Rp. 155.000.000 dibayar pada saat bangunan siap100 %;Bahwa saksi pelapor Jufriadi (ayah cut) telah melakukan pembayaran dalamperjanjian jual beli ruko tersebut pada saat tanda tangan akte perjanjian Rp.430.000.0000, pada saat cor lantai I Rp. 25.000.000., pada saat cor lantai II Rp.25.000.000., dan cor lantai II Rp. 25.000.000., pada 13 Nopember 2009 Rp.25.000.000.

;Bahwa September 2010 saudara Bahtiar (pemilik tanah) memberitahukan kepadasaksi korban / Pelapor bahwa tanah ruko yang dibeli oleh saksi korban telah dijualoleh terdakwa kepada Abdullah Yacob dihadapan notaris Irwansyah dan sudahdibalik namakan atas nama Abdullah Yacob (SHM) ;Bahwa kemudian dalam menyelesaikan hutang piutang terdakwa Indra Surya danAbdullah Yacob , Sertifikat Hak Milik tersebut dijadikan agunan kredit pada BankAceh sebesar Rp. 700.000.000 ;Menimbang, bahwa kami menganalisa secara

dengan saksi korban Jupriadi (ayah cut) danmenjual lagi ruko tersebut kepada saudara Abdullah Yacob dihadapan NotarisIrwansyah dan selanjutnya telah dibalik namakan atas nama Abdullah Yacob ;Menimbang, bahwa kemudian karena persoalan hutang piutang antara AbdullahYacob dan terdakwa, ruko tersebut kemudian dijadikan agunan kredit pada BankAceh sebesar Rp. 700.000.000. yang kemudian pinjaman kredit tersebut macet/nunggak ;Menimbang, bahwa kami melihat ada persengketaan perdata yang terjadi antarasaksi pelapor

Bahwa untuk mengetahui perkembangan hasil penyidikan dapatdilakukan dalam bentuk /isan maupun tulisan berdasarkan Pasal 39 ayat(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian PenangananPerkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,yaitu:Pasal 39(2) Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan,penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baikdiminta atau tidak diminta secara berkala paling

sedikit 1 kali setiap 1(3) lapocan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepadapihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis;(4) Ketentuan mengenai pemberian waktu SP2HP diatur lebih lanjutdengan Keputusan Kapolri;.

(videPasal 39 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan DanPengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan KepolisianNegara Republik Indonesia jo Pasal 6 huruf f Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 TentangSistem Informasi Penyidikan;Dengan demikian Djohan Tamara selaku Pelapor telah sejak lamamengetahui adanya SHM No.0155/Kenten Laut dari penyidik yangmenangani perkara laporan tersebut;Berdasarkan

Adapun yang dimaksudkandengan perbuatan tersebut adalah: dengan cara apapun mengubah,menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,memindahkan, menyembunyikan suatu info dan atau dok. elektronik.Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Tte.Mendasarkan pada fakta dan kronologis di atas, bahwa pelaku mempunyaimotif dendam karena sakit hati kepada pelapor atas pergantian posisi bidangkerja.

sekitar bulan Januari 2018 suami Pemohon yaituTersangka Sofyan Hasan melakukan unggahan 2 (dua) bukti slip BRIpenyetoran dan 1 (satu) slip BRI Penarikan dan Nota hutang melaluimedia social facebook atas nama akun facebook Sofyan Hasan,terhadap unggahan tersebut Tersangka kemudian dilaporkan kepadapihak Termohon dengan Laporan Pengaduan oleh Rahman dan ErwinLajoni sebagai kuasa dari Muhaimin Syarif yaitu Direktur CV.TaliabuIndonesia Mandiri pada tanggal 28 Januari 2018 dan sesuai LaporanPolisi oleh Pelapor

slipBank BRI penyetoran, penarikan dan nota hutang (sesuai buktiP.1.P.2,P.3,1T.22,T.23,T.24) oleh Sofyan Hasan melalui akun facebook pribadinyadengan alamat url https://web.facebook.com/sofyan.hassan.7731 atas namaSofyan Hasan melalui media social facebook, atas unggahan tersebut pihakRahman dan Erwin Lajoni sebagai kuasa dari Muhaimin Syarif yaitu DirekturCV.Taliabu Indonesia Mandiri sesuai Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2018melakukan Laporan Pengaduan kepada Termohon dan sesuai Laporan Polisioleh Pelapor

.> BAhwa Saksi mengatakan sudah kenal dengan pelapor yaitu SaudariJenny Tri Purnaningsih, dia adalah adik saksi tapi beda ibu, bapaksaksi menikah dua kali, saksi anak dari perkawinan yang pertamasedangkan dia anak dari perkawinan yang kedua.> Bahwa saksi menerangkan Bapak saksi (Soegiman,BE) lahir padatanggal 4 Maret 1936, selama hidupnya bapak saksi menikah dua kali: Yang pertama menikah dengan saudari Surtiwati (ibu saksi) daripernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yaitu saksi, kemudiandari

Martana.Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " orangyang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukanperbuatan " tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakanPenuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terobukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan;Menimbang, bahwa oleh karena pelaku utamanya adalah AlmarhumSoegiman B.E. seharusnya jika hendak melakukan laporan ketika SoegimanB.E. masih hidup karena pelapor

sudah mengetahui adanya perbuatanHalaman 34 dari 36 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Sktpemalsuan tersebut ketika Soegiman B.E. masih hidup, ini dapat diketahuidari perkara Perdata antara Terdakwa dengan Pelapor;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahuluakan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan pada diri terdakwa;Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya

Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugatdari dinas Polri karena Penggugat tidak masuk dinas sejak tanggal02 April 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 sesuai Laporan Polisi Nomor:LP/63/V/2012/DenC, tanggal 03 Mei 2012, Pelapor Bripka Martua PBatubara, terkait perobuatan Brigadir Rusdianto Nababan (ic.Penguggat) tidak masuk dinas tidak sah lebih kurang selama 32 (tigapuluh dua) hari kerja secara berturutturut dan setelah di RekapAbsensi dari tanggal 02 April 2012 sampai dengan tanggal 12November

BATUBARAselaku atasan Penggugat dan Pelapor perkara ketikdak hadiranPenggugat melaksanakan tugas secara tidak sah tersebut, SUSISRIOCTAVIA MARLINA SIAHAAN (istri Penggugat), dan TUNGKUNANNABABAN (ic. Orang tua Penggugat) ;.

BATUBARAselaku atasan Penggugat dan Pelapor perkara ketikdak hadiranPenggugat melaksanakan tugas secara tidak sah tersebut, SUSISRIOCTAVIA MARLINA SIAHAAN (istri Penggugat), dan TUNGKUNANNABABAN (ic.

30). Asli Surat Kuasa Pelapor tanggal 27 Oktober 2015

31). Copy Legalisir Notaris Surat Keterangan Lurah Rawaterate No.09/1.711.1/02 tanggal 05 Juni 2002

32). Copy Legalisir Notaris Salinan Buku Letter C No.368 an ROKIB NASIR yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawaterate

33). Copy Legalisir NotarisNotaris Gambar Situasi Pengukuran tertanggal 25 November 2002 yang dikeluarkan oleh SUDIN Tata Kota Jakarta Timur PEMDA DKI Jakarta

Cakung JAKTIM.30).Asli Surat Kuasa Pelapor tanggal 27 Oktober 2015Halaman 21 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI31).Copy Legalisir Notaris Surat Keterangan Lurah RawaterateNo.09/1.711.1/02 tanggal 05 Juni 200232).Copy Legalisir Notaris Salinan Buku Letter C No.368 an ROKIBNASIR yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawaterate33).Copy Legalisir NotarisNotaris Gambar Situasi Pengukuran tertanggal25 November 2002 yang dikeluarkan oleh SUDIN Tata Kota JakartaTimur PEMDA DKI Jakarta34).Copy Legalisir

Cakung JAKTIM.30).Asli Surat Kuasa Pelapor tanggal 27 Oktober 201531).Copy Legalisir Notaris Surat Keterangan Lurah RawaterateNo.09/1.711.1/02 tanggal 05 Juni 200232).Copy Legalisir Notaris Salinan Buku Letter C No.368 an ROKIBNASIR yang dikeluarkan oleh Kelurahan RawaterateHalaman 27 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKI33).Copy Legalisir NotarisNotaris Gambar Situasi Pengukuran tertanggal25 November 2002 yang dikeluarkan oleh SUDIN Tata Kota JakartaTimur PEMDA DKI Jakarta34).Copy Legalisir

GEMUKHalaman 38 dari 41 halaman Perkara Nomor 218/Pid/2020/PT DKIMUKRI Bin SAIBIH luas tanah + 8.500 M2 objek pajak Jalan RayaBekasi KM.20 RT.003 RW.03 Kelurahan Rawa Terate, Kec.Cakung JAKTIM.30).Asli Surat Kuasa Pelapor tanggal 27 Oktober 201531).Copy Legalisir Notaris Surat Keterangan Lurah RawaterateNo.09/1.711.1/02 tanggal 05 Juni 200232).Copy Legalisir Notaris Salinan Buku Letter C No.368 an ROKIBNASIR yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawaterate33).Copy Legalisir NotarisNotaris Gambar Situasi

Yesaya Wuwarlela aliasCaya selaku pelapor, Sdr. H. Manan Wewu (Saksi5) selakutokoh masyarakat, Terdakwa selaku Babinsa Labobar, BripdaSyahrul Wailulu). selaku Babinkamtimbnas serta pelakupencurian a.n. Sdr. Tengko Rumatiga dan Sdr. Iwan,sementara di luar balai Desa banyak warga berkumpul denganantusias mendengar hasil penyelesaian masalah tersebut, saatsidang desa berlangsung tibatiba terjadi keributan di luar balaiDesa karena Sdr.

Yesaya Wuwarlelaalias Caya selaku pelapor, Sdr. H. Manan Wewu (Saksi4)selaku tokoh masyarakat, Terdakwa selaku Babinsa Labobar,Bripda Syahrul Wailulu selaku Babinkamtimbnas serta pelakupencurian a.n. Sdr. Tengko Rumatiga dan Sdr. Iwan,sementara di luar balai desa banyak warga berkumpul denganantusias mendengar hasil penyelesaian masalah tersebut, saatsidang desa berlangsung tibatiba terjadi keributan di luar balaidesa karena Sdr.

YesayaWuwarlela alias Caya selaku pelapor, Sdr. H. MananWewu (Saksi4) selaku tokoh masyarakat, Terdakwaselaku Babinsa Labobar, Bripda Syahrul Wailulu selakuBabinkamtimbnas serta pelaku pencurian a.n. Sdr. TengkoRumatiga dan Sdr. lwan, sementara di luar balai desabanyak warga berkumpul dengan antusias mendengarhasil penyelesaian masalah tersebut, saat sidang desa25berlangsung tibatiba terjadi keributan diluar balai Desakarena Sdr.

Saksi benar sebagai pelapor karena kejadiannya di Singapura/di luar wilayahIndonesia sehingga Saksi diperintah oleh atasan Saksi untuk menandatanganilaporan tersebut.ak Saksi tidak masuk dalam Tim Penyidik perkara Terdawa, melainkan Saksihanya melihat Terdakwa saja dan Terdakwa yang ada di persidangan ini adalahbenar yang Saksi lihat saat pemeriksaan.10.

Kronologisnya sehingga Saksi diperintah untuk menjadi pelapor yaitu padasaat Saksi sedang dinas lalu dipanggil pimpinan dan ditanya apakah saksi sudahmembaca laporan kejadian atas nama Raden Muhamad Nurcahya, lalu Saksi jawabHalaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 09K/PMTI/AU/I/2018sudah, selanjutnya Saksi diperintah untuk membuat laporan tentang kejadianmasalah pencurian tersebut sehingga saksi menjadi Saksi pelapor.17. Saksi tidak pernah membaca rekomendasi dari Polisi Singapura.18.

Saksi MASRI RUMBANI, menerangkan dibawah sumpah: Bahwa saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksipelapor yakni Aryani Latuwo, dilakukan di ruang Reskrim ruang terbuka; Bahwa laporan dari saksi pelapor bahwa anaknya Safira Adam Salasa sudah dicabuli; Bahwa saksi Ariyani Latuwo diperiksa oleh saksi dengan model tanya jawab,pemeriksaan tidak ada tekanan, kemudian diparaf disetiap lembaran danditandatangani;Halaman 32 dari 54 Putusan nomor 52/Pid.B.Sus/2015/PN LwkBahwa pemeriksaan

Saksi ABDUL RAHIM, menerangkan dibawah sumpah:Bahwa saksi yang menerima laporan dari seorang pelapor yakni Aryani Latuwobersama dengan anaknya Safira, bahwa anaknya telah diciumcium dan diketu(setubuhi) oleh terdakwa, kejadian yang dialami oleh anak pelapor tersebut terjadidi Penginapan Baru di belakang pos lantas;Bahwa setelah di buat laporan lalu di bawa ke piket, dan tidak ada tekanan saatpelapor membuat laporan;Bahwa pelapor ditemani oleh beberapa orang yang tidak diketahui saksi;.

Yusak Siahaya, SH;Bahwa awalnya ada laporan dari pelapor Ariyani Latuwo, kemudian dilakukanHalaman 33 dari 54 Putusan nomor 52/Pid.B.Sus/2015/PN Lwkpenangkapan lalu dibawah ke Polres Luwuk sekitar jam 21.00 wita; Bahwa dalam pemeriksaan menurut pengakuan terdakwa ALIM TULE bahwa iatelah mencium dan meraba buah dada Sugiarti dan Safira, untuk Safira terdakwasudah mencoba memasukkan alat kelaminnya namun tidak masuk; Bahwa Terdakwa membawa anakanak ke Luwuk dengan alasan akan dibawa keDinas Sosial

sesuai dengan aslinyaselanjutnya Aiberi tANda oe cece ee ceeteee ee tetttettteeeereeeeeeeee PLL Gan WM 1 5Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor Pem.140/80/DK/IV/2014,tertanggal 10 April 2014, atas nama Imakulata Vita, dibuat dan ditandatanganioleh Penjabat Kepala Desa Kole, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksaternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberitanda ........ ee P.V1;Foto copy Surat panggilan menghadap bagi yang berselisih dan undangan bagilit, kepada Bernadus Jehadut (Pelapor

Gaur ;Bahwa pada wakiu itu saksi keluarkan surat perintah kepada Kepala DesaHilihintir untuk perintahkan Petrus Gaur dan Bernadus Jehadut, Cs dan saksisaksi agar datang ke Kantor Kecamatan ;Bahwa saksi mengeluarkan surat kepada Kepolisian Hilihintir untuk perintahkankepada Petrus Gaur dan Bernadus Jehadut, dkk untuk hadir di KantorKecamatan ;Bahwa Kepala Desa telah melaksanakan surat tersebut ;Bahwa kedua belah pihak datang ke Kantor Kecamatan dan sampai di KantorKecamatan saksi tanyakan kepada Pelapor

apa masalahnya dan pelapor bilangada masalah perebutan tanah antara Petrus Gaur dan Bernadus Jehadut, dkk,lalu saksi tanya apakah masalah ini pernah dilaporkan kepada Pemerintah Desa,mereka katakan sudah pernah namun tidak ada penyelesaian ;Putusan No.23/PDT.G/2014/PN.RUT, Hal.19 dari 63 hal.Bahwa pada saat itu ada penyelesaian dan saksi sebagai Camat waktu itu bukanmenghakimi mereka hanya untuk mencari jalan keluar dan untuk menyelesaiansecara kekeluargaan dan setelah saksi beri pengarahan dan

penyerahan tuakdan ayam juga diserahkan di atas tanah sengketa ;Bahwa kalau mekanismenya kami sudah serahkan kepada Desa dan KepalaDesa sudah melaksanakan serta sudah melaporkan kepada saksi dan membawaserta kwitansi pembayaran dan menunjukkannya kepada saksi, setelah itukwitansi tersebut dibawa pulang kembali oleh Kepala Desa ;Bahwa Kepala Desa menyampaikan laporannya kepada Camat secara lisan ;Bahwa perkembangan lebih lanjut tanah tersebut saksi tidak tahu dan waktu itusaksi tidak tanya sama pelapor

, NomorPem.140/77/DK/IV/2014, tertanggal 7 April 2014, atas nama Silvester Hambu,Dorotea Samut dan Meldiana Usul, dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat KepalaDesa Kole ; bukti surat P.V 1, berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris,Nomor Pem.140/80/DK/IV/2014, tertanggal 10 April 2014, atas nama ImakulataVita, dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Kole ; bukti surat P.4,berupa foto copy Surat panggilan menghadap bagi yang berselisin dan undanganbagi lit kepada Bernadus Jehadut (Pelapor

Sehingga apabilaada seorang Pelapor yang melaporkan ke Kepolisian Sektor atauKepolisian Resort, maka Kapolsek atau Kapolres tidakberwenang untuk memerintahkan Tergugat melakukan blokir,karena instansi terendah yang diperintahkan oleh undangundang adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

tugas pokok Polri, berdasarkansurat dari Turut Tergugat Nomor B/03/1/2016/Dit Tipideksus,Penyidik Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomidan Khusus adalah pihak yang melakukan penyidikan terhadapdugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP danUndangUndang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ("UUPencucian Uang").Bahwa kemudian berdasarkan UU Pencucian Uang, TurutTergugat selaku Penyidik berwewenang memerintahkanTergugat selaku Pihak Pelapor

Padahal faktanya PENGGUGAT sudahberulangkali dipanggil secara patut namun tidak pernah mau hadiruntuk memenuhi panggilan tersebut.Bahkan PENGGUGAT juga telah membuat Laporan Polisi diBareskrim Polri namun TIDAK PERNAH mau hadir untukmemberikan keterangan sebagai Pelapor/korban.== tindakan PENGGUGAT membuat Laporan Polisi jelasbertentangan dengan dail PENGGUGAT sendiri yangmempermasalahkan Laporan Polisi yang dibuat oleh TERGUGAT III.PENGGUGAT menyatakan bahwa hubungan hukumantaraPENGGUGAT dengan

Pemeriksaan Saksi:Penyidik telah melakukan pemeriksaan saksisaksi sebagai berikut:1) HARUN ABIDIN Pelapor;2) ARGO TRINANDITYO Direktur PT Resources PTE;3) DEXTER SJARIF PUTRA Direktur PT Cakra Mineral, Tbk;4) ALBERT WITONO SETIAWAN Pihak Sinarmas Sekuritas;5) DOMINIC MARTINO Direktur Pan Asia, LTD.Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi terkaitdengan pengiriman saham dengan kode CKRA yang berada diNegara Indonesia antara lainPT. REDSTONE RESOURCES PTE,LTD, PT.

tanpasepengetahuan dari Redstone/Harun Abidin, uang hasil penjualantersebut dimiliki oleh Cedrus sendiri, tidak pernah dilaporkan dantidak untuk kepentingan Redstone/Harun).13) Berdasarkan DPS (Daftar Pemegang Saham) pada PT CakraMineral Tok, saham CKRA yang berada pada KGI ASIA LIMITEDtelah berkurang dari 300 juta menjadi 245 juta lembar saham.Bahwa dari penyidikan yang telah dilakukan Tergugat hingga saat ini,sementara disimpulkan sebagai berikut :Penyidik telan melakukan pemeriksaan terhadap pihak pelapor

Memanggil pelapor, saksidan/atau pihak lain yangterkait untuk dimintaiketerangan, termasuk untukdimintai dokumen atau buktilain;Memutus pelanggaran kodeetik;Mengatur hak yang diberikankepada DKPP. Hak adalahkemampuan berbuat dalam hukum.Hak ini merupakan satu sisi danpada sisi yang lain ada kewajiban.Hak dan Kewajiban merupakan satukesatuan yang disebutkewenangan.

Memeriksa kedudukan hukumPengadu dan/atau Pelapor;b. Mendengarkan keteranganPengadu dan/atau Pelapordibawah sumpah;c. Mendengarkan keterangan danpembelaan Teradu dan/atauTerlapor;d. Mendengarkan keterangan saksidibawah sumpah;e. Mendengarkan keterangan ahlidibawah sumpah;f. Mendengarkan keteranganpihak terkait; dang. Memeriksa dan mengesahkanalat bukti dan barang bukti.

TentangIdentitas Pengadu/Pelapor disebutkan pada huruf a. Nama: YesayaDude, pada huruf b. No KTP: 9111101112820001, pada huruf e.Pekerjaan: Anggota Komisioner KPU, pada huruf f. Organisasi: KPUKabupaten Mamberamo Raya, dan pada huruf g. Alamat dan kantorKasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya.

Hal pokok yang diadukan adalahkeputusankeputusan komisioner KPU Mamberamo Raya yang telahdiambil melalui Rapat Pleno KPU, namun tidak dihadiri Pengadu tanpaalasan yang patut.Bahwa saksi pelapor atau pengadu menurut hukum positif tidak dapatdilapor atau diadukan balik, sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pelapor yang demikian itu harus diberiperlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya,sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupunjiwanya.

Ade Rachman Maksudi, SH.mengakibatkan kerugian kepada saksi Alwi selaku Direktur Operasional PT.Pancing Business Centre Medan (pelapor) yaitu kalah dalam sidang perdatanomor 306/Pdt.G/06/PN.Mdn, tanggal 08 September 2006 ;Akibat dari perobuatan Terdakwa memalsukan surat Akta Authentik mengakibatkan suatu kerugian berupa :a. Bahwa PT. Pancing Business Centre Medan tidak dapat melakukan transaksi penjualan rukoruko, yang telah dibangun di atas lahan seluas 47,7(empat puluh tujuh koma tujuh) Ha.

PancingBusiness Centre Medan (pelapor) yaitu kalah dalam sidang perdata Nomor306/Pdt.G/06/PN.Mdn, tanggal 08 September 2006 ;Akibat dari perobuatan Terdakwa memalsukan surat Akta Authentik mengakibatkan suatu kerugian berupa :a. Bahwa PT. Pancing Business Centre Medan tidak dapat melakukantransaksi penjualan rukoruko, yang telah dibangun di atas lahan seluas 47,7(empat puluh tujuh koma tujuh) Ha.

Ade RachmanMaksudi, SH kepada saksi Pelapor. ALWI. SH. yang nota bene bukanpihak dalam Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 di mana di dalamdakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan bahwa isi Minuta Asli salinankedua Akte Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 dibuat oleh NotarisSoeparno.SH) dan kemudian foto copy Minuta tersebut dijadikan barangbukti sebagai pembanding dalam perkara ini ;Hal. 25 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/20105. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1993, Terdakwa Drs.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi AM, SH selaku saksi pelapor, dansaksi Walsomen Pasaribu, SH yang merupakan pengacara/penasihat hukumsaksi pelapor, yang keterangannya satu sama lain saling bertautan, telahterungkap fakta yaitu : bahwa saksisaksi tidak mengetehui mana Akte yangasli dan palsu dan tidak melihat Drs.

Ade Rachman Maksudi, SH, Notaris di Medan pada waktu itu ; dengan demikian keterangansaksisaksi Alwi, SH (saksi pelapor) dan Walsomen Pasaribu adalah merupakan keteragan yang tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukumterhadap tuduhan bahwa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentangPendirian Yayasan Tri Argo Mulyo yang diterbitkan oleh Drs. Ade RachmanMaksudi, SH.

PATRA NIAGA (PERTAMINA)) yang bertugas sebagai Helpermobil BBM tersebut dengan alasan MAU MENUMPANG namun dikarenakanmobil BBM tersebut tidak menjemput saksi pelapor sehingga saksi SALIHIDAYAT BIN KAMIRAN menghubungi kembali saksi DERRY YANUAR BIN M.ISA ANSORY (ALM) dan memberitahukan bahwa saksi SALI HIDAYAT BINKAMIRAN sudah berada di simpang B3 Sungai Lilin dekat Alfamart dan saksiSALI HIDAYAT BIN KAMIRAN langsung pergi ke simpang B3 Sungai Lilin dansetelah sampai, saksi SALI HIDAYAT BIN KAMIRAN

PATRA NIAGA (PERTAMINA)) yang bertugas sebagai Helpermobil BBM tersebut dengan alasan MAU MENUMPANG namun dikarenakanmobil BBM tersebut tidak menjemput saksi pelapor sehingga saksi SALIHIDAYAT BIN KAMIRAN menghubungi kembali saksi DERRY YANUAR BIN M.Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 460/Pid.B/2018/PN SkyISA ANSORY (ALM) dan memberitahukan bahwa saksi SALI HIDAYAT BINKAMIRAN sudah berada di simpang B3 Sungai Lilin dekat Alfamart dan saksiSALI HIDAYAT BIN KAMIRAN langsung pergi ke simpang B3 Sungai Lilin

Pasal 55 UU No.5/1986 bunyinya sebagai berikut:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha NegaraBahwa, FORUM PEMUDA DAN MASYARAKAT WADAK KIDUL PEDULIPENEGAKAN HUKUM selaku Pelapor melakukan pelaporan adanya dugaantindak pidana (kriminal) yang dilakukan oleh H.Yamal Hasan selaku Kepala Desaterpilih Desa Wadak Kidul berupa penggunaan ijazah palsu yang digunakansebagai persyaratan pendaftaran

Pelaporan pidana tersebutdilaporkan oleh Pelapor setelah dimuatnya pemberitaan di Tabloid CriminalIndonesia edisi Juni 2013 yaitu memberitakan adanya dugaan penggunaan ijazahpalsu yang dilakukan oleh H.Yamal Hasan pada saat proses mendaftar sebagaicalon kepala desa Desa Wadak Kidul.

Pelapor merasakan bahwa dalam prosespelaksanaan pemilihan kepala desa Wadak Kidul terdapat kecurangankecurangandan prosesnya tidak transparan, bahkan ada yang ditutuptutupi oleh Panitia dandirahasiakan kelengkapan berkas terutama kelengkapan berkas atas nama H.

Bahkan baru dilengkapi berkas ijazahtersebut dengan surat keterangan tanda tamat MI hingga MA setelah prosespenghitungan suara pemilihan dilaksanakan, yang mana Pemilihan Kepala Desa(Pilkades) dilaksanakan tanggal 9 Juni 2013 sedangkan dukungan lampiran suratketerangan tanda tamat belajar dan surat kehilangan ijazah dibuat setelahnya.Berdasarkan itulah Pelapor menduga adanya penggunaan ijazah palsu yangdigunakan untuk melengkapi berkas tersebut.

Selanjutnya Pelapor melaporkntindakan kriminal yang dimaksud yang dilakukan oleh H.Yamal Hasan ke Polisi.Tasa laporan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Gresik untukmengusut laporan tersebut, termasuk Penggugat juga diperiksa untuk dimintaiketerangan oleh Penyidik Polres Gresik ;Bahwa, Keputusan Tergugat I yang menerbitkan Keputusannya berupa KeputusanBupati Gresik No. 141/929/HK/437.12/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentangPengesahan dan Pemberhentian danPengangkatan Calon Kepala Desa

Kediri telah disita dari tersangka KETUT DWI SETIYAWAN BIN PUJIANTO sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019 dikembaikan kepada yang berhak yaitu saksi korban EVI FAJARINA BINTI AHMAD FARUKI;

- 1 (satu) lembar KTP NIK : 3506210908910001 atas nama KETUT DWI SETIYAWAN telah disita dari saksi I/ Pelapor EVI FAJARINA binti AHMAD FARUKI sesuai Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 19 Juni 2019 dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa KETUT DWI

Pelapor Sdr. Marimutu Sinivasan.2) Bahwa Penyidik Sat Reskrim Polres Kab. Subang sedang melakukanrangkaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana secara bersamasama melakukan penjualan atas bidang tanah yang diketahuinyaterdapat pihak yang lebih berhak dan atau penggelapan atas sahamsaham dan asset di PT. Agrawisesa Widyatama oleh Muhamad Alisewaktu menjabat sebagai Direktur Utama, Dkk. Yang diketahuisekitar awal bulan Oktober 2016 bertempat di wilayah KabupatenSubang;2.

Pelapor Sadr.Marimutu) Sinivasan yang berkaitan dengan aset PT. AgrawisesaWidyatama.Bahwa di dalam gugatan a quo Penggugat hanya menarik pihak KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq.

Pelapor Sdr. Marimutu Sinivasan.Halaman 30 dari 62 halaman putusan Nomor 6/PDT/2021/PT BDGBahwa Penyidik Sat Reskrim Polres Kab. Subang sedang melakukanrangkaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana secara bersamasama melakukan penjualan atas bidang tanah yang diketahuinyaterdapat pihak yang lebih berhak dan atau penggelapan atas sahamsaham dan asset di PT. Agrawisesa Widyatama oleh Muhamad Alisewakitu menjabat sebagai Direktur Utama, Dkk.

Agrawisesa Widyatama milik termohon Banding/Penggugat dengan pelapor saudara Marimutu Sinivasan sebagaimanadiuraikan dalam surat Kepala Keoplisian Resort Subang yang ditunjukankepada Pembantah II/Turut Tergugat (Bukti TT2);Bahwa untuk menghindari inkonsistensi putusan antara putusan perkaraa quo dengan penyidikan tindak pidana yang dilakukan penyidik PolresHalaman 47 dari 62 halaman putusan Nomor 6/PDT/2021/PT BDGSubang diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menarikpihak Kepolisian

Pihak Marimutu SinivasanBahwa sebagaimana dijelaskan pada butir 2 diatas bahwa pihakMarimutu Sinivasan adalah sebagai pelapor atas penyidikan yangdilaksanakan Kepolisian Resort Subang Rujukan huruf d. Laporan PolisiNo.LPB/681/VIII/2017/JBR/RESSUBANG tanggal 14 Agustus 2017 an.Pelapor Sdr. Marimutu Sinivasan.Bahwa penyidik Sat Reskrim Polres Kab.

dan ditandatangani oleh pelapor;Bahwa apabila keterangan ahli bahasa berubah atau berbedadipersidangan dengan di BAP Penyidik menurut ahli hukumnya tetapperpedoman apa yang disampaikan di BAP Penyidik;Bahwa Tentang UU ITE Pasal 27 ayat (3) merupakan pasal penghinaanmerujuk pada pasal 310 KUHP merupakan delik aduan yang relatif ;Bahwa perbedaan delik aduan relatif dengan delik aduan absolutadalah Kalau delik aduan Absolut adalah delik yang hanya dapatdiproses jika ada pengaduan sedangkan delik aduan

bukan termasuk korban;Bahwa prihal surat pengaduan yang diketik oleh polisi, pelapor hanyamenandatangani, menurut ahli sepanjang isinya sesuai dengan apayang diinginkan pelapor, itu tidak masalah lain halnya kalau isinya tidaksesuai dengan pelaporan dilebihkan atau dikurangi itu yang tidak benar;Bahwa kalau laporan tersebut melebihi dari surat kuasa, yang memberikuasa untuk melaporkan dengan delik penghinaan kepada IDI tetapisaat dilaporkan ditambah ada delik menyebarkan kebencian, menurutahli Kalau

;Bahwa Ahli menerangkan seorang pelapor dalam konteks hukumpidana tidak selalu sebagai korban, tetapi apabila deliknya merupakandelik aduan maka yang melaporkan harus korban.;Bahwa Ahli menerangkan delik aduan itu. penuntutannya ataspersetujuan dari si koroan. Maka secara logika hukum korbannya hausada kemudian terlebin dahulu kemudian selanjutnya proses tahapanberikutnya seperti mengumpulkan bukti, keterangan saksi dansebagainya.

;Bahwa akun IG IDI bisa memposting halthal yang berhubungandengan covid, Kenapa akun IDI tidak bisa merespon dari pertanyaandari netizen yang mempertanyakan tentang rapid tes.Bahwa sebagai institusi Kesehatan yang mempunyai tugas pelayanankesehatan, seharusnya IDI menjawab keresahan masyarakat, apalagiyang berhubungan dengan keilmuan IDI;Bahwa menurut keterangan saksi pelapor, bahwa IDI tidak ada waktuuntuk menjawab atau menjelaskan semua postingan nitizen karenasibuk menangani covid, dan menurut

keterangan terdakwa itu terjadikontradiksi atas pemyataan saksi pelapor yang diperiksa dalampersidangan, dimana ajakan Terdakwa ~ untuk berdiskusi tidakdirespon dengan alasan karena IDI sibuk menangani Covid.

menyenangkan dalam Pasal 335 ayat(1) butir 1 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 danfrasa itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat olehMahkamah Konstitusi RI ;Bahwa sebagai bukti Termohon sesungguhnya bertindaksecara sewenangwenang, memaksakan Para Pemohonmemang harus ditahan meskipun dengan melanggarkonstitusi, hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diuraikan di atas, patut didugadikarenakan adanya konspirasi antara Termohon denganpihakpihak lain yang berkepentingan pelapor

, denganmaksud untuk menghentikan perjuangan Para Pemohonuntuk memperjuangkan secara kolektif hakhak ParaPemohon dan masyarakat hukum adat yang ada di WilayahKabupaten Barito Utara, khususnya di Wilayah KedemanganKecamatan Teweh Timur, yang kawasan hutannyadieksploitasi oleh pelapor dan dipaksakan seolaholah dalamkawasan hutan Kabupaten Kutai Barat, dapat dibuktikandengan adanya Surat Perintah Pelepasan Tersangka, yangmencantumkan secara jelas dan tegas pada bagian1811.Pertimbangan : Bahwa berdasarkan

dalam Surat PerintahPenangkapan yang pertama pada tanggal 4 Januari 2014 terhadap Para Pemohonberdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/2013/ KALTIM/Res Kubar,tanggal 20 Oktober 2013, Pasal 335 Ayat le KUHP dan Pasal 368 KUHP samasekali tidak tercantum, semakin mempertegas motif Termohon mencantumkan frasaSesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan dalamPasal 335 Ayat le KUHP terkait dengan Pasal 21 Ayat 1 huruf b KUHAP,sematamata suatu bentuk rekayasa dan kerjasama dengan pihak pelapor

Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana;Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2012, tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, didalam Pasal 4, seseorang yang diduga telahmelakukan tindak pidana didasarkan adanya Laporan / Pengaduan;Menimbang, bahwa perbuatan para pemohon yang diduga melakukan tindakpidana berdasarkan bukti T1, yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/184/X/ 2013/KALTIM/Res Kubar, tertanggal 20 Oktober 2013, yang memuat identitas lengkap Pelapor

dilepaskan berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Tersangka (buktiT19, T20, T21 dan T22), namun kemudian Pemohon ditangkap kembali denganSurat Perintah Penangkapan kedua kalinya dan dilanjutkan dengan penahanan dengantidak dipanggil dengan surat panggilan yang sah berkenaan dengan penambahan Pasal335 ayat (1) KUHP dan Pasal 368 KUHP, akan tetapi didalam Laporan Polisi bukti T1tidak mencantumkan pasalpasal tersebut, yang menurut Para Pemohon adalah sematamata bentuk rekayasa dan kerja sama dengan pihak pelapor

Penggugat telah melakukan perbuatan tercela yang akhirnyamerekomendasikan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat yang diterimaPenggugat saat melaksanakan cuti hari besar di Medan tepatnya 23Desember 2014 pengiriman melalui pos atas pengiriman kembali dari satuankerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru padahal saat itu Penggugatsudah mutasi dalam rangka promosi dan melaksanakan tugas sejak 14November 2014 pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;;17.Bahwa oleh karena terungkap nama Pelapor

MSi dkk atas perbuatan yang merupakantindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 220 KUHP tentangpengaduan palsu dan/ atau Pasal 421 KUHP sesuai Surat Tanda BuktiLapor Nomor: TBL/373/V/2015/ Bareskrim tertanggal 11 Mei 2015 tentangpenyalahgunaan kekuasaan terhadap diri Penggugat terlebin Penggugathingga saat ini tidak pernah terperiksa, tersangka, terdakwa bahkanterpidana dalam dugaan penyalahgunaan' narkotika dan obatobatanterlarang serta hasil tes uji urine tidak pernah Pelapor terima samasekali

, tanggal 03 April 2014 (fotokopidarifotokopi) ;28.Bukti P28 : Eksepsi Dan Jawaban Tergugat Ill dalamPerkara Nomor : 157/PDT.G/2014/PN.JKT.PST., tanggal 08 Juli2014 (fotokopi dari fotokopi) ;29.Bukti P29 : Surat Penggugat (Pahala Shetya Lumbanbatu,S.H.), tanggal 23 April 2014, kepada Kepala Kepolisian RepublikIndonesia, perihal Laporan Dan Pengaduan Atas Tidakan /Perbuatan Sewenangwenang Dan Pelanggaran Hukum SertaPelanggaran Disiplin Oleh 2 (dua) Oknum Polda Riau YangMerugikan Diri Dan Jabatan pelapor

Nomor : R/09/31.X1/2014/Propam, tanggal O07 November 2014, perihalPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam(fotokopi sesuai asli) ;Bukti P31 : Surat Penggugat (Pahala Shetya Lumbanbatu,S.H.), tanggal 14 Oktober 2014, kepada Kepala KepolisianRepublik Indonesia, perihal Penyampaian Ucapan Terima KasihTindak Lanjut Atas Laporan Dan Pengaduan Atas Tidakan /Perbuatan Sewenangwenang Dan Pelanggaran Hukum SertaPelanggaran Disiplin Oleh 2 (dua) Oknum Polda RiauYangMerugikan Diri Dan Jabatan pelapor

Bukti P34 : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/373/V/2015/Bareskrim, tanggal 11 Mei 2015, atas nama pelapor Sdr. PahalaShetya Lumbanbatu, S.H. (fotokopi sesuai asili) ;35.Bukti P35 : Surat Panggilan Dit Tipidum Bareskrim PolriNomor : S.Pgl/1435/V/2015/DitTipidum, tanggal 25 Mei 2015,kepadaSaksi Pelapor, atas nama Pahala Shetya Lumbanbatu, S.H.