Ditemukan 9734 data
Z.K BAGUS C.Y,SH.,MH
Terdakwa:
FATIHATUL HUDA Alias HUDA
406 — 15
Riwayat Pendidikan ahli : Universitas Gajah Mada(UGM) Fakultas Geografi Jurusan Pengindraan Jauh lulus 1989.Halaman 63 dari 123 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2018/PN MkdRiwayat Pekerjaan : Tahun 1990 s.d 1996 sebagai staf seksi tataruang Bapeda Prov Sulut, Tahun 1996 s.d 2001 sebagai staf seksipenyiapan wilayah pertambangan Dinas Pertambangan Prov Jateng,Tahun 2001 s.d 2002 sebagai staf seksi perencana progam danlaporan Dinas Pertambangan Prov Jateng, Tahun 2002 s.d 2008sebagai Kasi air tanah minyak dan Gas
Bumi Balai pengolahanPertambangan dan Energi wilayah Solo Dinas Pertambangan Energidan Sumber Daya Mineral Jawa Tengah, Tahun 2008 s.d 2009sebagai Kasi Pengawasan dan Pengendalian Balai Energi danSumber Daya Mineral wilayah Solo Dinas Pertambangan EnergiJateng, Tahun 2010 s.d 2015 sebagia Kasubag TU Balai ESDMwilayah Solo, Tahun 2015 s.d 2016 sebagai Kasih Wasdal BalaiESDM wilayah Solo, Tahun 2017 s.d sekarang Kasi Wasdal BalaiPengajian Pengawasan Pengendalian ESDM wilayah Solo DinasPertambangan
95 — 58
MH Bin (Alm) DJUDJUWIRAPRADIJA, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa riwayat pendidikan saksi S1 saya Ilmu Hukum Jurusan Perdata,kemudian S2 saya Hukum Bisnis, dan $3 IImu Hukum tentang KajianHukum Tanah, riwayat pelatihan yaitu pendidikan dasar pertanahan,pendaftaran ajudikasi pendaftaran tanah sistimatis dan pendaftaran hakhaktanah;e Bahwa tidak ada buku yang saksi tulis kecuali disertasi mengenai pengadaantanah untuk kepentingan industry minyak dan gas bumi;e
370 — 1024 — Berkekuatan Hukum Tetap
NOTOWIJOYO (DirekturMarketing PT Teras Teknik Perdana) dan YAN ACHMAD SUEP (DirekturPT Dara Trasindo Eltra yang bergerak di bidang keagenan/service untukfasilitas produksi/pemboran minyak dan gas bumi) di Pondok Indah MallJakarta Selatan.
NOTOWIJOYO (DirekturMarketing PT Teras Teknik Perdana) dan YAN ACHMAD SUEP(Direktur PT Dara Trasindo Eltra yang bergerak di bidang keagenan/service untuk fasilitas produksi/pemboran minyak dan gas bumi) diPondok Indah Mall Jakarta Selatan.
270 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
MutiaraVirgo tgl. 9 Desember 2004 ;1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus Perusahaan PT.Mutiara Virgo tgl. 9 Desember 2004 ;1 (satu) lembar Tanda Anggota Asosiasi Pemboran Minyakdan Gas Bumi Indonesia (APMI) PT. Mutiara Virgo tgl. 5Januari 2006 ;1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Ditjen Minyakdan Gas Bumi Departemen ESDM RI No.598/ SKT/DU.2/DMT/2006 tgl. 6 Juli 2006 a.n. PT. Mutiara Virgo ;1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. PT.
1.ZULNA YOSEPHA,SH
2.DEDI JANUARTO SIMATUPANG, SH
3.Abram Marojahan, SH., MH
Terdakwa:
ALBI ZUMARA bin RAZAK
93 — 33
Karimun.dinarenergi@gmail.com tanggal 14 September 2022, subject: PO 00024 ats BBM B30 600KL;
- 1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan No. 001.003/DPM-VI/2021 tentang Pengangkatan Kepala Cabang tanggal 14 Juni 2021 dengan kop surat PT DINAR PUTRA MANDIRI;
- 1 (satu) set fotokopi Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 328/1/IU/ESDM/PMDN/2021 tentang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas
Bumi PT DINAR PUTRA MANDIRI tanggal 30 Juli 2021;
- 1 (satu) set fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) a.n.
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
144 — 167
KoordinatorAdvokasi dan Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan;Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Sub.
EMANUEL AHMAD, S.H.
Terdakwa:
Dr. Ir. IWAN RATMAN, MSc. PE Bin MANSYUR YUSUF, SH.
777 — 231
Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam;
- Foto Copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam;
- Foto Copy 1 (Satu) bendel Daftar PPh Badan dan Dividen Minyak dan Gas Bumi Tahun 2019 dan Tahun 2020
- Foto Copy Surat Keputusan Direksi PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur No.007/SDM-MMPKT/SK/IV/2020 Tentang Penugasan Selaku Direktur PT.
Kerja Mahakam Nomor : 2677/10/MEM.M/2018, Tanggal 28 Maret 2018
- Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor SRT-0412/SKKM/0000/2017/SO tanggal 29 Desember 2017 Perihal Tanggapan Terkait Penawaran Participasing Interest 10 % Wilayah Kerja Mahakam;
- Foto Copy Surat perihal Pernyertaan Minat dan Kesanggupan atas Penawaran PI 10% Pada Wilayah Kerja Mahakam;
- Foto Copy Keputusan Gubenur Nomor : 542/K.802/2017 Tentang Pengambilan Dan Pembagian Porsi PI Pengelolaan Minyak Dan Gas
Bumi Pada Wilayah Kerja Mahakam;
- Foto Copy 5 (lima) lembar Bukti Transfer dolar melalui Bank Negara Indonesia;
- Foto Copy 1 (satu) bundel Korespondensi bagi hasil Perjanjian PI 10% (PHM dan MMPKM)
Dikembalikan kepada PT.
216 — 110
Jkt-Sel tanggal 16 April 2019 PRIN-17.SITA/PJ.052/2019 tanggal 20 Februari 2019 Fotocopy Legalitas PT OCEAN PETRO ENERGY tahun 2015 sebanyak 1 (satu) set Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 14453K/10DJM.O/2009 sebanyak 1 (satu) set Fotocopy Kuasa Usaha No. 021/SKU-SMD/OPETRO/XI/2012 sebanyak 1 (satu) set Fotocopy Kuasa Usaha No. 072/SKU-LMP/OPETRO/IV/2016 sebanyak 1 (satu) set4. Penetapan Pengadilan Nomor : 963/Pen.Per.Sit/2019/PN.
426 — 179
KPTS.025/F1000/83-88 tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan Unit Pemasaran I Medan;5. Asli Surat Keputusan No. Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero);6. 1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari kantor Pertamina UPMS-I Medan)7.
238 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
NNGPM dan kepadaDewan Komisaris Pemerintah untuk Perusahaan PertambanganMinyak dan Gas Bumi Negara (DKPP PERTAMINA) dengan SuratNo.65/S/DKPP/2002 tanggal 7 #FFebruari 2002 = PerihalPenyelesaian Tuntutan Mantan Pekerja NV. NNGPM yangmenyetujul RKAP Tahun 2002 termasuk di dalamnya rencanaanggaran untuk pembayaran tuntutan eks karyawan NV.
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
855 — 1824
KoordinatorAdvokasi dan Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan;Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Sub.
225 — 139
., FCBAro pada saat itu menjabat sebagaipejabat pemerintah di Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi(BPH Migas) periode 2017 2022 berdasarkan Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor: 66/P/2017 tentang Pemberhentian danPengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan danPendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha PengangkutanGas Bumi Melalui Pipa.
100 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdul Muis No.7 Jakarta Pusat ;Bukti ini menunjukkan Bahwa Terdakwa telah melaksanakan kewenangannyadalam Proyek Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam DiKabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Lokalyaitu : Analisis potensi sumberdaya mineral yang mencakup juga sumberdayaenergi batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, PLTA disesuaikandengan ketersediaan petapeta yang sudah ada ; Datadata temperatur, oksigen terlarut diperlukan untuk evaluasi budidayapesisir
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
128 — 99
KoordinatorAdvokasi dan Hukum Minyak dan Gas Bumi dan Badan;Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Sub.
Terbanding/Tergugat VI : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (MIGAS)
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Ketenagakerjaan R.I
Terbanding/Tergugat VIII : Gubernur Provinsi Riau
Terbanding/Tergugat IX : Ka. Disnakertrans Provinsi Riau
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian BUMN
Terbanding/Turut Tergugat II : Direktur Utama Pertamina
Terbanding/Turut Tergugat III : Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR)
162 — 194
CPI)
Terbanding/Tergugat VI : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (MIGAS)
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Ketenagakerjaan R.I
Terbanding/Tergugat VIII : Gubernur Provinsi Riau
Terbanding/Tergugat IX : Ka. Disnakertrans Provinsi Riau
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian BUMN
Terbanding/Turut Tergugat II : Direktur Utama Pertamina
Terbanding/Turut Tergugat III : Direktur Utama PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR)
201 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Ketentuanketentuan Kontrak Karya harus diperlakukan sebagai /exspecialis juga telah ditegaskan dalam Pasal 33A ayat (4) UndangUndang PPh dan Penjelasannya serta Pasal II huruf b UU PPN (yangdiubah pada tahun 1994), yang masingmasing menyatakan:Pasal 33A ayat (4) UU PPh:(4) Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambanganminyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambanganlainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atauperjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masihberlaku
289 — 122
KPTS.025/F1000/83-88 tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan Unit Pemasaran I Medan;5. Asli Surat Keputusan No. Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina (Persero);6. 1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari kantor Pertamina UPMS-I Medan)7.
120 — 5
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapatmelaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :a menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain :e Jasa Konsultan Bidang Lapangan, Minyak, Gas dan Panas Bumi;e Jasa Penunjang Kegiatan dalam Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi;e Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan;e Jasa Penunjang Kegiatan dan Lepas Pantai;e Jasa Penunjang Perusahaan Pertambangan;e Marine Survey Kelautan dan Transportasi;e Jasa Pengadaan dan Perbaikan alatalat transportasi
388 — 230
Konpensi adalah untuk membentuk suatu PerusahaanNegara yang akan menampung semua kegiatan dalam pengurusan danpengusahaan semua bahanbahan galian tambang di luar batu bara, timahdan minyak serta gas bumi (ex.
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
3.SUWANDI, SH
4.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA
390 — 177
kepadaundang undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil; Bukan undang undang pelaksanaan, pelaksanaannya itu banyak diaturdalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen), yangdimaksud ini adalah antar sesama undang undang jadi Ahli beri sebuahgambaran kalau kita lihat sebuah payung, yang menjadi payung itu UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 memayungi apa Undang Undang itumemayungi Undang Undang sektoral banyak yang berkaitan dengan sumberdaya alam ada undang undang minyak dan gas
bumi, ketenaga listrikan,perkebunan, termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil.Ketika memanfaatkan sumber daya alam tersebut harus memiliki ketundukankepada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai (general empimente low) atau undang undang payung tersebut; Bahwa ahli sampaikan secara normative terlebin dahulu didalamUndang Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebelum perubahan itu ada Pasal 9ayat 5 berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir itu harus mendasarkanpada rencana zonasi yang