Ditemukan 43342 data
Urut Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 4930 — 2917
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
Hal yang terakhir inidapat ditemukan dalam suatu tindak pidana yang terkait dengan penggunaanwewenang pejabat publik yang bersumber dari dalam proses pengambilankeputusan atau kebijakan (seperti dugaan terjadinya tindak pidana yangmelatarbelakangi permohonan uji materiil ini/Sisminbakum).
Pasal 1 angka 27KUHAP telah menimbulkan multitafsir dan meniadakan atau setidaktidaknyadapat menimbulkan diskriminasi pelaksanaan Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat(3) dan ayat (4) juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.Ketidakjelasan dan penafsiran yang sewenangwenang oleh penyidikterhadap pasalpasal tersebut berakibat dilanggarnya hakhak konstitusionaltersangka atau terdakwa yang dilindungi oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28Dayat (1) UUD 1945.Dalam konteks seorang pejabat yang melaksanakan suatu kebijakan
dimanakebijakan tersebut diambil dalam suatu rapat pimpinan yang dihadiri olehpejabat lainnya di lingkungan instansi tersebut, dalam melaksanakankebijakan tersebut pimpinanpimpinan lain yang hadir dalam rapat tidakmelihat, mendengar dan mengalami sendiri pelaksanaan kebijakan tersebut.Apabila di kemudian hari pejabat yang melaksanakan kebijakan yangdiputuskan dalam rapat pimpinan tersebut diperiksa oleh penyidik karenadisangkakan merupakan suatu tindak pidana, meskipun para pejabat yangmemutuskan
kebijakan tersebut tidak melihat, mendengar, dan mengalamisendiri, tetapi keterangan para pejabat tersebut sangat diperlukan untukmembebaskan pejabat pelaksana kebijakan dari sangkaaan melakukan suatutindak pidana, karena para pejabat tersebut mengetahui apa isi danbagaimana proses pengambilan kebijakan tersebut.
Register : 06-02-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PA SINJAI Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Sj Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 5
7 — 5
sulit untukdirukunkan lagi sebagai suami istri (Break Down Marriage), dan sudahtidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugatdan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasin sayang serta kedamaiansebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tanggayang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadahsebuah rumah tangga harmonis;Menimbang, bahwa Tergugat seorang suami seharusnya menjadipemimpin untuk dapat menentukan arah bahtera rumahtangga,menentukan kebijakan
Register : 22-09-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 11-03-2020
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 0379/Pdt.P/2015/PA.Blk Tanggal 27 Oktober 2015 — Pemohon melawan Termohon
11 — 8
11 — 8
Danbarangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa,karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.B none nen n nnn nnnncennnnncen ee Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:8 s . 3Sglbooll wls onle Srad swlooll 55Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.drbadl beis ucdl le pLYl SoiArtinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 856/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
15 — 2
15 — 2
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 852/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
21 — 8
21 — 8
No 852/Pdt.P/2020/PA.PwdArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinanMenimbang, bahwa oleh karena itu. permohonnan Pemohondipandang telah memenuhi norma hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat(1), (2) dan (8) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974
Register : 11-11-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 833/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 18 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 3
9 — 3
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 27-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 788/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 3
12 — 3
No 788/Pdt.P/2020/PA.Pwddengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinanMenimbang, bahwa oleh karena itu). permohonnan
Register : 19-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 743/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
7 — 3
7 — 3
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Majelis, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70:artooll lagio at JI de ploVl aj.Artinya : Kebijakan
Register : 14-01-2019 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0020/Pdt.P/2019/PA.Pmk Tanggal 29 Januari 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
14 — 2
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:tLebl Cle (le pis wolall oy.Artinya: Menolak kemadharatan didahulukan dari pada menarikkemaslahatan:Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No 0020/Pat.P/2019/PA.PmkAaliodls Le gis Aue WN cle ale) GuatArtinya: Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikandispensasi kawin kepada anak Pemohon yang
Register : 30-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 670/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 7 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
10 — 4
mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 06-10-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 693/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 13 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
15 — 3
15 — 3
sangatmendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 02-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 07-03-2019
Putusan PA BATAM Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.Btm Tanggal 30 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 6
13 — 6
a poiilbilly obavVl)Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala peraturan
Register : 19-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 742/Pdt.P/2020/PA.Pwd Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
22 — 3
22 — 3
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Majelis, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70:artooll lagio at JI de ploVl aj.Artinya : Kebijakan
Register : 07-02-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 49/Pdt.P/2019/PN Bpp Tanggal 13 Februari 2019 — Pemohon:
CHRISTINE NAOMI BUYUNG
25 — 7
CHRISTINE NAOMI BUYUNG
25 — 7
Menyediakan data dan informasi kKependudukan secara nasional mengenaipendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secaraakurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagiperumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya ;4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu,dan ;5.
Register : 03-10-2012 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 30-11-2013
Putusan PA MALANG Nomor 1718/Pdt.G/2012/PA.Mlg Tanggal 16 Januari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10 — 3
10 — 3
dirumahmertua, sejak itu saya tidak pernah memberi uang karena sebagian bebantanggungan saya pikul sementara isteri sudah punya penghasilan dariusaha warung untuk menghidupi anakanak.Memperhatikan dan menimbang bahwa rumah tangga adalah karuniaTuhan yang wajib diperjuangkan dan dipertahankan dalam situasi dankondisi apapun sebagai ujian bahtera rumah tangga, saya saya berpendapatpsikologis isteri saya pada kondisi kurang stabil, dikarenakan ekonomiyang belum mapan ;Menyikapi hal tersebut saya berharap pada kebijakan
Register : 04-10-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 16-04-2019
Putusan PA CURUP Nomor 299/Pdt.P/2017/PA.Crp Tanggal 18 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 8
11 — 8
melangsungkan perkawinan dengan calon suaminyatersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan dalildalilsebagai berikut;Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 299/Pdt,P/2017/PA Crp.Dann nn nn nnn meencnmninnin Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:wls ols orgs rawlaooll S59 dholArtinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;dogis art JI le pLoVI 19 jaiaol ILArtinya: "Kebijakan
Register : 04-01-2022 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN NEGARA Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Nga Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 25
45 — 25
mengirimkan sehelai salinanputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkandalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitumangka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksisebagaimana pada amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor140K/Sip/71 memuat keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitumsubsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan
Putus : 03-12-2010 — Upload : 21-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 82/PDT/2010/PT.PLG Tanggal 3 Desember 2010 — RUSLI BIN KODRI vs BACHRUL BIN ABU SIRIN
43 — 14
43 — 14
coba baca pada SURATJUAL BELI tersebut siapa saksi dan siapa penjual.Tergugat selaku pemiliknya menyatakan surat tersebut sangat sah.Pada butir V ini Penggugat telah melakukan fitnah lagi bila transaksi ini tidakada sangkut pautnya dengan Penggugat berkaitan dengan itu Tergugat telahmelecehkan Para pembuat kebijakan terdahulu dari itu Tergugat mohonkepada BapakBapak/Ibu Majelis Hakim yang Mulia ini agar mengambiltindakkan yang sesuai kepada Penggugat atas tuduhannya tersebut danseterusnya.6.
Putus : 30-04-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 23/Pid.B/2013/PN.Ktl Tanggal 30 April 2013 — Mustakim als. Imus bin Mukhtar
25 — 2
25 — 2
seringanringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;Setelah mendengar Tanggapan (Replik) secara lisan Penuntut Umum atasPermohonan lisan terdakwa tersebut yang disampaikan dalam persidangan tanggal23 April 2013 yang pada pokok tetap pada tuntutannya ;Setelah ...............Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) secara lisan terdakwa atas ReplikPenuntut Umum tersebut yang disampaikan dalam persidangan tanggal 23 April 2013yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan mohon kebijakan
Register : 03-09-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Gin Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
I KADEK SUKARBAWA
26 — 18
I KADEK SUKARBAWA
26 — 18
, pengangkatan anak, perubahan nama danperubahan status kewarganegaraan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) PeraturanPresiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Setiap penduduk wajib melaporkanPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lain yang dialaminya kepadaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotasebagaimana domisili dari Pemohon (vide isi Pasal 67 ayat (1) yaitu Menterimenetapkan Kebijakan