untukmenghukum Tergugat untuk menghapuskan Tunggakan Pinjaman Pokoksebesar Rp. 24.000.000 , Tunggakan Bunga sebesar Rp. 132.000.000,Penalty sebesar Rp. 31.212.129dan biaya lainlainnya danmenyatakan danmenghukum Penggugat untuk membayar angsuran hutang kepadaTergugat sebesar sebesar Rp. 2.000.000, (Dua Juta rupiah)per bulannyasampai lunas.Bahwa Penggugat khawatir perbuatan Tergugat mengalihkan hak,memindahkan hak atas objek perkara kepada Pihak Ke 3 (Tiga) atauPihak lainnya, karena itu semua Akte Peralihan

Hak, Pemindahan Hak dansuratSurat lain yang berkaitan dengan objek perkara patut dinyatakan bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum dan objek perkara wajib diserahkankepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas daripenguasaan Pihak ke 3 (tiga) Pihak lainnya.Menyatakan dan Menghukum Perbuatan Tergugat yang telah mengalihkanhak, memindahkan hak atas objek perkara kepada Pihak ke 3 (tiga) atauPihak lainnya, karena itu semua Akte peralihan Hak, Pemindahan Hak dansurat surat lainnya yang

, pemindahan hak atas tanah berikutbangunan tersebut milik Penggugat kepada Pihak ke 3 (tiga ) atau PihakLainnya sampai saat sekarang ini dan Menghukum Tergugat untuk tidakmelakukan peralihan, pemindahan hak atas tanah berikut bangunantersebut milik Penggugat kepada Pihak ke 3 (tiga ) atau Pihak Lainnyasampai Saat sekarang ini.Bahwa agar gugatan tidak hampa di mohonkan kepada Majelis Hakimuntuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Belsag) atas seluas 441 m2berikut bangunan yang terletak di jalan

Menghukum Tergugat untuk tidak mengalinkan dan memindahkan Hakatas tanah berikut bangunan yang terletak di di jalan Jermal Ill KelurahanDenai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dengan Sertifikat Hak MilikNomor 471 a/n SUHERI ALFIAN kepada Pihak ke 3 (tiga) atau Pihak Lainlainnya.10.Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan hak,memindahkan hak atas objek perkara kepada Pihak ke 3 (tiga) atau Pihaklainnya, Karena itu semua Akte peralihan Hak, Pemindahan Hak dan surat surat lainnya yang berkaitan

dengan objek perkara patut dinyatakan bataldan tidak mempunyai kekuatan hukum dan objek perkara wajib diserahkanHalaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 199/Pdt/2020/PT MDN11.12.13.14.15.kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dariPenguasaan Pihak ke 3 (tiga) atau Pihak lainnya.Menghukum Perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan hak,memindahkan hak atas objek perkara kepada Pihak ke 3 (tiga) atau Pihaklainnya, Karena itu semua Akte peralihan Hak, Pemindahan Hak dan surat surat

.:66 K/Sip/1952), yakni bertindakmelampaui batas kekuasaan dan melanggar hak dengan semenamenamemisahkan hak warga dari harta bendanya tanpa melalui prosedur hukumyang benar, serta menyerahkan milik seseorang warga kepada orang laintanpa persetujuan pemiliknya.Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Balige , telah salah menerapkanhukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yang diajukan olehpara pihak secara benar dengan alasan bahwa peralihan penguasaan atastanah warisan hanya merupakan hak

pakai atas tanah alias pinjam pakaiatas tanah hak milik adat milik Pembanding/ Penggugat secara turuntemurun tanpa adanya peralihan hak kepemilikan secara tunai dan terangyakni transaksi jual beli secara tunai dan terang kepada Terbanding/Tergugat.Tentang penguasaan Para Tergugat/ Para Terbanding atas tanahperkara ,Para Pembanding telah berulang kali ajukan keberatan ketikaPara Terbanding memperbaiki rumah yang terletak diatas tanah warisansecara turun temurun dimaksud karena sampai saat ini belum

Bahwa Pertimbangan Judex Factie halaman 37 alnea akhir telah salahmenerapkan hukum pembuktian dan telah salah menilai alat bukti yangdiajukan oleh para pihak secara benar dengan alasan bahwa peralihanpenguasaan atas tanah warisan hanya merupakan hak pakai atas tanahalias pinjam pakai atas tanah hak milik adat milik Pembanding/ Penggugatsecara turun temurun tanpa adanya peralihan hak kepemilikan secaratunai dan terang yakni transaksi jual beli secara tunai dan terang kepadaPara Terbanding/Para Tergugat

Bahwa Terbanding ,kenyataannya pendatang /penumpang di Huta Lumban Bonabona Kec.Pangururan Kab.Samosir ;Perbuatan Para Tergugat/Terbanding mempertahankan tanah yang bukanhaknya jelas melanggar hak yakni Hak Milik Adat Penggugat/Pembandingtanpa dasar hukum serta tanpa peralihan, tindakan mana bertentangandengan hak subyektif orang lain yakni perbuatan melawan hukum/tidakHalaman 28 dari 36 Putusan Nomor 565/Pdt/2020/PTMDNmengindahkan hak milik adat orang lain yaitu Pembanding/ ParaPenggugat, dan bertindak

dengan hukum hal itu sesuai denganketentuan : setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yangdisebabkan karena kelalaian atau kurang hatihatinya, berdasarkan pasal1336 KUHPerdata.Bahwa perbuatan mana juga bertentangan dengan adegium Latin yangdiakui secara universal yang menyatakan : Nemo plus turis transferepotest quam ipse habaret tiada seorangpun dapat memindahkan hak yanglebih dari pada yang ia punyai sendiri, yang bertujuan untuk melindungi sipemilik asli;Bahwa karena tidak adanya peralihan

Bahwa tindakan tergugat dan turut tergugat sangat merugikan para pengguatdengan rincian sebagai berikut : Bahwa tergugat membuat peralihan SHM No. 6 an. JANARIAH bin UMARtanggal lahir 7 Januari 1963. Kemudian di konversi dengan setifikat hilang.Hak milik no.6 luas bersal dari pemberian hak SK.Gub.Kdh,Tkt KalbarNo.61/M2/1987 tanggal 31 Januari 1987. Sedangkan JANARIAH binUMAR tidak merasa punya tanah seperti yang erurai diatas.

Bahwa oleh tergugat tanah A Quo tersebut berdasarkan SHM No.6 Dengan luas 88.570M2 di bangun perumahan type 36 kurang lebih 500 (Lima ratus) Unit, akibat perbuatantergugat dan turut tergugat sangatlah merugikan para penggugat baik secara materildan immateril sebagai berikut : Adapun kerugian materil adalah para penggugat mengalami kerugiansecara materil selama kurang lebih 10 (Sepeluh) tahun, sejak peralihan SHM No.6Luas 88.570 M2 kepada tergugat sampai sekarang sebesar Rp.10.000.000.000,(Sepuluh

Menyatakan akta jual beli yang dilakukan oleh tergugat atas peralihan SHMNo.6. luas 88.50 M2 adalah cacad hukum dan tidak sah.6. Menyatakan SHM No.6 tahun 2008 luas 88.570 M2 dengan SU. No.6526/1986di Desa Ambawang kualas, Kecamatan Sungai Ambawan, Kabupaten KubuRaa adalah cacad hukum dan tidak sah.7. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk mengganti kerugian materil parapenggugat sebesar Rp.10.000.000.000,(Sepuluh mlyar rupiah) secaratanggung renteng.8.

Bahwa peralihan hak SHM No.6 dari JANARIAH Bin UMAR sekalu penjualdengan TERGUGAT selaku pembeli jelas prosesnya melalui Notaris /PPATSuhaili, dan SHM No.6 tertera atas nama JANARIAH Bin UMAR sebagaiHalaman 7 dari 32Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pat.G/2018.

Haji Abdullah bin GandiBeserta warkah peralihan HakMilik dari Haji Abdullah bin Gandi kepada Janariah bin Umar atas HakMilik No. 6/Sungai Ambawang Kuala, tanggal 2 Desember 1987, GambarUkur No. 6526/1986, tanggal 10 April 1986, Luas 88.570 m/?, fotocopisesuai dengan fotocopi, diberi tanda bukti TT3;. Warkah Peralihnan Hak Milik No. 6/S. Ambawang Kuala, tanggal 18 Juni2008, Surat Ukur No. 6526/1986, tanggal 462008, Luas 88.570 m?

Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, yang bertujuan untuk peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 17 S.d., tanggal 7 Januari 1975, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 9.

Rekonvensi sepanjang relevan dengan perkaraini.1402 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalamKonvensi) dalam mengajukan gugatan ini telah pula rneletakan sitajaminan atas obyek sengketa milik Penggugat dan Il Rekonvensi(Tergugat dan Il dalam Konvensi) tersebut, dan oleh Ketua MajelisHakim Pengadilan Negeri Klas A Tanjungkarang telah dikabulkanpermohonan sita jaminan tersebut, maka berdasarkan hal tersebutpenggugat Rekonvensi dan Il sangat dirugikan, karena tidak dapatmelaksanakan segala peralihan

Adapun alasan Tergugat Illadalah bahwapelaksanaan peralihan aset sebagaima dimaksud dalam Peraturan20Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tidak serta merta akantetapi melaluisuatu proses yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri AgrariaNomor 9 Tahun 1965 jo.

Bahwa karena tanah sengketa merupakan aset negara yang dikuasai olehDjawatan Kereta Api, maka peralihan hak atas tanah sengketa harus adapersetujuan dari Menteri Keuangan dan dari buktibukti yang diajukan pihak paraTergugat, Peralihan hak atas tanah sengketa kepada ZArifinRadja Penghulu dilanjutkan oleh Ny.

Kartini tersebut tidak sah menurut hukumdan seluruh suratsurat yang diterbitkan sehubungan dengan, peralihan hakatas tanah sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa tentang peralihan hak atas tanah sengketa dariNy.Kartini Arifin kepada Ny.Linda Surjati (Tergugat1) dipertimbangkansebagai berikut:> Bahwa karena perolehan hak atas tanah sengketa oleh Ny.Kartini Arifintelah dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka transaksi jualbeli atastanah sengketa antara Ny.Kartini Arifin

Begitu juga dengan pengalihan objek perkara aquo, "karena tidakdilakukan oleh penggugat bahkan sama sekali tidak diketahui oleh penggugat ,maka peralihan atas tanah objek perkara Aquo tidak sah dan merupakanperbuatan hukum ;Bahwa setelah kedatangan petugas dari turut tergugat I tersebut, kemudianpenyakit almarhumah Sofiyah alias Sofiyati semakin parah dan akhirnyameninggal dunia pada tanggal 10 September 2012. Namun pada akhirakhirhidupnya almarhumah Sofiyah alias.

S meninggal dunia (bahkan tidak adasebulan );Bahwa Penggugat "tidak pernah mengetahui "surat keterangan ahli waris NO.474.3/014/03/VIL /Cam.BW/09, tertanggal 15 Juli 2009 , dan bahkan ibuPenggugat almarhum Sofiyah Alias Sofiyati juga tidak pernah mengetahui surattersebut ;Bahwa ternyata surat keterangan ahliwaris No. 474.3/014/03/VII/Cam.BW/09,tertanggal 15 Juli 2009 digunakan sebagai dasar peralihan tanah dan bangunantersebut kepada Almarhumah Sofiyah kemudian menjadi dasar jual beli kepadaSudrajat

bukti bahwa segala proses pembuatan surat keterarigan ahli warisyang tidak benar dan kemudian ditindaklanjuti dengan jual beli adalahmerupakan rekayasa dari Tergugat I dan Tergugat II;Bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan atas dasar suatu bukti yang tidaksah dan tidak benar adalah merupakan Perbuatan Melawan hukum, sehinggaPerbuatan Tergugat 1 dan Tergugat II yakni segala tindakan sampai terbitnyaAkta Jual Beli atas tanah objek Perkara Aquo adalah merupakan perbuatanmelawan Hukum ;Bahwasegala peralihan

hak yang didasarkan atas suatu dasar yang tidak sahmengakibatkan peralihan hak tersebut secara Hukum juga tidak sah ;Bahwa Akta Jual Beli No. 215/2009, tertanggal 10 November 2009,adalah tidaksah karena didasarkan pada surat keterangan ahli waris yang tidak sah yakni suratketerangan Ahli Waris No. 471.3/014/03/VI/Cm.BW/ 09, tertanggal 15 Juli2009, yang dalam surat keterangan Ahli Waris tersebut ahli waris tersebut ahliwaris dari Almarhum D.

AktaJual Beli Nomor 215/2009 tertanggal 10 November 2009 oleh dan dihadapanNotaris/PPAT Nuryasin Abdul Jalal, S.H maka secara hukum kepemilikan atastanah dan bangunan yang berada di Jalan Linggawastu No. 89, KeluarahanTamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung adalah Milik Penggugatdalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) ;Bahwa selaku pembeli yang beritidak baik, maka Penggugat dalam Rekonvensi(Tergugat I dalam Konvensi) telah melaksanakan seluruh tahapan formal dalamproses jual beli dan peralihan

Agung Tunggal Abu Bakar;Sebelah Barat : Atap (ahli waris Antung Amas);Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor 1286/ Kel.Damai atas nama Ina Damayanti adalah dilandasi peralihan hak dari orangyang tidak berhak yaitu almarhum Abdul Sukur dan Salibe dengan surat alashak yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat karena telahbertentangan dengan alas hak Penggugat berupa Segel Penggarapan HutanTahun 1949 dan Surat Hibah tahun 1960, maka Penggugat memohon kepadayang mulia

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak subjek yang digugat;Bahwa peralihan Hak atas tanah dilakukan bukan hanya melibatkan KepalaKantor Pertanahan Kota Balikpapan saja tetapi juga melibatkan Pejabat yangmembuatkan alat bukti berupa akta jual beli sebagai alas hak peralihan tanahdimaksud;Bahwa apabila tidak dibuatkan alat bukti berupa akta jual beli olen PejabatPembuat Akta Tanah yang berwenang maka tidak akan terbit Sertipikat Hakatas tanah atas nama Tergugat;Bahwa pejabat pembuat akta tanah harus

Bahwa kemudian Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi melakukan peralihanHak atas ke8 (delapan) Sertifikat HGB tersebut dengan Pengikatan Jual Beli padaTanggal 1 Februari 2011 dengan Akta No.1 dan dilanjutkan dengan kuasamenjual pada hari itu juga Tanggal 1 Februari 2011 dengan Akta No.2 kepadaYANTO SOEJADI ayah kandung Para Penggugat yang dibuat oleh dan di hadapanNotaris Hj.Khadijah Syabudi Saleh.SH. selaku PPAT,peralihan hak ini tidakdilakukan sebagaimana adanya atau dengan kata lain yang sebenarnya

penjual kepadapembeli sebagaimana terbukti obyek tanah perkara sampai dengan saat ini masihberada dalam penguasaan Tergugat,PT.Antaboga Tatagraha,dan PT.Insan MajuPersada dan sebaliknya adanya penyerahan sejumlah uang yang telah disepakatidari pembeli kepada penjual,oleh karena jual beli tersebut diatas tidak sesuaidengan prosedur hukum yang berlaku untuk itu Penggugat rekonvensi/Tergugatrekonvensi mohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara Aquo menyatakan proses peralihan

karenadibutunkan dana untuk Restaurant,Karaoke dan Caf Terminal 163 dan untukkepentingan administrasi proses peminjaman dana tersebut sehingga dilakukanproses pengalihan Hak sebagaimana dalilkan pada Nomor : 5,6,dan 7 gugatanrekonvensi tersebut diatas yang mana peralihnan hak atas nama Tergugatkonvensi/Penggugat rekonvensi kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensihalaman 24 dari 36 halaman putusan Nomor 102/Pdt/2017/PT.Bdg.13.14.dibuat oleh dan hadapan Notaris Hj.Khadijah Syabudi Saleh.SH dan peralihan

kandungnya lainmelalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan surat permohonan pemblokiranhalaman 25 dari 36 halaman putusan Nomor 102/Pdt/2017/PT.Bdg.15.16.tanah obyek perkara Tertanggal 26 Juni 2014 kepada Kepala kantor BadanPertanahan Nasional Kabupten Karawang sehingga apabila Kepala Kantor BadanPertanahan Nasional Karawang mengabulkan permohonan pendaftaran obyektanah perkara tersebut maka Kepala kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Karawang telah melakukan perbuatan melawan hukum karenapelaksanaan peralihan

Menyatakan proses peralihan hak yang berdasarkan Akta Pengikatan Jual BelliTanggal 1 Februari 2011 No.1 dan Akta Kuasa Menjual Tanggal 1 Februari 2011No.2 tersebut cacat hukum sehingga AktaAkta tersebut tidak bisa digunakansebagaimana mestinya;5.

Dengan demikian Penggugat dalam hal ini sahsebagai pihak yang mendapatkan / menerima peralihan hak atas tanahObjek Sengketa sesuai ketentuan Pasal 1318 KUHPerdata;e.

Soekemi Hariyono,tidak dijelaskan pula kejadian peralihan hak atas tanah a quo dari paraAhli Waris Alm. Soekemi Hariyono sebagai pemegang (Subyek) hakkepada Sujendro / Turut Tergugat melalui pembagian hak bersama, dantidak diuraikan pula kejadian terkait dengan peralihan hak atas tanah aquo dari Sujendro / Turut Tergugat sebagai pemegang (subyek) hakkepada Penggugat.

Dengan demikian,Terbanding semula Penggugat dalam hal ini telan sah sebagai pihakyang mendapatkan / menerima peralihan hak atas tanah ObjekSengketa sesuai ketentuan Pasal 1318 KUHPerdata.

Bahwa dalil memori banding Pembanding semula Tergugat poinke11 senyatanya justru meneguhkan bahwa telah ada peralihan dari paraahli waris yang lain kepada Turut Tergugat / Sujendro atas tanah ObjekSengketa pada tanggal 25 Oktober 2009.

Dimana terdapat pengakuan dari Pembanding semula Tergugatbilamana telah ada peralihan hak atas tanah Objek Sengketa kepadaTerbanding semula Penggugat ;Demikian halnya ada pengakuan bahwa Pembanding semula Tergugatmasih menempati rumah di atas tanah Objek Sengketa milik Terbandingsemula Penggugat yang dilakukan secara melawan hukum.

Tergugat III adalah instansi vertikal yang diatur oleh undangundang danaturanaturan pelaksana yang berlaku dibidang pertanahan, sehinggasesuai dengan tugas dan fungsinya melayani setiap permohonan hakdari setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibidangpertanahan, untuk itu terhadap proses peralihan hak dalam sertipikat aquo adalah sah dan prosedural sesuai aturan hukum yang berlaku dalamHalaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT AMBhal ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Bahwa dalil Penggugat angka 22, Tergugat III menanggapinya sebagaiberikut:Bahwa terkait dengan proses peralihan serta proses balik nama sertipikat aquo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana didalam PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37ayat (1) menyebutkan:Pasal 37(1) Peralinan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluijual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, Kecuali pemindahan

namaBahaweres Ali telah terbit sejak tahun 1995 sehingga prosedurpengurusan balik nama sertipikat tanah harus melalui 2 tahap yaitupengurusan AJB di PPAT baru kemudian pengurusan ke Kantor BPN.Agar transaksi jual beli tanah sah menurut hukum maka harus terlebihdahulu mengurus Akta Jual Beli atau AJB yang dibuat dihadapan PPAT.Hal ini mengacu pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah.Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT AMBPersyaratan balik nama atau peralihan

hak atas jual beli yangberlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah berdasarkanLampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2010 terkait Pelayanan Pemeriharaan DataPendaftaran Tanah antara lain :Peralihan Hak Jual BeliFormulir PermohonanSurat Kuasa Apabila DikuasakanFotocopy KTP KuasaFotocopy KTP PenjualFotocopy KTP dan KK PemohonAkta Jual Beli dari PPATFotocopy PBB Tahun BerjalanFotocopy Bukti BPHTB dan SSP/PPH untuk Perolehan TanahSertipikat Asli

Dalam buku tanah tersebut terdapathalaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan PencatatanLainnya di mana setiap ada pencatatan perbuatan hukum terhadapSertipikat tersebut akan dicatat atau ditulis baik dalam Sertipikat Asliyang dipegang oleh pemilik maupun dalam Buku Tanah yang menjadiarsip pada Kantor Pertanahan.Bahwa dalam daftar pencatatan tersebut, terdapat pencatatan terakhiryang menyatakan Tanah ini telah dibebani dengan Hak TanggunganPeringkat (Pertama) Sertifikat Nomor 183/Suli tanggal

MARUDIN SITANGGANG, MRTP yang telah membuat danmenandatangani Peralihan Hak pada sertifikat pengganti Hak Milk Nomor1732 tertanggal 23122004 atas nama THE PIK HIEN menjadi atas namaVinsent Guido Lasakar tertanggal 512005 ;Sebagaimana dalam faktafakta hukum yang telah diuraikan sebelumnyabahwa VINSENT GUIDO LASAKAR melalui kuasanya yang bernama MASSRI MULYONO, SH telah mengajukan permohonan tertanggal 29 Desember2004 tentang Pendaftaran Peralinan Hak atas Tanah yang terletak di JalanHA Salim Kelurahan

Agus Salim No. 125 KotaMadiun yang telah dicatatkan melalui Pendaftaran Peralihan Hak menjadiatas nama VINSENT GUIDO LASAKAR pada tanggal 512005 adalah gunamemenuhi isi putusan Perkara Nomor 19/Pdt.G/2000 Pn.Kd.Mn. tertanggal14 November 2000 jo Putusan Nomor 343/Pdt/2001/PT.Sby tertanggal 2 Juli2001 jo Putusan Nomor 3814.K/Pdt/2001, tertanggal 23 Desember 2003yang telah diproses oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Madiunsesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PP.

Yang tersebut pada huruf a dan b juga dilakukan pada sertifikathak yang bersangkutan dan daftardaftar umum lain yangmemuat nama pemegang hak lama ;Pasal ini menegaskan bahwa pencoretan nama pemegang hak lamadilaksanakan dalam rangka pencatatan peralihan hak, tidak dalamrangka penerbitan sertifikat pengganti, yang dalam perkara inidilakukan pada tanggal 5 Januari 2005, bukan pada tanggal 23Desember 2004 sebagaimana didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum ;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan

Kantor PertanahanKota Madiun pernah menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 1732Kelurahan Pandean, Surat Ukur tanggal 16122004 luas 578 m2 atasnama pemegang hak Vinsent Guido Lasakar dan dasar penerbitansertifikat tersebut adalah antara lain: Berita Acara Eksekusi PengadilanNegeri Madiun tanggal 2492004 No. 01/BA.Pdt.Eks/2001/PN.Kd.Mndan Model A tgl. 28102004 (permohonan penerbitan sertifikatpengganti yang diajukan oleh Vinsent Guido Lasakar) (terlamprr,permohonan tanggal 29122004 untuk Pendaftaran Peralihan

Achmad Taqwa Zakaria KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun yang menyebutkanpada sertifikat bahwa asal hak adalah Penggantian Sertifikat karenaeksekusi atas nama The Piek Hien adalah sah sesuai denganketentuan yang berlaku;e Bahwa selanjutnya Terdakwa yang telah membuat danmenandatangani Peralihan Hak pada Sertifikat Pengganti Hak MilikNo.1732 tertanggal 23 Desember 2004 atas nama The Piek Hienmenjadi atas nama Vinsent Guido Lasakar tanggal 05 Januari 2005berdasarkan Keputusan Pengadilan

dibatalkan karena subyek hukum dianggap tidak cakap bertindakdalam hukum, maka Akta Jual Beli No.443/JB/Srg/2010 tanggal 23Desember 2010 itupun harus dibatalkan, karena subyek hukumnya dianggap tidak cakap bertindak dalam hukum ;.Bahwa pembeli yang berdasarkan Akta No.15 itu) adalah TuanSUNARNO, akan tetapi berdasarkan gugatan yang diperbaiki tanggal 22April 2015 adalah MICHELLE DVA SARONO yang masih berusia 9tahun, jadi gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ; 12.Bahwa karena proses peralihan

SIT MARTINAHSYAFARUDDIN,SH. antara Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Illdengan Penggugat yang diwakili oleh Tuan SUNARNO merupakanperbuatan yang cacat hukum ; Bahwa tujuan peralihan hak yang dikehendaki Tergugat Il bersamaTergugat Ill adalah untuk peroleh pinjaman dari Bank NISP guna melunasiHalaman 11 Putusan No. 151/Pdt/2016/PT SMG13.14.15.16.DALAM REKONVENSI :pinjaman Tergugat Ill di BRI cabang Sragen yang sudah dalam keadaanmacet dengan tanpa lakukan pembayaran harga secara tunai, lunas,seketika

yang dibuatdi hadapan Notaris/PPPAT HARUASTI KASLAM MANGOENDARMODJO,SH. pada tanggal 1 September 2009 antara Tergugat danTergugat Ill dengan Tergugat Il adalah cacat hukum, maka prosesperikatan Jual Beli yang selanjutnya dilakukan oleh Tergugat , Tergugat Ildan Tergugat Ill dengan Penggugat menjadi batal dengan sendirinya ;Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 itu tidak perlu ditanggapi Tergugat ,karena proses awal antara Tergugat dan disetujui Tergugat Ill denganTergugat Il adalah cacat hukum, proses peralihan

beserta bangunandiatasnya yang terletak di Jalan Raya Sukowati No.219, Sragen masihtetap berada dan melekat pada diri Penggugat Rekonvensi/Tergugat secara sempurna ;Bahwa karena proses awal Akta Jual Beli No. 410/SRG/2009 cacathukum, maka peralihan hak Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanahseluas 650 m? beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan RayaSukowati No.219, Sragen selanjutnya kepada pihak lain dengan Akta JualBeli No.443/JB/SRG/2010 dihadapan Notaris Ny.

SITI MARTINAH SYAFARUDDIN,SH.adalah cacat hukum yang sah dan berharga; Halaman 17 Putusan No. 151/Pdt/2016/PT SMG10.Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat bersamaTergugat Il dalam Konvensi/Tergugat II dalam proses peralihan hak merupakan perbuatan Melawan Hukum ;Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat, Tergugat Il dalamKonvensi/Tergugat Il dan Tergugat Ill dalam Konvensi/Tergugat Ill secarabersamasama untuk membayar kerugian immateriil sebesarRp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah

Gading, tertulis atas nama Oei Rukun Santoso Basuki;

Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik No. 782, seluas 5.000 m2yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire tanggal 13 Agustus 2003, tercatat atas nama Martina Barera yang terletak di Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire yang semula atas nama Martina Barera menjadi nama Diana Rosalina Tangkuman:

7.

Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik No. 782, seluas 5.000 m2yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire tanggal 13 Agustus 2003 tercatat atas nama Martina Barera yang terletak di Kampung Wanggar Makmur, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire yang semula atas nama Martina Barera menjadi nama Diana Rosalina Tangkuman:

8.

YALIRANTE yangmenerangkan bahwa YUNUS KURADUS membeli tanah objek sengketa dariLABILAISI pada tahun 1987 sesuai kwitansi yang ditunjukan oleh IbuHANASIA ketika saksi masih menjabat sebagai kepala desa pada saat itu;Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkanmengenai peralihan hak dari kedua bukti surat tersebut sesuai peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tersirat jika peralihan hakatas

Bahwadengan mencermati bukti surat tersebut, yang menjadi dasar peralihan hakdari Labi Laisi kepada Yunus Karadus adalah kwitansi pada tahun 1987,Majelis berpendapat bukti peralihan hak atas tanah dengan menggunakankwitansi, tidaklah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 19Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.

,sebagaimana pula keterangan saksi HANYADIA, AGUS TAMIN dan ALIASE;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan terhadapbukti surat T.II.1II.3 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Majelisberpendapat bukti Surat tersebut mengandung cacat formil dan meteriil olehkarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanganmengenai peralinan hak atas tanah sengketa yang berawal dari Labi Laisitersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peralihan

Begitupula terhadap Tergugat Ill (istri Yunus Karadus) yang telah menjual tanahsengketa kepada Tergugat dan II merupakan tindakan yang melawanhukum oleh karena peralihan tanah sengketa dari Labi Laisi kepada YunusKaradus bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapetitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksisebagaimana tercantum dalam amar putusan;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Penggugat memintaagar Surat Penyerahan berkop

Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktianyang kuat mengenai hapusnya hak milik serta peralihan danpembebanan hak tersebut", Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, Pasal 20 ayat (1):Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN LbpJika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, makayang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaranperalihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnyaorang itu",* Surat Menteri Pertanian

No. 16 Tahun 1961 dan No. 1 Tahun 1962) penegasan konversi hak hak Indonesia itu menurut Undang Undang Pokok Agraria diwajibkan,yaitu jika terjadi peralihan hak karena perwarisan (Pasal 20), perbuatan perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 21 (lelang) dan Pasal 19(setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan hipotik/credietverband).

Dengan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Para KetuaPengadilan Tingkat Pertama Dari Semua Lingkungan Peradilan SeluruhIndonesia pada tanggal 16 s/d 20 Januari 1994 di Bandung; termuat dalamPustaka Peradilan Bidang Hukum Perdata Tertulis, Jilidi),Bahwa oleh karena itu sekiranyapun benar quad non Penggugatadalah selaku pemilik" atas tanah objek perkara, namun dikarenakan tidakdilakukan penegasan dan pendaftaran konversi atas hak milik Penggugattersebut, dan peralihan hak karena perwarisannya

Olehsebab itu semua peralihan hak atas tanah objekperkara tersebut adalah batal menuruthukum3.

Tentang Penggugat adalah pembeli yang Beritikat Buruk; Bahwasebagaimana diakui secara gentCe oleh Penggugat,bahwa peralihan hak (jual beli) atas tanah objek perkaraantara Datuk Ridwan selaku Penjual" dan Penggugatselaku Pembeli adalah pada tahun 2017 sesuai AKTAPELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor 29tanggal 31 Januari 2017 yang diperbuat dihadapan NotarisChairunnisa Juliani, SH, M.Kn. Sedangkan Tergugat!

Panji Mara (Penggugat1), sehingga segala proses peralihan hak terhadap tanahtanah tersebutharus melalui persetujuan maupun sepengetahuan perusahaan dalam hal iniadalah Para Pemegang saham yang sah;4. Bahwa menyimpang dari hakekat luasan keseluruhan beberapa bidangtanah (dalam 1 hamparan) yang dibeli oleh Penggugat 2 dari R.

Menyatakan hukum peralihan hak yang dilakukan oleh Alm. R. SamisaraRanggasoli (Istri dari Tergugat 1) kepada Tergugat 2 dan/atau Pihak lainterhadap obyek sengketa adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatanhukum serta batal demi hukum;7. Menyatakan hukum bahwa segala suratsurat dan/atau dokumendokumen yang terbit akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehPara Tergugat adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;8.

Bahwa, dengan demikian pula segala dasar dan alasan daripadabantahan Tergugat 2 adalah benar untuk seluruhnya, karena terhadapsemua akta dan peralihan serta dasar hak milik atas tanah ObyekSengketa daripada Tergugat 2 adalah berdasarkan hukum dan prosedurperolehan hak yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku atassemuanya.

PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 1999,tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan hak atas Tanah negara dan HakPengelolaan;Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II dan Turut Tergugattersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya: Bahwa seluruh rangkaian proses peralihan hak atas tanah maupunpemindahan Hak atas saham telah sesuai dengan aturan hukum yangberlaku, baik aturan yang mengatur jual beli tanah yakni KUHPerdata, UUPokok Agraria maupun

Lebih lanjut dalam ketentuan yang termuat pada Pasal 37 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahmenyebutkan Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susunmelalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat olehPPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.

namakan menjadi atas nama Penggugat.16.Bahwa karena TERGUGAT tidak diketahui keberadaan maupun tempattinggalnya, maka agar supaya PENGGUGAT mendapatkan kepastianhukum terhadap status haknya atas sertifikat hak milik tersebut diatas atauagar setifikat hak milik tersebut diatas dapat dibalik nama ke atas namaPENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon agar diberikan hak dankewenangan untuk dan atas nama Tergugat maupun untuk dan atas namasuami Penggugat menghadap Notaris/PPAT guna untuk membuat alas hakdalam peralihan

Memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk menghadap Notaris/PPAT guna membuat akta peralihan atas tanah tersebut di atas untukdan atas nama suami Penggugat dan juga atas nama Tergugat yangselanjutnya dapat membalik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 585,seluas lebih kurang 234 m2, yang terletak di Dk.Tidar Krajan No.210(sekarang Jl.Cemara 3/60), yang diuraikan dalam Gambar situasitanggal 22091981, nomor: 790, yang terletak di Kelurahan Tidar(sekarang menjadi Tidar Utara), Kecamatan Magelang Selatan

SuamiPenggugat yang bernama Ngadijono dari seorang bernama Martosarno, dansekarang Penggugat sedang berupaya untuk Balik nama sertifikat tanahnya tetapitidak bisa karena peralihan tanah dan rumah tersebut belum ada akta jual belinyadibuat oleh Tergugat sementara dianya sendiri sudah tidak diketahui tempattinggalnya lagi;13Menimbang, bahwa saksi Susetyo Raharjo menerangkan bahwa saksimengenal Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui dahulu suami Penggugattelah membeli tanah dari Martosarno yang sekarang

., makaselanjutnya kepada ihak turut tergugat III agar dibebankan untuk tunduk mentaatiPutusan Pengadilan Agama Jember dalam perkara ini;Bahwa seharusnya Pendaftaran peralinan hak yang disebabkan oleh pewaris,harus menyertakan seluruh ahli waris yang sah, yang kesemuanya tertuang dalamdaftar peralihan hak, karena ahli waris berhak secara sah menggantikan kedudukanhukum dari orang yang meninggal dalam kedudukan hukum mengenai hartakekayaannya dan untuk memberikan kepastian hukum hakhak ats tanah dalamperkara

wasiat jual beli dianggap tidak berkekuatanhukum berlaku, sebab cacat formil karena melebihi hukum hibah dan tidakmelibatkan penggugat dan penggugat II dalam perkara ini ;Bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan hukum hibah dan jual beli obyeksengketa waris yang belum dibagi tanpa seisin dan atau tanpa melibatkanpenggugat dan penggugat II serta prosesnya dibantu oleh turut tergugat III dalampembuatan aktanya adalah perbuatan hukum yang tidak benar menurut hukumyang berlaku, oleh karenanya seluruh peralihan

selanjutnya turut tergugat menguasai menempati obyek sengketa warisnomor .......... adalah penguasaan yang tidak berdasar hukum dan tidak sahsehingga apabila terbit segala surat outentik maupun dibawah tangan yang1021.22.23.24.25;mengatasnamakan turut tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat / berlaku;Bahwa selanjutnya karena obyek sengketa waris , Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Xbelum dibagi waris dalam perkara ini sebagaimana hukum waris yang berlaku makasegala peralihan

Sehingga sangat jelas bertentangan dengan UU No. 5 Tahun1960, jo Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961;Bukti tersebut di atas bukan bukti PERALIHAN HAK, sehingga sangatkeliru judex facti menilai bukti tersebut sebagai dasar alas hak, suratpernyataan dan Pajak Bumi dan Bangunan bukan bukti alas hak.Sehingga Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan pelanggaran Hukumberacara.

Hal ini jelasputusan judex facti sama sekali tidak adil dan bertentangan denganundangundang khususnya syariat Islam;Jika memperhatikan pertimbangan Hakim Tinggi Agama Makassar danHakim Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut, maka jelas telahbersifat aktif menerapkan pelanggaran hukum, hal ini dapat dilihat baik didalam berita acara persidangan maupun putusan Pengadilan AgamaSungguminasa, tidak satupun bukti yang diajukan oleh TergugatTerbanding/Termohon Kasasi tentang peralihan hak berupa akta hibahyang

No. 135 K/AG/2009Pengadilan Tinggi in casu memaksakan kehendaknya menafsirkan buktiberupa surat pernyataan P1 s/d P6 dan P8 s/d P14 sedang P7 lainobjeknya, sebagai bukti proses peralihan ( hibah ) padahal bukti tersebutadalah bukti dibawah tangan yang tidak berbentuk akta yang harus dikesampingkan, oleh karena tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kab.Gowa.

Araya Bumi Megah Malang, dimana dalam keterangannya seharusnya saksi tersebut telah menjelaskanpahwa untuk segala hal yang menyangkut peralihan hak atau pun jual beliobyek tanah yang masih terikat/terkait dengan PT. Araya Bumi Megah,pihakpihak harus memberitahukan terlebih dahulu tentang niatnya kepadaPT. Araya Bumi Megah atau setidaktidaknya dalam perkara ini PT.

ArayaBumi Megah dijadikan/menjadi saksi dan memberi persetujuan dalamperalihannya, namun yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara initanoa memberitahukan dan melaporkan peralihan tersebut sedangkan disisi lain Penggugat sendiri tidak pernah berniat/bermaksud memindahkanobyek tanah dan bangunan tersebut kepada pihak ketiga/orang lain, hal inisebagaimana dinyatakan secara jelas dalam surat kuasa khusus tertanggal6 Mei 2002 di mana Penggugat sebagai pemegang kuasa diberikanHal. 9 dari 15 hal.

Araya BumiMegah apalagi menurut saksi segala peralihan hak yang menyangkutobyek sengketa sudah seharusnya ada persetujuan dari pihak PT. ArayaBumi Megah ;Sehingga dengan fakta hukum ini pula Pemohon Kasasi menganggapTergugat telah bertindak secara pribadi, bukan bertindak untukkepentingan PT. Araya Bumi Megah karenanya pada pertimbangan hukumdi mana Judex Facti telah menganggap PT.