Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 05-06-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 129/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
PT. GUNUNG SINDUR SEJAHTERA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
Syaripudin, Dkk
277 — 201
  • Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karenamenurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara Sertipikat ObyekSegketa dengan Sertipikat milik Penggugat. ; Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Tergugat, Sertipikat HakGuna Bangunan No. 3462/Desa Curug, terbit tanggal 10 Maret 1998,Gambar Situasi No. 11807/1995, tertanggal 19 Juni 1995 seluas 11.503 M2,atas nama HERMAN ANGWIDJAYA, berasal dari penurunan hak, SertipikatHak Milik ke Sertipikat Hak Guna Bangunan terletak di
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2017
Tanggal 14 Februari 2017 — H. ALLAIDIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU., II. HALIM SUSANTO;
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 57 K/TUN/2017tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar tidak terjadi overlaping/tumpang tindin dalam pemberian hak milik tanah kepada pihaklain;10.Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan11Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo)adalah perbuatan sewenangwenang dan bertentangan denganperaturan perundangundangan berlaku yakni UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
REINHARD TALILESSY
Tergugat:
JANTJE SIETO
145 — 59
  • Penggugat Tidak Melibatkkan Penjual Tanah yangmenunjuk BatasBatas Kepada Penggugat.Bahwa sebagai penjual sejak awal proses penjualan sudahmengetahui batasbatas tanah yang akan dijual dimanasudah ada pemilik yang lebih dahulu menguasai tanah yangberbatasan dengan Penjual.Bahwa penjual, pembeli (Penggugat) dan Badan PertanahanKota Ambon memilliki hubungan kuasalitas, sehingga terjadiHalaman 10 dari 35 Putusan Perdata Nomor 244/dt.G/2019/PN Ambperbuatan hukum jual beli yang mengakibatkan terjaditumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-10-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1302 K/Pdt/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — Drs. MUH. THAMRIN PARENRENGI, SH. MH. vs ISKANDAR, dk
59 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikianpengakuan Tergugat di atas tanah milik Penggugat berdasarkan SHMNomor 1542/Sukarasa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebut adalahmerupakan tumpang tindin (overlapping) karena SHM Nomor1542/Sukarasa tersebut bukan terletak di Blok Cinotot melainkan terletak diBlok Citepus;Bahwa oleh karena SHM Nomor 1542/Sukarasa yang terletak di BlokCitepus dan bukan terletak di Blok Cinotot tersebut, maka Tergugat tidakberhak dan sah menurut hukum mengakui dan memiliki serta menguasaitanah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 19-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 108/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 September 2017 — DR. YUSUF TAWULO, S.H.,S.E.,M.M ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
69 — 25
  • berdasarkan penjelasan pada point 28diatas dapat diartikan sejakbulan Januari 2014 sampai denganDesember 2015 diantara dalam kurun waktu tersebut yaitu sampaidengan tanggal 15 Mei 2015 adalah masih satu dalam penilaianwaktu pelanggaran yang sama karena telah ada penjatuhanhukuman disiplin yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi TenggaraNomor : 862/2209 tanggal 18 Mei 2015 berupa PenundaanKenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun karena tidakmelaksanakan tugas dimana hal tersebut dapat diartikan menjaditumpang tindin
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Khusus
Register : 20-12-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 20/Pid.B/LH/2018/PN Tlk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SYARIFUDDIN NASUTION. SH.MH
Terdakwa:
MASRAN MANIK alias MASRAN Bin KASIRAN MANIK
399 — 39
  • Riau adalah sesuai denganSurat Keputusan Nomor : SK . 903 / Menlhk / Setjen / Pla. 2 / 12 / 2016adalah :e Melakukan Pengukuran, Pemetaan dan Inventrisasi pada bidangKehutanan;e Mengumpulkan data Pengukuran yang ada di Bidang Planalog;e Menyelesaikan masalah tumpang tindin kawasan hutan dari pihakpertama dan Pihak Ketiga;Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2018/PN TIke Mengumpulkan, Mempelajari, Menganalisa, serta Menelaah bahan bahan Terkait Penataan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sertaPemetaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 14-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 542 K/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — I KADEK ARY KURNIAWAN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN., II. I KETUT NGAMPING ALIAS PAN MERI;
72 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula terbitnya objek sengketa ditahun 2000 yangsangat tumpang tindin dengan catatan (SKPT) pada tahun 2011 yangtercantum pada buku tanah milik Tergugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 412 K/TUN/2011
Tanggal 22 Maret 2012 — GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,vs PT. PRIMA NUSA SENTOSA,
72 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Inco atau denganperkataan lain telah terjadi tumpang tindin wilayah pertambanganantara PT. Inco dengan PT. Anugrah Harisma Barakah sebelumadanya pelepasan wilayah Kontrak Karya PT. Inco yakni tanggal 10Desember 2009;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsurkepentingan Penggugat/Terbanding/Kini Termohon Kasasi denganditerbitkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 Tahun2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan PencadanganWilayah Pertambangan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. PAGAR KANDANG SAKTI, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DK
101 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barat Tanah DaratSeb.Selatan Tanah DaratSeb.Timur Sauni Bosin Pengasinan Jumlah 141.903 M2 10.Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara atas 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo , luas seluruhnya 98.020 m2 yang objektanahnya terletak pada lokasi lain tetapi ditempatkan pada Persil D 77 Persilmiliknya Penggugat, sehingga mengakibatkan tumpang tindin dengan objektanah sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor: 205 D/VIII54/1964 tanggal 31 Desember 1964, (SK.
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 16-11-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PA BIMA Nomor 1871/Pdt.G/2020/PA.Bm
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 106
  • (ii) tidak jelasnya objeksengketa yang meliputi tidak disebutnya batasbatas objek sengketa secarajelas;Oleh karena batasbatas tanah harus jelas dan terang karena menyangkuteksekusi, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.81/K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa oleh karena tanah obyek sengketayang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dalam uraian gugatanPenggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; Dan untuktidak menimbulkan tumpang tindin dalam proses eksekusi, serta tidakmenimbulkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2211 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — NAZMIAH SOMAD, DKK VS HERAWATI (HENG SOK KHENG), DK
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tertanggal 11 Desember 1965dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum:;Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh KepalaKampung Pasir Putih Kotapradja Djambi tanggal 20 Maret 1959 milikTergugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidaktumpang tindin
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 78/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
BEMPI PANCARI HUTAGALUNG
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
2.MARANGKUP SIHOMBING
215 — 180
  • Sumatera Utara,BERADA DIATAS SEBAHAGIAN DARI BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan hasil Pengembalian batas tertanggal 25 Maret 2021 No.03/BA.12.02.200/III/2021, terdapat tumpang tindih sebahagian atas bidangtanah seluas 1.474 M2 milik Penggugat, artinya bahwa sebahagian luas tanahmilik Penggugat tumpang tindin seluas 1.474 M2 dengan sertifikat No. 95,sehingga dalam hal ini sangat jelas dan terang bahwa Penggugat sangatdirugikan oleh tergugat karena atas adanya sebahagian luas tanah milikPenggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 11-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 615 K/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — AHMAD MIPON VS I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)., II. PT. PANTAI BARELANG INDAH DAN PT. LAUT INTAN PERMATA;
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Kecermatan;Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan, Tergugat telah pulamenjalankan Asas Kecermatan terbukti dengan telah diperiksasecara cermat dan teliti seluruh persyaratan pengajuan permohonanoleh Tergugat Il Intervensi dan telah pula dilakukan pengukuranlokasi sehingga ditemukan fakta bahwa alokasi yang diberikankepada Tergugat Il Intervensi tidak tumpang tindin dengan pihakmanapun termasuk Penggugat dan PT. Lautan Intan Permata.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 5 Februari 2021 — Penggugat:
PT. TRIPLE EIGHT ENERGY
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
283 — 386
  • Triple EightEnergy tumpang tindin dengan wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk atau tidak;Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL Bahwa setelah tahun 2013 Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan IUPPT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-05-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 8 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat : YUMIANTO Diwakili Oleh : NURUL FAJRI, SH
Terbanding/Penggugat : ANG KYAD PADMA ADHIRAMA selaku Direktur Utama PT. Pesona Sahabat Rumiri
85 — 90
  • Kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, yangmengakibatkan tumpang tindin kepemilikan oleh pihak ketiga seluas 39.841m2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3524 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — SOEHERI VS I. PT BANK BUMI DAYA (PERSERO), SEKARANG BERGABUNG MENJADI PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK JAKARTA cq BANK MANDIRI CABANG LAPANGAN MERDEKA, DK
78 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • faktafakta hukum (rechtsfeit) dan dalildalil Nukum(rechtmatig) diatas, gugatan Penggugat terdahulu maupun yang sekarang iniuntuk keempat kalinya telah berulangulang kali melakukan gugatan terhadapobjek dan subjek yang sama dengan tidak mengindahkan aturan hukum yangberlaku hanya sematamata mempermainkan hukum bukan untuk mencarikepastian hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, juga sesuai denganmaksud dan tujuan dari Surat Edaran MARI tanggal 30 Janauri 2002 Nomor 3Tahun 2002 untuk menghindari tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-12-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/Pdt.Sus/2010
Tanggal 28 Desember 2010 — JHON TUMANGGOR ; PT. PACIFIK PALMINDO INDUSTRI. dkk
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Palmindo Industri, sehingga dengan demikian makagugatan Penggugat diajukan dengan subjek hukum yang tidak tepat(Error In Persona), karenanya haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Gugatan PrematureBahwa halhal yang berkaitan dengan perkara a quo saat ini juga masihsedang dilakukan proses oleh PPNS Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang, maka apabila pemeriksaanperkara dalam gugatan a quo tetap dilanjutkan dan diputus, maka kelakakan terjadi tumpang tindin
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 212/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 24 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat II : Jumiyati
Terbanding/Penggugat : MUJIYONO
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny. Amini
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. Hindun
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Salatiga
Turut Terbanding/Tergugat I : NY JUMILAH
22 — 23
  • Dimana sertifikat baru tersebut akanbertumpang tindin dengan SHM No. 351 yang dikuasai olen ParaTergugat; Bahwa uraian tersebut telah cukup menjelaskanbahwa gugatan Penggugat kabur dan membingungkan, serta tidakdapat dilaksanakan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-10-2007 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 K/Pdt/2007
Tanggal 24 Oktober 2007 — SUHELI, VS. TEDDY SUPRIYATNA
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini menimbulkan kerancuan dantumpang tindin suatu obyek tanah yang ditetapkan dalam SK tersebut.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 407/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 8 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : SLAMET SISWOSUHARJO Diwakili Oleh : SLAMET SISWOSUHARJO
Terbanding/Penggugat : Pemerintah Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Klaten
95 — 54
  • Bahwa gugatan Penggugat terjadi tumpang tindin yangjustru mengakibatkan buyarnya atau tidak jelasnya gugatanyaitu digabungnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum danPembatalan Sertifikat.Hal ini mempunyai konsekwensi putusan pengadilan, sehinggagugatan yang demikian tersebut adalah kabur dan tidak Jjelas.apakah gugatan Penggugat adalah gugatan PerbuatanMelawan Hukum atau Pembatalan sertifikat?