Ditemukan 11706 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sdw Tanggal 4 Agustus 2021 — Terdakwa
89 — 34
89 — 34
supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh oranglainnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijua/ adalah memberikansesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksuddengan "menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untukmemperoleh uang pembayaran atau menerima uang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalahmemperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalahmenyambut; mengambil (mendapat, menampung
Register : 15-03-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 409/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL. Tanggal 21 Januari 2014 — INGGRIT WIJAYA
104 — 43
104 — 43
Modal;Bahwa ketika meminjam uang dari PT.Asia Amerika sebagai pesero diam saksi ikutmenandatangani karena sudah ada dalam spesimen sehingga dalam pembukaan rekening samasama sepakat saling mengawasi; Persetujuan pinjam saat itu oleh Wakil Direktur/LeeYanto,tidak oleh Direktur/terdakwa sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar karena terdakwadan rekeningnya di Atambua sehingga klausula dalam hal Direktur berhalangan bisa diwakilioleh Wakil Direktur;Bahwa pembukaan rekening atas nama CV Kasih Mulia dan menampung
Putus : 29-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2015 Tanggal 29 September 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN
PERADILAN PIDANA atau INSTITUTE FOR CRIMINAL
JUSTICE REFORM (ICJR), DKK vs. KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
155 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan, untuk perihalmekanisme penyadapan oleh aparat penegak hukum, MahkamahKonstitusi berpendapat Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintahtidak mampu menampung seluruh artikulasi kKetentuan yang benarmengenai hukum penyadapan;Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berpendapat perihalkeinginan negara untuk menyimpangi hak yang dimiliki oleh warganegara haruslah dalam bentuk undangundang, bukan peraturanperudangundangan yang lain, seperti yang ditegaskan dalamketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945
Register : 23-09-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Sak Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon:
1.NURLIYAH
2.SRIANI
3.LINA SULIANI BR MANURUNG
4.MARADU LAMSIHAR SIPAHUTAR
5.WIHELMUS SOKHIELI LAIA
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq Kepala Kepolisian Resor Siak
44 — 27
1.NURLIYAH
2.SRIANI
3.LINA SULIANI BR MANURUNG
4.MARADU LAMSIHAR SIPAHUTAR
5.WIHELMUS SOKHIELI LAIA
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq Kepala Kepolisian Resor Siak
44 — 27
T56.h : Fotocopy foto barang bukti gelangan yang terbuat dari drumuntuk menampung CPO114. T 56.1 : Fotocopy foto barang bukti mesin Robin115. T 56. : Fotocopy foto barang bukti handpone116. T56.k : Fotocopy foto barang bukti ember hitam117. T 56.1 : Fotocopy foto barang bukti berupa uang tunai118. T57a : Fotocopy surat pengiriman berkas perkara TersangkaPONARI119. T57.b : Fotocopy surat pengiriman berkas perkara TersangkaSUKARDI Alias KELING, Dkk kepada Kajari Siak.120.
Putus : 14-11-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 88/Pdt.G-Sus/2016/PN SIm Tanggal 14 Nopember 2016 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR
LAWAN
MUHAMMAD SAID
180 — 53
180 — 53
Namun demikian pemohon keberatan perlu menjelaskanpertimbangan majelis BPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalamPasal6 UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan tersebut.Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannyadidasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yangbelum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidangperkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembanganpembangunan ekonomiHalaman 39 dari 65 Putusan Nomor 88/Pdt GSus/2016
Register : 20-02-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 25/PDT.G/2013/PN.AB Tanggal 13 Nopember 2013 — 1. Ir. SAID ASSAGAF, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan CHR. M. Tiahahu RT 001/RW. 01 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Pekerjaan Ketua Dewan Pembina Yayasan Al- Hilaal Pusat ;
2. SALEM BASALAMAH, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Wijaya Kusuma II No. 325 RT 009/RW. 007 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Durian Sawit Jakarta Timur, Pekerjaan Pembina Yayasan Al- Hilaal Pusat ;
3. Hi. RD. RUSYDI HASSANUSSI, Warga Negara Indonesia, Alamat BTN Manusela RT 001/RW 021 Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Pekerjaan Pembina Yayasan Al- Hilaal Pusat ;
4. Dra. RAVIA AMBON, Warga Negara Indonesia, Alamat A.M. Sangaji RT 002/RW 004 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Pekerjaan Pembina Yayasan Al- Hilaal Pusat ;
Yang dalam perkara ini telah memberi kuasa penuh kepada :
1. FAHRI BACHMID, SH. MH.
2. HASAN SLAMAT, SH.MH.
Advokat â Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FAHRI BACHMID, SH. MH. & ASSCIATES, berkedudukan di Jalan A.M. Sangaji No. 36 Kota Ambon Maluku Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. A.07-Pdt/SKK/FB & A/II/2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
M E L A WA N
UMAR ATAMIMI, SH.MHI, Tempat Kedudukan di Jalan Dr. Malaiholo No. 79 RT 003/RW 006 Kelurahan Wainitu Air Salobar Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
602 — 258
602 — 258
pendiri perkumpulan Islam AJlHilaal tahun 1946 untukmencerdaskan anak Bangsa di daerah ini ;Penggugat I sebagai Ketua Pembina Yayasan AlHilaal Pusat juga dalamjabatannya sebagai Wakil Gubernur Maluku dan Penggugat lain sebagaipanutan dan tokoh masyarakat, harus dan wajib menyelamatkan danmelindungi Universitas AlHilaal ini bukan sebaliknya, karena disampingUniversitas AlHilaal terilhami dari citacita luhur para pendiriperkumpulan Islam AlHilaal Ambon tahun 1946, juga setelah Tergugatmendengar dan menampung
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 1 Juni 2015 — EPOK BAHARUDIN Bin IDIS MATING
98 — 39
98 — 39
Pariwisata, Sosial danperumahan rakyat;Bahwa tugas dari Komisi adalah :Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negarakesatuan Repuklik IndonesiaMelakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangankeputusan DPRDMelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dankemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masingmasingMembantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yangdisampaikan Bupati dan masyarakat kepada DPRDMenerima, menampung
Pertahanan,Pariwisata, Sosial dan perumahan rakyat; Tugas dari Komisi adalah :Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negarakesatuan Repuklik IndonesiaMelakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangankeputusan DPRDMelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dankemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masingmasingMembantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yangdisampaikan Bupati dan masyarakat kepada DPRDMenerima, menampung
Pariwisata, Sosial danperumahan rakyat; Tugas dari Komisi adalah :a Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negarakesatuan Repuklik Indonesiab Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangankeputusan DPRDc Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahandan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masingmasingMembantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalahyang disampaikan Bupati dan masyarakat kepada DPRDMenerima, menampung
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 13 Juni 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
508 — 2422
508 — 2422
Tujuan mediasi sengketa pertanahan jugatelah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (3) diantarabertujuan untuk: (a) menjamin transparansi dan ketajamananalisis; (b) pengambilan putusan yang bersifat kolektif danobjektif; (c) meminimalisir gugatan atas hasil sengketa dankonflik; (d) menampung informasi / pendapat dari semuapihak yang berselisih dan dari unsur lain yang perludipertimbangkan; dan (e) memfasilitasi penyelesaiansengketa dan konflik melalui musyawarah;Bahwa pada faktanya, segala
jumlahnyamenjapai 96.000 (sembilan puluh enam ribu) orang yang dipulangkan dariMalaysia ke Nunukan ; Bahwa TKI yang dipulangkan dari Malaysia bermasalah, ratarata dokumenkependudukannya sudah tidak berlaku lagi dan tidak tidak diperpanjang,Halaman 192 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUNJKTada yang membawa = anakanak dengan kondisi yang sangatmemprihatinkan ; Bahwa pemerintah Kabupatan Nunukan yang dibantu oleh PemerintahPusat membuat rumahrumah sederhana yang jumlahnya sekitar 40 Barakuntuk menampung
mereka termasuk MCK dan tanki air ; Bahwa untuk mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk menampung TK,Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mencari Perusahaan untukmembuka usaha dan salah satu Perusahaan yang mau berinvestasi diNunukan yang berencana membangun perkebunan Kelapa Sawit termasukPT.
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 1 Juni 2015 — H. MAHMUD IIP SYAFRUDIN, S.IP, MA, Bin H. SAIFULLAH (Alm)
89 — 11
89 — 11
Menerima, menampung dan membahas senta menindak lanjuti aspirasimasyarakatMemperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Melakukan kunjungan kerja komisi. Melakukan rapat kerja dan dengar pendapatMengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruanglingkup bidang tugas masingmasing komisij.Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasilpelaksaan tugas komisi minimal setiap 3 bulan sekali.Bahwa Susunan Fraksi sesuai dengan keputusan DPRD Kab.
Pariwisata, Sosial dan perumahan rakyat;a.Bahwa tugas dari Komisi adalah :Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negarakesatuan Repuklik IndonesiaMelakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangankeputusan DPRDMelakukan pengawasan' terhadap pelaksanaan pembangunan,pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masingmasingMembantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalahyang disampaikan Bupati dan masyarakat kepada DPRDMenerima, menampung
Menerima, menampung dan membahas senta menindak lanjuti aspirasimasyarakatMemperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Melakukan kunjungan kerja komisi. Melakukan rapat kerja dan dengar pendapatMengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruanglingkup bidang tugas masingmasing komisij. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasilpelaksaan tugas komisi minimal setiap 3 bulan sekali.e Susunan Fraksi DPRD Kab. Kapuas adalah :1.
Pariwisata, Sosial dan perumahan rakyat;Tugas dari Komisi adalah :a) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhannegara kesatuan Repuklik Indonesiab) Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah danrancangan keputusan DPRDc) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan,pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisimasingmasingd) Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaianmasalah yang disampaikan Bupati dan masyarakat kepada DPRDe) Menerima, menampung
Putus : 21-06-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1236 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 21 Juni 2012 —
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menampung dan menyalurkan serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;a.b.20e Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya merekaTerdakwa pada masa menjabat sebagai anggota DPRD Kab.Bengkayang dilengkapi dengan alat kelengkapan Dewan yaituKomisi komisi yang mempunyai tugas :Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Keputusan DPRDyang masuk bidang tugas masing masing komisi ;Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan,pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakatyang termasuk
Register : 15-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN NBA Tanggal 10 April 2018 — Pemohon:
Koperasi Pemasaran Sejahtera KalBar
Termohon:
Kepolisian Resor Landak
75 — 40
Koperasi Pemasaran Sejahtera KalBar
Termohon:
Kepolisian Resor Landak
75 — 40
JONIsedangkan beras yang dijual Sdr JONI tersebut bermula dari pembeliangabah padi dari masayarakat kelompok Tani setempat;Bahwa Lokasi tempat penggilingan padi milik Sdr JONI adalah di DesaCipta Karya, Kabupaten Bengkayang;Bahwa setahu saksi antara kelompok tani dengan pihak KoperasiPemasaran Sejahtrera Kalbar ada kerja sama dimana Koperasi SejahteraKalbar sanggup menampung padi dari para petani;Bahwa saksi tidak tahu kalau jual beras harus ada label SNI;Bahwa saksi tidak tahu alamat Koperasi Pemasaran
Register : 31-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 60/Pid.B/2021/PN Blg Tanggal 7 Juli 2021 — Penuntut Umum:
INDRA SEMBIRING SH
Terdakwa:
1.BAGINDA PANGARIBUAN
2.FRANS NARDO PANGARIBUAN
44 — 20
INDRA SEMBIRING SH
Terdakwa:
1.BAGINDA PANGARIBUAN
2.FRANS NARDO PANGARIBUAN
44 — 20
Mejuahjuah satu arah dari warung tersebut; Bahwa Saksi ada mendengar suara mengobrol tetapi kurang jelas Saksidengar; Bahwa Jarak rumah Para Terdakwa dari lokasi tempat Saksi bertemu denganRaymond Cornel Pangaribuan dan Lamria Siadari sekitar 500 (lima ratus) meter; Bahwa Jarak dari rumah Saksi ke rumah Para Terdakwa jauh jika melewatijalan Desa, namun dari rumah Saksi masih terlinat rumah Terdakwa denganpandangan mata; Bahwa tugas dari BPD di Desa sabagai Lembaga Pengawas PemerintahanDesa adalah menampung
Register : 17-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 12/PID.SUS/2019/PT BDG Tanggal 11 Februari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : AEP SAEPULOH, SH.
Terbanding/Terdakwa : TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias DAVID alias KO CACANG
199 — 69
Terbanding/Terdakwa : TATANG SUSANTO alias DAVID TAN alias DAVID alias KO CACANG
199 — 69
PT HYPER TEXINDO, Terdakwa juga menjualfaktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau fiktif a.n.perusahaan lain yaitu : PT ASRI INDO GRAHA SARANA, dan PT SURYASARANA TEKSTIL (diberkaskan dalam berkas perkara yang terpisah), danTerdakwa menerima dan menampung pembayaran atas penjualan faktur pajak,dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa di bank BCA a.n. TATANG SUSANTOnomor rekening 1399918888 dan a.n.
Register : 10-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TOTOK WALIDI, SH
Terdakwa:
ABD. ROKHIM, S.Pd.
78 — 38
TOTOK WALIDI, SH
Terdakwa:
ABD. ROKHIM, S.Pd.
78 — 38
Menerima adalahmenyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan;Menimbang, bahwa memaksa harus diartikan baik paksaan bathin maupunlahir. Paksaan tersebut bersifat absolut, dalam hal ini orang yang dipaksa tidak dapatberbuat lain atau mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya.Tidak mungkin memilih jalan lain.
Putus : 05-08-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 132/Pid.B/2011/PN.TTD Tanggal 5 Agustus 2011 — ADELIN
705 — 318
705 — 318
pada saat pengangkatan tersebut, panitia yang lamamenyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,(tiga puluh lima juta)rupiah dan uang tersebut dipegang oleh Terdakwa Abdul Kosimselaku bendahara;e Bahwa apa saja yang akan direnovasi atas mesjid tersebut tidak adadiperjanjikan secara khusus, namun panitia mengerjakan renovasiberdasarkan apa yang perlu didahulukan dan saat itu yang mendesakdilakukan atas mesjid tersebut adalah mengganti lantai semen menjadilantai keramik, memperluas terras mesjid agar dapat menampung
Register : 25-07-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 09-04-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 15/Pdt.G/2012/PN-MGL Tanggal 6 Februari 2013 — Ujang Asril, dkk (P) vs KASIM HASAN Alias KASIM HS, dkk (T)
106 — 45
106 — 45
Bahwa oleh karena kios yang dibangun diatas lahan15.000 M2 belum dapat menampung seluruh pedagang,dilakukan pembangunan pasar dilahan 5.000 M2 yangrencananya diperuntukan untuk terminal, denganpersyaratan Para Pedagang diwajibkan secara swadayauntuk menyediakan lahan pengganti seluas 5.000 M2 yangakan dipergunakan untuk terminal; ~~~~i Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan ParaPenggugat dikaitkan dengan Jawaban Para Tergugat danjawaban Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang diikutidengan
Register : 19-06-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 41/PID.SUS-TPK/2017/PN.KPG Tanggal 3 Nopember 2017 — EFFI YOSEPH, ST ALIAS YOSEPH EFFI
209 — 82
209 — 82
Pasal1 Angka 15 yang menyebutkan bahwa :Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yangdibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruhpenerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD. Pasal 31Ayat (1) yang menyebutkan bahwa : BLUD beroperasi berdasarkan pola tatakelola atau peraturan internal yang memuat antara lain ;a. Struktur organisasib. Prosedur kerjac. Pengelompokan fungsi yang logisd.
Kupang;Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa EFFI YOSEPH, ST alias YOSEPHEFFI tersebut telah menyimpang dari ketentuanketentuan yang ada yaitu :Halaman 22 dari 159 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2017/PN.KPGPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 Tentang PedomanTekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.Pasal 1 Angka 15 yang menyebutkan bahwa :Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yangdibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruhpenerimaan
Sinar Maju Sempurna adalah sebanyak3450 lembar total bayar hanya sebesar Rp.722.775.000 (tujuh ratus duapuluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun demikiansetelah Saksi melihat rekening koran Bank NTT rekening yangdipergunakan untuk menampung uang kegiatan, maka dapat Saksi pastikanjika Terdakwa Effi Yoseph, ST memang menarik uang lebih yakni sebesarHalaman 30 dari 159 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2017/PN.KPGRp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) daripada jumlah yang terteradalam
Register : 12-05-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 60/Pdt.G/2014/PN. KPG Tanggal 15 Desember 2014 — Penggugat:
ANWAR SAAL Alias ANWAR SAâÃÂÃÂAL SONO alias ANWAR MIN SAâÃÂÃÂAL SONO
Tergugat:
1.1. Sdr. MUHAMMAD DJAFAR ANWAR
2.2. Sdr, HAJI MUHAMMAD AMIR KIWANG
101 — 30
101 — 30
bahwa dari uraian diatas, terlihat dengan jelas bahwa semuasurat bukti yang diajukan Tergugat baik itu surat keterangan dari RT, RW Bukti T.1No 15, 16, 18, 19 dibuat tahun 1984 , surat bukti No 3334 keberatan oleh MuhamadDjafar Anwar dibuat tahun 2007 dan 2011, berarti 7 tahun (untuk surat tahun 1984)dan 10 tahun (untuk surat 2007) dan 17 tahun (untuk surat 2011) muncul setelahterbitnya sertifikat SHM No 590 tahun 1977 , bukan pada saat proses terbitnyasertifikat (diumumkan selama tiga bulan untuk menampung
Register : 06-12-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN SANGATTA Nomor -394/Pid.Sus/2016/PN Sgt Tanggal 22 Maret 2017 — -ONI SETIAWAN Als. ONI Bin KARDI
120 — 54
120 — 54
kepada orang lain untukmemperoleh uang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual berdasarkanKamus Besar Bahasa Indonesia adalah beralinnya barang dari salah satu pihakkepada pihak lain dengan melakukan pertukaraan uang / barang; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli berdasarkanKamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu dengan menukaruang ( membayar ); Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima berdasarkanKamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut; mengambil ( mendapat,menampung
Putus : 25-04-2017 — Upload : 12-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 Tanggal 25 April 2017 — PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK, KANTOR CABANG KISARAN, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang, Rory Lumban Toruan, S.H. VS BAHAGIA SIREGAR (Ahli Waris/Anak dari almarhum Tadi Siregar)
186 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namundemikian pemohon keberatan perlu menjelaskan pertimbangan majelisBPSK yang telah keliru mengartikan maksud dalam Pasal 6 Undang UndangNomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan tersebut;Munculnya UU hak tanggungan, yang bisa dilihat di dalam penjelasannyadidasari pada ketentuan terdahulu (lembaga hipotik tentang tanah) yangbelum mampu menampung perkembangan yang terjadi dalam bidangperkreditan dan hukum jaminan atas tanah sebagai perkembanganpembangunan ekonomi;Salah satu ciri dari hukum jaminan