Ditemukan 9551 data
110 — 171
Tpgperbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan yang lazimatau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindakcermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya.
63 — 16
ini merumuskan wederrectelijksebagai bertentangan dengan hukum subyektif seseorang in stijd meteen andressubyektif recht (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Nalai Lektur MahasiswaYogyakarta, hal 414) ;wonnnnn === Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum lebih berkembang lagi sejakadanya Lindenbaum Cohen Arres tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertianonrechtmatigdaad, adalah perbuatan yang memperkosa hakhak orang lain, bertentangandengan kewajiban hukum dari sipelaku, bertentangan dengan tata kesopanan
TOGI HAMONANGAN SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
MARSIAH, S.E.
115 — 85
arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiilmempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selainbertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikanbertentangan dengan aturan/ ketentuan yang tidak tertulis yang manaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
56 — 8
tanggal 29 Desember 1983; ataumelampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan MahkamahAgung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atausebagai tanpa hak atau tidak berhak ataubertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376);ataubertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
FATHURI RAHMAN Als FATUR Bin MUQODIM
170 — 54
tertulis maupun asasasas yang bersifat umum menurutkepatutan dalam masyarakat, dari beberapa uraian tentang pengertian melawanhukum sesuai doktrin dan yurusprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukum adalah tidakmempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) dan bertentangandengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadaporang lain, barangnya maupun haknya, dan merupakan perbuatan yangbertentangan dengan norma kesopanan
TOGI HAMONANGAN SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.
160 — 127
dengan ketentuan perundangundangan yangHalaman 149/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2021/PN Kdiberlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiilmempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selainbertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikanbertentangan dengan aturan/ ketentuan yang tidak tertulis yang manaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
123 — 49
No.767/Pdt.G/2010/PAJPsikap Tergugat dan Tergugat III, telah hilangnyanorma kesopanan dan tata krama, bahkan sekarang iniPenggugat tidak dapat hidup dengan tenang' danbahagia, teror dan fitnahpun sudah melampaui bataskesabaran Penggugat ;13.Bahwa, atas sikap timbal balik dan perbuatan ParaTergugat yang justru menyakiti hati serta membuatkecewa Penggugat selaku ayah kandung maka dengan iniPenggugat menarik kembali atau) membatalkan hibahhibah yang pernah Penggugat lakukan kepada ParaTergugat, terlebih
ARBIN NU'MAN
Terdakwa:
MT. SYAHLAN SALEH SARANANI
161 — 91
arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yangbertentangan dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku sedangkandalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebihluas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulisjuga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yangmana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilanatau perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
101 — 23
tanggal 29 Desember 1983; ataumelampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (Putusan MahkamahAgung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak ataubertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
83 — 31
Perbuatan melawan hukum secara materil merupakanpelanggaran terhadap norma kesopanan, etika dan moral atau yang lazimdikatakan sebagai kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Setiap perbuatantercela dalam masyarakat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum materil;Sifat melawan hukum materil dapat dibedakan fungsinya yaitu sebagaifungsi negatif dan fungsi positif.
67 — 32
Melawan hukum formil lebih dititik beratkanpada pelanggaran peraturan perundangundangan, sedangkan suatu perbuatandikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil, apabila perbuatan itumerupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yanghidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwapada tahun 2010 Terdakwa pernah dihubungi oleh saksi Sofyan Bin Hasyim melaluiHandphon yang menyatakan bahwa saksi Said Mardatilah bersama
102 — 23
tanggal 29 Desember 1983; ataumelampaui batas kewenangannya atau tanpa kKewenangan (Putusan MahkamahAgung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidak berhak ataubertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib (PutusanMahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 jo PutusanMahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); atau bertentangandengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yang bersifat umummenurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan
96 — 45
Melawan hukum formil lebih dititik beratkanpada pelanggaran peraturan perundangundangan, sedangkan suatu perbuatandikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil, apabila perbuatan itumerupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yanghidup dalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwapada tahun 2009 Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi danInformasi Kabupaten Aceh Selatan ada mengusulkan kegiatan/program
212 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka perbuatan tersebut dapat dipidana ...Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dilihat perbedaan pengertianmelawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil.Telah diuraikan sebelumnya bahwa melawan hukum secara formiladalah perbuatan melawan hukum terhadap perundangundangantertulis secara normatif yang memuat sanksi pidana, sedangkanmelawan hukum secara materiil adalah perbuatan yang bertentangandengan normanorma kesopanan yang lazim atau yang bertentangandengan keharusan dalam pergaulan
346 — 123
bagianAnalisa Yuridis, Penutut Umumpada halaman 90 s/d halaman 96menyebutkan "Dari beberapa uraian tentangpengertian melawan hukum sesuai doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yangtelah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian melawan hukumadalah tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) danbertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermatterhadap orang lain, barangnya maupun haknya, dan merupakan perbuatan yangbertentangan dengan norma kesopanan
91 — 44
arti formil adalah segalatindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiilmempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selainbertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikanbertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atauperbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma kesopanan
217 — 318
Mendagriberwenang membatalkan sertifikat berdasarkan pasal 12 jo.pasal 14 Perda Mendagri No. 6 tahun 1972 tanggal 30 Juni1972.Bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata :Menurut Pasal 1320 KUHPer, untuk sahnya suatu perjanjian harusmengandung suatu sebab yang halal yang artinya tidak bolehmemperjanjikan sesuatu. yang dilarang undangundang atauyang bertentangan dengan hukun,, nilainilai kesopanan atau punketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata)."
162 — 59
KUHPmengatakan bahwa agar tindakan ini benarbenar dapatdigolongkan sebagai pembelaan darurat dan tidak dapatdihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 macamsyarat sebagai berikut:1) Tindakan yang dilakukan itu harus benarbenarterpaksa untuk mempertahankan (membela) diri.Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlusehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yanglebih baik.2) Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan ituhanya terdapat kepentingankepentingan diri sendiriatau orang lain, peri kesopanan
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Ir. SUDIRMAN Bin JAAFAR
167 — 72
Sedangkan perbuatandikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum secara meteriil apabilaperbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazimatau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, setiapperbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakatmerupakan perbuatan melawan hukum secara materiil. Bagi orang Indonesia,belum pernah sampai dengan saat bahwa hukum dan undangundangdipandang sama.
73 — 26
tanggal 29 Desember 1983;atau melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (PutusanMahkamah Agung Nomor : 88 K/Pid/Kr/1969); atau sebagai tanpa hak atau tidakberhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin yang berwajib(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1164/K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 joPutusan Mahkamah Agung Nomor : 1590 K/PID/1997, halaman 376); ataubertentangan dengan azasazas hukum tidak tertulis, maupun azasazas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan