Ditemukan 92071 data
23 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah (c.1 + c.2) 2.944.188.8d.Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)e.Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)Cc. Jumlah (a + b)4. PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)5. Sanksi Administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf. Kenaikan Pasal 17D (5) KUPg.
Impor BKP 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. PPN yang harus dipungut / dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 2.944.188.884b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 881.001.518b.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 2.063.187.366b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 2.944.188.884c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1) 2.944.188.884e.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 03 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 839/B/PK/Pjk/2018 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)c. Jumlah (a+b) PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 0Sanksi Administrasi:a.
60 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 966/B/PK/Pjk/2021Pajak MeiTahun 2012 Nomor 00048/207/12/058/13,tanggal 26November 2013, sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirekturJenderal Pajak NomorKEP00050/WPJ.07/KP.0603/2015,tanggal 13 Februari 2015, dengan perhitungan sebagai berikut: Pemohon Banding N URAIAN (Rp)1. IDasar Pengenaan Pajakla. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0,00a.2 . Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 41.546.430.269,00a.3.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (0,00) 3. Kelebihan Pajak yang sudah: la. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0,00lb. Dikompensasikan ke masa pajak ... 0,00ic. Jumlah 0,00,4. Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 0,00,5. Sanksi administrasi :la. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00;lb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00,Ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00;id. Kenaikan Pasal 183A KUP 0,00,le. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0,00,If. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0,00;h.
Februari2015, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei Tahun 2012 #'Nomor00048/207/12/058/13, tanggal 26 November 2013, sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00050/WPJ.07/KP.0603/2015, tanggal 13 Februari 2015, atas namaPT Harapan Sawit Lestari, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.564.259.8058.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 28, Jalan JenderalSudirman Nomor 1, Karet Tengsin, Jakarta, sehingga perhitungan
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasi ke Masa Pajak.....(karena pembetulan), Jumlah (a + b)PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)Sanksi Administrasi :. Bunga Pasal 13 (2) KUP. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPBunga Pasal 13 (5) KUP. Kenaikan Pasal 13A KUP.
Impor BKP Perhitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut /dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)3.993.672.266 b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan305.542.972 b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri3.686.981 .692 b.5. Lainlain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)3.992.524.664 c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d.
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 1.147.602 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) 4 PPN yang Kurang dibayar (2.e+3.c) 1.147.6025 Sanksi Administrasi:a.
46 — 20
surat dariPengadilan Negeri Klaten adanya Sita eksekusi terhadap bendayang menjadi obyek sengketa yang akan dijual secara lelang danmenurut hukum benda yang akan di lelang harus ada sita eksekusidari Pengadilan Negeri ; Bahwa Para Pelawan tidak pernah diberikan peringatan peringatanatau teguran dari Terlawan tahu2 Telawan dengan bantuanTerlawan ll akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketaPosita angka 2 gugatan perlawanan ;Bahwa menurut hukum tagihan hutang harus adanya kepastianjumlah perhitungan
kewajiban yang harus dibayar secara jelas dantegas, karena selam ini Para Pelawan tidak pernah mendapatkanpemberitahuan tentang jumlah kewajiban yang harus dibayar kepadaTerlawan dan semestinya harus disampaikan kepada Para Pelawanoleh Terlawan ; 2222222 22520 2222 222 Bahwa dengan adanya perhitungan yang tidak jelas antara ParaPelawan dengan Terlawan maka Para Pelawan menurut hukummerasa dirugikan,dan tidak adanya kepastian jumlah yang harusdibayar oleh Para Pelawan kepada Terlawan lI, oleh karena
itu ParaPelawan minta secara tegas agar menjelaskan perhitungan bungadan denda oleh Terlawan secara terinci sejak dari awal ;Hal 5 dari 25 hal.
28 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil perhitungan teknis dari Tim PenelitiPoliteknik Negeri Semarang, bahwa volume pelaksanaan pekerjaan tidaksesuai dengan Kontrak yaitu :a. Pekerjaan Abutment : pada pekerjaan matras selisih volumesebesar 36,615 m? = Rp16.700.000,b. Pekerjaan Oprit : ukuran Kontrak dan Pemeriksaan Lapangan berbedapada Pekerjaan Pasangan Batu sebesar 61,20 m?
orang Membayar Mandor 1 orang x 18 hari x Rp50.000,/hari Membeli bambu pancang sebanyak 150 batang x Rp4.000,Sedangkan Terdakwa menyediakan bronjong kawat yang dianyam secaramanual di rumah Terdakwa, selanjutnya bronjong kawat tersebut Terdakwabawa ke lokasi pekerjaan yaitu Jembatan Sungai Cigayam Desa Sindangwangi Kecamatan Bantar kawung Kabupaten Brebes untuk disusun gunamembuat pekerjaan matras Abutment Sungai Cigayam serta menyediakanmaterial bahan bangunan.Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil perhitungan
Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil perhitungan teknis dari Tim PenelitiPoliteknik Negeri Semarang, bahwa volume pelaksanaan pekerjaan tidaksesuai dengan Kontrak yaitu:a. Pekerjaan Abutment : pada pekerjaan matras selisih volumesebesar 36,615 m? = Rp16.700.000,b. Pekerjaan Oprit: ukuran Kontrak dan Pemeriksaan Lapangan berbedapada Pekerjaan Pasangan Batu sebesar 61,20 m?
HERRI LUDIRO WAHYONO dipandang bukanmerupakan keterangan saksi ahli, yang kesaksiannya tidak pernahmemperhitungkan perubahan pekerjaan sebagaimana diterangkan saksi EDIKUSMARTONO bin SUYOTO selaku Tim Pemeriksa Pekerjaan yangmenerangkan bahwa benar berdasarkan hasil perhitungan ulang ternyatalebin besar dari RAB semula, akan tetapi Tim Pemeriksa Pekerjaan tetapHal. 17 dari 21 hal. Put.
Brebes, maka diperoleh hasil perhitungan Tim Pemeriksa Pekerjaan,volume yang telah dikerjakan Terdakwa sebagai Berikut : Volume Pengaman Oprit senilai = Rp401.798.000, Volume Pengaman Abutment senilai = Rp222.282.000.Jumlah = Rp624.080.000,Sedangkan sesuai dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB awal dariKESBANGLIMAS Brebes adalah sebagai berikut :e Pekerjaan Oprit = Rp371.600.000,e Pekerjaan Matras (Brojong) Rp190.700.000.Jumlah = Rp562.300.000,Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut
42 — 13
Selanjutnya dalam pemilihan Kades tersebut terjadiperselisihan antara kedua bela pihak dikarenakan pada saat perhitungan hasilpemungutan suara, yang dimenangkan oleh DEDI IRAMA Als REDI Bin NASIP,sehingga dari keluarga Korban melakukan protes terhadap perhitungan suarayang dianggap tidak sesuai dan ada kecurangan, hingga sampai denganpengumuman pemenang pemilinan Kades tersebut di menangkan DEDI IRAMAAls REDI Bin NASIP, sehingga membuat hubungan DEDI IRAMA Als REDI BinNASIP dengan Korban menjadi
Selanjutnya dalam pemilihan Kades tersebut terjadiperselisihan antara kedua bela pihak dikarenakan pada saat perhitungan hasilpemungutan suara, yang dimenangkan oleh DEDI IRAMA Als REDI Bin NASIP,sehingga dari keluarga Korban melakukan protes terhadap perhitungan suarayang dianggap tidak sesuai dan ada kecurangan, hingga sampai denganpengumuman pemenang pemilihan Kades tersebut di menangkan DEDI IRAMAAls REDI Bin NASIP, sehingga membuat hubungan DEDI IRAMA Als REDI BinNASIP dengan Korban menjadi
250 — 123
dengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dapatdikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapatdikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yangbersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;bahwa dalam sengketa banding ini yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai adalah Film ceriteraimpor yang merupakan Barang Kena Pajak yang perhitungan
Dasar Pengenaan Pajaknya diatur tersendiridalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE32/PJ.3/1986 tanggal 8 Juli 1986 tentang PajakPertambahan Nilai atas Film Ceritera Impor;bahwa dalam Surat Edaran a quo, dinyatakan bahwa mengingat adanya ketentuan bahwa impor filmceritera harus dilakukan dengan sistem paket yang terdiri dari 5 atau lebih film, sedang lolosnya film dariBadan Sensor Film tidak bersamaan waktunya, maka sulit untuk dapat melakukan perhitungan hargapokok per judul film dan
sebesarRp.181.723.010,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Bandingmelaporkan dalam SPT Kredit Pajak Tahun Pajak 2003 sebesar Rp.387.918.880,00, sehingga selisih Kredit Pajaksebelum keberatan adalah sebesar Rp.206.195.870,00;bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan Kredit Pajak Tahun Pajak2003 sebesar Rp.181.723.010,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secaraeksplisit besarnya Kredit Pajak Tahun Pajak 2003 menurut perhitungan
sebesar Rp.211.494.931,00, Terbanding menggunakan nilai Kredit Pajak Tahun Pajak 2003 sebesarRp.181.723.010,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingganilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp.29.771.921,00;bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan Kredit Pajak Tahun Pajak 2003sebesar Rp.181.723.010,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisitbesarnya Kredit Pajak Tahun Pajak 2003 menurut perhitungan
.211.494.931,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwabesarnya Kredit Pajak Tahun Pajak 2003 adalah sebesar Rp.181.723.010,00, sehingga nilai sengketa sampaidengan Surat Uraian Banding adatah sebesar Rp.29.771.921,00;bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnyaKredit Pajak Tahun Pajak 2003 adalah Rp.181.723.010,00, Pemohon Banding membuat bantahan denganmenyebutkan secara eksplisit besarnya Kredit Pajak Tahun Pajak 2003 menurut perhitungan
76 — 20
meninggaldunia pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Darmo yang manaPara Penggugat membutuhkan surat tersebut untuk mengambil uangJaminan Kematian, santunan berkala dan Jaminan Hari Tua Almarhumahlou Sumaiyah di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Darmo.Bahwa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 166 yang berbunyi :Pasal 166Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/ouruh meninggal dunia,kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannyasama dengan perhitungan
Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) paling sedikit sebagai berikut :i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (Sembilan) bulanupah; (Vide : UU No.13 Tahun 2003);(2) Pasal 156 ayat (3) huruf e UU No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, berbunyi sebagai berikut :Pasal 156(3).
Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) ditetapbkan sebagai berikut :e. masa kerja 15 (Lima Belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18(delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah: (Vide : UU No.13Tahun 2003);(3) Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,berbunyi sebagai berikut :Pasal 156(4).
Menghukum Tergugat sebagaimana pasal 166 Undang undang Nomor 13Tahun 2003 yang berbunyi Dalam hal hubungan kerja berakhir karenapekerja / buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlahuang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kaliuang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uangpenghargaan kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut :Uang Pesangon ( UMK ) :Rp.
Bahwa berdasarkan pasal 166 Undang Undang No. 13 Tahun 2003,bahwa dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja meninggaldunia, maka ahli waris nya berhak diberikan sejumlah uang olehPerusahaan, dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuaipasal 156 ayat (2), dan 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerjasesuai pasal 156 ayat (3), serta uang penggantian hak sesuai pasal 156ayat (4);Menimbang, bahwa sesuai bukti yang ada, masa kerja Sumaiyah (alm)adalah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka
DEASY SYAHRIDA
Tergugat:
PT. HOFFMEN PARKINDO
257 — 141
Insurance Garda Otto belummembuat perhitungan berapa besar klaim asuransi yang akan dibayarkankepada Penggugat kemudian Penggugat adanya tuntutan ganti rugi satu unitHalaman 9 dari 22 Putusan Sela Nomor:484/Padt.G/2015.
eksepsigugatan kabur atau tidak jelas diatas, maka adanya tuntutan ganti rugiPenggugat petitum 5 kemudian adanya tuntutan ganti rugi pembayaran uangmuka/downpayment mobil dan pembayaran cicilan mobil selama 16 bulansehingga Tergugat melihat gugatan Penggugat prematur;Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum 5 dan ganti kerugianmateriilnya tersebut ternyata belum dihitung klaim ganti ruginya oleh PT.Insurance Garda Otto sehingga apabila diklaim/digugat kepada Terguigat belum sempurna karena perhitungan
Karena tidak ada dasar perhitungan yang jelas ataskerugian materiil Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat terlaluprematur;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur konsekuensinya gugatanPenggugat terhadap Tergugat dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima;Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini ;Bahwa dalam dalil gugatannya angka 2 halaman 3 didalilkan kendaraanbermotor mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Polisi B1854GFO, No. MesinMD 43318, No.
Insurance Garda Otto belummembuat perhitungan berapa besar klaim asuransi yang akan dibayarkankepada Penggugat kemudian Penggugat adanya tuntutan ganti rugi satu unitmobil sebagaimana dalam petitum 5 kemudian adanya tuntutan ganti rugipembayaran uang muka/downpayment mobil dan pembayaran cicilan mobilselama 16 bulan padahal klaim tersebut juga nantinya akan dibayarkan olehperusahaan asuransi;Bahwa dengan demikian Penggugat mendapat penggantian ganda/dua kaliyaitu dari perusahaan asuransi dan dari
Karena tidak ada dasar perhitungan yang jelas ataskerugian materiil Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat terlaluprematur;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat prematur konsekuensinya gugatanPenggugat terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima;5. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini ;Bahwa dalam dalil gugatannya angka 2 halaman 3 didalilkan kendaraanbermotor mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Polisi B1854GFO, No. MesinMD 43318, No.
71 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan AnggaranPendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah;d.
Soesidianto sangat penting danmendasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian Negara;Bahwa ada beberapa pertanyaan mendasar yang akan diajukan olehPemohon Kasasi/Terdakwa, sebagaimana pertanyaan yang akan diajukankepada saksi ahli Isharyanto, S.H.M.Hum, dan Pemohon Kasasi/Terdakwaakan mempertanyakan makna angkaangka dalam Berita AcaraPemeriksaan serta bagaimana dan dari mana perhitungan angkaangkatersebut, serta bagaimana hubungan angkaangka dalam Berita AcaraPemeriksaan dengan Laporan Perhitungan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran PendapatanBelanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;d.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentangPedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan PengawasanKeuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(vide alat bukti TDW.10);Bahwa Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegangkekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah, sebagaimana Pasal 1huruf f;Hal. 80 dari 96 hal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban danPengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksnaan tata UsahaKeuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 huruf b menyatakanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkatAPBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yangHal. 91 dari 96 hal.
66 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke masa pajak....(karena pembetulan) c.
Jumlah (a+b) Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, PemohonBanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk dapatmengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding, dan menetapkanjumlah pajak sesuai dengan perhitungan permohonan banding PemohonBanding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87467/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 11 Oktober 2017, yang telahberkekuatan
731 — 1746
Per Agust FC dilegalisirDes 2008Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuni FC dilegalisir2009 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per AprilJuni 2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2
Per OktDes FC dilegalisir 2010 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar FC dilegalisir2011Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per April FC dilegalisirJuni 2011 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2011FC dilegalisir PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JanJuni FC dilegalisir2006Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JuliDes FC dilegalisir2006Pemindah
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA INDOSAT IM2 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuni2006FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliDes2006FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuli FC dilegalisir2007Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per Agust FC dilegalisirDes 2007 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2008FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per April FC dilegalisirJuli 2008Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2
Per Agust FC dilegalisirDes 2008 Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanJuni2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2009FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per AprilJuni 2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2
Per OktDes2010FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JanMar2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per AprilJuni 2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per JuliSept2011FC dilegalisir Perhitungan hak dan kewajiban IndosatIM2 Per OktDes2011FC dilegalisir PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN DARI IM2 KE INDOSAT Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JanJuni FC dilegalisir2006Pemindah bukuan dana dari IM2Indosat Per JuliDes FC dilegalisir2006Pemindah
11 — 1
dengan para pihak karena saksi kakak kandungPenggugat;Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat dan sudah mempunyai anak bernama ANAK umur3 tahun;Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonislagi karena keduanya sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikap yang jarangmemenuhi nafkah ekonomi Penggugat, sejak awal menikah dikarenakanTergugat terlalu perhitungan
Salinan Putusan Nomor 6303/Pdt.G/2018/PA.Jrdikarenakan Tergugat terlalu perhitungan. sehingga Penggugat bekerja sendiriuntuk memenuhi kebutuhan seharihari; Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama + 1 tahun danselama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suamiistri; Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidakberhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;Bahwa atas bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;Bahwa
Salinan Putusan Nomor 6303/Pdt.G/2018/PA.JrMenimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 4 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikap yang jarang memenuhi nafkah ekonomi Penggugat, sejak awal menikahdikarenakan Tergugat terlalu perhitungan. sehingga Penggugat bekerja sendiriuntuk memenuhi kebutuhan
129 — 36
Dari perhitungan di atas, Terbanding (dalam hal ini Pemeriksa Pajak)mendapatkan angka volume produksi yang lebih besar dibandingkan angka produksiberdasarkan pembukuan Pemohon Banding.
Pajak Penghasilan Badan;bahwa Koreksi Peredaran Usaha di Pajak Penghasilan Badan sebesarRp36.684.260.136,00 tersebut terdiri dari : Penjualan Crude Palm Oil (CPO) Rp 27.716.383.800,00; Penjualan Palm Kernel (PK) Rp 8.967.876.336,00;bahwa Koreksi Peredaran Usaha di Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp36.684.260.136,00 diperoleh Terbanding dari perhitungan ratarata rendemen (kadarminyak yang terdapat dalam setiap TBS) tahun 2002 s.d 2006, dengan caraperhitungan perkalian jumlah produksi Tandan Buah Segar
Desember2007, atas nama : XXX, NPWP : YYY, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai Masa Pajak JanuariDesember 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 543,908,862,581 ,00Pajak Keluaran Rp 28.341.852.277,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (Rp 28.332.384.735,00)PPN yang kurang /(lebih) dibayar Rp. 9.467.542 ,00Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan Rp. 0,00Pajak yg kurang/(lebih) dibayar Rp. 9.467.542,00Sanksi Administrasi : Pasal 13 (2) KUP Rp 2.839.963,00Jumlah
20 — 7
Tergugat perhitungan dalam hal keuangan; Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak,akhirnya sejak hamil 2 bulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpapamit dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalammaupun diluar wilayah Indonesia, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun.
sehingga dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidakberhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat oleh buktiP.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suamiistri yang sah; === === === Menimbang, bahwa yang mendasari Gugatan Penggugat adalah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikanlagi, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sukamemukul Penggugat dan Tergugat perhitungan
diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Surabaya, pada tanggal 18 April2008 dan setelah menikah hidup bersama di XXXX, Kota Surabaya, dan telahdikaruniai satu orang anak, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahgoyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugatyang sulit didamaikan lagi, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karenaTergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat perhitungan
8 — 1
mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaigoyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenapernikahan Penggugat Tergugat adalah hasil perjodohan orang tua, sehinggatidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat dan Tergugat, selain ituTergugat juga tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat perhitungan
.016 Desa CurahtakirKecamatan Tempurejo Kabupaten Jember belum mempunyai anak ; Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis lagi dan penyebab percekcokan mereka itu karena pernikahanPenggugat Tergugat adalah hasil perjodohan orang tua, sehingga tidak ada rasasaling mencintai antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarangmemenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan
Krajan RT.004 RW.016 Desa Curahtakir Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jemberbelum mempunyai anak ; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,dan penyebab percekcokan itu karena pernikahan Penggugat Tergugat adalahhasil perjodohan orang tua, sehingga tidak ada rasa saling mencintail antaraPenggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak bertanggung jawabsebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkahbelanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan
150 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117861.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untukmembatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidakmempunyai dasar/alasan, dan karena itu maka seharusnya perhitungan
Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) 3. Kelebihan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Berikutnya b Dikompensasikan ke Masa ................. (Karena pembetulan) c Jumlah (a + b) 4. PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c) 5. Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (2) KUP Bunga Pasal 13 (5) KUP Kenaikan Pasal 13A KUP Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Bunga Pasal 13 (2) KUP jo.
TBSimatupang Kav.88, Kebagusan, Pasar Minggu Jakarta Selatan12520,dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp54.075.111.661,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp5.035.476.025,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp5.035.476.000,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp25,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp25,00Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (2) UU KUP Rp13,00PPN yang masih harus dibayar Rp38,00Menimbang, bahwa sesudah putusan
128 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
NIHIL)Dikurangi:b41 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak. yang samaPajak Masukan yang dapat diperhitungkanSTP (pokok kurang bayar)Dibayar dengan NPWP sendiriLainlainb.6 Jumlah (b.1 + b.2 +b.3 + b.4 + b.5)Diperhitungkan :c.1 SKPLBc.2 SKPPKPc.3 Jumlah (c.1 + c.2)PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat(2) KUP);d.1 Dibayar dengan NPWP pihak laind.2 Dibayar dengan NPWP sendirid.3 Telah dipungutd.4 Jumlah (d.1 + d.2 +d.3)Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6c.3)atau (d.4))Jumlah perhitungan
Satrio Kavling 35 Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12950 ,sehingga penghitungan jumlan PPN yang lebih dibayar menjadi sebagaiberikut: No Uraian Menurut Majelis(Rp)1 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 812.000,00b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 816.416.722,00b.6. Jumlah 816.416.722,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00c.2. PPN atas Retur Pembelian 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 816.416.722,00e.
demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp815.604.722,00 dengan perincian sebagai berikut: No Ureier Menurut Majelis(Rp)1 Perhitungan
39 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah perhitungan PPN Kurang bayar (ad)3. Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak....... (karena pembetulan)c. Jumlah (a + b)4. PPN yang kurang dibayar (2. + 3.c)5. Sanksi administrasi :a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Kenaikan Pasal 17C (5) KUPf.
tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00110/KEB/WPJ.11/2018,tanggal 20 Desember 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juli 2013 Nomor 00116/207/13/609/17, tanggal 29 Desember2017, atas nama Morris Dinata, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)07.261.764.0609.000, beralamat di Gayungsari 1/21 RT 001 RW 004,Gayungan, Surabaya, sehingga perhitungan
bulan dalam tahun buku jumlahperedaran bruto dan/atau penerimaan bruto Pemohon Banding telahmelebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah),sehingga Terbanding karena jabatannya dapat mengukuhkan PemohonBanding sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4,dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor197/PMK.03/2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PajakPertambahan Nilai;Bahwa perhitungan
6 — 0
Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak akhir Juli tahun 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja sehariharidikarenakan Tergugat pelit dan perhitungan, sehingga untuk memenuhikebutuhan seharihari Penggugat masih dbantu oleh orang tua Penggugat.Selain
memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi adalah bibi Penggugat; Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelahmenikah keduanya tinggal di rumah kos bersama di Batam belum mempunyaianak ; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,dan penyebab percekcokan itu karena Tergugat tidak bertanggung jawabsebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkahbelanja seharihari dikarenakan Tergugat pelit dan perhitungan
/2019/PA.JrMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 1 bulan hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugatpelit dan perhitungan