membayar biaya perkara.ATAUApabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat secara pribadidan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakimmendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun kembali dalam membina rumahtangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh pendiriannya untukbercerai dengan Tergugat,Menimbang bahwa sehubungan perdamaian tidak berhasil, maka sesuat

Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatulagi dan mohon putusan.Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam beritaacara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telahdiuraikan di muka.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapitidak berhasil dan sesuat

Isi buktitersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka Pengadilan Agama Brebesberwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif,hal ini telah sesuat dengan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formildan

tercatatdi dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelismemandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohondan Termohon hadir dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan telahdiperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuat

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempattinggal sejak Desember 2015, dan masingmasing pihak tidak melaksanakan hak dankewajibannya sebagai suami isteri, dengan demikian unsur kedua tentang alasanperceraian juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugatdan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal31 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkanupaya damai melalui mediasi sesuat

ini ditunjuk segala hal yang tercantumdalam berita acara sidang ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut diatas;Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengupayakanperdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri yangbaik, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian kepadaPenggugat dan Tergugat melalui proses mediasi sesuat

sebagai suamiistri yang telah menikah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan belum pernahbercerai sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) danberhak mengajukan perkara ini ;Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasanbahwa sejak awal tahun 1987 Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang sampaisaat imi sudah lebih dari 27 (dua puluh tujuha) tahun tidak diketahui kepergian dantempat tinggalnya, tidak pernah memberi kabar dan tidak mengirimkan sesuat

kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil,hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak adaharapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telahmengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuat

kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil,hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak adaharapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telahmengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuat

Hakim Pengadilan Agama Kelas 1ATanjungkarang sesuat PERMA Nomor Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka pada persidangantanggal 31 Oktober 2012 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telahmengajukan jawaban secara lisan yaitu bahwa membenarkan dan mengakui semuadalildalil dari permohonan Pemohon serta bersedia cerai dan tidak ada tuntutan;Bahwa, atas

Pengadilan Agama Krui Reg. nomor : 26/Pdt.G/2010/PA.Kr tanggal 12Maret 2010, pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan antara orang Indonesia yangberagama Islam,dan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini adalah wewenang absolute Pengadilan Agama;Menimbang Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan makaperdamaian melalui mediasi sesuat

kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebuttidak berhasil, hal init menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugatsudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua jugatelah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugatdan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuanPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telahmengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuat

Kdr.mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuat PERMA Nomor 1 Tahun 2008,namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telahterpenuhi;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensiMahakamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksihukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran sertaterjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan ceraitelah memenuhi ketentuan

LUBIS, SH tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I dan IIIdatang menghadap sendirisendiri sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadapMenimbang, bahwa Hakim Ketua menjelaskan kepada kedua belah pihak yang berperkarasebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan para pihak wajib menempuh upaya damaidengan melalui proses mediasi yaitu sesuat PERMA No.01 tahun 2008, akan tetapi padapersidangan tanggal 2 Maret 2010 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan Pencabutangugatan dipersidangan secara lesan yang

Pasal 82Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan caramenasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernahdatang dalam persidangan maka proses mediasi sesuat PERMA Nomor Tahun 2008tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa

tuntutannyasebagai terurai dalam duplik termohon tanggal, 17 September 2011;Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal hal yang belumdiuraikan dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara yang bersangkutan ;TENTANG HUKUMNYADALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, MajelisHakim telah cukup memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukunkembali namun tidak berhasil lalu sesuat

kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil,hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak adaharapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telahmengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuat

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugatdan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai denganketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telahmengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuat PERMA nomor Tahun 2008,namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telahterpenuhi.;Menimbang bahwa Penggugat sangat menginginkan untuk bercerai dariTergugat.

0028/SPM/LS/1/25.01.01.2010 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yangdilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayaran dan SPP No:0028/SPP/LS/1.25.01.01/2010 tanggal 1 Juli 2010.Pada tanggal 20 Juli 2010, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKADKota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1586/LS/1.25.01.01/2010 untukpembayaran Iuran Internet 6 (enam) titik bulan Juni sesuai surat tagihanNo:008/Infotek/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 sebesar Rp4.950.000,00.Dasarpenerbitan SP2D tersebut di atas sesuat

Dasarpenerbitan SP2D tersebut di atas sesuat SPM No:0013/SPM/LS/Halaman 17 dari 98 halaman Putusan Nomor2/PID.SUSTPK/2016/PT GTO1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yangdilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0013/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Maret 2011.Pada tanggal 1 Maret 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKADKota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:291/LS/1.25.01.01/2011 untukpembayaran Iuran Internet 6 (enam) titik bulan Maret 2011 sesuai

Dasarpenerbitan SP2D tersebut di tas sesuat SPM No:033/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yangdilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:033/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 Juni 2011.Pada tanggal 1 Juni 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKADKota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1186/LS/1.25.01.01/2011 untukpembayaran Iuran Internet 6 (enam) titik bulan Juni 2011 sesuai surat tagihanNo:12/Infotek/V1I/2011 tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp4.950.000,00

Dasarpenerbitan SP2D tersebut di atas sesuat SPM No:0017/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpa dipotong pajak) yangdilengkapi dokumen antara lain kwitansi pembayaran dan SPP No:0017/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 1 April 2011.Pada tanggal 1 April 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKADKota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:605/LS/1.25.01.01/2011 untukpembayaran Iuran Internet 6 (enam) titik bulan April 2011 sesuai surattagihan No:08/Infotek/TV/2011 tanggal 1 April 2011 sebesar

Dasarpenerbitan SP2D tersebut di atas sesuat SPM No:29/SPM/LS/1/25.01.01.2011 sebesar Rp4.950.000,00 (termasuk pajak PPN/PPhRp540.000,00) yang dilengkapi dokumen antara lain Kwitansi pembayarandan SPP No:29/SPP/LS/1.25.01.01/2011 tanggal 2 Mei 2011.Pada tanggal 1 Juni 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Dinas PPKADKota Gorontalo menerbitkan SP2D Nomor:1185/LS/1.25.01.01/2011 untukpembayaran Iuran Internet bulan Juni 2011 sesuai surat tagihan No:011/Infotek/VI/2010 tanggal 1 Juni 2011 sebesar Rp40.800.000,00

;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugatdan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai denganketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telahmengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuat PERMA nomor Tahun 2008,namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telahterpenuhi.;Menimbang bahwa Penggugat sangat menginginkan untuk bercerai dariTergugat.