Ditemukan 9734 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-02-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN Mkd
Tanggal 11 April 2018 — Penuntut Umum:
Z.K BAGUS C.Y,SH.,MH
Terdakwa:
FATIHATUL HUDA Alias HUDA
40615
  • Riwayat Pendidikan ahli : Universitas Gajah Mada(UGM) Fakultas Geografi Jurusan Pengindraan Jauh lulus 1989.Halaman 63 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN MkdRiwayat Pekerjaan : Tahun 1990 s.d 1996 sebagai staf seksi tataruang Bapeda Prov Sulut, Tahun 1996 s.d 2001 sebagai staf seksipenyiapan wilayah pertambangan Dinas Pertambangan Prov Jateng,Tahun 2001 s.d 2002 sebagai staf seksi perencana progam danlaporan Dinas Pertambangan Prov Jateng, Tahun 2002 s.d 2008sebagai Kasi air tanah minyak dan Gas
    Bumi Balai pengolahanPertambangan dan Energi wilayah Solo Dinas Pertambangan Energidan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah, Tahun 2008 s.d 2009sebagai Kasi Pengawasan dan Pengendalian Balai Energi danSumber Daya Mineral wilayah Solo Dinas Pertambangan EnergiJateng, Tahun 2010 s.d 2015 sebagia Kasubag TU Balai ESDMwilayah Solo, Tahun 2015 s.d 2016 sebagai Kasih Wasdal BalaiESDM wilayah Solo, Tahun 2017 s.d sekarang Kasi Wasdal BalaiPengajian Pengawasan Pengendalian ESDM wilayah Solo DinasPertambangan
Register : 03-08-2012 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 158/Pid.Sus/2012/PN.Btl
Tanggal 31 Oktober 2013 — BUN SURYANTO, SE Bin BUN DJONG KONG
9558
  • MH Bin (Alm) DJUDJUWIRAPRADIJA, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa riwayat pendidikan saksi S1 saya Ilmu Hukum Jurusan Perdata,kemudian S2 saya Hukum Bisnis, dan $3 IImu Hukum tentang KajianHukum Tanah, riwayat pelatihan yaitu pendidikan dasar pertanahan,pendaftaran ajudikasi pendaftaran tanah sistimatis dan pendaftaran hakhaktanah;e Bahwa tidak ada buku yang saksi tulis kecuali disertasi mengenai pengadaantanah untuk kepentingan industry minyak dan gas bumi;e
Putus : 13-04-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 532 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 April 2016 — SUTAN BHATOEGANA
3701024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NOTOWIJOYO (DirekturMarketing PT Teras Teknik Perdana) dan YAN ACHMAD SUEP (DirekturPT Dara Trasindo Eltra yang bergerak di bidang keagenan/service untukfasilitas produksi/pemboran minyak dan gas bumi) di Pondok Indah MallJakarta Selatan.
    NOTOWIJOYO (DirekturMarketing PT Teras Teknik Perdana) dan YAN ACHMAD SUEP(Direktur PT Dara Trasindo Eltra yang bergerak di bidang keagenan/service untuk fasilitas produksi/pemboran minyak dan gas bumi) diPondok Indah Mall Jakarta Selatan.
Putus : 09-10-2013 — Upload : 25-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1540 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 9 Oktober 2013 — DHANA WIDYATMIKA
270219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MutiaraVirgo tgl. 9 Desember 2004 ;1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT.Mutiara Virgo tgl. 9 Desember 2004 ;1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyakdan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo tgl. 5Januari 2006 ;1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyakdan Gas Bumi Departemen ESDM RI No.598/ SKT/DU.2/DMT/2006 tgl. 6 Juli 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. PT.
Register : 03-01-2023 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN BATAM Nomor 9/Pid.B/2023/PN Btm
Tanggal 11 April 2023 — Penuntut Umum:
1.ZULNA YOSEPHA,SH
2.DEDI JANUARTO SIMATUPANG, SH
3.Abram Marojahan, SH., MH
Terdakwa:
ALBI ZUMARA bin RAZAK
9333
  • Karimun.dinarenergi@gmail.com tanggal 14 September 2022, subject: PO 00024 ats BBM B30 600KL;
  • 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan No. 001.003/DPM-VI/2021 tentang Pengangkatan Kepala Cabang tanggal 14 Juni 2021 dengan kop surat PT DINAR PUTRA MANDIRI;
  • 1 (satu) set fotokopi Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 328/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tentang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas
    Bumi PT DINAR PUTRA MANDIRI tanggal 30 Juli 2021;
  • 1 (satu) set fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) a.n.
Register : 22-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
144167
  • KoordinatorAdvokasi dan Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan;Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Sub.
Register : 16-06-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
EMANUEL AHMAD, S.H.
Terdakwa:
Dr. Ir. IWAN RATMAN, MSc. PE Bin MANSYUR YUSUF, SH.
777231
  • Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam;
  • Foto Copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam;
  • Foto Copy 1 (Satu) bendel Daftar PPh Badan dan Dividen Minyak dan Gas Bumi Tahun 2019 dan Tahun 2020
  • Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur No.007/SDM-MMPKT/SK/IV/2020 Tentang Penugasan Selaku Direktur PT.
    Kerja Mahakam Nomor : 2677/10/MEM.M/2018, Tanggal 28 Maret 2018
  • Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor SRT-0412/SKKM/0000/2017/SO tanggal 29 Desember 2017 Perihal Tanggapan Terkait Penawaran Participasing Interest 10 % Wilayah Kerja Mahakam;
  • Foto Copy Surat perihal Pernyertaan Minat dan Kesanggupan atas Penawaran PI 10% Pada Wilayah Kerja Mahakam;
  • Foto Copy Keputusan Gubenur Nomor : 542/K.802/2017 Tentang Pengambilan Dan Pembagian Porsi PI Pengelolaan Minyak Dan Gas
    Bumi Pada Wilayah Kerja Mahakam;
  • Foto Copy 5 (lima) lembar Bukti Transfer dolar melalui Bank Negara Indonesia;
  • Foto Copy 1 (satu) bundel Korespondensi bagi hasil Perjanjian PI 10% (PHM dan MMPKM)
  • Dikembalikan kepada PT.

Register : 07-04-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Juni 2020 —
216110
  • Jkt-Sel tanggal 16 April 2019 PRIN-17.SITA/PJ.052/2019 tanggal 20 Februari 2019 Fotocopy Legalitas PT OCEAN PETRO ENERGY tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 14453K/10DJM.O/2009 sebanyak 1 (satu) set Fotocopy Kuasa Usaha No. 021/SKU-SMD/OPETRO/XI/2012 sebanyak 1 (satu) set Fotocopy Kuasa Usaha No. 072/SKU-LMP/OPETRO/IV/2016 sebanyak 1 (satu) set4. Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN.
Putus : 04-01-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 4 Januari 2016 —
426179
  • KPTS.025/F1000/83-88 tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan Unit Pemasaran I Medan;5. Asli Surat Keputusan No. Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero);6. 1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari kantor Pertamina UPMS-I Medan)7.
Putus : 31-05-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA
238203 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NNGPM dan kepadaDewan Komisaris Pemerintah untuk Perusahaan PertambanganMinyak dan Gas Bumi Negara (DKPP PERTAMINA) dengan SuratNo.65/S/DKPP/2002 tanggal 7 #FFebruari 2002 = PerihalPenyelesaian Tuntutan Mantan Pekerja NV. NNGPM yangmenyetujul RKAP Tahun 2002 termasuk di dalamnya rencanaanggaran untuk pembayaran tuntutan eks karyawan NV.
Register : 22-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
8551824
  • KoordinatorAdvokasi dan Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan;Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Sub.
Register : 12-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
225139
  • ., FCBAro pada saat itu menjabat sebagaipejabat pemerintah di Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi(BPH Migas) periode 2017 2022 berdasarkan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor: 66/P/2017 tentang Pemberhentian danPengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan danPendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha PengangkutanGas Bumi Melalui Pipa.
Putus : 28-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2386 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 April 2014 — Dr. Ir. MADE ASTAWA RAI ;
10070 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdul Muis No.7 Jakarta Pusat ;Bukti ini menunjukkan Bahwa Terdakwa telah melaksanakan kewenangannyadalam Proyek Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam DiKabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokalyaitu : Analisis potensi sumberdaya mineral yang mencakup juga sumberdayaenergi batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, PLTA disesuaikandengan ketersediaan petapeta yang sudah ada ; Datadata temperatur, oksigen terlarut diperlukan untuk evaluasi budidayapesisir
Register : 22-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
12899
  • KoordinatorAdvokasi dan Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan;Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Sub.
Register : 22-12-2023 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 31-01-2024
Putusan PT PEKANBARU Nomor 183/PDT/2023/PT PBR
Tanggal 31 Januari 2024 — CPI)
Terbanding/Tergugat VI : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (MIGAS)
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Ketenagakerjaan R.I
Terbanding/Tergugat VIII : Gubernur Provinsi Riau
Terbanding/Tergugat IX : Ka. Disnakertrans Provinsi Riau
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian BUMN
Terbanding/Turut Tergugat II : Direktur Utama Pertamina
Terbanding/Turut Tergugat III : Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR)
162194
  • CPI)
    Terbanding/Tergugat VI : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (MIGAS)
    Terbanding/Tergugat VII : Menteri Ketenagakerjaan R.I
    Terbanding/Tergugat VIII : Gubernur Provinsi Riau
    Terbanding/Tergugat IX : Ka. Disnakertrans Provinsi Riau
    Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian BUMN
    Terbanding/Turut Tergugat II : Direktur Utama Pertamina
    Terbanding/Turut Tergugat III : Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR)
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
20163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Ketentuanketentuan Kontrak Karya harus diperlakukan sebagai /exspecialis juga telah ditegaskan dalam Pasal 33A ayat (4) UndangUndang PPh dan Penjelasannya serta Pasal II huruf b UU PPN (yangdiubah pada tahun 1994), yang masingmasing menyatakan:Pasal 33A ayat (4) UU PPh:(4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambanganminyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambanganlainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atauperjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masihberlaku
Putus : 04-01-2016 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 4 Januari 2016 —
289122
  • KPTS.025/F1000/83-88 tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan Unit Pemasaran I Medan;5. Asli Surat Keputusan No. Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero);6. 1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari kantor Pertamina UPMS-I Medan)7.
Register : 27-09-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 14 Februari 2012 —
1205
  • Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapatmelaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :a menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain :e Jasa Konsultan Bidang Lapangan, Minyak, Gas dan Panas Bumi;e Jasa Penunjang Kegiatan dalam Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi;e Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan;e Jasa Penunjang Kegiatan dan Lepas Pantai;e Jasa Penunjang Perusahaan Pertambangan;e Marine Survey Kelautan dan Transportasi;e Jasa Pengadaan dan Perbaikan alatalat transportasi
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO lawan 1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN 2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi 3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan 4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
388230
  • Konpensi adalah untuk membentuk suatu PerusahaanNegara yang akan menampung semua kegiatan dalam pengurusan danpengusahaan semua bahanbahan galian tambang di luar batu bara, timahdan minyak serta gas bumi (ex.
Register : 24-09-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
390177
  • kepadaundang undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; Bukan undang undang pelaksanaan, pelaksanaannya itu banyak diaturdalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen), yangdimaksud ini adalah antar sesama undang undang jadi Ahli beri sebuahgambaran kalau kita lihat sebuah payung, yang menjadi payung itu UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 memayungi apa Undang Undang itumemayungi Undang Undang sektoral banyak yang berkaitan dengan sumberdaya alam ada undang undang minyak dan gas
    bumi, ketenaga listrikan,perkebunan, termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil.Ketika memanfaatkan sumber daya alam tersebut harus memiliki ketundukankepada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai (general empimente low) atau undang undang payung tersebut; Bahwa ahli sampaikan secara normative terlebin dahulu didalamUndang Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebelum perubahan itu ada Pasal 9ayat 5 berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir itu harus mendasarkanpada rencana zonasi yang