluruh penyerahan Rp21,035,485,503,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2,103,548,542,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2,103,548 ,542.00Jumlah Perhitungan

Putusan Nomor 1241/B/PK/Pjk/2019Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2,103,548,542,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2,103,548,542,00Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar Rp NIHILMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus

berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87468/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 11 Oktober 2017, yang telan berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut: Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untukdapat mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding, danmenetapkan jumlah pajak sesuai dengan perhitungan

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP599/WPJ.19/2013, tertanggal 13 Mei 2013, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Tahun Pajak 2006 Nomor 00022/207/06/091/12,tanggal 23 Februari 2012, atas nama Citi Bank NA, NPWP01.001.116.1.091.000 dan menetapkan kembali Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun Pajak2006 sesuai dengan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali menjadisebagai

HARTONO TAULA padahalpekerjaan yang dikerjakan oleh saksi HARTONO TAULA baru mencapaivolume 84,077 % atau terdapat selisin kekurangan fisik sebesar 15,923% sehingga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengankontrak sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Ahli Teknis dari FakultasTeknik Universitas Tadulako sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:65999/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Laporan HasilPemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita PropinsiSulawesi Tengah dengan perhitungan

:3, kuantitassesuai kontrak = 183,720 m3 dengan harga sebesar Rp.307.468.739,70 sedangkan kuantitas terlaksana = 180,663m3 dengan harga sebesar Rp. 302.352.628,57 sehinggaselisih kuantitas = 3,057 m3 atau selisih harga sebesar Rp.SVIGVIUTS aaaRekapitulasi harga dari 9 (sembilan) jenis pekerjaan point a) s/dpoint i) di atas yang terjadi pekerjaan kurang, adalah sebagai berikut: Harga pekerjaan sesuai' kontrak (terbayar) sebesarRp.1.166.604.531 85 ; 22eennee ee enn nee Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan

; e Bahwa berdasarkan keterangan Ahli/Auditor pada PerwakilanBPKP Propinsi Sulawesi Tengah dan Laporan Hasil Audit dalamrangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi SulawesiTengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: SR590/PW19/5/2012tanggal 02 Maret 2012 bahwa penyimpangan pekerjaan proyekPembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah, TahunAnggaran 2007 yaitu pembayaran yang dilaksanakan tidaksesual dengan fisik pekerjaan yang diselesaikan bahwa jumlahkerugian

; e Berdasarkan berdasarkan keterangan Abhli/Auditor padaPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dan Laporan HasilAudit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasHalaman 35 dari 100 halamanPutusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014/PT PALpenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi SulawesiTengah Tahun Anggaran 2009 Nomor: SR591/PW19/5/2012tanggal 02 Maret 2012, bahwa penyimpangan PembangunanLanjutan Gedung Wanita Tahap II, Tahun Anggaran 2009 yaitupembayaran yang dilaksanakan tidak sesuai

Anggaran 2010, yang menyimpulkan bahwa volume fisikpekerjaan terlaksana hanya sebesar 84,381% masih terdapatkekurang volume sebesar 15,619%. sehingga dengan demikianpekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kontraksebagaimana hasil pemeriksaan Tim Ahli Teknis dari Fakultas TeknikUniversitas Tadulako sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:65999/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Laporan HasilPemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita PropinsiSulawesi Tengah dengan perhitungan

Perhitungan konstruksi bangunan yang di buat oleh tenaga ahli yangmemiliki sertifikat ( SIPB ) untuk bangunan diatas 2 ( dua ) lantai dan/ atau bentang bebas struktur lebih dari 6 ( enam ) meter dan / atauhasil perhitungan penyelidikan tanah untuk bangunan yang dipersyaratkan pengkajian oleh TABG.3. Persetujuan rencana teknis bangunan dari Dinas Tata ruang sesuaikewenangannya.3.

Perhitungan Konstruksi Beton Rumah Tinggal Pemilik Lim Sin Ha (VideBukti T17);5. Bahwa Permohonan IMB LIM SIN HA diajukan di Kantor Camat BekasiSelatan. (Vide Bukti T10, T7 s/d T9, T11 s/d T17 dan Keterangan saksiFRANKY YOEHANTO dan MARKUS GEA);6.

Dokumen teknis dan administrasi permohonan IMB yang sudah terpenuhipersyaratan oleh kecamatan dibuatkan Nota Perhitungan Biaya Retribusi(Vide Bukti T20);9.

Perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga abhliyang memiliki sertifikat keahlian/(SIPB) untuk bangunan diatas 2(dua) lantai dan/atau bentang bebas struktur lebih dari 6 (enam)meter;c. Berita acara pemeriksaan IMB renovasi/perluasan rumah tinggaldalam perumahan oleh tim teknis dari perangkat daerah sesuaikewenangannya; Lampiran II Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Renovasi/Perluasan Rumah Tinggal Dalam Perumahan;1.a.

Bekasi Selatan tertanggal12 Maret 2019 atas nama Lim Sin Ha, selanjutnya Kepala Seksi Ekonomi danHal 61 dari 66 hal Putusan Nomor : 88/G/2020/PTUN.BDGPembangunan mengajukan Permohonan Nota Perhitungan Retribusi dan setelahPenggugat membayar retribusi IMB berdasarkan Nota Perhitungan BiayaRetribusi Izin mendirikan Bangunan maka Tergugat menerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa apabila fakta hukum dari aspek prosedural tersebutdihubungkan dengan ketentuan hukum yang terkait aspek procedural diatas

Tergugat perhitungan dalam memberi nafkah (uang belanja) kepadaPenggugat;Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat denganTergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2017, yang akibatnya antaraPenggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkantempat kediaman bersama adalah Penggugat;Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu,Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaikadalah bercerai dengan Tergugat;6.

SAKSI PERTAMA, umur 70 tahun, agama Islam, yang merupakan ibukandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis sering terjadi perselisinan dan pertengkaran; Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karenaTergugat sering memukul Penggugat dan apabila marah sering merusakalat perabot rumah tangga serta Tergugat perhitungan dalam memberinafkah (uang belanja) kepada

SAKSI KEDUA, umur 28 tahun, agama Islam, yang merupakan temanPenggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depansidang yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa sejak semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis sering terjadi perselisinan dan pertengkaran; Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karenaTergugat sering memukul Penggugat dan apabila marah sering merusakalat perabot rumah tangga serta Tergugat perhitungan dalam memberinafkah (uang belanja) kepada Penggugat

UndangUndang (vide Pasal 76 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009),karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa mengenai sejak awal rumah tangga Penggugatdan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaTergugat sering memukul Penggugat dan apabila marah Tergugat seringmerusak perabot rumah tangga serta Tergugat perhitungan

Calon suami belum mapan bekerja, sehingga waliPemohon khawatir anak pemohon tidak tercukupi kebutuhan rumahtangganya;Karena menurut perhitungan (weton) tanggal lahir calon suami tidak cocokdengan tanggal lahir Pemohon;Calon suami berasal dari desa seberang, sehingga menurut perhitunganjawa (weton) kurang baik untuk dinikahkan;Rumah calon suami saling berhadapan dengan Pemohon sehingga menurutadat tidak baik;Orangtua calon suami masih ada hubungan keluarga (saudara sepupu)dengan orangtua Pemohon;Bahwa

lakilakibernama XXXXXX, hubungannya tersebut telah dijalinnya sekitar 2Tahun; Bahwa calon temanten laki laki berstatus jejaka dan bertempat kediamandi Dusun Ngepeh RT 1 RW 4 Desa Ngepeh Kecamatan LoceretKabupaten Nganjuk ; Bahwa, hubungan keduanya semakin hari tampak semakin akrab dankeduanya bermaksud akan melaksanakan pernikahan, namun waliPemohon sendiri yang semestinya menjadi wali, tidak bersedia menjadiwali nikahnya, karena tidak menyetujui pernikahan keduanya tersebutsebab alasan jawa yaitu perhitungan

paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinanmaupun dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada laranganuntuk melakukan pernikahan ;Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikahPemohon bernama XXXXXX, pekerjaan 60, tempat tinggal di DusunSugihwaras RT 2 RW 12 Desa Ngepeh Kecamatan Loceret KabupatenNganjuk, serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannyakepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak denganalasan jawa yaitu perhitungan

terhadap Penggugat tanpa melalui musyawarah perundinganterlebin dahulu dan belum memperoleh penetapan dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah merupakanpemutusan hubungan kerja sepihak yang bertentangan dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidaksah dan batal demi hukum;Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugatsebesar Rp15.563.916,00 (lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribusembilan ratus enam belas rupiah) dengan perhitungan

Nomor 618 K/Pdt.SusPHI/2021selama 6 (enam) bulan gaji pokok dengan upah didasarkan pada upahminimum Kabupaten Asahan tahun 2019, yaitu Rp2.593.986,00 denganrincian perhitungan sebagai berikut;Upah proses Mas Suhadi= 6 bulan x Rp2.593.986,00 = Rp15.563.916,00(Terbilang: lima belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratusenam belas rupiah);.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putusdengan menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sebesar 15% sesuaiPasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, kepada Penggugat sebesar Rp68.610.929,7 (enampuluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluhsembilan koma tujuh rupiah) dengan perhitungan

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat akibatpemutusan hubungan kerja (PHK) dengan perhitungan sebagai berikut:Mas Suhadi (/.c.

PERMOHONAN BANDINGBahwa banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEPHalaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1757/B/PK/PJK/20161849/WPJ.07/2011 tertanggal 29 Juli 2011 tersebut Pemohon Banding ajukansesuai dengan hak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam Pasal 27ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 35 UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan hasil perhitungan

+b) 145.900.755.627,00 145.900.755.627,00 0,00> Penghitungan PPN Kurang Bayarr a, Pajak Keluaran yg harus dipunguv/dibayar sendiri 12.149.765.817,00 12.149.765.817,00 0,00(tarif x 1.a.2 ata 1.d.7)T > Dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 28.262.511.655,00 28.182.282.890,00 80.228.765,003 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (ad) (16.112.745.838,00) (16.032.517.073,00) 80.228.765,004 Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 16.155.866.926,00 16.155.866.926,00 0,005 Jumlah PPN yang

Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 ata 12.149.765.817,001.4.7)b.Dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 98.262.511.655,003 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (ad) (16.112.745.838,00)4 Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 16.155.866.926,005 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 43.121.088,006 Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 43.121.088,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 86.242.176,00 Bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar yang disetujui

Pemohon telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajaksehubungan dengan koreksi yang telah dilakukan oleh Direktur JenderalPajak (selanjutnya disebut sebagai Termohon) sehubungan PenghasilanHalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1757/B/PK/PJK/2016Kena Pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan untuk Masa PajakMei 2008, dengan perincian sebagai berikut: Putusan Pengadilan Pajak 45134 No Pokok Sengketa TidakDipertahankan ;Dipertahankan 1 Koreksi Pajak Masukan Impor 80.228.765 02 Koreksi

Bahwa judex facti salah menerapkan hukum atau tidak menjalankan hukumsebagaimana mestinya, dimana judex facti telah mengabulkan gugatanPenggugat/Termohon Kasasi padahal poin 2.3 Surat Perjanjian KerjasamaUsaha tanggal 14 Juli 2007 (P.1) secara jelas dan tegas ditentukan bahwa:Kedua pihak menunjuk akuntan (akan ditunjuk kemudian) untukmenyediakan laba rugi dan neraca dari waktu ke waktu untuk kerjasama inidan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak menyangkut masalahyang terdapat dalam perhitungan

, perhitungan dari akuntan yangbersangkutan harus dipercayai oleh kedua pihak.

kesepakatan usaha bersama yangditandatangani pada tanggal 14 Juli 2007;Bahwa sesuai dengan perjanjian kerja sama usaha tersebut telahdisebutkan sebagai berikut: bahwa kontribusi kerugian dan perolehan laba kerja sama ini samadengan 50% : 50% dari saham aset kerjasama; bahwa kedua pihak menunjuk akuntan (akan ditunjuk kemudian) untukmenyediakan laba rugi dan neraca dari waktu ke waktu untuk kerjasamaini dan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak menyangkutmasalah yang terdapat dalam perhitungan

, perhitungan dari akuntan yangbersangkutan harus dipercayai oleh kedua belah pihak;Bahwa karena dalam perselisihan ini belum diaudit oleh akuntan makagugatan Penggugat prematur;Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini denganpertimbangan berikut ini:Bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur maka gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurutpendapat

Bahwa pada tanggal 2 September 2013 melalui penerima kuasa BUTJE HUKUNALAmembuat surat mohon perhitungan penetapan Hak Normatif Penggugat kepada KepalaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, sehingga pada tanggal 23 September2013 pengawas ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianakmemanggil Penggugat maupun Tergugat untuk menyerahkan buktibukti berkenaandengan perhitungan Hak Normatif Penggugat;8.

tentang Mutasi Kerja atas nama Sdr.Muhammadiyah ( P1 );Foto copy Surat Keputusan Pemutusam Hubungan Kerja Nomor : 001/AR/IV/13atas nama Sdr.Muhammadiyah ( P2 );Foto Copy Surat Perjanjian bersama Antara CV.ARJUNA dengan sdr.Muhammadiyah tanggal 17 Oktober 2013 ( P3 );Foto Copy Surat Kuitansi pembayaran Hak Normative berupa perhitunganJamsostek dan Cuti atas nama Muhammdiyah ( P4 );Foto Copy Surat Nomor : 567/1028/DTSKHI/2013 tentang Anjuran atas namaMuhammadiyah ( P5 );Foto Copy Sura Permohonan Perhitungan

atau Perjanjian Kerja Bersama ,Pengusaha dapatmelakukan PHK ,setelah pekerja / buruh diberikan Surat Peringatan pertama ,Kedua danketiga secara berturutturut ;Dan Ayat ( 3 ) : Pekerja / buruh yang mengalami PHK dengan alasan sebagaimanadimaksud dalam ayat ( 1 ) memperoleh uang pesangon sebesar ( satu ) kali ketentuanPasal 156 ayat ( 2 ) ,uang penghargaan masa kerja sebesar ( satu ) kali ketentuan pasal156 ayat (3 ) dan uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat ( 4 );Menimbang, bahwa perhitungan

) (Bukti Pemohon PK6) yangdiucapkan pada tanggal 16 Oktober 2014 atas sengketa Bandingberdasarkan Putusan Pengadilan Pajakterhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP645/WPJ.07/2011 tanggal 22 Maret 2011 tentang Keberatan atasSKPLB PPh Badan Nomor 00040/406/08/055/10 Tahun Pajak 2008tanggal 8 April 2010, Pengadilan Pajak telah mengabulkan seluruhnyaPermohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat).Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56213/PP/M.IVB/15/2014, perhitungan

Semula Penggugat)melalui surat Nomor FIN/117/IX/CBT/15 tanggal 29 September 2015mengajukan surat Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan PajakLebih Bayar yang Tidak Benar (Bukti Pemohon PK11) kepada KPPPMA Dua terkait kompensasi kerugian untuk Tahun Pajak 2009 yangseharusnya telah berubah dari sebesar Rp79.759.613.843,00 menjadiRp106.716.073.329,00 sesuai dengan Putusan Pengadilan PajakNomor 56213, yang diterima oleh KPP PMA Dua tanggal 1 Oktober2015.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya perhitungan

PPhtahun pajak 2009 adalah Lebih BayarRp9.719.659.904,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Badan untuk sebesar Jumlah SKPLB yangJumlah berdasarkan seharusnyaKeterangan SKPLB berdasarkanNo.00044/406/09/055/11 perhitungan PemohonPeninjauan Kembali1 Peredaran Usaha Rp 1.566.142.755.836 Rp 1.565.796.305.5052 Harga Pokok Penjualan Rp 1.348.050.017.068 Rp = 1.348.239.371.4713 Laba Bruto (12) Rp 218.092.738.768 Rp 217.556.934.0344 Biaya Usaha Rp 86.187.795.310 Rp 86.428.169.2595 Penghasilan Neto Dalam

Pemohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat), maka seharusnya perhitungan PPhBadan untuk tahun pajak 2009 adalah Lebih Bayar sebesarRp9.719.659.904,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Halaman 21 dari 30 halaman.

Keterangan SKPLB berdasarkanNo.00044/406/09/055/11 perhitungan PemohonPeninjauan Kembali1 Peredaran Usaha Rp 1.566.142.755.836 Rp 1.565.796.305.5052 Harga Pokok Penjualan Rp 1.348.050.017.068 Rp 1.348.239.371.4713 Laba Bruto (12) Rp 218.092.738.768 Rp 217.556.934.0344 Biaya Usaha Rp 86.187.795.310 Rp 86.428.169.2595 Penghasilan Neto Dalam Negeri (34) Rp 131.904.943.458 Rp 131.128.764.7756 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnyaa.

Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2003;7. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2004;Hal. 17 dari 28 hal.Put.No. 839 K/Pid/200910.. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2005;.

Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran mulai tahun 2006 s/d Juni 2006;28 (dua puluh delapan) lembar surat bukti bank keluar dan tanda terimauang pemotongan pendapatan plasma PT.

Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2003;. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2004;. Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran tahun 2005;.

Perhitungan hasil penjualan TBS kebun plasma KUD Dastra dan aplikasisetoran mulai tahun 2006 s/d Juni 2006;28 (dua puluh delapan) lembar surat bukti bank keluar dan tanda terimauang pemotongan pendapatan plasma PT PMJ Rp 10, (sepuluh rupiah)dalam satu kilogram dengan total jumlah uang Rp 236.464.120, (duaratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu seratusdua puluh rupiah) semenjak tanggal 28 Agustus 2002 s/d 25 Juli 2006;Dikembalikan kepada saksi NAZRA FUADI NAZAR;11.12.2 (dua) lembar

Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesarRp2.320.747.193,00 dengan PPN sebesar Rp232.074.719,00bahwa adapun rincian koreksi Dasar Pengenaan Pajak dan PPNTerbanding (dahulu Penelaah Keberatan) adalah terdiri dari: Keterangan DPP PPNSe dart Luar Usaha p, 2.328,443.713,00 Rp 232.844.371,00Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha (Rp 7.696.520,00) (Rp 769.652,00)yang diterima sebagian Total Koreksi Penghasilan dariLuar Usaha Rp =. 2..320.747.193,00 Rp 232.074.719,00 bahwa adapun dasar perhitungan koreksi

penghasilan dari luar usahamenurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) yang belum dipungutPPN masingmasing untuk masa pajak Januari sampai denganDesember 2008, dengan teknis perhitungan koreksi adalah berasal dariperhitungan sebagai berikut, yakni Rp27.941.324.553,00 : 12 bulan =Rp2.328.443.713,00 (untuk setiap masa pajak) dan berdasarkan hasilSurat Kep.

Rp 86.114.131.134,00Saldo awal piutang dagang (d) (Rp 1.827.032.616,00)Total omset penjualan tahun 2008 versi Terbanding (e)=(c)+(d) Rp 84.287.098.518,0Omset penjualan berdasarkan General Ledger (GL):Penjualan Lokal Rp 46.083.499.720,00Jasa Rp 3.800.763.793.00Jumlah omset penjualan menurut GL Rp = 49.884.263.513,00PPN Rp 4.988.426.351,00Ekspor Rp 1.473.084.101,00Total omset penjualan menurut GL (f) (Rp56.345.773.965,00)Koreksi penghasilan dari luar usaha Rp = 27.941.324.553,00bahwa adapun dasar perhitungan

koreksi penghasilan dari luar usahamenurut Terbanding (dahulu Penelaah Keberatan) yang belum dipungutPPN masingmasing untuk masa pajak Januari sampai denganDesember 2008, dengan teknis perhitungan koreksi adalah berasal dariperhitungan sebagai berikut, yakni Rp27.941.324.553,00 : 12 bulan =Rp2.328.443.713,00 (untuk setiap masa pajak);bahwa Pemohon Banding TIDAK SETUJU dengan koreksi Terbanding(dahulu Penelaah Keberatan) dengan alasan yang dapat dijelaskanHalaman 3 dari 35 halaman.

Dalam service agreement haltersebut tidak dijelaskan secara detail, hanya dalam article2 disebutkan adviser shall provide and render it services...Tidak dijelaskan secara rinci apa saja jasa yang akandikerjakan, bagaimana perhitungan tahaptahappenyelesaian jasa tersebut, berapa tarif yang akandigunakan, dan sebagainya;Bahwa berdasarkan hasil analisa Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) tersebut, eksistensi daripenyerahan jasa yang dilakukan oleh Mr.

Uraian Menurut MenurPemohon Banding Terban1 Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.660.680.153 1.660.68Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 166.068.015 166.062 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 5.352.516.313 4,948.67Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (5.186.448.298) (4.782.6113 Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.186.448.298 5.186.444 PPN yang Kurang Dibayar 0 403.835 Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 (3) KUP

Putusan Nomor 534/B/PK/PJK/2015Bahwa pokok materi yang Pemohon Banding ajukan banding adalahsebagai berikut:Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Mei 2010 menurut KeputusanTerbanding Nomor KEP502/WPJ.01/2012 tertanggal 2 Agustus 2012adalah sebagai berikut: Uraian Semula Cikenangh Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN kurang (lebih) dibayar 403.837.026 403.837.026Sanksi Bunga pasal 13(2) KUP Sanksi Kenaikan pasal 13 (8) KUP 403.837.026 403.837.026Jumlah PPN kurang (lebih) dibayar 807.674.052 807.674.052 Bahwa materi

Pemohon Banding tidak mengetahuisumber angka sebagai dasar perhitungan yang digunakan olehTerbanding untuk mengkoreksi sebagian dari PPN masukanPemohon Banding;Bahwa berdasarkan ketentuan di UU PPN yang berlaku, koreksi PPNmasukan yang terkait dengan penyerahan yang dibebaskan PPN,dihitung berdasarkan persentase nilai penyerahan BKP yangdibebaskan, dibandingkan terhadap nilai keselurunhan penyerahanBKP dan non BKP.

PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDINGBahwa berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka perhitungan PPNterutang Masa Pajak Mei 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:wenwt fey PeNo.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) 2 5,186,448, 298 4,782,611,2723 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5,186,448, 298 5, 186,448,298b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ........ (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b) 5,186,448, 298 5,186,448,2984 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 403,837,0265 Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 403,837,026e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.