Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4(2) yang mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 4 (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007Nomor: 00009/240/07/415/09 tanggal 30 Maret 2009 yang menyatakan jumlahpajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi, sebesarRp125.303.452,00;Bahwa Keputusan Keberatan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal18 Januari 2010;Bahwa berikut Pemohon Banding uraikan mengenai koreksi Terbanding, alasanPemohon Banding dan perhitungan

Dipati Unus No. 48, Cibodas,Tangerang, dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)terhadap Jenderal NomorMasa sampai dengan Desember Nomor:Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp. 439.199.400,00PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang Rp. 43.919.940,00Kredit Pajak Rp. 43.854.820,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp. 65.120,00Sanksi Adminstrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 19.536,00Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 1722/B/PK/PJK

Dipati Unus No. 48,Cibodas, Tangerang, dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007menjadi seperti perhitungan di atas;adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena

sebesar Rp963.872.714,00 tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertaHalaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 1722/B/PK/PJK/2017pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa selisin perhitungan

pajak (PPN Masukan) dimanaTerbanding lakukan atas dasar Confirm dari PORTALDJP menemukan fakturpajak yang Pemohon Banding kreditkan adalah Banda dengan hanyamembandingkan 8 Digit dari total digit nomor faktur pajak, kemudian penelitilakukan penelitian ulang menyampaikan kesimpulan bahwa faktur pajak yangPemohon Banding kreditkan tidak diterbitkan oleh lawan transaksi, tetapi datafisik faktur pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah Pemohon Bandingberikan;Bahwa Berikut Pemohon Banding lampirkan perhitungan

70.622.080)7 Pendapatan Operasional Marketing 1.419.531.9448 LJR PenjuaLan Aktiva Tetap (4.179.671)9 Penjualan Des 2009 Beda MasaTotal DPP Pajak Pertambahan Nilai 218.377.740.864PPN Keluaran 21.837.774.086PPN Masukan 19.161.329.888PPN Kurang / (Lebih) Bayar 2.676.444.198Setoran SSP 2.592.177.384Setoran SSP Hasil pemeriksaan 37.834.662Kompensasi bulan Lalu 254.811.359PPN Kurang / (Lebih) Dibayar (208.379.207)Sanksi Kenaikan Jumlah Pajak yang masih harus / (Lebih dibayar) (208.379.207) Bahwa dengan perhitungan

adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1001/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2010 Nomor 00487/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PTSinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042.6431.000, beralamat di JalanWahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi 17132,sehingga perhitungan

2014, yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1001/WPUJ.22/BD.06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuni 2010 Nomor 00487/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PTSinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042,6431,000, beralamat di JalanWahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi 17132,sehingga perhitungan

pajak menjadi sebagaimana perhitungan di atas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkansebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanHalaman 17 dari 19

pajak (PPN Masukan) dimanaTerbanding lakukan atas dasar Confirm dari PORTALDJP menemukan fakturpajak yang Pemohon Banding kreditkan adalah Banda dengan hanyamembandingkan 8 Digit dari total digit nomor faktur pajak, kemudian penelitilakukan penelitian ulang menyampaikan kesimpulan bahwa faktur pajak yangPemohon Banding kreditkan tidak diterbitkan oleh lawan transaksi, tetapi datafisik faktur pajak yang Pemohon Banding kreditkan sudah Pemohon Bandingberikan;Bahwa Berikut Pemohon Banding lampirkan perhitungan

91.165.750)7 Pendapatan Operasional Marketing 756.112.4528 LJR PenjuaLan Aktiva Tetap 8.529.0009 Penjualan Des 2009 Beda Masa 220.926.200.642Total DPP Pajak Pertambahan NilaiPPN Keluaran 22.092.620.064PPN Masukan 18.968.972.765PPN Kurang / (Lebih) Bayar 3.123.647.299Setoran SSP 1.803.103.813Setoran SSP Hasil pemeriksaan 269.611.753Kompensasi bulan Lalu 1.240.240.585PPN Kurang / (Lebih) Dibayar (189.308.851)Sanksi Kenaikan 7Jumlah Pajak yang masih harus / (Lebih dibayar) (189.308.851) Bahwa dengan perhitungan

adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1004/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2010 Nomor 00484/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PTSinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042.6431.000, beralamat di JalanWahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi 17132,sehingga perhitungan

2014, yangmenyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1004/WPJ.22/BD.06/2013tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2010 Nomor 00484/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012, atas namaPT Sinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042,6431,000, beralamat diJalan Wahab Affan Nomor 135, RT/RW 002/002 Medan Satria Bekasi17132, sehingga perhitungan

pajak menjadi sebagaimana perhitungan diatas;adalah tidak benar serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkansebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1004

sekarang berada dalam asuhan Penggugat; Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonislagi karena keduanya sering bertengkar disebabkan karena Tergugat diketahuimemiliki hubungan cinta dengan Perempuan lain yang tidak diketahuiidentitasnya, hal ini diketahui Penggugat dari Hp milik Tergugat yang terdapatpesan mesra antara Tergugat dengan wanita lain yang tidak diketahuiidentitasnya. selain itu tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga, dengan sikapnya perhitungan

Pdt.G/2019/PA.Jr Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar disebabkan itukarena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan Perempuan lainyang tidak diketahui identitasnya, hal ini diketahui Penggugat dari Hp milikTergugat yang terdapat pesan mesra antara Tergugat dengan wanita lain yangtidak diketahui identitasnya. selain itu tergugat tidak bertanggung jawab sebagaikepala rumah tangga, dengan sikapnya perhitungan

yang padapokoknya adalah bahwa setelah 22 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat diketahui memiliki hubungan cinta dengan Perempuan lain yangtidak diketahui identitasnya, hal ini diketahui Penggugat dari Hp milik Tergugatyang terdapat pesan mesra antara Tergugat dengan wanita lain yang tidakdiketahui identitasnya. selain itu tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepalarumah tangga, dengan sikapnya perhitungan

PUTUSANNomor 700/Pdt.G/2021/PA.SrhC) Jumlah hari masa iddahDengan rumus perhitungan sebagai berikut:y=axheSebelum meperhitungkan hal tersebut, perlu diketahui terlebihdahulu biaya makan perhari dan jumlah hari masa iddah sebagaivariabel yang akan dihitung.Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Srh3.e Terhadap dua hal tersebut, Majelis Hakim memperkirakan besaranbiaya makan yang layak untuk wilayah Kabupaten Serdang Bedagaiadalah sebesar Rp. 30.000,00 perhari.

sebagaimana rumus berikut:Rp Istri: (S)(5) xX 12 BulanKeterangan :Rp Istri =: Jumlah Mutah yang diperoleh istriPs : pendapatan suamin : jumlah kepala dalam keluarga2 : tetapan nilai Simpanan senilai 2 kKepala12 bulan : jumlah bulan dalam setahunRo ist: (mae (G22) x 12 BulanRp Istri = 333.333 x 12 bulanRp Istri = 3.999.996 ( tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah), dibulatkan menjadiRp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan

meminta nilai mut ahdalam gugatannya, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan nilai tersebutagar memenuhi rasa keadilan, kepatutan, dan fakta akan kebutuhan dasarhidup istri seperti tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3Tahun 2018 angka 2;Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa nilai mutah yang patutdan layak Majelis Hakim akan menghitungnya menggunakan rumus sebagaiberikut:Jumlah mutah yang harus dibayar = mNafkah iddah untuk sebulan = Jumlah bulan dalam setahun = tDengan rumus perhitungan

Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Desember tahun 2016 yang lalu, rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawabsebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkahbelanja seharihari dikarenakan Tergugat pelit dan perhitungan, sehinggaPenggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari.

orang anak masing masing bernama: 1) ANAK I,hal. 4 dari 9 hal.Salinan Putusan Nomor 5636/Pdt.G/2019/PA.Jrperempuan, umur 19 tahun, 2) ANAK Il, perempuan, umur 14 tahun, 3) ANAKIll, perempuan, umur 7 tahun, ketiganya dalam asuhan Penggugat; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,dan penyebab percekcokan itu karena Tergugat tidak bertanggung jawabsebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi nafkahbelanja seharihari dikarenakan Tergugat pelit dan perhitungan

berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat adalah suami isteri yang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya adalah bahwa setelah 18 tahun hidup bersama rumah tangga di antaraPenggugat dan Tergugat telah terjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkankarena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya yang jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugatpelit dan perhitungan

Nomor: KEP28/PJ.41/1993tanggal 8 Maret 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran SuratTagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25, serta surat yang dikeluarkan olehDirjen Pajak Nomor: S23/PJ.42/2003 tertanggal 13 Januari 2003 tentangPenegasan Penerbitan Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi, makamenurut pendapat Penggugat adalah:Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 atas angsuranpokok Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut tidak dapat diterbitkan,karena Penggugat sudah melakukan perhitungan

Sanksi administrasi berupa bungaseharusnya dihitung setiap bulan secara tidak akumulatif;Bahwa adapun cara perhitungan sanksi administrasi yang diterbitkanTergugat untuk Masa Pajak Maret sampai dengan Desember 2004adalah sebagai berikut: Masa Angsuran Pokok Angsuran % Bunga/ Bulan Bulan Bunga /Bulan2004 KeterlambatanMaret 20.931,00 2% 17 7.116,54April 20.931,00 2% 16 6.697,92Mei 20.931,00 2% 15 6.279,30Juni 20.931,00 2% 14 5.860,68Juli 20.931,00 2% 13/5,442,06Agustus 20.931,00 2% 12 5.023,44September

20.931,00 2% 11 4.604,82Oktober 20.931,00 2% 10 4.186,20Nopember 20.931,00 2% 9 3.767,58Desember 20.931,00 2% 8 3.348,96Total Bunga 52.327,50 Bahwa perhitungan sanksi administrasi berupa bunga, menurut Penggugatuntuk Masa Pajak Maret sampai dengan Desember 2004 adalah sebagai berikut:Masa Angsuran Pokok Angsuran % Bunga/ Bunga /Bulan2004 BulanMaret 20.931,00 2% 418,62April 20.931,00 2% 418,62 Hal 3 hal 12 Put.

No. 102 K/PDT.SUS/201 1Bahwa selama Tergugat melakukan tindakan skorsing kepadaPenggugat, Tergugat tidak membayar upah yang menjadi hak Penggugat danTergugat tidak membayar THR menjelang hari raya kKeagamaan yang dianutPenggugat yang juga menjadi hak Penggugat ;Bahwa dalam perhitungan Penggugat besaran upah dan THR yangmenjadi hak Penggugat adalah sebesar Rp. 25.182.500,00 (dua puluh lima jutaseratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagaiberikut :a.

Perhitungan upah yang menjadi hak Penggugat : Upah tanggal 14 Agustus 2006 s/d 31 Desember 2006 = 4 x Rp.545.000,00 + 18 x (Rp. 545.000,00 : 30) = Rp. 2.507.000,00 ; Upah tanggal 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 = 12 x Rp.565.500,00 = Rp. 6.798.000,00 ; Upah tanggal 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 = 12 x Rp.604.000,00 = Rp. 7.248.000,00 ; Upah tanggal 01 Januari 2009 s/d 30 September 2009 = 9 x Rp.682.500,00 = Rp. 6.142.500,00 ;b.

Perhitungan THR yang menjadi hak Penggugat :THR tahun 2006 + THR tahun 2007 + THR tahun 2008 + THR tahun 2009 =Rp. 545.000,00 + Rp. 566.500,00 + Rp. 604.000,00 + Rp. 682.500,00 = Rp.2.487.000,00 ;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya penyelesaianterhadap perkara ini melalui Disnakertrans Kabupaten Probolinggo yang telahmendapatkan Surat Anjuran tertanggal 13 Oktober 2006, terhadap SuratAnjuran tersebut Penggugat menyatakan menerima sedangkan Tergugatmenyatakan menolak ;Bahwa sampai dengan

mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan denganbaik, akan tetapi sejak Juni tahun 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari hingga jam 03.00dini hari baru kembali tanpa sepengetahuan Penggugat serta tanpa tujuan yangjelas, ketika Penggugat bertanya, Tergugat justru marah kepada Penggugat.Tergugat juga jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat perhitungan

Tergugat juga jarangmemenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakan Tergugat perhitungan,sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan seharihari; Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 8bulan dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediamanbersama dan sekarang berada dirumah orang tua Penggugat di Dusun JaduganRT.001 RW. 020 Desa Mojosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember; Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknyasuami

bernama ANAK, lakilaki, umur 7 tahun dalam asuhan Penggugat; Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,saksi tahu tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar disebabkan itukarena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari hingga jam 03.00 dinihari baru kembali tanpa sepengetahuan Penggugat serta tanpa tujuan yangjelas, ketika Penggugat bertanya, Tergugat justru marah kepada Penggugat.Tergugat juga jarang memenuhi nafkah belanja seharihari dikarenakanTergugat perhitungan

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menetapkan harga bidang tanah milik dari Pemohon Keberatan yang dijadikan Proyek Pembagunan Bendungan Lau Simeme dengan perhitungan harga, sebagai berikut :

• Tanah luas 30.400 M2 nilai sebesar Rp.100.000,00 / M2 = Rp. 3.040.000.000,-
• Tanah luas10.045 M2 nilai sebesar Rp.100.000,00 / M2 =Rp.1.004.500.000,-
• Tanah luas 39.788 M2

merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114230.16/2014/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 11 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Permohonan BandingPemohon Banding dapat dikabulkan dan perhitungan

Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00442/KEB/WPJ.19/2017tanggal 7 April 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014Nomor 00042/207/14/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas nama PT PamaPersada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, beralamat di JalanRawagelam Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung, JakartaTimur 13930, sehingga perhitungan

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 17.603.574.868Jumlah Seluruh Penyerahan 18.298.445.691Penghitungan PPN Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriJumlah PPN yang dapat diperhitungkan1.760.357.4871.164.457.050Jumlah perhitungan PPN Kurang(lebih) Bayar 595.900.437Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0b. Dikompensasikan ke Masa Pajak........... (karena pembetulan) 0Cc.

diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp822.342.603,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Ekspor Rp 694.870.823 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp17.603.574.868Jumlah Seluruh Penyerahan Rp18.298.445.691Penghitungan PPN: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiriRp 1.760.357.487 Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan Rp 1.164.457.050 Jumlah perhitungan

Putusan Nomor 1042/B/PK/Pjk/2019didalam melakukan koreksi dan perhitungan oleh Pihak Pemeriksa.Disamping itu pula, Pemohon Banding melihat bahwa jumlah pajak yangdikenakan kepada Pemohon Banding jauh melebihi nilai asset yangPemohon Banding miliki. Dengan ini, Pemohon Banding menyatakan telahterjadi kesewenangwenangan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terhadaphak Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak.

Jumlah Pajak Yang Terutang menurut perhitungan Pemohon Bandingadalah sebesar Rp 11.610.748,00;c. Jumlah Pajak Yang Terutang yang disetujui dalam pembahasan akhirhasil pemeriksaan adalah sebesar Rp 11.610.748,00;d.

PPN harus dipungut sendiri Penyerahan yang PPNnya dipungut pemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNJumlahPenyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah seluruh penyerahanPenghitungan PPN kurang/lebih bayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiriDikurangi : PPN yang disetor dimuka dalam masapajak yang sama Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Dibayar dengan NPWP sendiri LainlainJumlahJumlah Pajak yang dapat diperhitungkanJumlah perhitungan

PPNnya tidak dipungut Rp 69.114.154.439,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaanNnlahnyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutangNnlah seluruh penyerahanchitungan PPN kurang/lebih bayar Rpjak Keluaran yang harus dipungut sendiri 165.541.859,00kurangi :PN yang disetor dimuka dalam masa Rp 0,00ajak yang sama Rp 1.771.326.517,00Rp 0,00ajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00ibayar dengan NPWP sendiri Rp 1.771.326.517,00ainlain Rp 1.771.326.517,00nlahnlah Pajak yang dapat diperhitungkan lah perhitungan

created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudahbenar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa adanya selisih suara sebanyak 19 (sembilan belas) suarayang dilakukan perubahan jumlah hasil perhitungan

oleh Panitia Pilkadestanpa mengundang Calon Kepala Desa dan saksisaki calon apalagidikaitkan dengan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala DesaKarangsari dapat diketahui perolehan suara Enin Mujakar, S.H.

Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai gantikerugian Materiil dan Inmateriil kepada Penggugat sebesarRp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan perincian: Kerugian hak Sewa sebesar + Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)setiap tahunnya. dengan perhitungan Tergugat menyerobot sejaktahun 1997 sampai sekarang tahun 2016 jadi sudah 19 tahun lamanyadikuasai oleh Tergugat, dengan perhitungan = 19 x 10.000.000,00 =Rp190. 000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah

Yamaha Indonesia, NPWP01.000.638.5052.000, alamat Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur13930, sehingga besarnya Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007jumlah pajak yang terhutang dihitung kembali dengan perhitungan menjadisebagai berikut:Penghasilan Neto USD 1,586,588.34Kompensasi Kerugian USD 0.00Penghasilan Kena Pajak USD 1,586,588.34PPh Terutang USD 474,072.04Kredit Pajak USD 644,858.50Pajak Penghasilan kurang /(lebih) dibayar USD (170,786.46)Sanksi Administrasi USD 0.00Jumlah PPh ymh (lebih

Putusan Nomor 3402/B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00043/207/10/646/15 tanggal 27 Februari 2015, dengan perincian menurut PemohonBanding menjadi Rp0,00; (nihil); dengan perhitungan sebagai berikut: Keterangan Pemohon BandingPenyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 0PPN yang harus dibayar 0Bunga pasal 13 (3) KUP 0PPN Yang harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan

tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00141/KEB/WPJ.24/2016 tanggal 16 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Desember 2010 Nomor 00043/207/10/646/15 tanggal27 Februari 2015, atas nama PT Cahaya Sakti Chandra Motor, NPWP02.305.155.0646.002, beralamat di Jalan Caruban Ngawi Nomor 36,Karangjati, Ngawi, Jawa Timur, dengan perhitungan

Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor:00139/207/12/511/14 tanggal 22 April 2014, atas nama: PT Sumber MakmurAneka Tehnik, NPWP 02.511.829.0511.000, dengan alamat di KawasanIndustri Terboyo Park Blok M No.109 Trimulyo, Semarang, sehingga pajakdihitung kembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 4.586.250.000,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 458.625.000,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 458.625.000,00Jumlah perhitungan

terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 4.586.250.000,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 458.625.000,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 458.625.000,00Jumlah perhitungan