Ditemukan 10806 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengadilan pengadaan pengaduan pengadlan pengadialn pengabdian pengadaian
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT MANADO Nomor 40/PDT/2019/PT MND
Tanggal 19 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat III : MARLI WELLEM ANDRIES
Terbanding/Penggugat III : ANNI PATANDIANAN RONGE
Terbanding/Penggugat I : ANNA PATANDIANAN RONGE
Terbanding/Penggugat II : JELTJE RONGE
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Turut Terbanding/Tergugat I : PIENTJE FIEN KINEKE
Turut Terbanding/Tergugat IV : NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH THELMA ANDRIES, SH, MH
Turut Terbanding/Tergugat II : CAMAT.PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Kecamatan Malalayang
52 — 25
  • pernah dibagi waris,hibah yang dilakukan kepada salah seorang ahli waris yaitu alm MarthenPatandianan Ronge setelah meninggalnya pewaris adalah tidak sah maka dengandemikian jual beli yang dilakukan oleh alm Marthen Patandianan Ronge kepadaTergugat Ill sekarang Pembanding adalah tidak sah maka demikian pula baliknama SHM Nomor 396/Desa Bahu kepada Pembanding semula Tergugat Illadalah tidak sah, pertimbangan tersebut dapat dibenarkan oleh Pengadilan TinggiMenimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Pengadian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-11-2012 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2012
Tanggal 13 Nopember 2012 — BUPATI GUNUNG MAS,DK VS PT. KAHIAS KEDATON
341 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari Peta Informasi Wilayah Pertambangan tersebut, Penggugatmengetahui bahwa sebagian koordinat wilayah yang semula telah diberikankepada Penggugat berdasarkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, telah diberikankepada PT Alam Sutera berdasarkan KTUN Obyek Sengketa.Bahwa Gugatan a quo diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadian TataUsaha Negara Palangkaraya oleh Penggugat pada tanggal 18 Mei 2011.Berdasarkan Bagian V butir 3 SEMA No. 2 Tahun 1991, hal mana menegaskanbahwa Penggugat sebagai pihak ketiga
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-07-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 33/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 5 Juli 2018 — IR. SAIFANUR MELAWAN 1. IR. SYAIFUDDIN ZUHRI 2. IR. ANTONIUS SIMANGUNSONG
109 — 35
  • 33/PDT/2018/PT PTKtepat dan benar dengan menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugattidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan dan pertimbangan putusanMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut, menurutMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar, maka dapatdipertahankan dan dikuatkan;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadian
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 05-07-2010 — Putus : 18-08-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 76/Pdt.G/2010/PN.Bpp
Tanggal 18 Agustus 2011 — 1. Hj. Marya Solehati sebagai Pelawan I 2. Siti Nurul Hasanah sebagai Pelawan II 3. Siti Hanafiah sebagai Pelawan III 4. Imam Sulyadi sebagai Pelawan IV 5. Hj. Purnama Endang M., SE. sebagai Pelawan V 6. Ir. Sutrisno Hardadi sebagai Pelawan VI 7. Andawati sebagai Pelawan VII M E L A W A N : 1. Slamet Wahyudi Bin H. Djayadi (Ahli Waris Alm. H. Djayadi Bin Ruslan), sebagai : Terlawan Penyita 2. PT. Sandhill Internasional sebagai : Terlawan Tersita 3. Pemerintah RI. Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI sebagai : Turut Terlawan Tersita;
70 — 20
  • Bahwa Para Pelawan telah melanggar Kompetensi Absolute (Kewenangan), karenayang berhak menentukan prosedur atau tidaknya suatu permohonan adalahwewenang Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadian Negeri, berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 3 November 1971 Nomor 383 I K ISIP 11971 yang memuat kaidah Hukum Pengadilan Tidak berwenang membatalkanSertipikat karena hal tersebut termasuk kewenangan administrasi oleh karena ituGugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan haruslah ditolak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-12-2013 — Upload : 11-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2000 K/Pdt/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — BALI BIAS PUTIH KOREA Co. Ltd. Melawan KUK BONG YI, DKK
193 — 241 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat nantinya bertanggungjawab danmelaksanakan putusan Pengadian Negeri, menjadi sangat penting untukmenghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalamhal terjadi keterlambatan melaksanakan kewajiban mengalihnkan sahamsaham tersebut;Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) didasarkan pada ketentuan Pasal606a Reglement Rechtsvordering (RV) yang menyatakan bahwa selaintuntutan membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan oleh MajelisHakim kepada terhukum
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 23-06-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 94/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.RISNAWATI GAHO
2.WAWAN SANTOR NAFKAH ANITO DUHA
3.WARISAN NEHE
4.RARADODO DALIWU
5.HERMAN YANTO NEHE
6.SODIALMAN DALIWU
Tergugat:
1.KEPALA DESA HILIZIHONO KECAMATAN FANAYAMA KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
2.Kepala Desa Hilizihono Kecamatan Panayama Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara
128 — 128
  • Penggugat denganmenyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan tata usahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat.Bahwa oleh karena Objek seketa ini dinyatakan batal maka berdasarhukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untukmemerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat danmartabat para Penggugat seperti sedia kala yaitu sebagai PerangkatDesa HILIZIHONO Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan..Berdasarkan uraianuraian diatas bersama ini Para Penggugat mohon kepadaKetua Pengadian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 09-12-2013 — Upload : 24-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1837 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — KATHLYN DUNN
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tentangNarkotika : Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang Penyitaan Barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari PenyidikKepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik BNN, dalam waktu palinglama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara,kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentinganpendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan, dengan demikian HakimMajelis Pengadian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-09-2011 — Upload : 20-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 739 K/Pdt/2010
Tanggal 6 September 2011 — NY. SRI MATILDA, DK Vs. HISYAM OMAR BADJENED, DKK
60 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., (Tergugat 7 dalam Gugatan aquo) baik dalam kapasitasnyaselaku Panitera Sekretaris Pengadian Negeri Bogor maupun kapasitasnyasecara pribadi, sehingga sangatlah tidak mendasar dan tidak beralasan bilaTergugat Rekonvensi beranggapan para Penggugat Rekonvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum;.Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan GugatanTUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta pada tanggal 17 AprilHal. 22 dari 35 hal.Put.No. 739 K/Pdt/20102006 sebagaimana perkara
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 28-12-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 45/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat:
Rocky Paude
Tergugat:
Pertanahan Bolaang Mongondow Selatan
Intervensi:
SAFLI DATU
178 — 42
  • Bahwa sampai saat ini Para Penggugat tidak mendapat Jawaban dariTergugat, sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan a quodiajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadian Tata Usaha Negara Manadooleh Para Penggugat pada tanggal 28 Desember 2020.
Pengadilan PN BIREUEN Perdata
Register : 02-01-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN BIREUEN Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Bir
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
RUSMANI Binti ADAM
Tergugat:
Halimah Binti Adam
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Kabupaten Bireuen, Cq. Camat Kecamatan Jeumpa, Cq Keuchik Gampong Cot Keutapang
2.Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Kabupaten Bireuen, Cq. Camat Kecamatan Jeumpa
97 — 18
  • memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar memberikanputusan untuk menghukum Tergugat Supaya mentaati putusan perkara inisecara serta merta (uit voerbaar bij voorrraad) meskipun Tergugatmengajukan Verzet, Banding dan Kasasi;Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Tergugat, maka sepatutnya Tergugat dihukum untukmembayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara inl;Berdasarkan alasanalasan gugatan di atas, selanjutnya Penggugatmemohon kepada Ketua Pengadian
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-07-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 123/Pid.Sus/2018/PN Kln
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
EVITA CHRISTIN P. SH
Terdakwa:
IRVAN HIDAYAT Alias CORO Bin MUJIYONO
105 — 18
  • EDI WIDYANANTO di Dukuh Suronandan, DesaMajegan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadian NegeriKlaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut : Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PT PALU Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 17 Nopember 2015 — KASMAN Hi. LOLO VS JAKSA
34 — 19
  • Pemberitahuanuntuk mempelajari berkas perkara, masingmasing tanggal 2 Oktober 2014dan 10 April 2015 ;Menimbang, bahwapermintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umumtersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelahmemeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita AcaraPemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadian
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 09-08-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1233/PID/2021/PT MDN
Tanggal 7 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. Taufik Ramadhi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
101 — 43
  • memenuhi rasakeadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntutterdakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwatetap ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medanmenjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama pidana terhadapterdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)Tahun dan 3 (tiga) Bulan melanggar Pasal 378 KUHPidana;Bahwa Majelis Hakim Pengadian
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 07-07-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3699/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 6
  • tahun terlampir).Jadi apabila penggugat/kuasa hukum penggugat mendalilkan dalamdalil gugatanya bahwa mulai bulan Agustus 2019, penggugat dan tergugatsudah pisah ranjang, dan mengakibatkan penggugat jarang pulangSANGAT TIDAK BENAR DAN TERKESAN MENGADANGADAITMENGARANG CERITA BOHONG dan seharusnya kuasa hukumpenggugat/penggugat dalam membuat surat gugatan tidak mengarangcerita bohong dan seharusnya dalam menyusun dalil gugatandisesuaikan dengan fakta yang terjadi sebenarnya karena menuruttergugat Pengadian
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 26-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 45/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : KARTINI Diwakili Oleh : ANWAR MD, SH
Pembanding/Penggugat II : RAHMAT SANTOSO Bin RAMLI Diwakili Oleh : ANWAR MD, SH
Terbanding/Tergugat I : KEUCHIK GAMPONG BUGAK MESJID
Terbanding/Tergugat II : SEKRETARIS GAMPONG BUGAK MESJID
Terbanding/Tergugat III : AZHAR Bin IBRAHIM
68 — 28
  • memberikan putusan untuk menghukum Para Tergugat sSupayamentaati putusan perkara ini secara serta merta (uit voerbaar bijvoorrraad) meskipun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding danKasasi;Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat perobuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sepatutnya secara tanggungrenteng Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yangtimbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasanalasan gugatan di atas, selanjutnya Para Penggugatmemohon kepada Ketua Pengadian
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-04-2019 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 74/PDT/2018/PT KDI
Tanggal 29 Nopember 2018 — - Pembanding : SUBANDI. - Terbanding : Drs. H. LA ROTI,dk.
124 — 21
  • meterainya tidak sesuaidengan tahun kenyataan jual beli tersebut (vide P3, P4, PS dan P6), sehinggaoleh karena itu. pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebutdiambil alih dan diyadikan pertimbangan sendiri, oleh Pengadilan Tinggidalam memeriksa dan memutus perkara ini ;Hal.34 dari 36 Putusan No. 74/PDT/2018/PT KDI.Menimbang, bahwa oleh karena itu didalam keberatan Pembandingsemula Pelawan di dalam memori bandingnya tidak ditemukan adanyahalhalyang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadian
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-02-2017 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 154/PDT/2016/PT.BTN
Tanggal 7 Februari 2017 — LAILI ANITA, S.Pd. Melawan Drs.H.DADANG SOFYAN, MM. Dkk
27 — 14
  • Pasal 12 Peraturan MenteriPandidikan No. 9 Tahun 2010 tersebut yang menentukan SertifikasiPENGGUGAT adalah LPTK maka seharusnya PENGGUGAT menggugatLPTK. karena sertifikasi belum Penggugat dapatkan, bukan terhadapTurut Tergugat , tergugat Il, Tergugat Ill dan Turut Tergugat yangtidak ada hubungan hukunya dengan Penggugat.Oleh karena itu tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat Kuranbg pihak ( exceptionplurium Litis Consortium ) dan sudah sepatutnya Pengadian
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 18-09-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 16-12-2013
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor NOMOR : 06/G/2013/ PT.TUN.MKS.
Tanggal 17 Oktober 2013 — - H. A. NURZAL PEWADJOI, PENGGUGAT ; ------------------ M E L A W A N : - KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAROS, TERGUGAT; ---------------------------------------
32 — 15
  • Pasal 4 huruf g Peraturan KPUNomor : 7 Tahun 2013, Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/ 2013,perihal Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat BakalCalon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD pada Nomor 1566Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan KPU Nomor 13Tahun 2013, bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf b yangmerujuk pada Ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun2013, yakni orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebihberdasarkan Putusan Pengadian
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Agama
Register : 16-02-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Ckr
Tanggal 17 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 17
  • BahwaPemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga seharusnya menutupaio keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadian oleh karenaperceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnyaperceraian tidak perlu terjadi.Bahwa Termohon menolak keseluruhan Replik Pemohon yang menyebutkanbahwa dalam hal ini sudah Termohon sampaikan dalam jawaban dan akanTermohon buktikan pada saat pembuktian.DALAM REKONPENSI1.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-01-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 13 April 2021 — Penuntut Umum:
PANTER RIVAY SINAMBELA., SH
Terdakwa:
SOFYAN SETIADI PRABOWO als BOWO Bin DIDI SUKANDAR
32 — 11
  • termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat(untuk Narkotika jenis sabu sabu) berdasarkan pasal 84 ayat 2 bahwa pengadilannegeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwatersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat padatempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yangdidalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka pengadian