• Putusan Nomor 2196/B/PK/Pjk/2020persyaratan formal dan material sehingga sudah sewajamya dapatdikreditkan;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang Pemohon Banding sampaikantersebut di atas, perhitungan PPN terutang yang seharusnya adalah sebagaiberikut: Jumlah Pajak TerutangUraian Menurut WP Dasar Pengenaan Pajak:a.

  Jumlah seluruh Penyerahan(a.6+b)Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dibayar/dipungut sendirib. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok Kurang Bayar)b.4 Dibayar dengan NPWP sendirib.5 Lainlainb.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)c. Diperhitungkanc.1 SKPPKPid. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudaha.

• berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00881/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 23 Mei 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00024/207/11/055/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT AtsumitecIndonesia, NPWP 02.047.625.5055.000, beralamat di Jalan Surya MadyaKav.I29 AF, Kawasan Industri Surya Cipta, Kutanegara Ciampel,Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan

  Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 76.362,005 Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0.004 : Rp: Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar 76.362,00= Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 36.654 ,00 KenaikanPasal 13 (3) UU KUP Rp 0,006 : : Rpj Jumlah PPN yang masih harus dibayar 113.016,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

  Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 76.362,00s Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Re 0.004 Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp 76,362.005 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 36.654,00 Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 0,00e Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 413.016.00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus

• Seharusnya tidak terutang 0,00 0,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.02 b.5. Lainlain 20.970.170.891,00 20.970.170.891,00 b.6. Jumlah 20.970.170.891,00 20.970.170.891,00c. Diperhitungkan:SKPPKP 0,00 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 20.970.170.891,00 20.970.170.891,003 Kelebihan Pajak yang sudah:a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,00 0,00b. dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan) 0,00 0,00c.

  Pajak Dari Luar Daerah Pabean Nomor 00010/277/14/091/16tanggal 23 Maret 2016 Masa Pajak Maret 2014, atas nama PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5,Jalan HR Rasuna Said Kav.X7 Nomor 6, Jakarta Selatan 12940, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 209.701.708.910,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 20.970.170.891,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 20.970.170.891,00Jumlah perhitungan

  Putusan Nomor 3176/B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 209.701.708.910,00 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 20.970.170.891,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 20.970.170.891,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan

• SKPPKP 0,00d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 570.837.486,00 557.264.9e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (186.612.050,00) (173.039.523 Kelebihan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 186.612.050,00 186.612.0b Dikompensaikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0,00c.Jumlah (a+b) 186.612.050,00 186.612.04 Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 0,00 13.572.545 Sanksi Administrasi :a Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00 Halaman 2 dari 9 halaman.

  Putusan Nomor 3127/B/PK/Pjk/2019 b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00 13.572.5c Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d Kenaikan Pasal 13A KUP 0,00e Kenaikan Pasal 170 (5) KUP 0,00f Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00g Jumlah (atb+c+d+e+f) 0,00 13.572.56 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g) 0,00 27.145.04 Bahwa perbedaan perhitungan tersebut disebabkan adanya koreksipengurangan pajak masukan dikarenakan faktur tersebut tidak tepatdikreditkan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat

  berikut:Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00013/KEB/WP4J.05/2017 tanggal 13Februari 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor:00002/207/14/039/16 tanggal 21 Januari 2016, atas nama PT Anta TirtaKarisma, NPWP 03.206.561.7039.000, beralamat di Ruko Green GardenBlok Z.4 No.21 RT.005 RW.008, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat11520, sehingga perhitungan

• Bahwa sekitar tahun 2019 terjadi lagi percekcokan dan pertengkarandi sebabkan karena penggugat meminta uang belanja, dan tergugatmarah diminta uang belanja dan tergugat sangat perhitungan masalahuang belanja kepada Penggugat, terkadang uang diberi kepadaPenggugat yang sudah dibelanja untuk keperluan rumah tangga dicaricari kembali dan sejak mulai awal pernikahan penggugat dan tergugat,tergugat sudah perhitungan soal uang belanja sampai dengan tahun2020;7.

• Putusan Nomor 550/B/PK/Pjk/2021b bahwa NPWP Pemohon Banding telah disalah gunakan oleh oknum yangtidak bertanggung jawab dengan melakukan transaksi seperti tersebut diatas;Bahwa berdasarkan alasan tersebut, kami mohon kepada MajelisHakim agar dapat membatalkan koreksi Terbanding di atas;Perhitungan Pajak Terutang:Bahwa berdasarkan uraian dan datadata tersebut di atas, menurutPemohon Banding perhitungan PPN Masa Desember 2010 yang kurangdibayar seharusnya adalah RpO (Nihil):Menimbang, bahwa atas banding

• Uraian Perhitungan Jumlah1. Tunjangan Hari Rp4.000.000,00 x 2 Rp8.000.000,00Raya 2 tahun kerja2. Jaminan Hari Tua 3,7% x Rp4.000.000,00 x Rp4.736.000,00 jumlah Rp12.736.000,00 Uang Penggantian HariLibur sesuaiPemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan:dengan Pasal23 Peraturan No.

  Periode Masa Perhitungan JumlahKerja1. 9112016 sampai 4/30 x Rp4.000.000,00 x 6 Rp3.200.000,00dengan 1205 bulan20172. 1252017 sampai 4/30 x Rp4.000.000,00 x 6 Rp3.200.000,00dengan 0112 bulan2017 Halaman 2 dari 6 hal. Put.

• amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut66850/PP/M.XVII A/40/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding PT Megasurya Mas, NPWP01.546.053.8641.000, beralamat di Jalan Tambak Sawah 32 Sidoarjoterhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKEP923/WBC.10/2014, tanggal 23 Juli 2014, tentang Penetapan AtasKeberatan PT Megasurya Mas terhadap penetapan yang dilakukan olehPejabat Bea Dan Cukai dalam Surat Penetapan Perhitungan

  3207/B/PK/Pjk/2019Penetapan atas Surat Penetapan Penghitungan Bea Keluar (SPPBK) NomorSPPBK000088, tanggal 16 April 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.546.053.8641.000, dan menetapkan atas ekspor 78,000 MetricTon Palm Wax SM 2000 dengan PEB Nomor 046815, tanggal 24 Maret2014, diklasifikasi masuk pos tarif 1518.00.60.00 dan tidak dikenakan beakeluar, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan perhitungan

• Jenderal Pajak dari Singapura, maka hal tersebut harusdimaknai bahwa COD yang tahun assessmentnya 2010 adalah untuk tahun pajak2009;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Majelis meyakini COD yang diserahkanoleh Pemohon Banding dalam persidangan tersebut adalah COD untuk Tahun Pajak2009, dengan demikian terhadap pembayaran bunga pinjaman Pemohon Bandingkepada TGSFE dapat diterapbkan P3B antara Indonesia dengan Singapura, sehinggatarif PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga tersebut sesuai dengan perhitungan

  tarifmenurut Pemohon Banding yaitu perhitungan tarif yang berlaku pada P3B antaraIndonesia dengan Singapura;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksiTerbanding atas tarif PPh Pasal 26 tidak dapat dipertahankan;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;: bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksiadministrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung padapenyelesaian sengketa lainnya;:

• perceraian kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

• Mutah dan Nafkah iddah sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima pulu lima ribu rupiah);
• Nafkah lampau sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per harinya selama 143 hari sehingga berjumlah sebesar Rp, 2.145.000,- (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
• Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap harinyanya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan perhitungan

  Nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 15.000, (limabelas ribu rupiah) setiapa harinya diluar biaya pendidikan dankesehatan dengan perhitungan inflasi sebesar 10% pertahunnya;3.

• Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut :--------------------------------------------------------- 1.

• 1 ( satu ) lembar surat perhitungan bagi hasil tertanggal 25 Oktober 2016.
• 2 ( dua ) lembar rekening koran nomor rekening 0372299884 atas nama Sdr WASIS UTOMO periode Oktober 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

• HARTONO TAULA padahalpekerjaan yang dikerjakan oleh saksi HARTONO TAULA baru mencapaivolume 84,077 % atau terdapat selisin kekurangan fisik sebesar 15,923% sehingga pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengankontrak sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Ahli Teknis dari FakultasTeknik Universitas Tadulako sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:65999/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Laporan HasilPemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita PropinsiSulawesi Tengah dengan perhitungan

  :3, kuantitassesuai kontrak = 183,720 m3 dengan harga sebesar Rp.307.468.739,70 sedangkan kuantitas terlaksana = 180,663m3 dengan harga sebesar Rp. 302.352.628,57 sehinggaselisih kuantitas = 3,057 m3 atau selisih harga sebesar Rp.SVIGVIUTS aaaRekapitulasi harga dari 9 (sembilan) jenis pekerjaan point a) s/dpoint i) di atas yang terjadi pekerjaan kurang, adalah sebagai berikut: Harga pekerjaan sesuai' kontrak (terbayar) sebesarRp.1.166.604.531 85 ; 22eennee ee enn nee Harga pekerjaan terlaksana (perhitungan

  ; e Bahwa berdasarkan keterangan Ahli/Auditor pada PerwakilanBPKP Propinsi Sulawesi Tengah dan Laporan Hasil Audit dalamrangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. atasPenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi SulawesiTengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: SR590/PW19/5/2012tanggal 02 Maret 2012 bahwa penyimpangan pekerjaan proyekPembangunan Gedung Wanita Propinsi Sulawesi Tengah, TahunAnggaran 2007 yaitu pembayaran yang dilaksanakan tidaksesual dengan fisik pekerjaan yang diselesaikan bahwa jumlahkerugian

  ; e Berdasarkan berdasarkan keterangan Abhli/Auditor padaPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dan Laporan HasilAudit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atasHalaman 35 dari 100 halamanPutusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014/PT PALpenyimpangan Pembangunan Gedung Wanita Propinsi SulawesiTengah Tahun Anggaran 2009 Nomor: SR591/PW19/5/2012tanggal 02 Maret 2012, bahwa penyimpangan PembangunanLanjutan Gedung Wanita Tahap II, Tahun Anggaran 2009 yaitupembayaran yang dilaksanakan tidak sesuai

  Anggaran 2010, yang menyimpulkan bahwa volume fisikpekerjaan terlaksana hanya sebesar 84,381% masih terdapatkekurang volume sebesar 15,619%. sehingga dengan demikianpekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kontraksebagaimana hasil pemeriksaan Tim Ahli Teknis dari Fakultas TeknikUniversitas Tadulako sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor:65999/UN28/LL/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Laporan HasilPemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Wanita PropinsiSulawesi Tengah dengan perhitungan

• Perhitungan konstruksi bangunan yang di buat oleh tenaga ahli yangmemiliki sertifikat ( SIPB ) untuk bangunan diatas 2 ( dua ) lantai dan/ atau bentang bebas struktur lebih dari 6 ( enam ) meter dan / atauhasil perhitungan penyelidikan tanah untuk bangunan yang dipersyaratkan pengkajian oleh TABG.3. Persetujuan rencana teknis bangunan dari Dinas Tata ruang sesuaikewenangannya.3.

  Perhitungan Konstruksi Beton Rumah Tinggal Pemilik Lim Sin Ha (VideBukti T17);5. Bahwa Permohonan IMB LIM SIN HA diajukan di Kantor Camat BekasiSelatan. (Vide Bukti T10, T7 s/d T9, T11 s/d T17 dan Keterangan saksiFRANKY YOEHANTO dan MARKUS GEA);6.

  Dokumen teknis dan administrasi permohonan IMB yang sudah terpenuhipersyaratan oleh kecamatan dibuatkan Nota Perhitungan Biaya Retribusi(Vide Bukti T20);9.

  Perhitungan konstruksi bangunan yang dibuat oleh tenaga abhliyang memiliki sertifikat keahlian/(SIPB) untuk bangunan diatas 2(dua) lantai dan/atau bentang bebas struktur lebih dari 6 (enam)meter;c. Berita acara pemeriksaan IMB renovasi/perluasan rumah tinggaldalam perumahan oleh tim teknis dari perangkat daerah sesuaikewenangannya; Lampiran II Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Renovasi/Perluasan Rumah Tinggal Dalam Perumahan;1.a.

  Bekasi Selatan tertanggal12 Maret 2019 atas nama Lim Sin Ha, selanjutnya Kepala Seksi Ekonomi danHal 61 dari 66 hal Putusan Nomor : 88/G/2020/PTUN.BDGPembangunan mengajukan Permohonan Nota Perhitungan Retribusi dan setelahPenggugat membayar retribusi IMB berdasarkan Nota Perhitungan BiayaRetribusi Izin mendirikan Bangunan maka Tergugat menerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa apabila fakta hukum dari aspek prosedural tersebutdihubungkan dengan ketentuan hukum yang terkait aspek procedural diatas

• Brt.23.24.25.26.dengan Februari 2019 apabila dihitung dengan keuntungan yangselama ini diperoleh adalah sebagai berikut :Produk M1 yaitu 7,5% x Rp.4.200.000.000,00 x 5 (lima) bulan =Rp.1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima jutarupiah) ;Bahwa perhitungan tersebut didasarkan pada marjin dan perhitungankeuntungan yang di kelola oleh Penggugat perbulan dengan dikalikanselama 5 (lima) bulan maka didapatkan nominal sesuai dengan point 22tersebut ;Bahwa kendati demikian Penggugat masih

  sebagai berikut :Produk M1 yaitu 7,5% x Rp.1.200.000.000,00 x 5 (lima) bulan =Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa Bahwa perhitungan tersebut didasarkan pada marjin danperhitungan keuntungan yang di kelola oleh Penggugat II perbulandengan dikalikan selama 5 (lima) bulan maka didapatkan nominalsesuai dengan point 35 tersebut ;Bahwa kendati demikian Penggugat II masih membukajalurPerdamaian/kekeluargaan sampai dengan sekarang walaupunsebelumnya telah diupayakan peringantan

  Brt. 12.3.12.4.12.5.keuntungan yang dikelola PENGGUGAT seperti apa dan bagaimanadan juga tidak menguraikan secara terang benderang tentang sumberdata dari jumlah Rp.1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah)itudari mana padahal jumlah tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1PERJANJIAN SUB DISTRIBUTOR Nomor : 216/PSDLG/IBN/III/2018Tanggal 26 Juli 2018 sehingga klaim kerugian tersebut patut diragukandan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;Bahwa dasar perhitungan kerugian dalam dalil

  gugatan ParaPenggugat butir 47 dan butir 48 sama sekali TIDAK JELAS olehkarena (i) hanya menyebutkan angka 7,5 % X Rp.450.000.000, X 5(lima) bulan = Rp. 168.750.000,00 (seratus enam puluh delapan jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sedikit keterangan tentangdasar marjin dan perhitungan keuntungan yang dikelola Penggugat IInamun tidak menguraikan secara terang benderang tentang bentukriilnya marjin dan perhitungan keuntungan yang dikelola PENGGUGATseperti apa dan bagaimana dan juga tidak

  Bahwa dalil (Posita) Gugatan PENGGUGAT Penggugat butir 21sampai dengan butir 26, butir 34 sampai dengan butir 37 dan butir 46Sampai dengan butir 49 yang pada intinya menguraikan tentang klaimkerugian materiil maupun immateriil adalah dalil yang tidak jelas ataukabur(Obscuur Libel) oleh karena dasar perhitungan kerugianadalah asumsi dan perkiraan dan bukan merupakan kerugian yangriil/nyata;23.4.

• Bahwa dalam proses perhitungan surat suara di 16 TPS, tidak terjadisilang sengketa mengenai hasil penghitungan surat suara;8.

  Bahwa dalam proses perhitungan surat suara di 16 (enam belas)TPS, tidak terjadi silang sengketa mengenai hasil penghitungansurat Suara;.

  Menyatakan Sah dan Mengikat Berita Acara Perhitungan SuaraPemilinan Penghulu Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan HilirNomor :41/BA/PPPS/KBJ/XII/2020.3.

  ZULNAIDI, Tempat/Tanggal Lahir: Bagansiapiapi, 05111993,Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin lakilaki, Tempat Tinggal JalanJambu RT 006 RW 002 Kelurahan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, AgamaIslam, Pekerjaaan Pelajar/Mahasiswa, yang memberikan keterangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor: 20/G/2021/PTUN.PBRBahwa Saksi tidak menandatangani CI di perhitungan suara;Bahwa setelah perhitungan suara saksi disuruh untuk tandatangan;Bahwa sewaktu

  perhitungan suara selesai, tidak ada beritaacara/dokumen yang diberikan setelah tandatangan;Bahwa perhitungan suara dilakukan di TPS 04 sekitar Jam 14.00 Wib;Bahwa saksi calon lbu Rina S.Pd (Penggugat 1);Bahwa saksi menandatangani TELI (hasil rekap) yang pertama;Bahwa saksi hadir menjadi saksi di TPS 04 tempat dilakukan perhitungansuara, semua proses kegiatan dari awal sampai dengan akhir saksi hadir.2.

• dalam Pasal 35ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002;ASPEK MATERIALBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah ditetapbkannyaSurat Keputusan Terbanding Nomor: KEP696/WPJ.17/BD.06/2010 tanggal 30September 2010, yang tetap mempertahankan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00044/207/07/904/09 tanggal 16September 2009 sebesar Rp.97.622.640,00 (sembilan puluh tujuh juta enamratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang tidak sesuaidengan perhitungan

  menurut Pemohon Banding sebesar Rp.0,00 (nihil);Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tersebutmerupakan hasil pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar.Perbedaan perhitungan yang utama adalah:Koreksi Penjualan senilai Rp.426.207.411,00Bahwa dasar koreksi Terbanding adalah berdasarkan pengujian arus hutangdagang, dimana pihak Pemeriksa tidak memperhitungkan pembayaran via kassebagai pembayaran hutang, padahal pada saat pemeriksaan buku kas, laporankas dan softcopy

  Kebo lwa Gg.Danau Kelimutu No. 2, Denpasar Bali 80117, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei sampai dengan September 2007 menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp.25.120.749.840,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri Rp. 2.512.074.984,00Pajak Masukan Rp. 2.604.896.418,00PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar (Rp. 92.821.434,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan keMasa Pajakberikutnya Rp. 108.153.440,00PPN Yang Kurang/(Lebih) dibayar Rp. 15.332.006,00Sanksi administrasi

  Danau Kelimutu No. 2, Denpasar ~Bali 80117, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Meisampai dengan September 2007 menjadi sebagaimana perhitungan diatas,adalah tidak benar serta nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang

• Penerbitan SKPKB;Bahwa SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB)Nomor00009/203/05/077/07 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaJakarta Pusat Tiga tanggal 15 Januari 2007 yang diterima PemohonBanding tanggal 19 Januari 2007;Bahwa perhitungan utang pajak menurut SKPKB dan BAHP adalahsebagai berikut: No. Keterangan Objek PPh Tarif Jumlah PPh(Rp) PPh (Rp)A Cfm Wajib PajakDeviden dan Tantiem (RUPS)1. Deviden Benny Karnagi 16.560.000,00 35,00% 5.796.000,002. Deviden PT.

  Permohonan Banding;1.KeputusanBahwa berdasarkan uraian dan penjelasan yang Pemohon Bandingsampaikan dalam poin dan Il, Pemohon Banding mohon agar SuratTerbanding Nomor KEP1558/WPJ.04/2007 = dilakukanpembatalan berdasarkan permohonan banding Pemohon Banding,dengan perhitungan sebagai berikut: No. Keterangan Objek PPh Tarif PPh Jumlah PPh(Rp) (Rp)1. Deviden Benny Karnagi 16.560.000,00 35.00% 5.796.000,002. Deviden PT. Central Mitrausaha Cerlang 535.440.000,00 3.

  Putusan Nomor 215 B/PK/PJK/2009Bahwa demikian pula halnya dengan sanksi administrasi bunga Pasal 13(2) Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebesar Rp7.291.795,00tidak semestinya dikenakan atas PPh Kurang Bayar sebesarRp28.045.367,00 karena perhitungan PPh Terutang tidak benar.Pemohon Banding mohon agar bunga Pasal 13 (2) Ketentuan Umum danTatacara Perpajakan sebesar Rp7.291.795,00 dibatalkan;2.

  Penerbitan SKPKB;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00009/203/05/077/07 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta PusatTiga tanggal 15 Januari 2007 yang diterima Wajib Pajak tanggal 19Januari 2007;Perhitungan Utang Pajak menurut SKPKB dan BAHP adalah sebagai berikut:Keterangan Objek PPh Tarif Jumlah PPh(Rp) PPH (Rp)A Cfm Wajib PajakDeviden dan Tantiem (RUPS)1. Deviden Benny Karnagi 16.560.000,00 35,00% 5.796.000,002. Deviden PT.

  Pameterindo Edukatama Aneka, pihakDirektur JenderalKeberatan Pajak Nomor KEP1558/WPJ.04/2007 tanggal 4 Oktober2007, dengan putusan menolak selurun keberatan Wajib Pajak danPajak telah menerbitkan Surat Keputusan atasdengan pertimbangan tidak terdapat cukup alasan untuk menerimapermohonan keberatan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku,dengan perhitungan sebagai berikut: .

• Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas penyerahan yang dilakukan olehPemohon Banding adalah penyerahan barang kena pajak yaitu berbagaimacam barang yang dijual melalui toko atau swalayan, sehingga telahmemenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuaidengan Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003 tanggal 29Desember 2003 dengan nilai koreksi atas penyerahan sebesarRp1.118.189.500,00 dan koreksi pajak keluaran sebesar Rp111.818.950,00;Sehingga menurut perhitungan pemeriksa

  Lainlain Jumlah Pajak Yang Dapat ; DiperhitungkanJumlah Perhitungan PPN KurangBayar 111.818.950Kompensasi ke Masa Pajak berikutnyaPPN Kurang / (Lebih) Bayar 111.818.950Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) UU KUP 53.673.096b. Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Jumlah sanksi administras 53.673.096Jumlah PPN Yang Masih Harus ; 165.492.046Dibayar 2.

  Putusan Nomor 778/B/PK/PJK/2017yaitu dengan perhitungan seharusnya menurut Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding adalah sebagai berikut :Koreksi atas Penyerahan BKP Rp. 1.118.189.500.Pajak Keluaran (tarif 10%) Rp. 111.818.950.Pajak Masukan (80%X10%) Rp. 89.455.160.PPN yang kurang dibayar (tarif 2%) Rp. 22.363.790.. Bahwa adapun dasar hukum yang digunakan Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding, adalah sebagai berikut :a.

  satu) Tahun Pajak.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkanbahwa Tahun Pajak merupakan Tahun Buku yang merupakanbagian dari jangka wakiu 1 (satu) tahun pajak, sehingga untukTahun Pajak 2008 menurut Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding masih dapat menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluhpersen) dikalikan dengan Pajak Keluaran berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.03/2008tanggal 31 Maret 2008, dengan perhitungan

  PMK.03/2008 dan pokok sengketa yang PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan yaitumengenai Tidak diperhitungkan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan oleh Pedagang Eceran dengan Norma PenghitunganPenghasilan Neto sebesar 80 % (delapan puluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaran sehingga dapat memberikan putusan yangsesuai dengan ketentuan dan berkeadilan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula PemohonBanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor45/PMK.03/2008, maka perhitungan

• Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran;Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karenaSaksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali ketika Saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat;Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena TergugatHal. 5 dari 20 hal.Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/MS.Ksg2.berprilaku kasar kepada Penggugat, Tergugat perhitungan

  sering berselisih dan bertengkar;Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisihdan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiripertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kalisewaktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;Hal. 6 dari 20 hal.Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/MS.Ksg Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugatberprilaku kasar kepada Penggugat, Tergugat perhitungan

  ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat terlaksana;Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat a quo adalah tuntutanPenggugat kepada Mahkamah untuk menceraikan perkawinannya denganTergugat dengan dalildalil sebagai berikut: Bahwa sejak 1998, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidakharmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yangSulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat berprilaku kasarkepada Penggugat, Tergugat perhitungan

  tidakterhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalamundangundang (vide Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175RBg), karena itu. kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dandipertimbangkan lebih lanjut; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telahdikaruniai 4 (empat) orang anak; Bahwa Penggugat dan Tergugat sering atau setidaktidaknya pernahberselisin dan bertengkar sejak 1998 yang disebabkan karena Tergugatberprilaku kasar kepada Penggugat, Tergugat perhitungan

  mempertimbangkansubstansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat,ditemukan faktafakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukumsebagai berikut:Hal. 13 dari 20 hal.Putusan Nomor 181/Pdt.G/2020/MS.Ksg Bahwa hubungan hukum (rechtsbetrekking) Penggugat dan Tergugatadalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisin dan bertengkar sejak1998 yang disebabkan karena Tergugat berprilaku kasar kepada Penggugat,Tergugat perhitungan