Ditemukan 972 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : spesialis spesialisasi specialitis spesiality
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
148 — 39
  • Sebagaimana yang disampaikan, bahwapengalokasian dana terikat pada prinsip spesialitas yang menyatakan bahwabesaran alokasi jumlahnya adalah tertentu, digunakan untuk tujuan tertentu,dan akan menghasilkan manfaat tertentu. Oleh karena itu, penggunaanalokasi dana yang tidak sesuai dengan peruntukkannya sebagaimanadituangkan dalam undangundang APBN tidak dapat dibenarkan.Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa anggaran yang bersifat khususdiperlakukan penyalurannya dengan cara khusus.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 13 Mei 2015 — Hj.NADRA N.S.Ag Binti NAWAWI YAZID ;
84 — 23
  • yangdipertimbangkan tersebut diatas diatur dan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor. 31 Tahun 1999 bersifat umum dengan sifat melawanhukum yang terdapat dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki sifatHal 321 dari 456 halaman putusan Nomor . 03/Pid.SusTPK/2015/PN.PDG.kekhususan tersendiri (Spesifikasi) yang tidak dimaksud Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor. 31 Tahun 1999 yakni adanya jabatan dankewenangan dan sesuai dengan azaz Spesialitas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — HENDRA RAMDAN
86 — 26
  • berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dandengan unsur secara melawan hukum yang umum pula;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang termaktubdalam pasal 3 memiliki sifat kekhususan, yang tidak terdapat dalam ketentuan pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
272 — 75
  • Berbeda dengan kalau liftyang dibelikan benar lift untuk pasien tetapi pengerjaannya baru 90%maka, kontraktor akan dikenakan denda karena manfaat yang akandiperoleh Pemerintah adalah sesuai dengan asas Spesialitas;Dimana asas Spesialitas adalah alokasi yang diturunkan untukmemperoleh barang sesuai seperti yang dibutuhkan.Barang yang adaharus tetap dihitung tetapi dengan catatan bahwa itu sesuai denganmanfaatnya.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2013 — JUJUN AHMAD SOLIHAT
104 — 31
  • berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur secaramelawan hukum yang umum pula ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang termaktub dalampasal 3 memiliki sifat kekhususan, yang tidak terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm
Tanggal 3 Nopember 2016 —
41 — 8
  • Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorangberarti subyek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlakubagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orangdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalamPasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai asas Spesialitas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-03-2016 — Upload : 06-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Maret 2016 — Ir. UDAR PRISTONO, MT
421 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Udar Pristono MT sebagaiKepala Dinas Pemda Provinsi DKI Jakarta;Bahwa, pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususantersendiri jika dibanding dengan pasal 2 sehingga tidak terdapat dalam pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa, sesuai dengan asas spesialitas, apabila dalam waktu, tempat dan objekyang sama sating diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum denganketentuan yang bersifat knusus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
FARRIMAN ISANDI SIREGAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Drs.Robiq Yunianto, M.AP
143 — 61
  • berbeda dengan Pasal 2ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik Secara melawan hukumyang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalamPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-08-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 13 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HEDNRA HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ANITA YULIARTININGSIH
214 — 107
  • berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yangbersifat umum dan dengan unsur delik secara melawan hukum yang bersifatgeneral;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-04-2016 — Upload : 28-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 227/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 6 April 2016 — Drs. H. Saifullah Anshari, M.Ag Kejaksaan Negeri Surabaya
42 — 6
  • Wiyono,Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika,Jakarta 2005, halaman 37); 72722222222 ooo nnnMenimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 31 Tahun 1999; 22727 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn anneMenimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas, apabila dalamwaktu, tempat dan obyek yang sama saling dihadapkan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 4 Juli 2017 — - FRENKY MARIO LUMBAN TOBING
207 — 277
  • atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur secara melawan hukum yangumum pula;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangtermaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm.
Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
74 — 12
  • Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorangberarti subyek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlakubagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orangdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalamPasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai asas Spesialitas
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 4 Juli 2017 — - SONDANG BARITA N,ST
109 — 30
  • atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur secara melawan hukum yangumum pula;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yangtermaktuob dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
KOKO ANDRYANTO, ST Bin H. SUBANDRIO.
83 — 29
  • )halaman 546 dari 621 halamanyang bersifat umum dan dengan unsur delik secara melawan hukum yangbersifat general;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktubdalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat(1) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialitas
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
291 — 642
  • untuk pekerjaan makanan dan minuman dimana Terdakwa memilikikewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatan tertentuuntuk melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orangtersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian unsursetiap orang dalam Pasal 3 tersebut memiliki sifat kekhususan tersendiri,yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun1999 jo Undang Undang No. 20 tahun 2001, dengan demikian sesuaidengan asas spesialitas
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/ Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 18 Januari 2017 — MUSLEM SYAMAUN, S.Sos Bin SYAMAUN
167 — 346
  • UU No. 20 Tahun 2001.Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatanperbuatan yang bertentangandengan UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun2001.Penyalahgunaan wewenang adalah perbuatan yang bertentangan dengantujuan kewenangan itu diberikan (asas spesialitas).Ahli menerangkan bahwa pengertian Pegawai Negeri sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-01-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 3 Juni 2016 — H. Zainir, ST. Gelar. Datuk Rangkayo Mulie ; Oyer Putra, ST. MT Panggilan Oyer
220 — 144
  • Dalam unsur melawanhukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan (asaslegalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yang digunakan dalampenyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialitas dan asasasasumum pemerintahan yang baik.Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang padasaat melakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya kewenangan yaituhak dan kekuasaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
430 — 132
  • atau kedudukan dapat diartikan jugatermasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat dandia memiliki kKewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatanperbuatantertentu dalam melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang dalamPasal 2 dan Pasal 3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertianunsur setiap orang dalam Pasal 3 memiliki sifat kKeknususan tersendiri, yangtidak terdapat dalam Pasal 2;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
148 — 34
  • pekerjaan makanandan minuman dimana Terdakwa memiliki kKewenangan atau hak untukmelaksanakan perbuatanperbuatan tertentu untuk melaksanakan tugastugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orangtersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian unsursetiap orang dalam Pasal 3 tersebut memiliki sifat kekhususan tersendiri,yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun1999 jo Undang Undang No. 20 tahun 2001, dengan demikian sesuaidengan asas spesialitas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
809 — 1711
  • tindak pidana korupsi atau orang perseorangan (Sswasta),Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara no. 892K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 sepanjang kata prasa kedudukandalam tindak pidana korupsi yang memangku atau tidak memangku jabatantertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tetapi juga pelakutindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta)yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan asas spesialitas